IDXChannel– Tiga Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di wilayah Jawa Barat meluncurkan gerakan penagihan aktif skala besar melalui agenda Kick Off Pekan Sita Serentak Tahun 2026.

Dalam operasi terintegrasi yang berpusat di Kanwil DJP Jawa Barat III Bogor ini, korps Juri Sita negara sukses menyita sebanyak 288 aset milik penunggak pajak dengan akumulasi nilai taksiran menembus Rp54,06 miliar.

Direktur Penegakan Hukum DJP, Samingun yang memantau langsung jalannya operasi serentak ini mengingatkan seluruh jajaran Juri Sita di lapangan agar tetap mengedepankan komunikasi persuasif dan edukasi yang matang.

Menurut analisisnya, ada kalanya wajib pajak tidak berniat menghindar, melainkan murni karena belum terinformasikan dengan baik mengenai adanya beban piutang negara di dalam catatan administrasi mereka.

“Wajib Pajak belum tentu mengetahui bahwa dirinya masih memiliki utang pajak. Oleh karena itu, petugas perlu memastikan informasi tersebut tersampaikan dengan baik kepada Wajib Pajak serta memberikan edukasi terkait kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi,” kata Samingun dalam keterangan resminya, Kamis (25/6/2026).

Langkah hukum ini diambil untuk mengamankan hak penerimaan negara dari para wajib pajak yang mengabaikan kewajiban fiskalnya.

Tercatat, Kanwil DJP Jawa Barat I menyita 106 aset dengan taksiran nilai ekonomis Rp12,06 miliar. Kemudian, Kanwil DJP Jawa Barat II menyita 71 aset dengan taksiran nilai ekonomis Rp27,95 miliar.

Terakhir, Kanwil DJP Jawa Barat III menyita 111 aset dengan taksiran nilai ekonomis Rp14,04 miIiar. Secara khusus di koridor Kanwil DJP Jawa Barat II, eksekusi penyitaan dilakukan terhadap 43 Wajib Pajak nakal guna mencairkan tunggakan utang pajak yang tercatat menumpuk hingga Rp113,2 miliar.

Jenis aset yang disita sangat beragam, mulai dari alat berat, armada kendaraan bermotor, logam mulia, perhiasan, saldo rekening bank, tanah dan bangunan, hingga uang tunai.

Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan Pekan Sita Serentak ini murni ditujukan untuk menggenjot efektivitas penagihan pajak yang macet.

Meski tindakan penyitaan terkesan agresif, otoritas pajak memastikan bahwa para wajib pajak terkait tetap dijamin hak-hak hukumnya oleh undang-undang. Para penunggak pajak masih diberikan ruang untuk mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran.

Selain itu, mereka tetap diperbolehkan melayangkan opsi pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), permohonan pengurangan sanksi administrasi, hingga mengajukan gugatan resmi ke ranah Pengadilan Pajak jika merasa ada kekeliruan data.

DJP juga mengimbau agar masyarakat luas tidak perlu cemas, sebab tindakan penagihan aktif ini dilakukan secara selektif dan hanya menyasar pelaku usaha atau perorangan yang terbukti mengantongi utang pajak menahun.

Sebagai simbol dimulainya penyitaan resmi, para juri sita melakukan penempelan stiker sita secara simbolis yang disiarkan langsung melalui tautan live report dari berbagai titik lokasi operasi.

Beberapa aksi penyitaan yang terpantau di antaranya dieksekusi oleh KPP Pratama Cikarang Utara (mewakili Kanwil Jabar II) berupa bangunan ruko, KPP Madya Bogor (mewakili Kanwil Jabar III) berupa unit truk roda empat, serta KPP Madya Dua Bandung (mewakili Kanwil Jabar I) yang juga menyegel sebuah ruko komersial. Melalui operasi ini, DJP berharap kepatuhan sukarela masyarakat dapat terkerek naik demi keadilan bernegara.

(kunthi fahmar sandy)

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menekankan bahwa percepatan penyaluran dana desa ini dirancang untuk memberikan efek ganda secara langsung pada sektor riil di masyarakat Bengkulu

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyebut sebanyak 1.334 desa di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu telah memanfaatkan anggaran dana desa tahap pertama yang mencapai Rp160,39 miliar.

