Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, menegaskan pentingnya menjaga ekosistem sagu sebagai penopang ketahanan pangan, pelestarian budaya, serta penggerak kemandirian ekonomi masyarakat Papua.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan pelestarian sagu yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

"Untuk itu kami akan mendorong adanya regulasi untuk melindungi dusun sagu di Kampung Skouw dan juga Kampung Yoka," katanya.

Menurut Rollo, pihaknya memberikan apresiasi kepada Polresta Jayapura Kota yang telah mengangkat kembali nilai strategis sagu sebagai identitas dan sumber kehidupan masyarakat Papua melalui eksplore sagu di Kampung Skouw Yambe, Distrik Muara Tami.

"Dari dulu hingga sekarang masyarakat Skouw hidup dari kelapa, pinang, dan sagu sehingga melalui kegiatan seperti ini, kita diingatkan kembali bahwa seluruh bagian dari pohon sagu memiliki manfaat besar bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan kegiatan eksplore dusun sagu merupakan bagian dari inovasi sosial berbasis kearifan lokal yang diinisiasi yang menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan generasi muda.

"Dengan demikian kami harapkan melalui kegiatan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem sagu sebagai penopang ketahanan pangan, pelestarian budaya, serta penggerak kemandirian ekonomi masyarakat Papua," katanya lagi.

Kapolresta Jayapura Kombes Pol Frederickus Maclarimboen mengatakan eksplore sagu merupakan bentuk kepedulian agar masyarakat tidak melupakan sagu sebagai warisan budaya dan sumber kehidupan masyarakat Papua.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mendorong perhatian berbagai pihak untuk terus menjaga keberlangsungan hutan sagu dan meningkatkan nilai ekonominya," katanya.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang bersama BPJS Ketenagakerjaan mengukuhkan sebanyak 36 agen penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) pada 2026.

Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim mengatakan hingga 31 Mei 2026 jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palembang baru mencapai 237.262 orang atau 34,63% dari total pekerja.

Angka tersebut, kata dia, masih jauh dari target UCJ tahun ini yang ditetapkan sebesar 391.711 peserta atau 57,66%.

"Artinya masih terdapat selisih sebanyak 154.449 pekerja yang harus kita kejar bersama," ujarnya saat pengukuhan Agen Penggerak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Palembang, Selasa (23/6/2026).

Aprizal menerangkan, 36 agen penggerak yang dikukuhkan menjadi strategi untuk memperluas jangkauan program BPJS Ketenagakerjaan, terutama kepada pekerja sektor informal, pekerja rentan, pelaku usaha mikro, serta kelompok masyarakat yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial.

Para agen tersebut akan bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, pendampingan, hingga membantu proses pendaftaran kepesertaan di tingkat masyarakat.

Pendekatan langsung melalui agen yang ditempatkan di lingkungan RT, RW, maupun rumah ibadah ini dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penggerak, pendamping, sekaligus edukator bagi masyarakat," jelasnya.

Dia juga menegaskan, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pekerja.

Perlindungan tersebut dipandang mampu mengurangi dampak ekonomi ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau menghadapi risiko sosial lainnya.

"Semakin banyak masyarakat yang terlindungi, semakin besar pula upaya kita dalam meningkatkan kualitas hidup warga Kota Palembang," tuturnya.

Pihaknya juga berharap, seluruh organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah di Kota Palembang dapat memberikan dukungan terhadap agen penggerak di lapangan.

"Kita harapkan keberadaan agen tersebut dapat membantu menutup kesenjangan kepesertaan yang masih cukup besar sehingga target perlindungan tenaga kerja pada 2026 dapat tercapai," tutupnya.

Pati (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Jateng yang diprioritaskan untuk konektivitas jalur ekonomi dan penghubung ke destinasi wisata, telah mampu menumbuhkan ekonomi desa sampai kota.

"Dengan adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota," ujarnya saat menghadiri peresmian bantuan IJD secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa.

Peresmian bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD) dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring di Sampang, Jawa Timur.

Berdasarkan data, bantuan IJD TA 2025 di Jawa Tengah terdapat 30 paket pekerjaan penanganan jalan daerah. Totalnya sepanjang 132,62 kilometer dengan anggaran sebesar Rp493,284 miliar.

Puluhan paket tersebut tersebar di 19 kabupaten/kota. Kabupaten Blora menjadi daerah di Jawa Tengah dengan alokasi penanganan IJD terbesar, yaitu 20,81 kilometer dengan total anggaran Rp93,21 miliar.

Ia mengungkapkan bantuan IJD tersebut sangat membantu sekali dalam pembangunan jalan di provinsi ini.

Melihat dampak dari penanganan jalan melalui IJD tersebut, maka pada 2026 Provinsi Jateng sudah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan penanganan jembatan sepanjang 249,70 meter. Apabila disetujui, pelaksanaan konstruksi direncanakan pada tahun anggaran 2027.

"Besok kami tambah lagi. Tahun 2027 (roadmap pembangunan) kita adalah pariwisata, prioritaskan jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi ekonomi baru," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga sudah menginstruksikan kepada Dinas PUPR untuk terus memantau dan mereview terkait kondisi kemantapan jalan.

"Tahun 2026 ini kondisi kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah harus kembali pada 94 persen. Sebab, di awal tahun sempat mengalami penurunan karena hujan yang berkepanjangan," katanya.

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan untuk tahun anggaran 2025 lalu Blora memang mendapat bantuan IJD senilai Rp93 miliar. Berkat bantuan itu, jalan-jalan di perbatasan dan antarkecamatan semakin baik.

Manfaat lain adalah dampak ekonomi di daerah yang mendapatkan IJD. Daerah yang dulu terisolir sekarang sudah terbuka. Di sisi lain adalah naiknya nilai jual objek pajak sehingga pendapatan asli daerah juga naik.

"Ke depan sudah diminta lagi mengusulkan untuk daerah-daerah yang memang basis ketahanan pangan dan pariwisata kita usulkan agar dapat IJD lagi," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Inpres Jalan Daerah tahun anggaran 2025 menangani sepanjang 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi se-Indonesia.

Jalan-jalan tersebut sangat berguna untuk distribusi hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk lainnya dari desa menuju pasar, pusat distribusi, dan kawasan industri. Sebaliknya, barang dari berbagai daerah juga menuju ke desa-desa.

"Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersama Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) resmi memulai Program Desa BRILiaN 2026 melalui kegiatan Kick-Off Desa BRILiaN 2026 Batch 1 yang digelar secara daring dan diikuti secara langsung oleh peserta dari seluruh Indonesia pada Kamis (7/5). Program tersebut mengusung tema “Desa 5.0: Sinergi Teknologi dan Human-Centered Leadership dalam Membangun Future Village Ecosystem yang Berdaya serta Berkelanjutan” sebagai upaya mendorong transformasi desa melalui penguatan inovasi, teknologi, dan kapasitas masyarakat desa.

Kick-Off Desa BRILiaN 2026 dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI Yandri Susanto, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, Rektor Universitas Jenderal Soedirman Akhmad Sodiq, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDT Tabrani, serta Ketua LPPM Universitas Jenderal Soedirman Elly Tugianti.

Dalam sambutannya, Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan bahwa konsep “Bangun Desa, Bangun Indonesia” adalah upaya memperkuat pilar ekonomi kerakyatan, di mana desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek atau penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut selaras dengan Program Desa BRILiaN yang tidak sekadar program pelatihan, tetapi merupakan gerakan transformasi desa menuju ekosistem yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus tetap berakar pada kekuatan sosial dan budaya lokal.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa Program Desa BRILiaN 2026 merupakan inisiatif pemberdayaan desa berbasis social entrepreneurship dan inkubasi yang akan dilaksanakan dalam dua batch sepanjang Mei hingga November 2026. Program tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas desa agar mampu berkembang lebih adaptif dan berdaya saing di tengah transformasi digital.

“Melalui Program Desa BRILiaN, BRI ingin mendorong desa agar semakin inovatif dan berdaya saing. Kami percaya transformasi desa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, tata kelola, dan kemampuan desa dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Dengan penguatan kapasitas dan pendampingan yang terstruktur, desa diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.

Rangkaian Program Desa BRILiaN 2026 mencakup tiga tahapan utama, yakni empowerment berupa pelatihan daring selama dua bulan, assistance melalui pendampingan intensif bagi desa terbaik, serta graduation berupa apresiasi dan penghargaan bagi desa unggulan. Materi yang diberikan meliputi aspek legal kerja sama, tata kelola dana desa, pengelolaan keuangan BUMDes dan koperasi desa, hingga pengembangan sektor tematik seperti pariwisata, pertanian, dan industri pengolahan.

Melalui program tersebut, desa peserta diharapkan mampu menghasilkan berbagai capaian konkret, seperti penyusunan strategi pengelolaan dana desa, laporan keuangan digital, pengembangan desa wisata, hingga inovasi produk berbasis potensi lokal. BRI membuka kesempatan bagi desa-desa di berbagai wilayah untuk mengikuti Program Desa BRILiaN 2026 melalui pendaftaran di unit kerja BRI terdekat.

Secara keseluruhan, hingga akhir Maret 2026 Program Desa BRILiaN telah diikuti oleh 5.245 desa di seluruh Indonesia dengan sektor unggulan yang dikembangkan meliputi pariwisata, jasa, industri pengolahan, perdagangan, serta sektor pertanian dan peternakan.

YOGYAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi siswa. Tetapi juga berpotensi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui penyerapan komoditas pangan seperti telur ayam ras yang belakangan mengalami tekanan harga akibat kelebihan pasokan di pasar.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Dr Imamudin Yuliadi mengatakan, peningkatan konsumsi telur dalam program MBG dapat menjadi solusi jangka pendek untuk membantu peternak ayam petelur yang selama beberapa waktu terakhir menghadapi penurunan harga di tingkat produsen akibat overproduksi.

“Program MBG bisa menjadi bantalan pasar. Ketika produksi telur melimpah dan harga turun, negara hadir melalui skema penyerapan untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi peternak,” kata Imamudin di Yogyakarta, Jumat (15/5/2026).

Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah mendorong optimalisasi penggunaan telur dalam menu MBG sebagai bagian dari strategi menjaga harga telur ayam ras tetap stabil di tingkat peternak. Prof Imamudin menilai kondisi tersebut merupakan fenomena pasar yang wajar ketika sebuah program pemerintah menciptakan permintaan baru dalam skala besar.

“Saya meliat itu sebagai fenomena pasar. Tugas pemerintah adalah memastikan mekanisme pasar berjalan baik. Produksi telur misalnya harus dijaga stabilitasnya dari sisi biaya produksi, harga pangan, distribusi, dan lainnya. Itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan,” jelasnya.

Menurut dia, ketika ada program besar seperti MBG, pasar secara otomatis akan memberikan respons. “Begitu ada program dan permintaan, pasti ada respons pasar. Itu justru positif karena membuka peluang ekonomi baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, apabila penyerapan telur melalui MBG mampu memberi dampak positif, maka hal yang sama dapat terjadi pada komoditas lain seperti beras, sayuran, garam, bumbu dapur, hingga daging. “Kalau fenomena telur bisa terjadi, berarti komoditas lain juga bisa ikut bergerak. Ini sinyal positif sebuah program. Dari sisi ekonomi, ada multiplier effect yang nyata,” katanya.

Dampak tersebut dinilai penting karena program MBG dapat menjadi penghubung antara kebutuhan gizi siswa dengan penguatan ekonomi rakyat melalui penyerapan produk lokal dariPetani,Peternak,Nelayan, hinggaUMKM.

Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memberikan komunikasi yang lebih kuat kepada pasar agar pelaksanaan MBG tidak justru memunculkan spekulasi baru terkait potensi kenaikan harga bahan pokok akibat meningkatnya permintaan bahan pangan secara nasional.

Menurutnya, dampak ekonomi MBG tidak bisa digeneralisasi karena setiap daerah memiliki karakter pasar yang berbeda. Di sejumlah wilayah dengan basis produksi kuat, program ini justru berpotensi memperkuat ekonomi lokal. Sebaliknya, di daerah dengan pasokan terbatas, perlu mitigasi agar tidak terjadi distorsi harga.

Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat seperti Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal. Evaluasi tersebut perlu mencakup rantai pelaksanaan dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan baku, distribusi, pengolahan, hingga makanan sampai ke tangan siswa.

Langkah itu dinilai penting untuk mengetahui titik-titik rawan yang dapat mengganggu mutu program maupun efisiensi anggaran. Selain aspek teknis, kajian akademik juga dibutuhkan untuk mengukur dampak multiplier effect MBG terhadap peningkatan pendapatan Petani, Nelayan, pedagang pasar, hingga UMKM.

“Kalau dikelola benar, manfaat MBG bukan hanya untuk siswa. Program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.

