Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih menerima laporan terkait pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bekerja tidak profesional hingga berujung pemecatan.

Purbaya mengatakan laporan tersebut masuk melalui kanal pengaduan masyarakat "Lapor Pak Purbaya" yang dibuka sejak Oktober 2025. Kanal tersebut tersedia di Whatsapp dengan nomor 0822-4040-6600.

"Ada beberapa yang sudah dipecat. Nanti kita kasih tahu beberapa orang yang dipecat oleh kita selama beberapa bulan terakhir," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/4).

Meski demikian, ia belum merinci jumlah terbaru pegawai yang telah diberhentikan. Ia menyebut pengungkapan lebih lanjut akan dilakukan secara berkala, salah satunya melalui forum diskusi rutin setiap Jumat.

"Nanti kalau ada waktu Jumat kita buka lagi diskusi. Saya perlu itu karena ini masukan-masukan kecil dari masyarakat, yang betul-betul aktual dialami masyarakat Indonesia," katanya.

Purbaya menegaskan laporan dari masyarakat menjadi penting untuk memperbaiki kinerja institusi, tidak hanya terkait kasus besar, tetapi juga persoalan sehari-hari yang dirasakan publik.

"Tapi kita perlu masukkan yang betul-betul aktual di alami masyarakat Indonesia sekaligus, bukan perusahaan-perusahaan besar saja," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak telah memecat 39 pegawai sepanjang 2025 karena terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penyalahgunaan wewenang.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat itu menyatakan langkah tersebut diharapkan memberi efek jera dan memperbaiki integritas institusi.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti harus mengganti dengan kapasitas yang minimal sama," ujar Bimo dalam sebuah acara di Jakarta, November 2025.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memberhentikan seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) yang melakukan pungutan liar kepada petani saat distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan). Amran menyampaikan keputusan tersebut setelah menelusuri informasi dari kanal aduan “Lapor Pak Amran” yang datang dari berbagai daerah.

Mentan menuturkan sejumlah laporan yang masuk memperlihatkan praktik penarikan biaya dari bantuan traktor yang seharusnya diterima petani secara cuma-cuma. Ia mengungkapkan temuan itu terjadi hampir setiap hari dan melibatkan titik penyaluran di berbagai wilayah. Berkas laporan langsung ia serahkan kepada satgas internal untuk ditindaklanjuti.

“Minta tolong Pak Sekjen, Pak Sekjen baru, itu diberhentikan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Amran menjelaskan adanya laporan penarikan uang hingga ratusan juta rupiah dari penerima bantuan traktor. Ia menyebut pengaduan serupa muncul di 21 lokasi, dengan besaran pungutan yang berbeda-beda. Temuan tersebut kemudian diperiksa lebih lanjut, termasuk dugaan keterlibatan pihak di luar kementerian yang ikut menipu petani.

Amran menyebut pola pungutan itu dilakukan dengan meminta petani membayar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk satu unit traktor.

Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah melapor melalui kanal tersebut. Menurut Amran, pelaporan publik membantu pemerintah mengidentifikasi penyelewengan yang merugikan petani. Ia menegaskan seluruh temuan akan diproses, dan pelaku dari luar kementerian akan dikejar penegak hukum.

Amran mengungkapkan pelanggaran distribusi alsintan terjadi pada 99 lokasi, dengan satu pelaku berasal dari internal Kementan. Oknum tersebut langsung diberhentikan setelah mengakui perbuatannya. Amran menyebut staf itu berulang kali menarik uang dari petani meskipun bantuan tersebut diberikan gratis.

Amran menambahkan bantuan traktor, benih, dan bibit berasal dari anggaran negara dan merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan secara gratis. Ia menegaskan masyarakat diminta terus melapor jika menemukan pungutan semacam itu. Hingga pekan ini, laporan yang masuk mencapai 2.890 aduan, dengan 504 kasus telah ditindaklanjuti.

“Yang aku cari pertama adalah siapa di Pertanian. Aku dapat satu, kami minta siapa lagi temannya,” ucap Amran.

Mentan menyebut staf yang diberhentikan itu mengaku sebagai Dirjen saat berada di lapangan. Ia memastikan oknum tersebut bekerja di Direktorat Tanaman Pangan dan akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik. Satgas diminta menelusuri kerugian petani yang pada satu titik mencapai Rp600 juta.

Amran juga menyoroti kasus pengecer pupuk yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia menyebut ada 90 pihak yang melakukan praktik tersebut dan menegaskan izin mereka harus dicabut. Ia meminta Pupuk Indonesia menindaklanjuti arahannya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kanal pelaporan layanan pegawai pajak dan bea cukai yang dibuka untuk masyarakat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui "Lapor Pak Purbaya" telah menerima 15.933 aduan setelah dua hari beroperasi secara penuh.

Kanal laporan melalui whatsapp (WA) itu dibuka sejak 15 Oktober 2025. Dari total WA yang masuk hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB sebanyak 15.933 itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648. Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.

"Yang ucapin selamat ada 2.459 ya, muji-mujilah, lumayan lah. Sisanya 13.285 sedang diverifikasi dan ini ada 10 yang sudah mau dikerjakan ya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (15/10/2025).

Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, Purbaya membacakan setidaknya 5 laporan yang telah disortir oleh staf khususnya. Kasus pertama terkait laporan para pegawai bea cukai yang kerap kedapatan nongkrong di Starbucks membicarakan bisnis pribadi.