"Hingga per 12 Juni 2026, penyaluran dana desa tahap I di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp160,39 miliar yang disalurkan ke rekening 1.334 desa dari total 1.341 desa yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Minggu.

Dengan realisasi penyaluran anggaran dana desa tahap pertama yang mencapai 99,47 persen tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan dari total jumlah desa dari total pagu Dana Desa (DIPA) Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang berjumlah Rp377,08 miliar.

Irfan menerangkan terdapat tujuh wilayah yang penyaluran dana desa tahap pertama mencapai 100 persen yaitu Kabupaten Bengkulu Utara 215 desa dengan Rp26,22 miliar, Kabupaten Bengkulu Selatan 142 desa dengan Rp17,05 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Seluma sebanyak 182 desa dengan realisasi Rp21,55 miliar, Kabupaten Kaur 192 desa dengan Rp21,06 miliar, Kabupaten Mukomuko 148 desa dengan Rp18,71 miliar, Kabupaten Kepahiang yaitu 105 desa dengan realisasi Rp13,34 miliar, dan Kabupaten Bengkulu Tengah 142 desa dengan Rp16,94 miliar.

Di sisi lain, terdapat tujuh desa yang belum menyalurkan alokasi dana desa yaitu satu desa di Kabupaten Rejang Lebong dan enam desa di Kabupaten Lebong.

Untuk itu, lanjut Irfan, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu terus mendorong dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait guna menggerakkan sektor rill dan menjaga daya beli masyarakat khususnya di desa.

"Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menekankan bahwa percepatan penyaluran dana desa ini dirancang untuk memberikan efek ganda secara langsung pada sektor riil di masyarakat Bengkulu, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini," terang dia.

Sebab, banyak desa yang telah memanfaatkan dana desa tahap pertama seperti menjaga daya beli melalui bantuan langsung tunai (BLT) desa, menciptakan lapangan kerja lokal, pembangunan infrastruktur desa seperti jalan usaha tani, irigasi, dan jembatan difokuskan menggunakan skema swakelola dan lainnya.

"Dana Desa adalah instrumen fiskal APBN yang fungsinya menjadi penggerak perekonomian desa. Dengan tersalurnya Rp160,39 miliar di pertengahan tahun ini, kita memastikan bahwa denyut nadi ekonomi, mulai dari petani, kuli bangunan desa, hingga pedagang kecil, terus berdetak kuat. Kami mengapresiasi sinergi seluruh Pemerintah Kabupaten yang telah bekerja keras mempercepat proses penyaluran ini," jelas Irfan.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

penyaluran dana dari Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb dan KPPN sama sekali tidak dipungut biaya apa pun

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu untuk waspada dan berhati-hati terhadap penyebaran informasi terkait penyaluran dana bagi hasil (DBH).

"Kami meminta agar seluruh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di wilayah Provinsi Bengkulu untuk waspada terkait adanya penyebaran informasi dan dokumen fiktif terkait penyaluran DBH yang diduga kuat dilakukan oleh pihak di luar Kementerian Keuangan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Rabu.

Ia menyebut, Kemenkeu telah melakukan identifikasi modus penipuan lama yang kembali berulang seperti beredarnya dokumen palsu terkait penyaluran kurang bayar dana bagi hasil (KB DBH) yang menyasar pemerintah daerah.

Sebab, pihaknya menemukan adanya spesimen dokumen palsu berupa cetakan "monitoring SP2D-bank" atas nama penerima rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan dokumen fiktif tersebut terdapat 11 rincian klaim pencairan KB DBH dengan total nominal mencapai Rp409,84 miliar yang meliputi berbagai sektor seperti DBH pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai hasil tembakau, serta sumber daya alam (SDA).

Oleh karena itu, Irfan menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan secara resmi terkait penyaluran KB DBH, kecuali untuk alokasi khusus bagi daerah bencana di Sumatera.