Namun demikian, pemerintah dinilai perlu lebih aktif menjelaskan dampak ekonomi program kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi liar, termasuk soal tudingan bahwa MBG memperbesar utang negara. “Masyarakat butuh penjelasan yang rasional. Kalau pemerintah bisa menjelaskan dengan baik, masyarakat pasti merespons positif,” ujarnya.

Menurut dia, isu utang negara harus ditempatkan dalam konteks kebijakan fiskal nasional. “Fenomena utang itu realitas negara berkembang karena kita menganut politik defisit anggaran. Pertanyaannya bukan ada atau tidak ada utang, tapi defisit itu dialokasikan untuk apa dan dampaknya apa bagi masyarakat,” katanya.

Ia menilai, logika masyarakat sebenarnya sederhana: pemerintah cukup menunjukkan bukti manfaat program.

“Kalau ada tuduhan MBG memperbesar utang, maka jawabannya harus berbasis data. Sejauh mana MBG meningkatkan kesehatan siswa, konsentrasi belajar, prestasi belajar, kesehatan fisik, lalu sejauh mana program ini menyerap komoditas lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Itu yang perlu dijelaskan pemerintah,” ujarnya.

Oleh karena itu, MBG dinilai tidak bisa berjalan sendiri. Program ini membutuhkan sinergi lintas sektor agar manfaatnya maksimal. “Program ini harus dikolaborasikan dengan sektor lain. Harus ada kesamaan persepsi dan langkah bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, kampus, dan masyarakat agar dampaknya lebih besar,” katanya.

Ia menilai, kolaborasi itu dinilai penting, untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan dan menjaga efisiensi distribusi.

Di sisi lain, Prof Imamudin mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sudah semakin kritis dan cepat merespons isu.

“Sekarang masyarakat sudah well informed. Apa pun isu yang berkembang pasti cepat trending. Belum lagi ada faktor politiking. Jadi wajar kalau muncul kritik, misalnya soal kualitas MBG yang dianggap belum standar,” katanya.

Karena itu, isu tata kelola dan potensi korupsi harus direspons secara serius oleh pemerintah. “Jangan sampai program sebesar ini dibajak oleh kelompok kecil yang punya kepentingan pragmatis, baik politik maupun ekonomi. Ini tugas berat pemerintah, bukan hanya menggulirkan program, tapi juga membersihkannya dari oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya.

Pun terkait langkah pemerintah yang melibatkanKomisi Pemberantasan Korupsidalam pengawasan program yang dinilai sebagai sinyal positif.

“Ketika pemerintah melibatkan KPK, itu langkah yang sangat tepat dan patut diapresiasi. Publik pasti akan melihat ada keseriusan menjaga integritas program,” katanya.

Dengan komunikasi publik yang kuat, pengawasan ketat, serta sinergi lintas sektor, MBG dinilai berpotensi menjadi salah satu program strategis nasional yang bukan hanya meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari desa hingga tingkat nasional.

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen menghidupkan ekonomi desa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Salah satunya dengan mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) mengambil suplai bahan baku langsung dari desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa (Kopdes).

”Langkah ini diambil guna memastikan bahwa perputaran uang dari program besar pemerintah tidak lari ke kota, melainkan tetap berputar dan menyejahterakan warga desa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat memberikan sambutan di Munas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( Papdesi ) yang digelar Kementerian Desa di Jakarta, Senin (11/5/2026). Dalam Munas Kedua Papdesi ini, Wargiyati kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2026 - 2031. Zulhas Sebut 80 Ribu Kopdes Bakal Serap 1,6 Juta Tenaga Kerja Langsung

Zulhas mengaku telah menyusun aturan tata kelola yang ketat terkait rantai pasok pangan untuk program gizi nasional. Ia menekankan bahwa SPPG tidak memiliki pilihan lain selain bermitra dengan potensi lokal yang ada di desa tersebut.

"Pak Mendes mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," ujarnya.

Sebagai Ketua Tim Tata Kelola, Zulhas memastikan regulasi ini sudah dipatenkan. "Saya sudah buat, SPPG harus membeli supplier-nya dari desa," tambahnya.

Tidak main-main, Menko Pangan juga menyiapkan sanksi berat bagi unit SPPG yang kedapatan mengabaikan instruksi untuk memberdayakan potensi desa.

Zulhas menyebut akan ada sistem peringatan berjenjang yang berujung pada penghentian izin operasi. "Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga," cetusnya.

Instruksi ini, menurut Zulhas, merupakan pengejawantahan dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi desa. Program MBG diharapkan menjadi motor penggerak utama bagi petani, peternak, dan nelayan di desa. "Itu juga perintah Bapak Presiden. Desa harus hidup," tandasnya. Prabowo Tak Paksa Anak Orang Kaya yang Tidak Butuh MBG

Dengan kebijakan ini, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan nasional. Sekaligus mencegah migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota akibat minimnya lapangan kerja di daerah asal.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan peran sawit sebagai komoditas strategis dalam penyerapan tenaga kerja, penggerak ekonomi daerah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Sawit adalah komoditas strategis yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekonomi daerah, dan pembangunan berkelanjutan," kata Ketua Gapki Cabang Sulawesi Dony Yoga Perdana dalam keterangan di Jakarta, Senin (4/5).

Dony menekankan hal itu dalam kegiatan Sobat Sawit (Soswit) Goes To School Sulawesi di SMK Negeri 1 Pasangkayu, Sulawesi Barat yang digelar Gapki bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

Ia berharap kegiatan itu dapat memberikan manfaat nyata bagi generasi muda di Pasangkayu, khususnya dalam memahami peran dan potensi sektor kelapa sawit secara lebih komprehensif.

Melalui sinergi antara Gapki, perusahaan anggota, BPDP, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan, kegiatan itu menjadi langkah nyata membangun pemahaman bahwa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja hingga pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kegiatan bertajuk "Sawit Itu Dekat: Ngasih Kerja, Ngegerakin Ekonomi, Bangun Daerah” turut dihadiri Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa dan diikuti lebih dari 280 siswa serta guru dari berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan di Kabupaten Pasangkayu.

"Melalui program ini, kami ingin menghadirkan edukasi kelapa sawit yang lebih dekat, interaktif, dan relevan bagi generasi muda, khususnya pelajar tingkat SMA/SMK," tutur Dony.

Senada, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa menekankan sektor kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta pertumbuhan berbagai sektor pendukung di tingkat lokal.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap para siswa dapat memperoleh pemahaman yang benar dan utuh mengenai kelapa sawit, mulai dari proses budidaya, manfaat ekonomi, hingga pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadilah sobat sawit yang cerdas, kreatif dan peduli kepada lingkungan,” ujar Yaumil.

