KALTIM - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meresmikan Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan pada Rabu, 24 Juni 2026. Kehadiran fasilitas Kesehatan tersebut membuat Kaltim kini memiliki pusat layanan jantung yang semakin modern sebagai upaya memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Plt Direktur RSKD Balikpapan, drg. Ahmad Jais mengatakan pembangunan gedung tersebut dilatarbelakangi tingginya jumlah kasus penyakit kardiovaskular di Kaltim. Dalam tiga tahun terakhir, rumah sakit menangani 2.238 kasus penyakit jantung dengan tingkat keberhasilan tindakan mencapai 99%. Selain itu, RSKD juga telah melakukan 40 operasi bedah jantung terbuka atau Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) dengan tingkat keberhasilan mencapai 95%.

Menurut Ahmad Jais, Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower dilengkapi berbagai fasilitas modern, termasuk ruang Cath Lab B-Plan pertama di Kalimantan yang akan memperkuat layanan diagnostik dan tindakan intervensi jantung.

"Rumah sakit yang unggul tidak cukup memiliki gedung megah dan alat canggih. Tetapi juga harus didukung tata kelola yang baik, SDM yang kompeten, serta pelayanan yang ramah dan profesional. Itulah ikhtiar kami menjaga kesehatan jantung masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Gubernur Rudy Mas'ud mengapresiasi seluruh jajaran RSKD dan pihak-pihak yang telah menghadirkan fasilitas layanan jantung terpadu tersebut. Menurut Rudy, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan.

Lihat video: Sejarah Baru Kaltim! Akses Darat Kutai Barat–Mahakam Ulu Resmi Terhubung



"Kita tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga membangun kualitas SDM. Secanggih apa pun alat dan sebagus apa pun gedungnya, kalau pelayanannya tidak ramah, manfaatnya tidak akan maksimal. Senyum dan ketulusan tenaga kesehatan adalah obat yang paling mujarab," ucapnya.

Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dalam membangun Kalimantan Timur sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower dilengkapi berbagai fasilitas modern, seperti catheterization laboratory (cath lab), ruang operasi berstandar Modular Operating Theater (MOT), hingga teknologi Smart RSKD yang memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time dari ambulans, IGD, ICCU, hingga ruang perawatan.

Dengan fasilitas tersebut, berbagai tindakan medis seperti pemasangan ring jantung, angiografi koroner, pemasangan temporary pacemaker, hingga operasi jantung terbuka kini dapat dilakukan di Balikpapan. Kehadiran Awang Faroek Tower diharapkan menjadi warisan nyata yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meneruskan semangat pengabdian almarhum dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Demam Berdarah Dengue (DBD), demam tifoid, dan tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia.

Tingginya kasus yang kerap disebut penyakit tropis tersebut juga terlihat dalam data klaim kesehatan Allianz Indonesia.

Head of Health Analytics Allianz Life Indonesia Tubagus Argie F. S. Sunartadirdja menjabarkan, hingga pertengahan Juni 2026, Allianz Indonesia mencatat sebanyak 1.686 klaim terkait DBD dengan nilai klaim lebih dari Rp 21,5 miliar.

Selain itu, terdapat 1.534 klaim demam tifoid dengan nilai klaim mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar, serta 815 klaim TBC dengan nilai klaim mencapai lebih dari Rp 5,4 miliar.

"Data ini menunjukkan penyakit-penyakit tersebut masih menjadi salah satu penyebab masyarakat membutuhkan perawatan medis, baik rawat jalan maupun rawat inap," kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/6/2026).

Selain jumlah kasus, Allianz Indonesia juga melihat tren peningkatan biaya perawatan untuk sejumlah penyakit tropis dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai contoh, berdasarkan data Allianz Indonesia selama periode 2020-2025, rata-rata biaya rawat inap demam tifoid per kasus meningkat hingga 66 persen, sementara rata-rata biaya perawatan DBD per kasus meningkat hingga 88 persen.

“Data klaim yang kami miliki menunjukkan penyakit tropis masih menjadi salah satu alasan perawatan medis yang cukup tinggi. Di saat yang sama, kami juga melihat adanya peningkatan biaya perawatan untuk beberapa penyakit tropis dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan deteksi dini, tidak hanya untuk menjaga kesehatan tetapi juga untuk membantu mengurangi risiko beban finansial,” imbuh dia.

Tubagus bilang, masyarakat harus memeriksakan diri ketika terjadi gejala awal dan jangan menunggu hingga menjadi berat.

Perlu disadari, penyakit tropis memiliki peluang pemulihan yang lebih baik apabila ditangani sejak dini.

Penyakit tropis mungkin terdengar akrab bagi masyarakat Indonesia, tetapi bukan berarti bisa dianggap sepele.

Mengenali gejala sejak dini dan melakukan pencegahan sederhana dapat membantu melindungi diri sendiri maupun orang-orang terdekat.

"Dengan biaya perawatan beberapa penyakit tropis yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, perlindungan kesehatan yang memadai menjadi semakin penting untuk membantu menghadapi risiko finansial yang dapat timbul akibat kebutuhan perawatan medis,” ucap Tubagus.

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa penyakit tropis masih menjadi isu kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan data tersebut, pada 2024, Indonesia menempati posisi kedua jumlah kasus TBC tertinggi di dunia dengan jumlah kasus mencapai 1,06 juta kasus per tahun.

Indonesia juga mencatat 210.644 kasus DBD dengan 1.239 kematian, sementara demam tifoid masih menyebabkan puluhan ribu kasus setiap tahunnya.

Mengindari penyakit tropis

Dokter dan edukator kesehatan Dion Haryadi mengatakan, sejumlah penyakit tropis yang telah dikenal lama masyarakat justru masih menjadi penyumbang kasus yang tinggi di Indonesia hingga saat ini.

“Meski telah lama dikenal masyarakat Indonesia, penyakit DBD, demam tifoid, dan TBC masih menjadi penyakit yang menghantui setiap tahunnya. Padahal, sebagian besar penyakit tropis sebenarnya dapat dicegah,” ujar Dion.

Ia menjelaskan, salah satu tantangan terbesar dalam pengendalian penyakit tropis adalah anggapan penyakit-penyakit tersebut sudah umum terjadi sehingga sering kali dianggap tidak terlalu berisiko.

"Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang menunda pemeriksaan atau baru mencari pertolongan medis ketika gejalanya sudah semakin berat," ucap dia.

Pada kasus DBD, misalnya, masih banyak masyarakat yang menganggap pasien sudah membaik ketika demam mulai turun.

Padahal, fase tersebut justru menjadi periode yang paling kritis.

Sementara pada demam tifoid, gejala seperti demam, lemas, atau gangguan pencernaan kerap dianggap akibat kelelahan atau gangguan kesehatan ringan.

Sedangkan untuk TBC, Dion bilang, batuk yang berlangsung lama sering kali tidak segera diperiksakan karena dianggap sebagai batuk biasa yang dapat sembuh sendiri.

Selain itu, kondisi iklim tropis, kepadatan penduduk, sanitasi, serta keberadaan vektor penyakit seperti nyamuk juga membuat berbagai penyakit tropis masih terus ditemukan di Indonesia.

Kombinasi faktor lingkungan dan keterlambatan penanganan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa DBD, demam tifoid, dan TBC masih banyak ditemukan hingga saat ini, sebagaimana juga tecermin dalam tingginya jumlah klaim yang tercatat oleh Allianz Indonesia.

Penyakit tropis dianggap remeh

Di sisi lain, Dion bilang, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap remeh penyakit tropis.

Sebagai contoh, banyak yang baru menyadari bahwa biaya rawat inap pasien DBD di rumah sakit dapat mencapai sekitar Rp 5 juta hingga Rp 20 juta, tergantung tingkat keparahan, lama perawatan, kebutuhan pemeriksaan dan pengobatan, hingga penanganan medis tambahan jika terdapat komplikasi.

