Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan penangkapan warga negara Indonesia (WNI) dalam misi kemanusiaan Armada Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza bukan merupakan kasus penculikan maupun penyanderaan.

Sugiono menjelaskan pemerintah terus melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak Israel melalui bantuan Turki, Yordania, dan Mesir untuk memastikan kondisi para WNI tetap aman.

“Kemudian diproses secepat-cepatnya untuk segera bisa kembali, untuk bisa dideportasi ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apa pun,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu (20/5/2026).

Ia menyebut proses deportasi WNI tidak memiliki persyaratan khusus, sebagaimana pernah terjadi dalam kasus serupa sebelumnya.

Menurut Sugiono, tindakan militer Israel lebih tepat disebut sebagai pencegatan atau intersepsi terhadap kapal bantuan kemanusiaan yang menuju wilayah Gaza.

“Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan di-intercept karena memang mereka melarang, Israel melarang kapal apa pun masuk untuk wilayah tersebut untuk kepentingan apa pun,” jelasnya.

Terkait kemungkinan memanfaatkan Board of Peace (BoP), Sugiono mengatakan opsi tersebut masih dalam tahap komunikasi. Ia menilai para relawan yang tergabung dalam misi tersebut telah memahami risiko yang dihadapi sejak awal keberangkatan.

Sugiono juga mengapresiasi keberanian para relawan yang terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

“Saya apresiasi courage-nya, keberaniannya, dan kita berharap tujuan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ini bisa terus terlaksana lewat berbagai jalur dan berbagai sumber,” katanya.

Diketahui, terdapat sembilan WNI yang ditangkap militer Israel dalam misi GSF 2.0. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari relawan lembaga kemanusiaan hingga jurnalis.

Berikut sembilan nama WNI tersebut:

Herman Budianto Sudarsono — relawan Dompet Dhuafa
Ronggo Wirasanu — relawan Dompet Dhuafa
Andi Angga Prasadewa — relawan Rumah Zakat
Asad Aras Muhammad — relawan Spirit of Aqsa
Hendro Prasetyo — Smart 171
Bambang Noroyono — jurnalis Republika
Thoudy Badai Rifan Billah — jurnalis Republika
Andre Prasetyo Nugroho — jurnalis Tempo
Rahendro Herubowo — kontributor iNewsTV, Beritasatu, dan CNN Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Laporan firma keamanan aplikasi seluler Approov menunjukkan adanya serangan penyelidikan terhadap Application Programming Interface (API) di Timur Tengah. Serangan ini menyasar aplikasi seluler yang menjadi jalur komunikasi kritis bagi pemerintah regional di area konflik.

CEO Approov Ted Miracco mengatakan terdapat indikasi analitis bahwa aktor ancaman tersebut sedang melakukan pemetaan terhadap kerentanan infrastruktur. Penyelidikan digital ini terpantau telah dimulai sejak awal Februari 2026.

“Kami melihat para aktor yang diduga dari Iran ini melakukan pengintaian untuk mengukur kerentanan infrastruktur regional,” kata Miracco dalam keterangannya dikutip dari The Register, Selasa (3/3/2026).

Direktur Intelijen Ancaman Binary Defense JP Castellanos mengatakan pihak Iran tengah berada dalam proses menempatkan malware pada entitas di Israel. Praktik ini merupakan prosedur standar bagi aktor ancaman untuk menyiapkan alat sebelum eksekusi serangan utama.

Peneliti keamanan dari Check Point juga mengamati adanya intrusi digital yang menyebarkan malware dari kelompok "Cotton Sandstorm" atau Haywire Kitten. Kelompok ini diketahui memiliki hubungan erat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Selain itu, aplikasi Islam populer asal Iran, BadeSaba Calendar, juga dilaporkan telah menjadi korban peretasan. Diketahui, aplikasi tersebut diinstal lebih dari lima juta pengguna di Google Play Store.

Sejumlah pengguna aplikasi tersebut dilaporkan menerima notifikasi yang berisi pesan bernada ancaman. Berdasarkan tangkapan layar yang beredar di media sosial, pesan tersebut bertajuk "Waktunya pembalasan" dan "Bantuan sedang dalam perjalanan."

Kelompok yang menamakan diri sebagai Islamic Cyber Resistance Axis mengeklaim tanggung jawab atas serangkaian kampanye siber tersebut. Klaim ini mencakup operasi digital terhadap sistem pertahanan udara milik perusahaan pertahanan asal Israel, Rafael.

Selain menyasar Rafael, kelompok tersebut juga melaporkan serangan terhadap layanan deteksi drone bernama VigilAir.

Laporan intelijen menunjukkan bahwa kelompok tersebut tengah berupaya merekrut tenaga ahli siber secara global. Perekrutan ini bertujuan untuk memperkuat posisi mereka dalam pertempuran digital berskala besar yang ditujukan kepada Israel dan Amerika Serikat.

Kepala Analis Google Threat Intelligence Group John Hultquist mengatakan Iran memiliki sejarah dalam melebih-lebihkan dampak dari serangan siber mereka. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efek psikologis terhadap publik maupun lawan politik.

“Meskipun serangan ini berdampak serius bagi perusahaan secara individu, sangat penting untuk menanggapi klaim mereka dengan hati-hati,” ujar Hultquist.

Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan turut melancarkan kampanye perang informasi untuk mengganggu kemampuan militer Iran. Upaya ini dilakukan untuk memberikan tekanan kepada pejabat senior di Teheran di tengah ancaman siber yang saling bersinggungan.