Sementara itu, Akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu, Failur Rahman menilai kelapa sawit merupakan komoditas menyumbang 90 persen ekspor dari Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, komoditas itu sangat vital bagi ekonomi masyarakat setempat.

“Generasi muda agar kritis dalam membaca berita dan informasi, sehingga tidak termakan berita yang keliru. Validasi informasi diperlukan,” tegas Failur.

Dia menilai kegiatan itu juga sejalan dengan berbagai program unggulan BPDP, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan SDM melalui pendidikan dan beasiswa, penelitian, hingga promosi dan kemitraan.

Seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, daya saing, dan manfaat ekonomi sawit bagi masyarakat luas.

Adapun Kegiatan Soswit Goes To School menghadirkan berbagai agenda edukatif, mulai dari pameran karya siswa, lomba mading bertema sawit, hingga talkshow interaktif bersama akademisi, praktisi industri, dan perwakilan Gapki.

Talkshow tersebut mengangkat isu penting mengenai peran sawit dalam ekonomi nasional, peluang karier dan inovasi di sektor agribisnis, serta pembahasan “mitos vs fakta” terkait isu lingkungan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Saya rasa Indonesia akan tumbuh di atas proyeksi World Bank, tetapi sulit untuk bisa tembus lima persen

Jakarta (ANTARA) -

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berpotensi berada di atas proyeksi Bank Dunia, meskipun sulit menembus level lima persen di tengah ketidakpastian global saat ini.

“Saya rasa Indonesia akan tumbuh di atas proyeksi World Bank, tetapi sulit untuk bisa tembus lima persen,” kata Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Sebagai informasi, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari 4,8 persen.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 masih berpotensi mencapai sekitar 5,5 persen, karena aktivitas ekonomi terbantu oleh faktor musiman, seperti momentum Natal dan Tahun Baru, Imlek, serta Lebaran.

Namun pada kuartal II hingga IV perekonomian Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan dari penurunan daya beli, pelemahan nilai tukar, peningkatan inflasi, serta ketidakpastian global yang mendorong investor bersikap wait and see.

Di samping itu ada potensi El Nino yang dapat memperburuk kondisi ekonomi.

Lebih lanjut Wijayanto menerangkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 sangat bergantung pada konsumsi domestik di tengah terbatasnya dorongan dari komponen lain seperti proyeksi investasi yang cenderung landai, belanja pemerintah yang terbatas, serta kinerja ekspor yang diperkirakan tidak mengalami lonjakan signifikan.

Dalam kondisi tersebut, lanjutnya, sejumlah sektor diperkirakan menjadi motor pertumbuhan.

“Sektor yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan, antara lain perdagangan, keuangan, pertambangan dan hilirisasi, makanan-minuman, kesehatan, telekomunikasi, dan ritel,” kata Wijayanto.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Roy Nendissa

Guru Besar Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis Fakultas Pertanian UNDANA

KITA mungkin sedang melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sudut yang keliru. Selama ini, perhatian publik lebih banyak tersedot pada berbagai persoalan insidental makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga tata kelola yang belum rapi. Semua itu penting, tetapi bukan inti persoalannya.

Pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru jarang diajukan. Apakah MBG hanya sekadar program makan, atau sebenarnya sebuah mesin ekonomi besar yang selama ini kita abaikan? Pertanyaan ini menjadi sangat penting jika diletakkan dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai daerah kepulauan dengan tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, biaya logistik yang tinggi, serta basis ekonomi masyarakat yang masih sangat bertumpu pada pertanian dan usaha kecil, NTT seharusnya melihat MBG bukan hanya sebagai program sosial, tetapi sebagai peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Justru di daerah seperti NTT, setiap kebijakan publik yang menghadirkan pasar dalam jumlah besar dan terus-menerus harus dibaca sebagai momentum pembangunan ekonomi masyarakat. Jika MBG hanya dipahami sebagai program makan, maka yang kita lihat hanyalah piring, menu, dan anggaran.

Tetapi jika dilihat dari perspektif ekonomi, MBG adalah sesuatu yang jauh lebih besar—sebuah pasar raksasa yang dibiayai negara, berlangsung setiap hari, dan sangat mungkin berjangka panjang. Di titik inilah persoalan sebenarnya muncul: bukan pada programnya, tetapi pada cara kita memaknainya.

Sebagai akademisi di bidang ekonomi pertanian dan agribisnis di Universitas Nusa Cendana, saya melihat ada kegelisahan yang cukup mendasar. Kita terlalu sibuk memperdebatkan masalah di permukaan, tetapi belum cukup serius menangkap peluang besar di baliknya.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menambah kritik terhadap MBG, melainkan untuk menggeser cara pandang: bahwa program ini harus dibaca sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah, khususnya di NTT.

MBG sebagai Pasar yang Pasti

Selama ini, kita terlalu sibuk memperdebatkan biaya per porsi, tetapi belum cukup serius menghitung siapa yang menikmati perputaran uang dari program ini. Padahal, setiap program makan sekolah menciptakan permintaan besar untuk beras, sayur, telur, ayam, ikan, buah, bumbu, jasa memasak, distribusi, pengemasan, hingga tenaga kerja.

Artinya, negara sedang membangun sebuah pasar institusional yang sangat kuat. Pengadaan pangan publik seperti ini dapat menjadi alat untuk memperkuat rantai nilai lokal dan membuka pasar bagi produsen kecil bila dirancang dengan tepat (Leao et al., 2023; Xie et al., 2022).

Bagi NTT, hal ini memiliki arti yang jauh lebih strategis. Selama ini, salah satu persoalan mendasar ekonomi daerah adalah lemahnya keterhubungan antara produksi masyarakat dengan pasar yang pasti. Petani menanam, tetapi tidak tahu ke mana menjual. Peternak berproduksi, tetapi tidak memiliki kontrak pembelian yang jelas.

Koperasi ada, tetapi sering tidak punya fungsi ekonomi yang kuat. Dalam konteks itu, MBG sesungguhnya menawarkan sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi NTT: kepastian permintaan.

Di sinilah letak kekeliruan kita. MBG terlalu sering dibaca sebagai beban anggaran, bukan sebagai peluang ekonomi. Seolah-olah tugas pemerintah selesai ketika makanan sampai ke tangan siswa.

Padahal, di balik makanan itu terdapat rantai ekonomi yang panjang. Ada petani yang bisa menanam lebih pasti. Ada peternak yang bisa berproduksi lebih berani.