Untuk mekanisme ketetapan mengenai penyaluran KB DBH akan tertuang secara resmi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK), kemudian proses penyaluran dana tersebut akan dilakukan secara cepat oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui sistem informasi terpadu Kementerian Keuangan.

Lanjut Irfan, Kepala BPKAD beserta seluruh jajaran pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak mudah percaya terhadap informasi, janji, atau tawaran dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan percepatan pencairan dana pusat.

Melakukan konfirmasi jika pihak pemerintah daerah menerima pesan, informasi, maupun dokumen yang mencurigakan terkait penyaluran Transfer ke Daerah, dan melakukan koordinasi dan konfirmasi langsung kepada Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu atau KPPN mitra kerja.

"Dipastikan seluruh layanan penyaluran dana dari Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb dan KPPN sama sekali tidak dipungut biaya apa pun, sebab Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu memegang teguh komitmen layanan bersih dari korupsi dan gratifikasi dalam rangka menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," jelas Irfan.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pengurus perusahaan tidak melakukan upaya pembetulan laporan keuangan meskipun mengetahui data tersebut tidak sesuai keadaan sebenarnya. Perbuatan ini juga dilakukan secara berulang untuk memperoleh keuntungan pribadi,

Serang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perpajakan yang melibatkan tiga perusahaan baja, dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp580 miliar.

Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, di Kota Serang, Rabu, menyatakan bahwa para tersangka tersebut berinisial RS, CX, HG, GM, dan LCH.

"Penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah setelah tim penyidik PNS (PPNS) berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten dan Korwas PPNS Polda Metro Jaya," ujar Aim saat Konferensi Pers penetapan tersangka tindak pindana perpajakan.

Ia merinci para tersangka terdiri atas satu warga negara Indonesia (WNI) dan empat warga negara asing (WNA). Saat ini, pihak DJP telah bekerja sama dengan kantor wilayah imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap kelimanya.

Kasus ini bermula dari informasi intelijen keuangan mengenai adanya transaksi yang tidak mencerminkan profil wajib pajak selama periode Januari 2016 hingga Desember 2019.

Adapun tiga perusahaan yang terlibat adalah PT Putra Steel Indonesia (PSI) dan PT Putra Steel Merdeka (PSM) yang berlokasi di Kawasan Industri Milenium, Tangerang, serta PT BPN yang berlokasi di kawasan industri wilayah Serang.

Aim menjelaskan, modus operandi yang digunakan para tersangka adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Selain itu, mereka melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) tanpa memungut PPN serta menggunakan rekening pihak lain (nominee) untuk menampung hasil penjualan.

"Pengurus perusahaan tidak melakukan upaya pembetulan laporan keuangan meskipun mengetahui data tersebut tidak sesuai keadaan sebenarnya. Perbuatan ini juga dilakukan secara berulang untuk memperoleh keuntungan pribadi," tegasnya.

Dalam proses penyidikan, tim PPNS telah melakukan penggeledahan di lokasi pabrik pada 5 Februari 2026 yang turut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dirjen Pajak.

Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita sejumlah dokumen, alat bukti digital, serta meminta keterangan dari para pegawai.

Hingga saat ini, wajib pajak tercatat baru membayar kerugian pendapatan negara sebesar Rp45,2 miliar dari total potensi kerugian sebesar Rp580 miliar.

"Kami meminta para tersangka bersikap kooperatif dan segera melunasi kerugian negara. Tim ahli nantinya akan menghitung kembali nilai kerugian secara pasti berdasarkan proporsi beban penerimaan manfaat dari masing-masing tersangka," pungkas Aim.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

plafon dana KUR untuk tahun 2026 di Provinsi Bengkulu hampir sama seperti tahun sebelumnya sekitar Rp3,83 triliun

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memastikan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu untuk tahun 2026 mencapai sebesar Rp3,83 triliun.

"Kami telah menerima plafon dana KUR untuk tahun 2026 di Provinsi Bengkulu hampir sama seperti tahun sebelumnya sekitar Rp3,83 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Kemenkeu Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Sabtu.