Biaya tersebut juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring kenaikan biaya layanan kesehatan.

Kondisi ini tentu saja bisa sangat memberatkan bagi masyarakat jika tidak dibantu dengan BPJS ataupun asuransi kesehatan swasta individu yang dimiliki.

Masyarakat perlu memastikan untuk memiliki BPJS aktif dan asuransi kesehatan swasta individu yang akan membantu memberikan tambahan jaminan perlindungan kesehatan diluar yang ditanggung oleh BPJS.

Mengingat biaya yang diperlukan untuk penanganan penyakit tropis ini ternyata cukup tinggi, maka melakukan pencegahan sudah pasti akan jauh lebih murah.

Untuk membantu mengurangi risiko terkena penyakit tropis, Dion memaparkan beberapa langkah pencegahan sederhana yang sering kali luput dari perhatian.

Pertama, hindari menumpuk atau menggantung pakaian yang sudah digunakan terlalu lama di dalam kamar karena dapat menjadi tempat istirahat nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD.

Masyarakat juga perlu memastikan ventilasi rumah mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, karena ruangan yang lembap dan minim sirkulasi udara dapat meningkatkan risiko penyebaran TBC.

Selain itu, masyarakat diharapkan menghindari konsumsi es batu atau makanan yang kebersihannya tidak dapat dipastikan, terutama saat bepergian atau berada di lingkungan dengan sanitasi yang kurang baik.

"Periksa dan bersihkan area rumah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, termasuk talang air, dispenser, vas bunga, dan wadah penampungan air yang sering terlewat," tutup dia.

Klaim asuransi kesehatan tumbuh

Sepanjang tahun 2025, Allianz Life dan Allianz Syariah telah membayarkan total klaim dan manfaat sebesar Rp 6,3 triliun, dengan Rp 3,7 triliun di antaranya merupakan klaim kesehatan.

Sebagai gambaran, klaim kesehatan di Allianz Indonesia pada 2023 berada di kisaran Rp 2,9 triliun.

Dari sisi industri, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan, rata-rata klaim kesehatan per orang dalam tiga tahun terakhir mengalam peningkatan.

Pada 2023, rata-rata klaim kesehatan per orang berada di kisaran Rp 27 juta.

Angka itu meningkat menjadi Rp 48,4 juta pada 2025.

Secara umum, AAJI mencatat klaim asuransi kesehatan meningkat sekitar 9,1 persen dengan total nilai Rp 26,74 triliun sepanjang 2025.

Secara total, industri asuransi jiwa membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp 146,73 triliun sepanjang 2025.

Nilai tersebut diberikan kepada sekitar 9,59 juta penerima manfaat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), demam tifoid, dan tuberkulosis (TBC) tidak hanya menjadi persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga semakin membebani kondisi keuangan rumah tangga.

Tercatat, hingga pertengan Juni 2026, Allianz Indonesia membukukan total klaim untuk tiga penyakit tropis tersebut telah melampaui Rp41 miliar, seiring masih tingginya angka kasus dan meningkatnya biaya perawatan.

Data Allianz Indonesia menunjukkan terdapat 1.686 klaim terkait DBD dengan nilai lebih dari Rp21,5 miliar. Sementara, klaim demam tifoid mencapai 1.534 kasus senilai lebih dari Rp14,5 miliar, sedangkan klaim TBC tercatat sebanyak 815 kasus dengan nilai lebih dari Rp5,4 miliar.

Di sisi lain, data dari Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO), Indonesia mencatat 1,06 juta kasus TBC pada 2024, menjadikannya negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi kedua di dunia. Pada periode yang sama, tercatat 210.644 kasus DBD dengan 1.239 kematian. Sementara demam tifoid masih menyebabkan puluhan ribu kasus setiap tahun.

Besarnya nilai klaim menandakan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan kesehatan. Selain itu, Allianz juga melihat tren kenaikan biaya perawatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat, berdasarkan data periode 2020-2025, rata-rata biaya rawat inap demam tifoid meningkat hingga 66%, sedangkan biaya perawatan DBD naik hingga 88%.

“Data klaim yang kami miliki menunjukkan bahwa penyakit tropis masih menjadi salah satu alasan perawatan medis yang cukup tinggi. Di saat yang sama, kami juga melihat adanya peningkatan biaya perawatan untuk beberapa penyakit tropis dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan deteksi dini, tidak hanya untuk menjaga kesehatan tetapi juga untuk membantu mengurangi risiko beban finansial,” ujar Head of Health Analytics Allianz Life Indonesia, dr. Tubagus Argie F. S. Sunartadirdja dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Dalam diskusi Ngobrol Bareng Allianz Citizens (NgobrAZ) bertajuk Waspada Tropical Diseases, dokter dan edukator kesehatan dr. Dion Haryadi menilai bahwa kasus penyakit tropis masih tinggi, dipengaruhi oleh anggapan masyarakat yang cenderung menganggap penyakit tersebut sebagai hal biasa.

“Meski telah lama dikenal masyarakat Indonesia, penyakit DBD, demam tifoid, dan TBC masih menjadi penyakit yang menghantui setiap tahunnya. Padahal, sebagian besar penyakit tropis sebenarnya dapat dicegah,” ujar dr. Dion Haryadi.

Allianz menilai, beban finansial akibat penyakit tropis dapat semakin besar jika pasien terlambat mendapatkan penanganan.

Saat ini, biaya rawat inap pasien DBD di rumah sakit bisa mencapai sekitar Rp5 juta hingga Rp20 juta, tergantung tingkat keparahan, lama perawatan, serta kebutuhan tindakan medis yang diperlukan. Oleh karena itu, pencegahan dan deteksi dini menjadi cukup penting.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan akan memperkuat layanan kesehatan di puskesmas di Indonesia. Hal ini lantaran sistem kesehatan Tanah Air yang disebut banyak berorientasi pada rumah sakit dan dokter spesialis.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti bahwa terdapat fenomena unik bahwa sebagian dokter di Indonesia cenderung ingin menjadi dokter spesialis, sehingga tak banyak dokter bagus bertahan di puskesmas.

“Dokter yang tinggal di puskesmas kayak orang yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah, ini yang tidak benar,” kata Budi dalam rapat kerja Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, tolok ukur alias benchmarking yang dilakukan Kemenkes menunjukkan bahwa di sejumlah negara, dokter di unit pelayanan kesehatan terdepan justru diisi dengan talenta terbaik. Dengan demikian, permasalahan kesehatan bisa rampung di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Hal ini dinilai menjadi urgensi agar kepastian karier diberikan bagi dokter-dokter di puskesmas, agar tidak ada persepsi bahwa mereka berada di “kelas dua” dibandingkan dengan dokter spesialis.

Berdasarkan contoh dari negara-negara maju seperti Belanda hingga Singapura yang memiliki pelayanan kedokteran primer dan kedokteran keluarga mumpuni itu pula, Budi menginginkan agar dunia kesehatan Indonesia memiliki orientasi serupa.

“Kita selalu memakai benchmark di luar negeri untuk memastikan bahwa layanan yang kita berikan itu tidak aneh sendiri. Misalnya di luar negeri layanan di FKTP [fasilitas kesehatan tingkat pertama] itu dilakukan oleh dokter umum, tetapi di Indonesia oleh dokter spesialis, nah itu kan beda sendiri,” tuturnya.

Kemenkes pun berencana memperluas kompetensi dokter layanan primer dan mempercepat pengembangan dokter spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer alias KKLP.