Ada koperasi yang bisa hidup. Ada UMKM yang bisa berkembang. Ada jasa logistik yang bisa tumbuh. Dan yang terpenting, ada uang negara yang seharusnya bisa berputar di NTT, bukan keluar tanpa jejak.

Mengapa Ini Sangat Penting untuk NTT

Dalam konteks NTT, cara pandang terhadap MBG tidak boleh sama dengan daerah yang sudah memiliki infrastruktur pasar yang lebih matang. NTT adalah wilayah yang masih menghadapi tantangan serius dalam kemiskinan, pengangguran, produktivitas pertanian, distribusi pangan, dan keterhubungan antarwilayah.

Karena itu, program sebesar MBG seharusnya tidak diperlakukan sekadar sebagai program konsumsi, tetapi harus dijadikan alat intervensi ekonomi yang sengaja diarahkan untuk memperkuat masyarakat lokal. Kalau kebutuhan MBG di NTT dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah kebocoran manfaat ekonomi.

Anak-anak memang mendapat makanan, tetapi petani lokal tidak mendapat pasar. Anggaran tetap berjalan, tetapi ekonomi desa tidak tumbuh.

Sebaliknya, jika kebutuhan MBG setidaknya untuk komoditas yang realistis seperti sayuran, telur, ayam, dan bahan pangan lokal tertentu dapat dipenuhi dari dalam daerah, maka MBG akan menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat NTT.

Ini sangat relevan karena struktur ekonomi NTT masih sangat bergantung pada rumah tangga tani, petani kecil, peternak rakyat, pedagang lokal, dan usaha mikro. Artinya, pasar yang stabil dan rutin seperti MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menghubungkan kebijakan sosial dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mengapa Selama Ini Belum Dimanfaatkan dengan Baik

Masalahnya bukan pada kurangnya peluang. Peluangnya justru sangat besar. Yang belum kuat adalah cara pandang dan desain kebijakannya. Program seperti MBG masih terlalu sering dikelola dalam logika belanja jangka pendek: yang penting makanan tersedia, yang penting program jalan. Pendekatan ini memang cepat, tetapi miskin visi.

Akibatnya, pemerintah cenderung mencari pemasok yang paling siap secara cepat, tanpa sungguh-sungguh membangun sistem agar masyarakat lokal juga siap menjadi pemasok. Padahal, manfaat ekonomi dari pengadaan pangan publik tidak akan muncul maksimal bila program berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan kelembagaan, pelatihan, pembiayaan, koordinasi, dan keterlibatan sektor swasta (Leao et al., 2023; Omuse et al., 2025).

Bagi NTT, kekeliruan seperti ini akan jauh lebih mahal. Sebab jika program tidak didesain untuk menghubungkan masyarakat lokal dengan pasar MBG, maka daerah ini akan kembali hanya menjadi lokasi pelaksanaan program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Yang Dibutuhkan adalah Kebijakan Daerah yang Tepat

Agar MBG benar-benar menjadi instrumen ekonomi, program ini harus dilihat sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem ekonomi. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjadi pembayar program; pemerintah harus menjadi arsitek sistemnya.

Dalam konteks NTT, ini berarti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu secara sadar membangun kebijakan yang memprioritaskan keterlibatan produksi lokal dalam rantai pasok MBG. Tidak semua komoditas mungkin bisa dipenuhi sekaligus, tetapi komoditas yang realistis dan sesuai dengan potensi wilayah harus mulai diarahkan ke sana.

Ini memerlukan peta sentra produksi, pola tanam yang terjadwal, penguatan koperasi, dukungan pembiayaan, dan kemitraan dengan pelaku usaha. Untuk melihat bagaimana MBG dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi daerah, perlu dipahami bahwa program ini harus dibangun sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem yang saling terhubung.



Gambar 1. Ekosistem MBG sebagai Instrumen Ekonomi Daerah Berbasis Kolaborasi

Gambar tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak berdiri sendiri sebagai program konsumsi, tetapi menjadi pusat dari sebuah ekosistem yang menghubungkan produksi, pasar, pembiayaan, pengetahuan, dan kebijakan. Dalam konteks NTT, pemerintah daerah berperan dalam kebijakan dan koordinasi.

Perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana (UNDANA) menjadi pusat riset, pelatihan, dan pendampingan. Kelompok tani menjadi produsen utama. KADIN dan pelaku industri berperan membuka akses pasar dan kontrak.

Perbankan atau lembaga keuangan mendukung pembiayaan usaha. Jika seluruh unsur ini terhubung, maka MBG tidak lagi hanya memberi makan siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal NTT.

Kajian tentang adopsi inovasi pertanian menunjukkan bahwa petani lebih mampu berkembang bila ada akses informasi, kelembagaan kelompok, pendampingan, dan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal (Ogunyiola et al., 2022; Manono et al., 2025; Belay et al., 2022).

Artinya, pemerintah daerah di NTT tidak cukup hanya menjadi pelaksana administrasi. Pemerintah harus menjadi pengarah ekosistem ekonomi MBG.

MBG Harus Menghubungkan Konsumsi, Produksi, dan Distribusi

Selama ini, konsumsi dan produksi sering berjalan sendiri-sendiri. Anak sekolah butuh makan, tetapi petani tidak otomatis menjadi pemasok. Di sinilah MBG harus menjadi jembatan.

Program ini harus menghubungkan kebutuhan konsumsi siswa, kapasitas produksi petani, kelembagaan distribusi, pembiayaan usaha, dan kepastian pasar. Dalam konteks implementasi di NTT, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui model kemitraan yang melibatkan perguruan tinggi, kelompok tani, koperasi, dan dunia usaha sebagaimana ditunjukkan pada model berikut.



Gambar 2. Model Bisnis Supply Sayuran untuk Mendukung MBG Berbasis Kemitraan Undana dan KADIN

Model tersebut menunjukkan bagaimana ekosistem dapat dioperasionalkan di lapangan. Fakultas Pertanian Undana ditempatkan sebagai penggerak utama yang memastikan pelatihan, pendampingan, dan inovasi produksi berjalan.

Kelompok tani menjalankan produksi secara terjadwal agar pasokan stabil. Koperasi atau BUMDes berperan dalam pengumpulan dan distribusi hasil. KADIN menjadi mitra strategis dalam kontrak bisnis, akses pasar, dan penguatan

investasi.

Dengan model ini, MBG tidak lagi dipahami sebagai urusan dapur semata, tetapi sebagai rantai nilai ekonomi yang dapat menghubungkan petani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pasar institusional di NTT. Bagi NTT, model seperti ini sangat relevan.