Plafon KUR untuk Provinsi Bengkulu Rp3,83 triliun tersebut ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 28.981 debitur atau pelaku usaha yang mencakup target debitur baru maupun debitur yang diharapkan naik kelas (graduasi).

Irfan menjelaskan, melalui penyaluran skema konvensional tersebut ditargetkan sebanyak 27.015 debitur yang memanfaatkan program KUR yang terbagi cukup berimbang antara mencari debitur baru 14.667 dan mendorong debitur lama untuk naik kelas atau graduasi sebesar 12.348 pelaku usaha.

Sedangkan untuk skema syariah ditargetkan mencapai 1.966 debitur, dengan mayoritas target difokuskan pada debitur baru sebanyak 1.625 debitur dibandingkan target graduasi 341 debitur.

Menurut dia, dengan target itu, Provinsi Bengkulu menunjukkan strategi penyaluran yang kuat pada sektor usaha mikro melalui jalur konvensional dan sektor usaha kecil melalui jalur Syariah.

"Dengan total target hampir 29 ribu debitur, terdapat upaya yang seimbang antara memperluas akses keuangan bagi wirausaha baru dan mendorong wirausaha yang sudah ada untuk berkembang ke level yang lebih tinggi," terangnya.

Sementara itu, Irfan menegaskan bahwa bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Provinsi Bengkulu tidak membatasi kuota penyaluran dana KUR.

"Jadi tidak ada pembatasan penyaluran KUR. Mungkin yang dibatasi itu adalah nasabah yang bermasalah seperti kredit macet dan lainnya, kalau mereka mengajukan yang baru maka ada sistem layanan informasi keuangan (SLIK) OJK. Tapi secara ketentuan kami (Kemenkeu) tidak pernah membatasi dana KUR," jelas dia.

Diketahui, sejak Januari hingga Desember 2025 sebanyak 46.248 masyarakat di Provinsi Bengkulu memanfaatkan program KUR dari pemerintah pusat dengan total penyaluran mencapai Rp3,44 triliun.

Irfan menyebutkan banyaknya penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu karenak masyarakat yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM telah naik kelas seperti sebelumnya memanfaatkan program kredit usaha ultra mikro (UMi) berubah ke KUR.

Meskipun demikian, ia mengimbau kepada pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Bengkulu dapat melakukan pemetaan atau mendata jumlah pelaku UMKM di daerahnya masing-masing agar para perbankan dapat memberikan bantuan modal melalui program KUR dengan maksimal.

Sebab, dengan adanya Program KUR tersebut dapat meningkatkan perekonomian di daerah khususnya di Provinsi Bengkulu.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax) menerima Piagam Penghargaan Wajib Pajak dengan Kontribusi Besar Tahun 2025 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali.

Penghargaan yang diserahkan Kanwil DJP Bali dan diterima Chief Financial Officer (CFO) Indodax Fendy, dalam kegiatan Tax Gathering di Denpasar, Bali, tersebut, sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi perusahaan perdagangan aset kripto tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Fendy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyatakan kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

"Bagi kami, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan sekaligus komitmen untuk mendukung penerimaan negara dan menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Dia mengungkapkan perusahaan telah memenuhi kewajiban pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan operasional perusahaan dan transaksi aset kripto, termasuk pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara, dari sisi transaksi aset kripto, kewajiban perpajakan mencakup PPh kripto serta PPN kripto, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, selain itu juga menyetorkan pajak PPh orang pribadi dari 400 lebih karyawan Indodax.

Ia menambahkan pihaknya akan terus menjaga transparansi dan kepatuhan dalam setiap aspek operasional perusahaan, seiring dengan perkembangan industri aset kripto dan ekonomi digital di Indonesia.

Fendy menyatakan penerimaan piagam penghargaan tersebut menegaskan posisi Indodax sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk di bidang perpajakan, seiring dengan pertumbuhan industri aset kripto dan ekonomi digital di Indonesia.

Tax Gathering Kanwil DJP Bali diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara otoritas pajak dan wajib pajak, sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan serta regulasi perpajakan yang berlaku.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pelaku usaha dari berbagai sektor dan diisi dengan sosialisasi perpajakan, diskusi, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025