Dalam laporan yang dibacakan Purbaya, disebutkan bahwa pelapor melihat petugas Bea Cukai yang tiap harinya nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop. Petugas itu disebut meeting dengan banyak orang lain sesama petugas Bea Cukai dan aparat lain berbaju preman seharian.

Pembicaraan mereka kata si pelapor selalu tentang bisnis, seperti mengamankan aset, hingga pembicaraan mengenai perolehan kiriman mobil baru yang belum tahu cara jualnya. Pelapor kata Purbaya adalah seorang wiraswasta yang risih melihat aparat bea cukai kerap bergerombol, ngobrol keras-keras seharian dengan baju dinas Bea Cukai.

"Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya, alamatnya lengkap, jadi pasti bisa kita kejar," ucap Purbaya.

"Di mana pun kita kejar ya. Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak masih ini di bawah seperti ini. artinya mereka enggak peduli, dianggapnya saya main-main," tegasnya.

Purbaya memastikan, mulai Senin pekan depan, bila ia melihat masih ada pegawai Bea Cukai berseragam resmi masih kedapatan berperilaku seperti itu akan ia pecat.

"Walaupun katanya pecat pegawai negeri susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks, berpakaian seragam, gak kira-kira," ungkap Purbaya.

Kasus kedua yang dibacakan Purbaya terkait dengan laporan penjualan pita cukai rokok ilegal besar-besaran di Madura. Pihak pelapor kata Purbaya mengungkapkan adanya penjualan pita cukai rokok secara besar-besaran dengan cara diperjual belikan untuk kemudian disematkan ke merek rokok tertentu.

Kata Purbaya, dirinya sebetulnya sudah lama mendengar kasus ini. Namun, ia pikir sudah bisa segera dibereskan ketika dia mulai mengungkapkan ke publik akan membuat saluran pelaporan khusus bagi masyarakat kepada tingkah laku yang menyeleweng dari aparat pajak dan cukai.

"Sepertinya selama ini dianggapnya kalau Menteri jauh banget ke bawah, jadi gak mungkin turun ke bawah. Makanya saya set up pengaduan ini untuk menerima masukan langsung dari masyarakat. Ini kayak crowd reporting," papar Purbaya.

Kasus ketiga terkait dengan tingkat laku premanisme yang diduga dilakukan oleh aparat Pajak. Pelapor, kata Purbaya menyebut kasus ini di sebuah KPP Pratama kawasan Tangerang, Banten. Ia memastikan akan melakukan pengecekan langsung laporan ini pekan depan.

"Minggu depan saya cek, harus sudah rapi nih kalau ada premanisme, dia minta duit pasti? maksa ya? hebat juga ya, kreatif lah. Oh ternyata betul. saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata enggak. Ini birokrasi seperti itu mereka pikir kan menteri cuma 5 tahun, 4 tahun lah kalau saya sekarang ya sampai akhir tahun nanti 2029. 4 tahun ya, abis itu mereka bisa berkuasa lagi," ungkap Purbaya.

Kasus keempat, ia menyebut terkait dengan perilaku yang dialami seorang importir dari layanan bea cukai. Dalam laporan itu, disebut pemeriksaan fisik dan dokumen sangat panjang, serta mengenakan denda dalam 1-2 tahun terakhir tanpa adanya penjelasan yang masuk akal, karena sebetulnya impor yang dilakukan rutin dari tahun ke tahunnya.

Purbaya memastikan akan juga menindaklanjuti segera laporan ini tanpa mengungkapkan identitas pelapor kepada para pegawai pajak maupun bea cukai.

"Ini lengkap loh, di mana lokasinya, ada siapa yang ngadu, clear, walaupun enggak akan kita buka, jadi nanti WA itu enggak ada orang bea cukai dan pajak yang bisa akses. Kalau ketahuan bocor nanti enggak ada yang lapor lagi, ini corporate culturenya harus kita ubah," tutur Purbaya.

Kasus kelima, terkait dengan tindakan pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Menurut Purbaya, dalam laporan itu disebutkan otoritas bea cukai sebatas menindak peredaran rokok ilegal di warung-warung kecil, bukan membasmi distributornya langsung.

Dari laporan yang dibacakan Purbaya, disebutkan tindakan Bea Cukai sama saja tetap memberikan 'kehidupan' bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesar rokok ilegal bila hanya menindak peredarannya di warung-warung kecil.

"Semoga bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh bea cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini. Terima kasih, salam hormat, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau," kata Purbaya saat membacakan salah satu laporan di kanal Lapor Pak Purbaya, Jumat (17/10/2025).

Purbaya memastikan, akan menindaklanjuti laporan masyarakat itu. Ia juga menjamin, telah membentuk tim yang beranggotakan para staf ahli dari unsur perpajakan yang memahami betul tingkah laku para aparat pajak maupun bea cukai.

"Itu sudah pengalaman cukup banyak, mereka akan membuat daftar, mereka kan tau ini kan orang-orang bea cukai, tau siapa sih cukong-cukongnya dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya," ucap Purbaya.

Purbaya menegaskan, dari hasil tindak lanjut dari laporan itu, nantinya bila terbukti ada keterkaitan antara distributor dengan aparat bea cukai, akan ia langsung tindak sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya. Paling orang bea cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu," tegasnya.