Bisnis.com, MATARAM – Produksi padi di Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkat sejalan dengan program swasembada pangan seperti dekade 1980-an melalui penguatan produksi, perluasan areal tanam, serta peningkatan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di NTB.

Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), capaian produksi padi NTB pada tahun 2025 mencapai 1,69 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau meningkat 16,85% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 1,45 juta ton GKG. Peningkatan ini juga ditopang oleh naiknya luas panen dari 281.718 hektare pada tahun 2024 menjadi 322.927 hektare pada tahun 2025, serta produktivitas padi yang meningkat dari 51,59 kuintal/hektare menjadi 52,59 kuintal/hektare.

Secara rinci, capaian produksi padi tahun 2025 di NTB berdasarkan KSA BPS tercatat yakni Kabupaten Lombok Tengah dengan luas panen 78.639 Ha, produksi 421.941 ton GKG, produktivitas 53,66 Ku/Ha. Kabupaten Sumbawa dengan luas panen 74.736 Hektar, produksi 398.864 ton GKG, produktivitas 53,37 Ku/Ha. Kabupaten Lombok Timur luas panen 45.387 Ha, produksi 243.474 ton GKG, produktivitas 53,64 Ku/Ha.

Kemudian Kabupaten Bima luas panen 42.845 Ha, produksi 208.018 ton GKG, produktivitas 48,55 Ku/Ha. Kabupaten Dompu luas panen 30.448 Ha, produksi 151.335 ton GKG, produktivitas 49,70 Ku/Ha. Kabupaten Lombok Barat luas panen 25.488 Ha, produksi 135.678 ton GKG, produktivitas 53,23 Ku/Ha. Kabupaten Sumbawa Barat luas panen 14.548 Ha, produksi 74.496 ton GKG, produktivitas 51,21 Ku/Ha. Kabupaten Lombok Utara luas panen 5.536 Ha, produksi 33.320 ton GKG, produktivitas 60,19 Ku/Ha.

Kota Mataram luas panen 2.736 Ha, produksi 17.727 ton GKG, produktivitas 64,78 Ku/Ha. serta Kota Bima luas panen 2.564 Ha, produksi 13.431 ton GKG, produktivitas 52,39 Ku/Ha.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Eva Dewiyani menjelaskan keberhasilan ini tidak terlepas dari program-program pro-rakyat, antara lain optimasi lahan tahun 2025 di NTB yang dialokasikan seluas 10.574 hektare, penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat, alokasi pupuk subsidi sesuai RDKK, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani menjadi Rp6.500/kg untuk gabah kering panen, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder, dan petani.

Sementara itu, memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan terus melakukan penguatan untuk menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun program strategis lainnya, sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan Pemerintah Pusat di daerah.

“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” jelas Eva.