JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan berbagai perwakilan RI terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak di dalam dan luar negeri dalam menindaklanjuti kasus pembajakan Kapal MT Honour 25.

"Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai pihak, seluruh kru kapal WNI dilaporkan dalam keadaan sehat, kebutuhan logistik terpenuhi, dan gaji tetap dibayarkan," demikian keterangan Kemlu.

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan pihak-pihak terkait juga telah melakukan family engagement ke keluarga kru serta menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus melakukan upaya terbaik untuk melindungi WNI di luar negeri.

Saat ini, proses negosiasi antara pihak pemerintah setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya di Somalia masih terus berlanjut. Besar harapan proses negosiasi pembebasan dapat selesai dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Keempat warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan Kapal MT Honour 25 di perairan Hafun, Somalia pada Rabu, 22 April 2026. Selain 4 WNI yang merupakan ABK, ada Warga Negara Asing (WNA) yang diduga menjadi korban lainnya.

Sementara itu, bajak laut Somalia mengambil keuntungan dari perang di Iran karena kapal-kapal komersial, yang menghindari rute konflik melalui pembelokan panjang di sekitar Afrika, berlayar ke zona serangan mereka.

Konflik yang semakin intensif di Timur Tengah telah mencekik lalu lintas melalui Selat Hormuz – rute vital untuk sekitar 20% minyak, gas alam, dan bahan baku penting dunia. Untuk menghindari hal tersebut, para pengangkut harus memutar haluan di sekitar ujung selatan Afrika, memperpanjang waktu perjalanan hingga berminggu-minggu dan mendorong lalu lintas maritim langsung ke cekungan Somalia yang rawan konflik.

Pengalihan rute ini diperkirakan menelan biaya tambahan sebesar USD1 juta per kapal karena melonjaknya biaya bahan bakar, asuransi, dan operasional. Namun, hal ini juga memungkinkan para perompak untuk kembali beraksi dan mengancam akan menghancurkan ketenangan relatif selama bertahun-tahun di sepanjang pantai Somalia.

Memanfaatkan peningkatan lalu lintas, jaringan perompak telah melakukan serangkaian pembajakan beruntun dalam beberapa minggu terakhir, menandakan kebangkitan besar.

Menurut laporan tanggal 12 Mei dari United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), perompak Somalia saat ini menahan setidaknya tiga kapal: dua kapal tanker minyak dan satu kapal pengangkut kargo umum/semen.

UKMTO, yang memberi peringatan kepada perusahaan pelayaran tentang risiko keamanan maritim, mengkonfirmasi bahwa kapal-kapal tersebut ditangkap antara 21 April dan 2 Mei, termasuk satu kapal yang dibajak di lepas pantai Yaman dan dialihkan ke Somalia.

Somalia memiliki perbatasan maritim dengan Yaman.

Akibatnya, badan tersebut memperingatkan bahwa "tingkat ancaman pembajakan tetap parah" di sepanjang pantai dan cekungan Somalia – perairan yang terkenal di dunia sebagai pusat utama pembajakan maritim selama akhir tahun 2000-an.

Sejak awal tahun 1990-an, Somalia tidak memiliki pemerintahan pusat yang berfungsi, sehingga pembajakan dapat berkembang. Krisis semakin intensif ketika perusahaan pelayaran mulai membayar uang tebusan yang meningkat dari ribuan menjadi jutaan dolar.

Hanya sejumlah kecil insiden yang tercatat di lepas pantai Somalia pada tahun 2025, menurut laporan dari Biro Maritim Internasional ICC pada bulan Januari. Laporan tersebut menyatakan pada saat itu bahwa “kurangnya kebangkitan kembali pembajakan di Somalia secara lebih luas terus mencerminkan efek pencegahan yang kuat dari kehadiran angkatan laut yang berkelanjutan.”

Angkatan laut Uni Eropa, Operasi Atalanta, mengakui peningkatan pembajakan baru-baru ini dalam pembaruan bulan lalu. Angkatan laut tersebut mengatakan telah berhasil “membebaskan” sebuah kapal berbendera Iran di lepas pantai Somalia setelah memaksa para perompak yang telah membajak kapal tersebut untuk meninggalkannya.

Setelah berpatroli di perairan ini selama hampir dua dekade, angkatan laut mendesak kapal-kapal yang melintas untuk “mempertahankan kewaspadaan yang tinggi” dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan perkembangan terkini terkait adanya 4 warga negara Indonesia yang menjadi korban penyanderaan di perairan Hafun, Somalia. Kemlu menyebut keempat WNI itu saat ini dalam kondisi baik.

“Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh KBRI Nairobi dari otoritas di Somalia, sejauh ini para ABK WNI yang berada di kapal tersebut dalam kondisi baik,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah, Kamis (30/4/2026).

Heni menerangkan, keempat warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan Kapal MT Honour 25 di perairan Hafun, Somalia pada Rabu, 22 April 2026.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia, menindaklanjuti laporan pembajakan kapal NT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar sekitar Hafun, Somalia pada 22 April lalu,” ujar dia.

Heni menjelaskan, selain 4 WNI yang merupakan ABK, ada Warga Negara Asing (WNA) yang diduga menjadi korban lainnya. “Nah berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini, pada kapal tersebut diawaki oleh 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan dan 1 ABK India dan Myanmar,” ungkap dia.

Heni menambahkan, saat ini Kemlu tengah fokus dalam penanganan penyelamatan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat hingga pelaku usaha terkait.

“Upaya penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat serta pelaku usaha terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI,” jelas dia.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berhasil membebaskan dan memulangkan seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban pembajakan kapal di peraian Somalia. Sedangkan lima WNI lainnya masih disandera oleh gerombolan perompak.

Kapal Liao Dong Yu 578 berbendera China diketahui dibajak oleh perompak di Peraian Bandarbeyla, Puntland, Somalia, pada 31 Desember 2025 lalu. Di kapal tersebut, terdapat beberapa WNI yang ikut disandera oleh perompak.

"Pada 15 Januari telah berhasil dipulangkan satu ABK WNI yang juga telah tiba dan pemulangan yang bersangkutan telah tiba di daerah asal yang bersangkutan," kata Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, Selasa (3/2/2026).

Meskipun satu orang telah berhasil dievakuasi, Kemlu mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat lima ABK WNI lainnya yang masih disandera.

KBRI Nairobi, kata dia, terus menjalin koordinasi intensif dengan otoritas setempat guna melakukan langkah-langkah diplomasi.

"KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi dengan pihak berwajib untuk melakukan pendekatan dan negosiasi langsung dengan para pembajak untuk memastikan kondisi WNI kita dalam keadaan aman dan juga sehat," ujarnya.

Mengingat proses negosiasi yang sedang berada di tahap krusial, pemerintah mengimbau masyarakat dan media massa untuk menyikapi kasus ini dengan bijak.

"Mengingat sensitivitas kasus ini, kita berharap teman-teman media dan masyarakat dapat menyikapi hal ini secara sensitif agar tidak mengganggu proses negosiasi yang saat ini tengah berlangsung," ujar Yvonne Mewengkang.

CARACAS - Venezuela menuduh Amerika Serikat (AS) melakukan perompakan setelah Penjaga Pantai AS dan lembaga penegak hukum menyita satu kapal tanker minyak yang dikenai sanksi di Laut Karibia.

Pada hari Rabu (10/12/2025), Jaksa Agung AS Pam Bondi mengumumkan kapal yang ditangkap tersebut mengangkut minyak dari Venezuela dan Iran, yang melanggar sanksi.

Caracas mengecam tindakan tersebut, dengan alasan operasi tersebut bertujuan mencuri sumber daya negara.

“Penyitaan tersebut merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan perompakan internasional," ungkap pernyataan pemerintah Venezuela.

Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil Pinto mengatakan, “Tujuan Amerika selalu untuk merebut minyak Venezuela... sebagai bagian dari rencana yang disengaja untuk menjarah sumber daya energi kami."

Pemerintah Venezuela mengutuk "penyalahgunaan kekuasaan imperialis" Washington dan berjanji "membela dengan tekad mutlak kedaulatannya, sumber daya alamnya, dan martabat nasionalnya."

Media massa mengidentifikasi kapal tersebut sebagai The Skipper, kapal tanker berbendera Guyana yang dikenai sanksi oleh AS pada tahun 2022 karena diduga memasok minyak ke Iran dan Hizbullah. Kapal tersebut bernama Adisa ketika dikenai sanksi.

Menurut Reuters, kapal tersebut meninggalkan Puerto Jose, Venezuela pada tanggal 4-5 Desember setelah memuat sekitar 1,1 juta barel minyak mentah.

Venezuela telah lama mengecam sanksi AS sebagai ilegal menurut hukum internasional. Presiden Nicolas Maduro berpendapat sanksi tersebut merupakan bagian dari rencana Presiden AS Donald Trump untuk menggulingkannya.

Maduro menolak klaim Trump bahwa ia mendukung kartel narkoba dan memperingatkan agar tidak memulai "perang gila."