Budi juga menyebut agar alat kesehatan di puskesmas dapat diperbanyak, yang mencakup perluasan penggunaan USG untuk deteksi penyakit di luar kehamilan, mendistribusikan alat EKG untuk deteksi dini serangan jantung, hingga menempatkan layanan X-ray di sekitar 10.000 puskesmas dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Selain itu, sejumlah tindakan medis yang selama ini hanya tersedia di rumah sakit disebutnya akan mulai diturunkan ke layanan primer dengan dukungan kolegium dan standar keselamatan pasien.

Terakhir, dia menyebut pemerintah tengah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar dokter layanan primer dan dokter spesialis KKLP memperoleh kompensasi yang setara dengan kompetensi serta layanan yang mereka berikan.

Setiap “World No Tobacco Day” diperingati, publik biasanya kembali diingatkan tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Namun pada konteks Indonesia, persoalan rokok sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar urusan kesehatan individu. Rokok hari ini telah menjadi persoalan ekonomi nasional, ancaman terhadap produktivitas, sekaligus beban besar bagi sistem jaminan kesehatan negara.

Indonesia berada dalam situasi yang paradoksal. Negara memperoleh penerimaan cukai rokok yang besar setiap tahun, tetapi pada saat yang sama juga harus membayar biaya kesehatan yang sangat mahal akibat konsumsi rokok melalui BPJS Kesehatan. Kita menikmati pemasukan jangka pendek, tetapi diam-diam menumpuk tagihan jangka panjang.

Persoalan ini menjadi semakin serius karena konsumsi rokok Indonesia masih sangat tinggi. Indonesia bahkan termasuk negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, prevalensi perokok untuk usia anak dan remaja terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Artinya, Indonesia bukan sedang mengakhiri epidemi rokok, tetapi justru menciptakan generasi baru perokok.

Karena itu, World No Tobacco Day 2026 seharusnya tidak lagi dipahami hanya sebagai kampanye kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai momentum untuk membicarakan masa depan ekonomi kesehatan Indonesia.

Ketika Rokok Menjadi Beban Fiskal

Dalam ekonomi publik, ada konsep negative externalities, yakni ketika konsumsi suatu barang menciptakan biaya sosial yang akhirnya ditanggung masyarakat luas. Rokok adalah contoh paling nyata dari persoalan tersebut.

Ketika seseorang membeli sebungkus rokok, harga yang dibayar sebenarnya belum mencerminkan biaya sesungguhnya. Biaya riil baru muncul kemudian dalam bentuk pengobatan kanker paru, stroke, penyakit jantung, PPOK, gagal napas, hingga kehilangan produktivitas akibat kematian dini pada usia produktif.

Sebagian besar biaya itu akhirnya masuk ke sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.

Masalahnya, tekanan pembiayaan BPJS saat ini memang terus meningkat. Kajian Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menunjukkan bahwa pengeluaran layanan kesehatan dalam sistem JKN terus meningkat dan dalam banyak periode melampaui kemampuan pendanaan premi. Bahkan sebelum pandemi Covid-19, BPJS mengalami defisit hampir setiap tahun.

Memang sempat terjadi surplus besar pada 2020–2022. Namun surplus tersebut bukan berarti sistem JKN sudah benar-benar sehat. Kajian UGM menjelaskan bahwa surplus itu lebih dipengaruhi kondisi luar biasa pandemi Covid-19 ketika kunjungan pasien turun drastis dan pembiayaan Covid dialihkan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Setelah pandemi mereda, tekanan finansial kembali muncul. Artinya, persoalan mendasar BPJS sebenarnya belum selesai.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi ketimpangan layanan kesehatan yang serius. Pertumbuhan rumah sakit dan dokter spesialis lebih banyak terkonsentrasi di Jawa dan kota-kota besar. Kajian UGM bahkan menunjukkan distribusi dokter seperti spesialis bedah onkologi masih sangat timpang antara Jakarta dan kawasan timur Indonesia.

Situasi ini menciptakan tekanan ganda bagi BPJS: biaya kesehatan berpotensi terus meningkat, tetapi kapasitas layanan belum merata. Dalam kondisi seperti ini, tingginya konsumsi rokok akan semakin memperberat beban sistem kesehatan nasional.

Persoalan lain yang jarang dibahas adalah rendahnya investasi kesehatan Indonesia. Data World Bank menunjukkan pengeluaran kesehatan Indonesia masih berada mendekati kisaran 3% dari PDB dalam beberapa tahun terakhir, jauh tertinggal dibanding banyak negara lain di kawasan maupun negara-negara Eropa.

Thailand, misalnya, telah mendekati 5% PDB untuk sektor kesehatan, sementara sejumlah negara Eropa mengalokasikan lebih dari 8% PDB. Dalam konteks ekonomi kesehatan, angka ini menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaan kesehatan Indonesia sebenarnya masih relatif terbatas.

Masalahnya, keterbatasan anggaran tersebut terjadi ketika Indonesia justru menghadapi peningkatan penyakit kronis yang semakin mahal dibiayai. Beban stroke, penyakit jantung, kanker paru, dan PPOK terus meningkat, sementara sebagian besar penyakit tersebut berkaitan erat dengan konsumsi rokok jangka panjang.

Akibatnya, tekanan terhadap BPJS Kesehatan tidak hanya berasal dari persoalan tata kelola atau besarnya klaim, tetapi juga dari kegagalan negara menekan faktor risiko penyakit sejak awal.

Di titik inilah paradoks kesehatan Indonesia terlihat jelas. Negara masih memiliki belanja kesehatan yang relatif rendah, tetapi pada saat yang sama membiarkan konsumsi rokok tetap tinggi karena harga yang murah dan akses yang longgar.

Akibatnya, negara harus terus membayar biaya pengobatan yang semakin mahal melalui BPJS. Dalam jangka panjang, memperbaiki BPJS tanpa serius mengendalikan konsumsi rokok ibarat menimba air di bak yang bocor.

Pelajaran dari Sistem Kesehatan Eropa

Banyak negara Eropa sebenarnya telah lama memahami bahwa sistem asuransi kesehatan tidak akan berkelanjutan apabila negara hanya fokus membiayai pengobatan tanpa serius mengendalikan faktor risiko penyakit.

Inggris, misalnya, melalui National Health Service (NHS), tidak hanya membangun universal health coverage, tetapi juga agresif dalam kebijakan pengendalian tembakau. Harga rokok dibuat mahal melalui cukai tinggi, ruang merokok dibatasi ketat, dan edukasi kesehatan dilakukan secara sistematis. Tujuannya sederhana yaitu menurunkan penyakit kronis agar biaya kesehatan negara tidak terus meledak.

Jerman dan beberapa negara Eropa Barat dengan model asuransi sosial ala Bismarck juga menempatkan pengendalian faktor risiko sebagai bagian penting dari sustainability sistem kesehatan mereka. Negara-negara tersebut memahami bahwa pencegahan jauh lebih murah dibanding membayar pengobatan penyakit kronis dalam jangka panjang. Indonesia sebenarnya bisa belajar dari pendekatan tersebut.

Selama ini, reformasi BPJS terlalu fokus pada sisi hilir: iuran, rumah sakit, tarif INA-CBG, dan defisit pembiayaan. Padahal persoalan hulunya, yakni tingginya faktor risiko penyakit seperti konsumsi rokok, belum disentuh secara serius. Akibatnya, negara terus membayar biaya pengobatan, tetapi gagal menekan sumber masalahnya.

Saatnya Mengubah Cara Pandang

Perdebatan tentang rokok di Indonesia terlalu sering berhenti pada isu penerimaan cukai dan industri. Padahal biaya sosial dan ekonomi akibat rokok jauh lebih besar daripada yang terlihat di APBN.

Karena itu, kebijakan rokok tidak boleh lagi dilihat sekadar sebagai sumber penerimaan negara. Ia harus dipandang sebagai bagian dari strategi penyelamatan sistem kesehatan nasional.

Pemerintah perlu mulai mengambil langkah yang lebih berani dan konsisten. Kenaikan cukai rokok harus diarahkan bukan sekadar untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menurunkan konsumsi, terutama pada anak dan remaja.