Daerah ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya menyalurkan program, tetapi juga membangun sistem. Undana memiliki posisi strategis sebagai pusat pengetahuan dan inovasi lokal. Kelompok tani dan koperasi menjadi basis ekonomi masyarakat.

KADIN dapat membuka pintu bagi kemitraan bisnis. Pemerintah menjadi pengarah kebijakan. Jika semua ini dirangkai dalam ekosistem MBG, maka manfaat program akan jauh melampaui fungsi sosialnya.

Kalau hubungan ini dibangun, maka dampaknya besar. Anak-anak mendapat makanan bergizi. Petani mendapat pembeli tetap. Koperasi mendapat fungsi ekonomi nyata. UMKM tumbuh.

Dunia usaha masuk sebagai mitra. Perguruan tinggi berperan dalam inovasi. Daerah memiliki rantai pasok pangan yang semakin kuat. Sejumlah kajian menekankan bahwa sistem pangan lokal yang kuat dapat memperbaiki penghidupan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan membuat daerah lebih tangguh terhadap gangguan ekonomi atau logistik (Godrich, 2023; Godrich et al., 2023).

Terlepas dari Masalah Insidentil, Peluang Besarnya Tetap Ada

Tentu, program sebesar MBG akan selalu menghadapi masalah. Akan ada kekurangan, akan ada kesalahan, dan mungkin juga ada penyimpangan.

Namun, kita tidak boleh terjebak dalam cara berpikir yang membuat masalah insidental menutupi peluang struktural yang jauh lebih besar.

Masalah teknis harus dibenahi. Tata kelola harus diperkuat. Pengawasan harus ditingkatkan. Tetapi visi ekonominya tidak boleh hilang. Jika tidak, kita akan terus mengulang kesalahan lama: negara membelanjakan anggaran besar, tetapi masyarakat lokal tidak menjadi pelaku utama. NTT hanya menjadi lokasi program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Mengubah MBG Menjadi Mesin Ekonomi NTT

Kalau pemerintah daerah berani melihat MBG secara strategis, maka program ini bisa menjadi salah satu mesin ekonomi daerah yang paling kuat di NTT. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk makan siswa tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Bahkan, dalam jangka panjang, MBG bisa menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi pangan lokal NTT yang lebih mandiri. NTT tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi produsen yang terhubung dengan pasar institusional.

Inilah mengapa MBG tidak boleh dipahami sebagai pengeluaran rutin semata. Ia harus dilihat sebagai investasi sosial-ekonomi bagi masa depan NTT.

Karena itu, kita perlu menegaskan kembali: MBG bukan sekadar program makan, tetapi instrumen ekonomi daerah. Bagi Nusa Tenggara Timur, ini bukan sekadar wacana. Ini adalah peluang nyata.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah program ini penting, tetapi apakah kita cukup cerdas untuk memanfaatkannya. Apakah kita akan terus melihat MBG sebagai beban yang harus dijalankan, atau mulai melihatnya sebagai peluang yang harus dimenangkan untuk kepentingan masyarakat NTT?

Pada akhirnya, setiap piring makanan yang sampai ke tangan siswa seharusnya tidak hanya memberi gizi bagi anak, tetapi juga memberi kehidupan bagi petani, peluang bagi UMKM, kekuatan bagi koperasi, ruang bagi dunia usaha, dan masa depan bagi ekonomi daerah.

Jika itu tidak terjadi, maka kita memang memberi makan anak-anak—tetapi kita gagal memberi makan masa depan Nusa Tenggara Timur itu sendiri.

Koperasi akan mempunyai strategi baru yang akan berpotensi menjadi game changer di perekonomian Indonesia dengan dukungan penuh dari pemerintah saat ini

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) Herbert Siagian menyatakan koperasi diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi nasional pada 2026, melalui strategi baru dan dukungan kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya saing pelaku usaha.

Herbert mengatakan dalam menyikapi tekanan ekonomi global, pergeseran geopolitik, dan percepatan transformasi teknologi yang tidak menentu, pelaku usaha terus dituntut untuk menata ulang strategi bisnis yang sudah diimplementasikan.

"Untuk mengatasi banyaknya perubahan tersebut, para pelaku bisnis tidak bisa hanya terpaku oleh satu strategi. Kita harus bisa melakukan beberapa gaya untuk bisa bertahan di kondisi saat ini. Di tahun 2026 dan seterusnya, akan muncul pemain lama, yaitu koperasi," kata Herbert dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Herbert menekankan hal itu dalam Forum Business & Legal Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Selatan, sebagai ruang dialog menghadapi kondisi perekonomian global saat ini.

"Koperasi akan mempunyai strategi baru yang akan berpotensi menjadi game changer di perekonomian Indonesia dengan dukungan penuh dari pemerintah saat ini," ujar Herbert.

Di tengah tekanan ekonomi global, pergeseran geopolitik, dan percepatan transformasi teknologi yang tidak menentu, pelaku usaha terus dituntut untuk menata ulang strategi bisnis yang sudah diimplementasikan.

Sebagai mitra pendidikan dan pelatihan terkemuka untuk pengembangan sumber daya manusia di Asia, ET-Asia bersama dengan HIPMI Jaya dan juga law firm Legal Next, Bilad Elkomindo Multimedia, serta Delapan Capital menciptakan forum Business & Legal Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Selatan.

Dengan menghadirkan regulator, pimpinan perusahaan, perbankan, ekonom, hingga mitra firma hukum untuk membahas arah kebijakan dan strategi bisnis tahun 2026.

Direktur Operasional ET-Asia, Deasy Widiantie menuturkan Business & Legal Outlook 2026 lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang dialog yang lebih mendalam dan relevan bagi para pengambil keputusan.

Dia menuturkan di tengah perubahan global yang berlangsung begitu cepat, dunia usaha Indonesia perlu memiliki ruang untuk berhenti sejenak, membaca arah, dan menyusun langkah dengan lebih tenang dan terukur.

"Forum ini kami hadirkan bukan hanya sebagai diskusi, tetapi sebagai ruang refleksi dan pertukaran perspektif yang konstruktif," ujarnya.

Dalam situasi seperti ini, kata Deasy, pelaku usaha membutuhkan lebih dari sekadar optimisme, dibutuhkan strategi yang terukur dan perspektif lintas sektor.

"Business and Legal Outlook 2026 dihadirkan sebagai ruang dialog strategis untuk membantu pelaku usaha membaca risiko, menangkap peluang, dan mengambil keputusan dengan lebih percaya diri," tutur Deasy.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan, yang hadir dalam kegiatan itu mengulas prospek sektor sumber daya alam ke depan, dengan penekanan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan dan komitmen terhadap keberlanjutan.

