Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh proses penegakan hukum harus berjalan secara adil, berpihak kepada masyarakat, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan politik.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Pusat Latihan (Puslat) Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

"Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan, hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah," ujar Prabowo.

Kepala Negara menekankan aparat penegak hukum harus memastikan prinsip keadilan diterapkan secara setara kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok mana pun," katanya.

Prabowo juga mengingatkan agar praktik kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi dalam proses penegakan hukum. Menurutnya, setiap orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

"Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan harus menjadi prioritas perlindungan aparat penegak hukum.

"Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani," ujarnya.

Prabowo menambahkan, penegakan hukum yang berkeadilan harus mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mematuhi aturan sekaligus memastikan pelaku pelanggaran mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Orang yang benar harus merasa aman, orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menyatakan Jurist Tan dan Fiona Handayani telah melampaui kewenangan sebagai stafsus Nadiem Makarim saat menjadi menteri.

Hakim Anggota, Sunoto mengatakan keduanya terbukti melampaui kewenangannya selaku stafsus menteri sebagaimana keterangan saksi selama persidangan.

Dalam hal ini, Nadiem dinyatakan telah menyalahgunakan wewenang sebagai menteri karena menempatkan Jurist dan Fiona sebagai stafsus yang melampaui kewenangannya secara normatif.

"Saudari Jurist Tan selaku staf khusus menteri bidang pemerintahan dan saksi Fiona Handayani selaku staf khusus menteri bidang isu strategis dalam posisi yang jauh melampaui kewenangan normatifnya," ujar Sunoto di ruang sidang PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan berdasarkan aturan yang ada terkait organisasi kementerian negara, stafsus secara normatif hanya berwenang dalam pemberian saran dan pertimbangan kepada menteri dalam bidang tertentu.

Oleh karenanya, stafsus menteri tidak memiliki kewenangan operasional atas jajaran eselon 1 dan eselon 2, dan tidak pula memiliki kewenangan untuk merumuskan atau memutuskan kebijakan.

"Menimbang bahwa penempatan staf khusus menteri dalam posisi yang melampaui kewenangan ini bukan terjadi secara kebetulan melainkan dirancang secara sistematis sejak sebelum terdakwa dilantik sebagai menteri," imbuhnya.

Selain itu, Nadiem juga telah menyalahgunakan kewenangannya saat menempatkan konsultan teknologi menjadi pimpinan pada tim teknologi di bawah pusat data dan informasi kementerian.

"Saudara Ibrahim Arief tidak memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara, tetapi diberikan peran sangat substansial dalam perumusan kajian teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi," pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON- Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menetapkan tiga pejabat Perumda BPR Bank Cirebon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pencairan kredit.

Penetapan tersebut dilakukan pada Senin (13/4/2026) setelah penyidik meningkatkan status ketiganya dari saksi menjadi tersangka.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial DG (58) selaku direktur utama, AS (59) selaku direktur operasional, dan ZM (54) selaku kepala bagian kredit. Usai penetapan, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari di Rutan Kelas I Cirebon untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon, Roy Andhika S Sembiring mengatakan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, termasuk hasil audit kerugian negara.

"Tim penyidik telah meningkatkan status tiga orang saksi menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Perumda BPR Bank Cirebon," ujar Roy, Selasa (14/4/2026).

Menurut dia, perkara ini berkaitan dengan penyimpangan dalam pemberian kredit pada periode 2017 hingga 2024. Penyimpangan tersebut mencakup penyaluran kredit konsumtif dan kredit modal kerja yang diduga tidak sesuai ketentuan perbankan.

“Penyimpangan terjadi dalam pemberian kredit kepada 17 pegawai internal Perumda BPR Bank Cirebon. Prosesnya diduga tidak memenuhi prinsip kehati-hatian serta terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait,” kata Roy.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp17.358.703.318. Angka tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 05/SR/LHP/DJPI/PKN.01/02/2026 tertanggal 19 Februari 2026.