Penjualan rokok ketengan perlu dihentikan karena menjadi pintu masuk konsumsi usia muda. Sebagian penerimaan cukai juga perlu lebih jelas diarahkan untuk penguatan layanan promotif dan preventif.

Indonesia juga perlu mulai menggeser orientasi kebijakan kesehatan dari kuratif menuju preventif sebagaimana dilakukan banyak negara Eropa. Sebab dalam jangka panjang, mencegah penyakit jauh lebih murah daripada membayar pengobatannya.

Pada akhirnya, World No Tobacco Day 2026 seharusnya menjadi momentum untuk melihat hubungan yang selama ini jarang dibicarakan secara jujur: hubungan antara rokok dan masa depan BPJS Kesehatan.

Selama rokok tetap murah, konsumsi akan tetap tinggi. Selama konsumsi tetap tinggi, penyakit kronis akan terus meningkat. Dan selama penyakit kronis terus meningkat, BPJS tidak akan pernah benar-benar sehat.

TANGERANG - Multiple Sclerosis (MS) merupakan penyakit neurologis yang menyerang sistem saraf pusat dan dapat memengaruhi kemampuan bergerak, penglihatan, keseimbangan tubuh, tingkat energi, hingga fungsi kognitif seseorang. Meski demikian, banyak gejala MS tidak tampak secara kasat mata sehingga penderita sering terlihat sehat di mata orang lain, padahal mereka tengah menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental.

Fenomena tersebut disampaikan Jessy, pendiri Sahabat MS, dalam acara 3rd Siloam Multiple Sclerosis Forum yang berlangsung di Siloam Lippo Village, Tangerang, Sabtu (30/5/2026).

"Hidup dengan Multiple Sclerosis membuat saya menyadari bahwa banyak orang dengan kondisi yang tidak terlihat secara fisik sering merasa disalahpahami, tidak diperhatikan, atau sendirian. Bukan hanya karena penyakitnya, tetapi juga karena orang-orang di sekitar mereka kerap tidak memahami apa yang tidak dapat mereka lihat," ujar Jessy.

Pengalaman hidup sebagai penyandang MS menjadi landasan lahirnya Sahabat MS, sebuah yayasan yang berfokus pada peningkatan kesadaran, edukasi, dan inisiatif sosial untuk membantu masyarakat Indonesia memahami kondisi-kondisi yang tidak terlihat secara kasat mata.

Bagi Jessy ini hanyalah permulaan. Masalah ini jauh lebih besar daripada satu orang saja. "Saya belajar untuk terlihat baik-baik saja di luar sambil diam-diam berjuang menghadapi kondisi yang saya alami," ucapnya.

Jessy mendirikan Sahabat MS, sebuah inisiatif yang dibentuk untuk membantu masyarakat Indonesia lebih memahami kondisi-kondisi yang tidak terlihat secara kasat mata serta orang-orang yang hidup dengannya.

Yang dilakukan Sahabat MS adalah berfokus pada peningkatan kesadaran, edukasi, dan inisiatif sosial melalui pendekatan yang kreatif dan kolaboratif.

Dokter spesialis saraf dari Departemen Neurologi RSUD Dr Soetomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Dr Paulus Sugianto menjelaskan Multiple Sclerosis merupakan penyakit demielinasi yang hingga kini penyebab pastinya masih belum diketahui.

"MS adalah salah satu penyakit demielinasi. Masalahnya, etiologinya sampai saat ini belum jelas. Diagnosis juga seringkali tidak bisa langsung ditegakkan pada serangan pertama, kecuali bila hasil pemeriksaan MRI sudah menunjukkan gambaran yang sangat khas," ujar Paulus.

Diagnosis MS kerap menjadi tantangan karena gejala awal sering tidak spesifik dan temuan pada pemeriksaan pencitraan belum selalu menunjukkan gambaran yang jelas. Banyak pasien baru dapat dipastikan menderita MS setelah mengalami serangan kedua atau ketiga.

Paulus mengingatkan bahwa MS yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kecacatan progresif. Setiap serangan yang terjadi berpotensi menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf yang bersifat permanen.

"Setiap kali terjadi serangan pasti ada kerusakan pada jaringan saraf. Jika serangan terus berulang dan tidak dicegah, pasien bisa mengalami kecacatan yang semakin berat, bahkan sampai tidak dapat bekerja," katanya.

Berbeda dengan stroke yang umumnya terjadi satu kali dan kemudian memasuki fase pemulihan, pada MS pasien dapat mengalami kekambuhan berulang dengan tambahan gejala atau kecacatan pada setiap episode serangan.

"Kalau stroke bisa membaik dan kita cegah agar tidak terjadi lagi. Pada MS, serangan memang bisa membaik, tetapi biasanya masih ada gejala sisa. Ketika kambuh lagi, gejalanya bisa bertambah dan kecacatannya juga bertambah," kata Paulus.

Untuk penanganan, terdapat terapi saat serangan akut dan terapi jangka panjang untuk mencegah kekambuhan. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan akses terhadap obat-obatan dengan efektivitas tinggi karena harganya masih mahal dan belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pembiayaan kesehatan.

Menurut dia, perjalanan penyakit MS berbeda pada setiap pasien. Sebagian penderita dapat bertahan bertahun-tahun tanpa kekambuhan, sementara sebagian lainnya mengalami serangan berulang dalam waktu yang lebih singkat.

"Kalau bicara sembuh, hanya sebagian kecil yang benar-benar tidak mengalami kekambuhan lagi. Ada yang kambuh setelah 10 tahun, lima tahun, dua tahun, bahkan ada yang setiap bulan mengalami kekambuhan," ucapnya.

Gejala MS sangat beragam, mulai dari kelemahan atau kelumpuhan anggota gerak, gangguan penglihatan, sakit kepala, gangguan bicara, hingga kesulitan berjalan. Gejala yang muncul bergantung pada bagian sistem saraf yang mengalami kerusakan.

Meski jumlah pasti penyandang MS di Indonesia belum diketahui karena belum adanya registri nasional, Paulus meyakini kasus MS ada di berbagai daerah. Namun, kemampuan diagnosis masih menghadapi kendala karena pemeriksaan utama berupa MRI belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Saat ini kita masih mengembangkan registri. Kasus MS tentu ada di Indonesia, tetapi untuk diagnosis dibutuhkan MRI yang memadai. Di rumah sakit-rumah sakit besar hal itu tersedia, sedangkan di daerah masih menjadi tantangan," ujarnya.

Bisnis.com, BANTEN - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memberikan manfaat nyata bagi para peserta, khususnya dalam membantu mengontrol penyakit kronis agar tetap stabil.

Manfaat tersebut dirasakan oleh Iko (38), salah seorang peserta JKN yang telah mengikuti PROLANIS selama satu tahun lebih. Ia merupakan penderita hipertensi yang sebelumnya kerap mengalami kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba.

Sebelum mengikuti PROLANIS, Iko mengaku kondisi kesehatannya sering tidak stabil sehingga cukup mengganggu aktivitas sehari-harinya. Namun, sejak rutin mengikuti kegiatan dalam program tersebut, ia mulai merasakan adanya perubahan yang cukup baik pada kesehatannya.

“Selama mengikuti program ini, saya merasakan perubahan yang cukup signifikan terhadap kondisi saya. Sekarang tensinya jadi lebih terkontrol. Kalau dulu itu masih sering kambuh dibandingkan sekarang. Saat ini sih jadi lebih sering buat olahraga ringan aja kayak futsal ataupun lari,” ujar Iko.

Iko juga berupaya menjaga kondisi kesehatannya dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang dilakukan berkala secara rutin. Iko mengaku lebih sering berolahraga demi menjaga kebugaran dan mempertahankan kesehatan tubuh.