“Untuk bisa menjadi engine of growth yang terbaik bagi negara, maka BUMN tidak bisa bekerja sendiri. BUMN harus inklusif dan harus membuat strategi inklusifitas yang bagus," kata Dany.

Sementara itu, Komisaris Jasamarga Related Business sekaligus Ketua Bidang XII Investasi dan Kerja Sama Antar Daerah BPD HIPMI Jaya, Samira Alatas menekankan pentingnya perhatian terhadap dinamika geopolitik dan prospek bisnis ke depan, termasuk bagaimana pelaku usaha menavigasi ketidakpastian, menyusun strategi yang adaptif, serta menangkap peluang di tengah perubahan global.

Founder & CEO Radian Syam & Syam Law Firm, Radian Syam menilai pemerintah saat ini telah membangun sistem tata kelola yang kuat dalam meningkatkan perekonomian nasional.

"Hari ini kita dapat melihat komitmen pemerintah dalam membangun sistem tata kelola yang kuat. Jatuh bangunnya sebuah negara sangat bergantung pada bangsanya sendiri," kata Radian mengutip Bung Hatta.

Forum itu juga menyoroti terkait tahun 2026 yang diwarnai tekanan global, dipicu dinamika geopolitik, ekonomi Amerika Serikat, volatilitas suku bunga dan komoditas, hingga isu MSCI yang mempengaruhi arus modal pada pasar modal Tech in Asia.

Isu digital dan kesiapan menghadapi era kecerdasan buatan turut menjadi perhatian utama dalam forum itu. Diskusi menyoroti kesiapan regulasi serta kapasitas organisasi dalam beradaptasi dengan perkembangan AI.

“Perkembangan teknologi, khususnya AI, tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga menuntut kesiapan tata kelola dan kepatuhan yang lebih matang dari pelaku usaha,” kata Managing Partner Legal Next Attorneys at Law, Joddy Mulyasetya P.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Deva Rachman

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi & Praktisi Public Affairs Global

BARU-BARU ini, Ajay Banga, Presiden World Bank Group menyoroti tantangan yang sedang berpotensi terjadi pada negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki kurang lebih 140 juta generasi muda dengan umur 16 – 30 tahun yang akan mendominasi bangsa kita.

Data BPS pada November 2025 sekitar 42,3% pekerja Indonesia berada pada sektor formal, dan sisanya sekitar 58% bekerja sektor Informal. Mereka yang bekerja di sektor informal bekerja di pekerja keluarga tidak dibayar, ojek online, penjual makanan keliling, buruh tak tetap dengan gaji harian atau dengan gaji berdasarkan komisi. Dari total 155,27 juta angkatan kerja yang saat ini aktif, mayoritas tidak mempunyai status kerja yang aktif atau tetap.

Indonesia akan memasuki masa Indonesia Emas pada tahun 2045, sehingga kurang lebih 15 tahun kita memiliki waktu untuk mempersiapkan sosial kapital dan ekonomi bagi angkatan kerja aktif ini. Demografi yang bisa menjadi senjata rahasia Indonesia, bisa berubah menjadi petaka yang besar jika kita tidak mampu menghadirkan program yang komprehensif dan holistik dalam bidang sosial dan ekonomi.

Laporan ILO (International Labour Organisation) baru-baru ini menunjukkan pekerja yang pendidikan sesuai dengan pekerjaannya kurang lebih hanya 34% dan kebanyakan mereka under educated. Indonesia sendiri total penduduk yang lulus dari pendidikan tinggi hanya kira-kira 10-11% atau sekitar 28 juta orang, pendidikan tinggi disini adalah setaraf SMA. Sedangkan sisanya lulusan SD dan SMP.

Disimpulkan disini bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita nikmati tidak menghasilkan penyediaan pekerjaan yang layak arena sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal dan berupah rendah atau hidup berdasarkan komisi, minim perlindungan dan rentan.

Di mana Koperasi dapat Membalikan Keadaan?

Dari semua permasalahan yang ada ditambah dengan parahnya kerusakan alam dan tingkat korupsi yang tinggi, di mana Gerakan Koperasi dapat membalikan keadaan ini? Pertumbuhan ekonomi sebesar 5% lebih ternyata hanya mampu dinikmati oleh segelintir piramida populasi kita.

Konsentrasi ekonomi berputar di sekitar sektor-sektor besar, pembangunan infrastruktur tidak dinikmati oleh kebanyakan penduduk Indonesia dan kebanyakan mereka tidak mendapatkan pendapatan dan perlindungan yang memadai. Koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia dan telah mengakar sejak tahun 1905 sejak HOS Tjokroaminoto, pendiri Syarikat Islam dan Bapak ideologis dari Presiden Soekarno dan banyak tokoh bangsa lainnya, telah membuat landasan koperasi bagi bangsa Indonesia.

Gotong royong dan konsep saling menolong di mana tidak terdapat majikan dan pegawai, menjadi daya tarik tersendiri dari gerakan ini terutama anak-anak gen Z yang masih memiliki semangat untuk membentuk dunianya sendiri selain mempunyai karakteristik yang berbeda dengan konsep pekerja kantoran pada umumnya.

Koperasi yang saat ini berjumlah kurang lebih 300 ribuan unit dan tersebar lebih banyak di pulau Jawa terutama di Jawa Timur. Baru-baru ini saya mengikuti perjalanan lebih dari 35 pengusaha muda berumur rata-rata 25 – 35 tahun ke kota Shenzhen dan Guangzhou bersama Sands Bossum dan Business Leader Sandiaga Uno.

Dari ke 35 pebisnis muda tersebut, banyak harapan dan kerjasama bisnis serta pembelajaran dari berbagai industri kelas dunia dari Cina seperti Huawei, Mindray, pembuat mobil listrik BYD dan industri kosmetik Tian Wu. Kegigihan, keberanian dan dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan usaha industri dalam negeri dan menjadi tuan di negeri sendiri terasa di dalam presentasi yang mereka berikan.

Di kompleks Huawei, saya melihat bagaimana Huawei menghadirkan mindset bahwa Cina tidak kalah dengan Eropa dengan menghadirkan teknologi kelas dunia dan gedung-gedung serta suasana seperti di negara German, Swiss, Prancis, Inggris dan Eropa. Pembuatan teknologi smartphone kelas dunia Huawei yang high-tech dan sangat rapi di bangun sejak tahun 1987-an.