Roy menjelaskan, dalam perkara ini para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Untuk dakwaan primair, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, penyidik juga menerapkan dakwaan subsidiair, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Penerapan pasal primair dan subsidiair ini merupakan bagian dari strategi pembuktian dalam proses penegakan hukum, agar seluruh perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal," ujar Roy.

Lebih lanjut, ia menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Kejaksaan juga membuka peluang untuk menelusuri aliran dana serta aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi itu.

“Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab. Penyidikan akan terus berjalan sesuai dengan alat bukti yang ditemukan,” kata Roy.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih menerima laporan terkait pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bekerja tidak profesional hingga berujung pemecatan.

Purbaya mengatakan laporan tersebut masuk melalui kanal pengaduan masyarakat "Lapor Pak Purbaya" yang dibuka sejak Oktober 2025. Kanal tersebut tersedia di Whatsapp dengan nomor 0822-4040-6600.

"Ada beberapa yang sudah dipecat. Nanti kita kasih tahu beberapa orang yang dipecat oleh kita selama beberapa bulan terakhir," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/4).

Meski demikian, ia belum merinci jumlah terbaru pegawai yang telah diberhentikan. Ia menyebut pengungkapan lebih lanjut akan dilakukan secara berkala, salah satunya melalui forum diskusi rutin setiap Jumat.

"Nanti kalau ada waktu Jumat kita buka lagi diskusi. Saya perlu itu karena ini masukan-masukan kecil dari masyarakat, yang betul-betul aktual dialami masyarakat Indonesia," katanya.

Purbaya menegaskan laporan dari masyarakat menjadi penting untuk memperbaiki kinerja institusi, tidak hanya terkait kasus besar, tetapi juga persoalan sehari-hari yang dirasakan publik.

"Tapi kita perlu masukkan yang betul-betul aktual di alami masyarakat Indonesia sekaligus, bukan perusahaan-perusahaan besar saja," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak telah memecat 39 pegawai sepanjang 2025 karena terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penyalahgunaan wewenang.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat itu menyatakan langkah tersebut diharapkan memberi efek jera dan memperbaiki integritas institusi.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti harus mengganti dengan kapasitas yang minimal sama," ujar Bimo dalam sebuah acara di Jakarta, November 2025.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, GARUT — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Garut menetapkan tiga mantan pejabat PT BPR Intan Jabar Cabang Utama Garut sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sektor perbankan dengan estimasi kerugian negara sekitar Rp5 miliar. Dugaan penyimpangan terjadi dalam rentang 2018 hingga 2021 melalui praktik manipulasi penyaluran kredit.

Kepala Kejari Garut Yuyun Wahyudi menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik merampungkan serangkaian pemeriksaan, termasuk audit perhitungan kerugian oleh akuntan publik. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp5 miliar yang bersumber dari praktik kredit bermasalah yang diduga tidak sesuai prosedur dan melanggar prinsip kehati-hatian perbankan.

“Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit di PT BPR Intan Jabar Cabang Utama Garut periode 2018 sampai 2021,” ujar Yuyun, Kamis (12/2/2026).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial AJ yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Utama periode 2016—2019, EH selaku Pimpinan Cabang Utama periode 2020—2021, serta RR yang pernah menjabat Kepala Bagian Pemasaran pada 2020—2021 dan kemudian menjadi Pimpinan Cabang Utama pada 2021—2022. Ketiganya diduga memiliki peran dalam proses persetujuan dan pencairan kredit yang menyimpang dari ketentuan internal maupun regulasi perbankan.

Berdasarkan hasil penyidikan, praktik yang dilakukan meliputi kredit fiktif, kredit topengan, serta penambahan plafon kredit (top-up) tanpa sepengetahuan nasabah. Skema tersebut diduga memanfaatkan kewenangan jabatan untuk merekayasa dokumen administrasi dan memuluskan pencairan dana.