Selain Iko, manfaat PROLANIS juga dirasakan oleh Zainudin (44), peserta JKN lainnya yang terdiagnosis penyakit diabetes. Ia mengungkapkan baru mengetahui penyakit tersebut setelah menjalani medical check up di tempat kerjanya.

“Saya baru tahu kalau kena diabetes itu setelah saya medical check up di perusahaan. Dari situ saya mulai lebih waspada lagi sama kesehatan saya,” ujar Zainudin.

Meski sibuk, Zainudin selalu menyempatkan diri turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PROLANIS, Zainudin mengaku merasakan manfaat dari program tersebut. Ia kini lebih berhati-hati dalam menjaga pola hidupnya dan memantau kondisi kesehatannya.

“Kalo sekarang sih saya coba lebih hati-hati sama kondisi kesehatan ya, biar tetep stabil juga, apalagi kemarin diajarin untuk pantau kesehatan lewat Mobile JKN aja, jadi lebih mudah dan saya juga lebih bisa teratur untuk maintain pola hidup,” terangnya.

Menurutnya, kesadaran untuk menjaga pola makan dan memantau kondisi kesehatan menjadi hal yang cukup penting agar penyakit yang ada didalam tubuh tidak semakin memburuk.

Selama menjadi peserta JKN, baik Iko maupun Zainudin mengaku merasakan manfaat dari pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal itu tersebut cukup membuat mereka percaya terhadap program JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara merata.

Keduanya juga menyampaikan harapan agar Program JKN, khususnya PROLANIS dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Harapannya ke depan program seperti PROLANIS bisa terus ada dan semakin banyak inovasi BPJS Kesehatan yang membantu masyarakat, mungkin tidak hanya ke peserta yang terdiagnosis penyakit kronis, tapi juga ke peserta yang lain,” tutup Zainudin.

CIREBON - Program cek kesehatan gratis di Kota Cirebon baru menyentuh 21% dari target sepanjang 2025. Sebagai bentuk dukungan program prioritas Kementerian Kesehatan itu, Dexa Group melalui Dharma Dexa membawa Cek Segitiga untuk pertama kalinya ke kota ini.

Di Stadion Bima, Minggu (24/5/2026), 582 warga mengikuti skrining tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara gratis. Hasilnya 62,7% terdeteksi berisiko tinggi penyakit tidak menular. Rinciannya, 40,5% mengalami hipertensi, 31,6% kadar kolesterol tinggi, dan 14,1% terindikasi diabetes. Kelompok usia 41 hingga 60 tahun mendominasi peserta. Punya Kolesterol Tinggi? Hindari 5 Sarapan Ini Agar Jantung Tetap Sehat

Dokter Umum RS Mitra Plumbon Cirebon, dr Ruhil S, menyebut temuan ini mencerminkan pola yang ia temui di ruang perawatan setiap harinya. "Di rumah sakit kami cukup sering menemukan pasien yang sebelumnya tidak mengetahui memiliki hipertensi atau diabetes, tetapi sudah datang dengan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Karena itu skrining kesehatan menjadi penting untuk deteksi dini," katanya.

Ia menambahkan pola makan sehari-hari sebagai akar masalah yang berulang. "Banyak peserta memiliki pola konsumsi tinggi garam, makanan cepat saji, hingga asupan gula berlebih. Kondisi ini berkaitan langsung dengan risiko hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes," jelasnya.

Sales Director OGB-Zeta PT Dexa Medica, Jopie Johansyah, mengatakan angka capaian CKG Cirebon yang baru menyentuh 21% itulah yang mendorong perusahaan memilih kota ini sebagai lokasi berikutnya. ”Kami ingin memastikan warga Cirebon punya akses yang sama untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sendiri, sebelum terlambat. Ini baru langkah pertama, dan kami berkomitmen untuk terus hadir," katanya.

Akses pengobatan yang terjangkau melengkapi manfaat deteksi dini. OGB Merah, lini obat generik berlogo produksi Dexa Medica sejak 1991, hadir untuk menjawab bagian itu. Lebih dari tiga dekade, OGB Merah menjadi pilihan obat berkualitas yang bisa dijangkau masyarakat luas, bagian dari komitmen Dexa Group bahwa kesehatan yang berkualitas bisa diakses masyarakat Indonesia. Berhasil Raih 2 Penghargaan, Seluruh Produk Dexa Group Bersertifikat Halal

Cirebon adalah bagian terbaru dari perjalanan Cek Segitiga yang kini telah menjangkau lebih dari dua belas ribu warga di berbagai kota. Dexa Group berencana memperluas program ini ke lebih banyak kota, sejalan dengan target pemerintah meningkatkan cakupan kesehatan preventif nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan suplemen seperti zinc dan vitamin C untuk melindungi anak dari risiko infeksi di tengah cuaca ekstrem dan perubahan lingkungan akibat fenomena El Nino.

Suplemen memang membantu menjaga daya tahan tubuh, tetapi perlindungan terhadap penyakit tetap perlu diperkuat dengan imunisasi, pola hidup sehat, dan menjaga kondisi lingkungan sekitar.

Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI, dr. Darmawan Budi Setyanto), menjelaskan tubuh manusia memiliki sistem imun yang bekerja seperti pertahanan atau tentara untuk melawan virus, bakteri, dan berbagai kuman penyebab penyakit.

Menurutnya, vitamin dan mineral seperti zinc, vitamin C, dan vitamin D berfungsi sebagai perlengkapan yang membantu sistem imun bekerja lebih optimal saat menghadapi infeksi.

“Zinc, vitamin D, dan vitamin C itu seperti logistik atau perlengkapan bagi tentara tubuh kita agar bisa bekerja dengan baik menghadapi kuman,” ujarnya saat seminar media, Selasa (19/5/2026).

Meski demikian, dr. Darmawan menegaskan suplemen bukan satu-satunya perlindungan utama agar anak tidak mudah sakit. Dia mengatakan imunisasi tetap memiliki peran penting karena membantu tubuh mengenali jenis kuman tertentu sehingga sistem imun dapat merespons lebih cepat ketika terjadi infeksi.

Menurutnya, imunisasi dapat diibaratkan sebagai pelatihan khusus bagi sistem pertahanan tubuh untuk menghadapi penyakit berbahaya. Karena itu, pemberian suplemen tetap perlu diimbangi dengan imunisasi lengkap agar perlindungan terhadap anak menjadi lebih optimal.

“Kalau imunisasi itu seperti latihan khusus bagi tentara tubuh kita untuk menghadapi kuman tertentu yang berbahaya,” katanya.

Di sisi lain, dr. Darmawan mengatakan perubahan cuaca ekstrem akibat El Nino juga dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit pada anak. Kondisi panas berkepanjangan, kualitas udara yang menurun, hingga potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dapat mempengaruhi daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan.

Menurutnya, masalah kesehatan akibat perubahan iklim tidak bisa dilihat hanya dari satu faktor saja karena saling berkaitan dengan kondisi lingkungan, udara, hingga sanitasi masyarakat. Kondisi cuaca yang terlalu panas juga membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi sehingga daya tahan tubuh anak dapat menurun apabila asupan cairan tidak terpenuhi dengan baik.

Selain itu, perubahan cuaca juga dapat meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan nyamuk seperti demam berdarah. dr. Darmawan menjelaskan saat musim panas berkepanjangan, masyarakat biasanya menyimpan air di berbagai wadah sehingga berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk apabila tidak ditutup rapat.

“Ketika musim panas dan kekeringan terjadi, orang biasanya menyimpan air di ember atau bak. Kalau tidak ditutup rapat, itu justru menjadi tempat berkembang biak nyamuk,” ujarnya.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat tetap menjaga pola hidup sehat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, dan memastikan imunisasi anak lengkap. Menurutnya, langkah sederhana tersebut penting dilakukan untuk membantu anak tetap sehat di tengah perubahan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.