Salah satu yang menarik adalah kunjungan ke Huawei di mana kepemilikan saham dimiliki owner hanya 0.6% dari keseluruhan saham yang ada dan sisanya dimiliki oleh pegawai — mirip dengan gerakan koperasi. Saya melihat bahwa hal ini, dapat menjadi pembelajaran besar bagaimana suatu bisnis dibangun dengan asas kebersamaan dan mampu bertahan di tengah tunjangan global dan pasar yang sering menyerang mereka terutama dari pihak Amerika Serikat.

Koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia, bisa belajar banyak dari perjalanan ini. Anak-anak muda yang masih “green fields” atau belum tersentuh dengan gerakan koperasi dapat dirangkul dan diberikan fasilitas pembiayaan yang menarik. Salah satu yang menarik adalah pembiayaan dari LPDB Koperasi (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi.

Dengan rate yang menarik sebesar 6,5% untuk bisnis konvensional non – shariah dan 3.5% untuk bisnis syariah tanpa biaya provisi dan administrasi tentu amat menarik bagi mereka. Dari ke 35 pengusaha muda tersebut, banyak dari mereka yang berminat untuk bergabung ke Koperasi. Bayangkan jika mereka bisa bergabung dan sama-sama membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Relevansi Gerakan Koperasi dengan Generasi Muda

Indonesia sudah saatnya membangun angkatan muda Koperasi ke depan. Dengan bonus 15 tahun dan 140 juta angkatan kerja di mana 60% adalah di sektor informal, diperlukan social engineering program yang dapat membalikan suasana dan keadaan dengan pemahaman dan program-program yang menarik bagi anak muda.

Saat ini, rata-rata umur dari anggota koperasi berumur 55 tahun, kebanyakan dari mereka adalah pensiunan dari pekerja tradisional yang ingin menginvestasikan uangnya secara aman dan mendapatkan sisa hasil usaha lebih dari sekedar deposito belaka. Hal ini harus dapat kita ubah segera dengan pendekatan koperasi bagi angkatan muda.

Koperasi Start-Up dan Digital Creative adalah salah satu yang dapat digarap untuk meningkatkan minat anak muda selain memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka selain menyediakan sisa hasil usaha akhir tahun. Koperasi amat menarik bagi anak muda dengan berbagai keunikannya, yaitu pertama anak muda saat ini lebih tertarik pada bisnis yang fokus ada alternatif etis di luar perusahaan tradisional yang hanya mengejar profit semata.

Gerakan koperasi menawarkan pemberdayaan dan kepemilikan di mana anggota secara langsung bisa mengontrol perusahaan secara demokratis atas usaha mereka. Hal ini memungkinkan para generasi muda jadi pemilik bukan hanya sebagai buruh atau objek penderita suatu usaha.

Yang kedua adalah keselarasan nilai, dengan prinsip koperasi yang peduli terhadap komunitas dan keanggotaan sukarela, amat cocok dengan DNA anak muda Gen Z dan prioritas sosial mereka. Ketiga adalah kewirausahaan dan kebebasan dalam berusaha, koperasi yang dipimpin pemuda seperti mobil berbasis layanan anak muda, services industry memberikan pemahaman dan pengalaman langsung dalam manajemen sinis dn liberasi keuangan.

Terakhir adalah peluang ekonomi di mana koperasi dapat menciptakan lapangan kerja di wilayah yang tersulit seperti mencari pekerjaan yang layak, bahkan seringkali dapat meningkatan pendapatan anak-anak muda secara signifikan. Dalam studi CICOPA (Young Entrepreneurship in Cooperative), lebih dari 60% pesertanya mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan dengan proteksi pekerjaan yang lebih baik daripada sektor perusahaan tradisional.

Apa yang harus Indonesia lakukan?

Indonesia baru-baru ini menggagas 83 ribu koperasi desa dan kelurahan merah putih di mana 30 ribu ditargetkan beroperasi pada bulan Maret ini. Apakah target ini terlalu besar? Tidak ada yang terlalu besar dalam mimpi yang besar.

Dengan kekuatan dan senjata rahasia angkatan pemuda Indonesia sebesar 140 juta orang, Indonesia memiliki segala kekuatan untuk membalikan keadaan asalkan didukung oleh strategi yang mumpuni untuk menggerakkan para pemuda ini.

Saatnya generasi muda berkoperasi dan saat nya Indonesia menjawab tantangan dan mimpi sejak hampir 120 tahun yang lalu, menjadi bangsa yang besar, berkoperasi dan berkeadilan. (Pendapat di tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mempresentasikan organisasi di mana penulis berkarya).

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kesiapannya untuk mengambil peran strategis sebagai motor penggerak dan pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan pesatnya perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Samarinda, Senin, menyatakan bahwa posisi Kaltim kini telah bertransformasi. Kaltim tidak lagi sekadar menopang pembangunan fisik IKN, tetapi telah menjadi pemain kunci dalam konektivitas logistik, penguatan sektor industri, ketahanan energi, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Pembangunan IKN harus memberikan efek berganda (multiplier effect) yang nyata bagi daerah mitra. Kaltim memposisikan diri sebagai superhub ekonomi Nusantara yang terintegrasi. Kita adalah penggerak, bukan sekadar pelengkap,” tegas Seno Aji saat menjadi pembicara dalam Diskusi Panel IKA FISIP Universitas Mulawarman di Kantor Gubernur Kaltim.

Wagub Seno Aji merinci arah kebijakan daerah mitra yang difokuskan pada tiga pilar utama yakni transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menuju hilirisasi industri, memastikan pertumbuhan tidak hanya terpusat di inti IKN, tetapi menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

"Kami juga tengah menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di pasar kerja berskala internasional," jelas Seno.

Seno Aji juga memaparkan peta kebijakan wilayah mitra dengan pendekatan tematik. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara diarahkan pada penguatan industri dan pertanian, sementara Samarinda dan Balikpapan difokuskan sebagai pusat logistik, jasa, dan perdagangan global.

Lebih lanjut, Pemprov Kaltim mendorong adanya sinkronisasi kebijakan yang lebih erat antara pemerintah pusat melalui Otorita IKN (OIKN) dengan pemerintah daerah.

Hal ini krusial agar pembangunan IKN tetap berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat setempat.

Wagub berharap forum ini dapat menghasilkan masukan substantif untuk penyusunan Peraturan Kepala Otorita IKN mengenai Daerah Mitra.

Dengan regulasi yang tepat, pembangunan IKN dipastikan akan berjalan lebih inklusif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

Pewarta: Arumanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026