Dalam konteks hukum ekonomi, perkara ini mencerminkan penyalahgunaan fungsi intermediasi bank yang semestinya dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Penyimpangan kredit tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah.

Penyidik menilai tindakan para tersangka memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur sanksi pidana serta kewajiban pengembalian kerugian negara.

Sebagai bagian dari proses hukum, ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Garut selama 20 hari, terhitung mulai 11 Februari hingga 2 Maret 2026. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mencegah potensi penghilangan barang bukti maupun risiko lainnya.

Yuyun menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memperdalam aliran dana yang timbul dari praktik kredit bermasalah tersebut. Aparat juga membuka peluang penerapan pasal tambahan apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum lain dalam proses penyidikan lanjutan.

Menurutnya, kasus ini menambah daftar perkara korupsi di sektor perbankan daerah yang belakangan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga intermediasi skala lokal memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan usaha mikro dan kecil. Namun, lemahnya pengawasan internal dan penyalahgunaan kewenangan dapat menimbulkan risiko sistemik di tingkat daerah.

Pihak kejaksaan pun memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan hingga tahap persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan saksi dan penguatan alat bukti masih terus dilakukan guna memperjelas konstruksi perkara dan besaran kerugian negara secara final.

"Kami siap komitmen penindakan terhadap dugaan korupsi di sektor jasa keuangan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem ekonomi lokal," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan angkat bicara terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pajak Jakarta Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu, Rosmauli mengatakan pihaknya bakal mendukung penegakan hukum oleh KPK terkait kasus di kantor pajak Jakarta Utara.

"Direktorat Jenderal Pajak menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum," ujar Rosmauli saat dihubungi, Sabtu (10/1/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh terhadap integritas, akuntabilitas, danzero toleranceterhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik.

Oleh sebab itu, kata Rosmauli, DJP siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pimpinan DJP berkomitmen memastikan penegakan disiplin internal dilakukan secara tegas dan konsisten. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian," imbuhnya.

Adapun, DJP mengimbau kepada seluruh pegawai pajak agar bisa mematuhi kode etik dan menjauhi segala bentuk korupsi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan.

Sekadar informasi, KPK menyatakan telah menggelar operasi senyap di kantor pajak Jakarta Utara. Dari OTT itu, KPK telah mengamankan delapan orang yang terdiri dari pegawai pajak hingga wajib pajak.

Belum diketahui secara pasti duduk perkara dari kasus ini. Namun, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan suap pengurangan pajak.

"Suap terkait pengurangan nilai pajak," ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Walikota Bandung, Erwin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di Pemerintahan Kota Bandung 2025.

Melansir laman resmi jabar.go.id, Erwin Lahir di Bandung, 18 Mei 1972. Pria dengan sapaan Kang Erwin memiliki riwayat pendidikan di SD Cikadut dan SD Cikutra V, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santa Maria dan SMA Yodhatama.

Dia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi di Universitas Pasundan dan menyabet gelar Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara (Uninus), serta tengah menjalani pendidikan Doktor di universitas tersebut.

Menjabat periode 2025-2030, dia meniti karir sebagai pengusaha. Erwin mulai menjajaki di dunia politik dengan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadikan PKB sebagai kendaraan politik untuk melenggang sebagai Anggota DPRD Kota Bandung. Di DPRD dia bertugas di Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Namanya semakin santer di masyarakat ketika dirinya menang dalam gelaran Pilkada 2024 dengan mendampingi Muhammad Farhan sebagai Wali Kota Bandung.

Dia tercatat pernah mengikuti sejumlah organisasi yakni Pembina Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia; Ketua Pagar Nusa Kota Bandung; Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Barat; Ketua DPC PKB Kota Bandung (tiga periode); Ketua Forum RW Kelurahan Babakansari dan Kecamatan Kiaracondong.

Sekadar informasi, dalam catatan Bisnis, Kejaksaan Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025.

Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung," ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM menanggapi terkait penetapan tersangka Wakil Wali Kota Bandung, Erwin di kasus dugaan penyalahgunaan wewenang.