Dr. Darmawan juga mengingatkan orang tua untuk tidak menganggap remeh tanda-tanda anak mulai mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas atau infeksi. Jika anak mengalami demam tinggi, sesak napas, lemas, atau tanda dehidrasi, orang tua disarankan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan penanganan lebih cepat.

“Dengan memahami dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, masyarakat diharapkan lebih siap melindungi diri dan keluarga,” katanya.

Setiap tanggal 17 Mei, dunia memperingati Hari Hipertensi Sedunia sebagai pengingat bahwa tekanan darah tinggi masih menjadi ancaman kesehatan global yang sering diabaikan. Banyak orang merasa dirinya sehat karena tidak mengalami pusing, lemas, atau keluhan berarti. Padahal, hipertensi dapat berkembang tanpa gejala dan diam-diam merusak tubuh selama bertahun-tahun. Karena itulah penyakit ini dikenal sebagai silent killer.

Di Indonesia, kita mungkin sering mendengar cerita seseorang yang terlihat aktif dan sehat, tetapi tiba-tiba mengalami stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal. Dalam banyak kasus, akar masalahnya adalah hipertensi yang tidak terkontrol dalam waktu lama.

Beberapa studi menunjukkan bahwa hipertensi bukan sekadar persoalan medis individu, melainkan sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat global. Penyakit ini tidak hanya berkaitan dengan tekanan darah tinggi, tetapi juga dipengaruhi gaya hidup modern, stres, ketimpangan sosial, akses layanan kesehatan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan rutin.

Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari satu miliar orang di dunia hidup dengan hipertensi. Ironisnya, sebagian besar tidak menyadari dirinya mengalami tekanan darah tinggi. Ada pula yang sudah didiagnosis, tetapi tidak rutin mengontrol tekanan darah maupun mengonsumsi obat sesuai anjuran. Akibatnya, angka stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Hipertensi terjadi ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah terus berada di atas batas normal. Dalam kondisi normal, jantung memompa darah dengan tekanan tertentu agar oksigen dan nutrisi dapat mengalir ke seluruh tubuh. Namun ketika tekanannya terlalu tinggi secara terus-menerus, pembuluh darah dan organ tubuh bekerja lebih keras. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak jantung, ginjal, otak, hingga pembuluh darah.

Yang sering tidak disadari, penyebab hipertensi ternyata sangat kompleks. Banyak orang mengira tekanan darah tinggi hanya dipicu konsumsi garam berlebihan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa faktor pemicunya jauh lebih luas, mulai dari obesitas, kurang aktivitas fisik, stres berkepanjangan, kualitas tidur yang buruk, merokok, konsumsi alkohol, hingga faktor genetik.

Kehidupan modern ikut memperburuk situasi tersebut. Kita hidup di era yang serba cepat, tetapi minim gerak. Banyak pekerjaan dilakukan sambil duduk berjam-jam di depan komputer. Makanan cepat saji tinggi garam dan lemak semakin mudah ditemukan. Di sisi lain, tekanan pekerjaan, kemacetan, serta tuntutan ekonomi meningkatkan stres harian masyarakat.

Akibatnya, hipertensi kini tidak lagi identik dengan usia lanjut. Anak muda pun mulai banyak yang mengalami tekanan darah tinggi akibat pola hidup yang tidak sehat. Bahkan, beberapa studi menunjukkan adanya peningkatan hipertensi pada usia produktif.

Masalah lain yang sering luput dibahas adalah hubungan hipertensi dengan ketimpangan sosial. Kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung memiliki risiko hipertensi lebih tinggi. Penyebabnya bukan semata faktor biologis, tetapi juga keterbatasan akses terhadap makanan sehat, fasilitas olahraga, pemeriksaan kesehatan, dan layanan medis yang memadai.

Bagi sebagian masyarakat, memeriksakan tekanan darah secara rutin belum menjadi prioritas. Ada yang takut mengetahui hasil pemeriksaan, ada pula yang merasa biaya pengobatan terlalu mahal. Akibatnya, hipertensi baru diketahui setelah muncul komplikasi serius.

Di sinilah kita perlu mengubah cara pandang. Selama ini masyarakat lebih fokus mengobati penyakit ketika sudah parah. Padahal, hipertensi jauh lebih mudah dicegah dibanding mengobati komplikasi seperti stroke atau gagal ginjal.

Pemeriksaan tekanan darah sebenarnya sangat sederhana dan relatif murah. Alat pengukur tekanan darah kini tersedia di banyak fasilitas kesehatan bahkan apotek. Namun kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan berkala masih rendah.

Selain persoalan individu, sistem layanan kesehatan juga menghadapi tantangan besar. Salah satu kajian yang saya baca menyoroti bagaimana unit gawat darurat atau IGD sering menjadi tempat pertama masyarakat mengetahui dirinya hipertensi. Banyak pasien datang karena keluhan lain, tetapi ternyata tekanan darahnya sangat tinggi.

Sayangnya, setelah kondisi akut selesai ditangani, hipertensi sering tidak ditindaklanjuti secara optimal. Padahal, momen tersebut dapat menjadi kesempatan penting untuk edukasi, deteksi dini, dan pencegahan komplikasi.

Kondisi ini juga terjadi di banyak negara berkembang. Sistem kesehatan sering lebih fokus pada pengobatan penyakit daripada upaya pencegahan. Akibatnya, rumah sakit menjadi sibuk menangani komplikasi yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.

Padahal, biaya pengobatan komplikasi hipertensi sangat besar. Stroke misalnya, bukan hanya menyebabkan kematian, tetapi juga kecacatan jangka panjang. Banyak keluarga akhirnya kehilangan produktivitas dan menghadapi tekanan ekonomi akibat anggota keluarga yang harus menjalani perawatan terus-menerus.

Karena itu, menghadapi hipertensi tidak bisa hanya mengandalkan dokter atau rumah sakit. Dibutuhkan perubahan budaya kesehatan di masyarakat.

Langkah sederhana sebenarnya dapat dimulai dari rumah. Mengurangi konsumsi garam, memperbanyak buah dan sayur, rutin berolahraga, menjaga berat badan, berhenti merokok, serta tidur cukup merupakan kebiasaan kecil yang dampaknya sangat besar bagi kesehatan.

Olahraga pun tidak harus mahal. Jalan kaki selama 30 menit setiap hari sudah membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Sayangnya, gaya hidup sehat sering kalah oleh kesibukan dan kebiasaan instan.

Selain perubahan individu, pemerintah dan berbagai institusi juga memiliki peran penting. Edukasi kesehatan harus dibuat lebih dekat dengan masyarakat dan tidak sekadar bersifat formalitas. Kampanye kesehatan perlu dikemas dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami publik.

Sekolah, kampus, tempat kerja, hingga komunitas masyarakat dapat menjadi ruang edukasi tentang pentingnya menjaga tekanan darah. Banyak orang baru sadar pentingnya kesehatan setelah melihat anggota keluarga terkena stroke atau serangan jantung. Padahal, pencegahan seharusnya dilakukan jauh sebelumnya.

Kita juga perlu menghilangkan anggapan bahwa mengonsumsi obat hipertensi adalah tanda kelemahan. Tidak sedikit pasien berhenti minum obat karena merasa dirinya sudah sehat. Padahal, hipertensi adalah penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang.

Dalam dunia kesehatan, keberhasilan bukan hanya ketika pasien sembuh dari penyakit, tetapi juga ketika masyarakat mampu mencegah penyakit sebelum terjadi. Sayangnya, budaya preventif ini masih belum kuat di Indonesia.

Hipertensi memberi pelajaran penting bahwa ancaman terbesar sering datang secara perlahan, bukan tiba-tiba. Penyakit ini bekerja diam-diam, merusak pembuluh darah sedikit demi sedikit hingga akhirnya menimbulkan dampak besar.

Momentum Hari Hipertensi Sedunia seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga tekanan darah bukan hanya urusan dokter atau rumah sakit. Ini adalah tanggung jawab bersama, dimulai dari pola hidup sehat, pemeriksaan rutin, dan kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri maupun keluarga.

Mungkin kita tidak bisa menghilangkan seluruh faktor risiko hipertensi. Namun setidaknya, kita dapat mulai lebih peduli terhadap tubuh sendiri. Memeriksa tekanan darah secara rutin, menjaga pola makan, dan meluangkan waktu untuk bergerak merupakan investasi kesehatan yang nilainya jauh lebih murah dibanding biaya pengobatan di kemudian hari.

Pada akhirnya, kesehatan bukan hanya soal hidup lebih lama, tetapi juga soal kualitas hidup. Sebab tidak ada kesuksesan yang benar-benar berarti jika tubuh tidak lagi mampu menikmatinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji perubahan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan membuka akses layanan sepanjang tahun, tidak lagi terbatas pada momen ulang tahun.

Kebijakan ini menandai pergeseran pendekatan layanan kesehatan dari model administratif menuju strategi deteksi dini penyakit yang lebih luas dan berfokus pada pencegahan.

Namun, perluasan akses tersebut juga memunculkan sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan fiskal negara, kapasitas fasilitas kesehatan, integrasi data kesehatan nasional, hingga potensi meningkatnya biaya pengobatan lanjutan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan pelaksanaan CKG ke depan diharapkan tidak lagi terikat pada tanggal lahir, sehingga masyarakat dapat mengakses pemeriksaan kesehatan secara lebih fleksibel dan memperoleh tindak lanjut lebih cepat jika ditemukan indikasi penyakit.

“Persoalan skrining CKG. Pertama yang kami ketahui skrining itu tidak lagi sekarang terikat kepada hari ulang tahun. Jadi ini kapan bisa. Yang kedua hasil skrining langsung ditindaklanjuti. Jadi tidak harus menunggu tahun depan atau giliran tahun depan. Terlalu lama nanti kalau tahun depan kalau ada masalah-masalah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (6/5/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser orientasi CKG bukan sekadar program layanan gratis, melainkan instrumen pencegahan penyakit melalui deteksi dini. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, upaya deteksi dini memang menjadi tantangan besar Indonesia selama dua dekade terakhir.

Paradigma Kesehatan Preventif

Data World Health Organization menunjukkan lebih dari 70% kematian di Indonesia disebabkan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan kanker. Banyak kasus baru terdeteksi saat penyakit sudah serius karena rendahnya kebiasaan pemeriksaan kesehatan rutin.

Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi hipertensi nasional sekitar 30%, sementara kasus diabetes terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan. Banyak penderita baru mengetahui kondisinya setelah muncul komplikasi.

Karena itu, pemerintah mendorong program CKG untuk membangun budaya kesehatan preventif dengan menggeser paradigma masyarakat dari “berobat saat sakit” menjadi “memeriksa sebelum sakit”.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah, menilai rencana membuka akses CKG sepanjang tahun tepat dari perspektif pelayanan publik. Menurutnya, layanan kesehatan tidak seharusnya dibatasi oleh momentum administratif seperti ulang tahun.

“Pelayanan publik itu orang minta pelayanan kapan saja, enggak harus menunggu tanggal lahir,” katanya.

Ia juga menilai kebijakan tersebut memiliki dimensi edukasi karena kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan rutin masih rendah, terutama di luar kota besar. Sejumlah negara telah lebih dulu menjalankan skrining preventif, seperti Jepang melalui program Kenshin, Singapura dengan Screen for Life, dan Korea Selatan dengan National Health Screening Program.

Namun perluasan CKG berpotensi menambah tekanan pada sistem kesehatan. Dengan penduduk lebih dari 280 juta jiwa, kapasitas layanan kesehatan masih timpang antarwilayah.

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan Indonesia memiliki sekitar 10.400 puskesmas, tetapi distribusi tenaga kesehatan belum merata. Di sejumlah daerah terpencil, fasilitas kesehatan masih kekurangan dokter, laboratorium dasar, hingga alat skrining.

Di sisi lain, belanja kesehatan dalam APBN terus meningkat. Trubus menilai perluasan CKG berpotensi menambah kebutuhan anggaran dan harus disertai sumber pembiayaan yang jelas.

Ia juga mengingatkan potensi pemborosan jika pemeriksaan dilakukan berulang tanpa pembatasan. Karena itu, frekuensi pemeriksaan perlu diatur secara rasional, misalnya maksimal dua kali setahun.

Tantangan lain adalah integrasi data kesehatan yang masih terfragmentasi antar fasilitas layanan sehingga hasil skrining sering tidak diikuti pemantauan lanjutan. Tanpa sistem rujukan dan integrasi data yang kuat, CKG berisiko hanya menjadi program jangka pendek.

Pemerintah sebenarnya mulai membangun integrasi data melalui platform SATUSEHAT, namun implementasinya masih terkendala infrastruktur digital daerah, kualitas jaringan internet, serta kemampuan tenaga kesehatan mengoperasikan sistem.

Di luar aspek teknis, Trubus juga menilai kesadaran kesehatan masyarakat masih timpang antarwilayah, terutama di wilayah 3T yang masih minim pengetahuan kesehatan.

Evaluasi Program CKG

Ekonom dan peneliti Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menilai tantangan utama program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak hanya pada aspek medis, tetapi juga kapasitas sistem kesehatan dan ekonomi kesehatan nasional.

Menurutnya, pertanyaan kunci bukan sekadar berapa banyak masyarakat yang dapat menjalani skrining, melainkan apakah sistem kesehatan siap menanggung konsekuensi setelah penyakit terdeteksi.

“Saya melihat program CKG ini menarik karena tantangan utamanya bukan di aspek medis, melainkan di ekonomi kesehatan dan kapasitas sistem,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).

Hingga Mei 2026, program CKG telah menjangkau sekitar 100 juta peserta di lebih dari 10.000 puskesmas, dengan target 136 juta penerima manfaat tahun ini.

Pemerintah juga menaikkan pagu anggaran kesehatan 2027 menjadi sekitar Rp36,8 triliun dari Rp32 triliun pada tahun sebelumnya. Namun, Yusuf menilai kenaikan tersebut belum tentu sebanding dengan perluasan cakupan program.

“Artinya ada dua kemungkinan. Pertama, biaya per peserta ditekan. Kedua, kualitas layanan per peserta menjadi lebih dangkal. Dan saya khawatir yang terjadi kombinasi keduanya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa biaya skrining awal relatif rendah karena hanya mencakup pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Beban terbesar justru muncul ketika skrining menemukan penyakit kronis yang memerlukan obat rutin, kontrol berkala, tenaga kesehatan, hingga layanan rujukan.

“Kalau dari 100 juta peserta ditemukan puluhan juta kasus hipertensi atau diabetes, sistem harus siap menyediakan pengobatan dan pemantauan jangka panjang. Di sinilah tantangan sebenarnya muncul,” ujarnya.

Selain itu, kapasitas layanan kesehatan primer juga masih terbatas. Banyak puskesmas hanya memiliki satu dokter umum untuk melayani ribuan warga.

Yusuf menilai risiko utama program bukan pada potensi jebolnya APBN, melainkan layanan yang menjadi dangkal akibat skrining masif tanpa tindak lanjut memadai. Karena itu, keberhasilan program seharusnya diukur dari outcome kesehatan, seperti penurunan hipertensi tidak terkontrol, komplikasi diabetes, dan biaya penyakit katastropik BPJS.

Ia menekankan perlunya penguatan layanan kesehatan primer, termasuk tenaga medis, ketersediaan obat, dan fasilitas puskesmas, serta pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.

“Kalau hulunya tidak dibenahi, kita akan terus sibuk menemukan pasien baru tanpa pernah menurunkan jumlah orang yang jatuh sakit,” katanya.

Yusuf juga menilai CKG perlu menjadi bagian permanen dari sistem kesehatan nasional.

“Infrastruktur data, penguatan puskesmas, dan sistem skrining harus menjadi bagian permanen dari sistem kesehatan nasional,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengungkap monkey malaria perlu diwaspadai karena dapat menular ke manusia melalui gigitan nyamuk yang membawa parasit dari monyet. Penyakit ini juga dinilai berisiko menyebabkan infeksi berat apabila terlambat dikenali dan ditangani.

Monkey malaria merupakan malaria zoonotik, yakni penyakit malaria yang awalnya berasal dari hewan, dalam hal ini monyet jenis macaca, lalu menular ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles kelompok leucosphyrus. Penyakit ini berbeda dengan malaria pada manusia yang selama ini lebih dikenal masyarakat.

Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, dr. Inke Nadia, menjelaskan peningkatan kasus malaria knowlesi diduga berkaitan dengan semakin seringnya interaksi manusia dengan habitat monyet dan nyamuk di kawasan hutan.

“Pembukaan hutan, perkebunan, dan aktivitas manusia di wilayah pinggir hutan membuat manusia, monyet, dan nyamuk akhirnya berada di ruang yang sama. Di situlah risiko penularan meningkat,” ujarnya.

Dia menjelaskan malaria knowlesi sebenarnya sudah lama ditemukan di Asia Tenggara, namun kini semakin terdeteksi karena pemeriksaan molekuler seperti PCR dan sequencing semakin luas digunakan. Sebelumnya, banyak kasus malaria knowlesi tercatat sebagai malaria biasa akibat keterbatasan diagnostik.

Menurut dr. Inke, kelompok yang paling berisiko terpapar penyakit ini adalah masyarakat yang tinggal dekat hutan serta pekerja yang sering masuk kawasan hutan. Mereka antara lain pekerja kebun, petani, pencari rotan, penebang kayu, hingga pekerja tambang.

“Paparan paling tinggi terjadi pada orang yang sering beraktivitas di daerah hutan atau pinggir hutan karena nyamuk pembawa parasit banyak ditemukan di wilayah tersebut,” tambahnya.

Menurut pemaparan IDAI, di Indonesia, laporan kasus malaria knowlesi paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Selain itu, kasus juga pernah dilaporkan di Aceh, Sumatera Utara sekitar Taman Nasional Batang Gadis, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bangka, hingga Nias.

Pola penyebaran penyakit ini umumnya mengikuti habitat monyet macaca dan keberadaan nyamuk Anopheles di daerah hutan. Karena itu, sebagian besar kasus ditemukan di wilayah pedalaman dan pinggir kawasan hutan.

Meski demikian, dr. Inke menegaskan penularan monkey malaria bukan terjadi langsung dari monyet ke manusia. Penularan tetap membutuhkan perantara nyamuk yang membawa parasit malaria tersebut.

“Kita tidak ingin muncul anggapan bahwa semua monyet berbahaya lalu harus dieliminasi. Penularannya bukan lewat kontak langsung, tetapi melalui gigitan nyamuk,” tegasnya.

Dia mengatakan hingga saat ini belum ditemukan penularan malaria knowlesi dari manusia ke manusia secara langsung. Kasus yang ada masih berkaitan dengan rantai penularan dari monyet ke manusia melalui nyamuk.

Gejala malaria knowlesi pada dasarnya mirip dengan malaria pada umumnya sehingga sering sulit dikenali sejak awal. Penderita biasanya mengalami demam harian, menggigil, berkeringat, sakit kepala, nyeri otot, lemas, mual, hingga muntah.

Selain itu, beberapa pasien juga dapat mengalami batuk ringan dan nyeri perut. Pada kondisi tertentu, penyakit ini dapat berkembang menjadi berat dan mengancam jiwa.

“Karena gejalanya tidak khas, masyarakat sering terlambat menyadari. Padahal malaria knowlesi bisa berkembang cepat menjadi berat jika tidak segera ditangani,” ujar dr. Inke.

Dr. Inke mengatakan anak-anak maupun orang dewasa sama-sama bisa terinfeksi malaria knowlesi. Namun, kasus lebih sering ditemukan pada orang dewasa karena lebih banyak bekerja di kawasan hutan dan perkebunan.

“Bukan berarti anak tidak bisa terkena. Di Medan kami juga pernah menerima pasien anak usia 4 tahun karena orang tuanya bekerja di kebun,” katanya.

Dia menjelaskan seseorang dari wilayah perkotaan juga tetap dapat tertular apabila melakukan aktivitas seperti hiking, ekspedisi, atau bekerja di kawasan hutan. Risiko penularan meningkat ketika seseorang berada di area yang menjadi habitat nyamuk pembawa parasit malaria.

Sementara itu, untuk wilayah Jawa, hingga kini belum ada laporan kasus malaria knowlesi. Salah satu penyebabnya karena faktor habitat nyamuk dan monyet pembawa parasit tersebut belum ditemukan seperti di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

IDAI juga mengingatkan bahwa angka resmi kasus malaria knowlesi kemungkinan masih lebih rendah dibanding kondisi sebenarnya. Hal itu disebabkan banyak kasus yang masih tercatat sebagai malaria biasa akibat keterbatasan pemeriksaan laboratorium.

Menurut dr. Inke, kemunculan penyakit zoonotik seperti monkey malaria menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kesehatan manusia. Deforestasi dan alih fungsi lahan dinilai membuat risiko perpindahan penyakit dari satwa ke manusia semakin besar.

“Malaria knowlesi adalah salah satu contoh bagaimana perubahan lingkungan meningkatkan risiko penyakit zoonotik. Karena itu menjaga kesehatan manusia juga harus disertai menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Dia menambahkan pengendalian malaria knowlesi membutuhkan kerja sama lintas sektor mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah, peneliti, hingga masyarakat. Pemeriksaan dini dan pengawasan wilayah berisiko dinilai penting untuk mencegah kasus berat dan kematian.

Bahaya Monkey Malaria yang Perlu Diwaspadai

IDAI mengingatkan monkey malaria tidak boleh dianggap sebagai penyakit ringan karena infeksi dapat berkembang cepat dan menyerang berbagai organ tubuh. Risiko komplikasi juga lebih besar apabila pasien terlambat mendapatkan diagnosis dan pengobatan.

Berikut tanda bahaya monkey malaria yang perlu diwaspadai:
- Trombosit Turun Cepat
Penderita dapat mengalami penurunan trombosit dalam waktu singkat sehingga tubuh mudah memar atau mengalami perdarahan. Kondisi ini menjadi salah satu tanda infeksi mulai berkembang Lebih Serius
- Gangguan pernapasan
Pada kasus berat, pasien dapat mengalami napas cepat hingga sesak akibat gangguan paru atau acute respiratory distress syndrome (ARDS). Kondisi ini dapat membahayakan nyawa jika tidak segera ditangani.
- Risiko Gagal Ginjal
Monkey malaria dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal yang ditandai air kencing sedikit atau berwarna pekat. Hal ini menunjukkan organ tubuh mulai terdampak oleh infeksi parasit.
- Gangguan Fungsi Hati
Sebagian pasien mengalami mata dan kulit menguning akibat gangguan hati. Gejala tersebut perlu diwaspadai karena menandakan infeksi mulai memengaruhi banyak organ tubuh.
- Penurunan Kesadaran Hingga Syok
Pada tahap berat, pasien dapat mengalami penurunan kesadaran, tubuh sangat lemas, hingga syok. Kondisi ini membutuhkan penanganan medis darurat agar tidak berujung fatal.