KDM menyerahkan semua prosedur hukum kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

"Kita ikuti proses-prosedur hukum. Semua orang harus mentaati dan kedudukannya sama di mata hukum," katanya saat menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

KDM menjelaskan untuk tindak lanjut baik pergantian jabatan akan menunggu status hukum tetap yang diputuskan oleh pengadilan.

"Kemudian biasanya kan menunggu putusan hukum yang tepat," ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Kejaksaan Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025.

Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung," ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Bisnis.com, BANDUNG— Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin bersama anggota DPRD Kota Bandung dari Partai NasDem, Rendiana Awangga alias Awang, sebagai tersangka kasus korupsi.

Keduanya disangkakan melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Seksi Tindak Pidana Kasus Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ikhsan menjelaskan bahwa penetapan kedua tersangka ini didasarkan pada dua alat bukti dan hasil pemeriksaan puluhan saksi.

"Untuk saksi sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 75 saksi beserta dua alat bukti lainnya," ujar Ridha di Kantor Kejari Bandung, Rabu (10/12/2025).

Ridha memaparkan modus korupsi yang dilakukan oleh kedua pejabat tersebut adalah menyalahgunakan kekuasaan untuk meminta proyek kepada dinas tertentu, yang kemudian turut mengatur penyedia barang atau jasa pada proyek terkait.

"Modusnya menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta proyek kepada para pejabat terkait di OPD masing-masing yang memberi kewenangan juga untuk menentukan penyediaan seperti itu," katanya.

Meskipun demikian, Ridha belum menjelaskan secara rinci proyek pengadaan barang dan jasa apa yang menjadi objek korupsi dalam kasus penyalahgunaan wewenang ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025.

Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung," ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan, keduanya diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk meminta paket pekerjaan pengadaan barang jasa kepada pejabat di Bandung.

Kemudian, paket pekerjaan itu dinilai menguntungkan sejumlah pohak yang terafiliasi dengan para tersangka.

"Selanjutnya setelah paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan," pungkasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, secara subsidair Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memberhentikan seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) yang melakukan pungutan liar kepada petani saat distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan). Amran menyampaikan keputusan tersebut setelah menelusuri informasi dari kanal aduan “Lapor Pak Amran” yang datang dari berbagai daerah.

Mentan menuturkan sejumlah laporan yang masuk memperlihatkan praktik penarikan biaya dari bantuan traktor yang seharusnya diterima petani secara cuma-cuma. Ia mengungkapkan temuan itu terjadi hampir setiap hari dan melibatkan titik penyaluran di berbagai wilayah. Berkas laporan langsung ia serahkan kepada satgas internal untuk ditindaklanjuti.

“Minta tolong Pak Sekjen, Pak Sekjen baru, itu diberhentikan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Amran menjelaskan adanya laporan penarikan uang hingga ratusan juta rupiah dari penerima bantuan traktor. Ia menyebut pengaduan serupa muncul di 21 lokasi, dengan besaran pungutan yang berbeda-beda. Temuan tersebut kemudian diperiksa lebih lanjut, termasuk dugaan keterlibatan pihak di luar kementerian yang ikut menipu petani.

Amran menyebut pola pungutan itu dilakukan dengan meminta petani membayar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk satu unit traktor.

Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah melapor melalui kanal tersebut. Menurut Amran, pelaporan publik membantu pemerintah mengidentifikasi penyelewengan yang merugikan petani. Ia menegaskan seluruh temuan akan diproses, dan pelaku dari luar kementerian akan dikejar penegak hukum.

Amran mengungkapkan pelanggaran distribusi alsintan terjadi pada 99 lokasi, dengan satu pelaku berasal dari internal Kementan. Oknum tersebut langsung diberhentikan setelah mengakui perbuatannya. Amran menyebut staf itu berulang kali menarik uang dari petani meskipun bantuan tersebut diberikan gratis.

Amran menambahkan bantuan traktor, benih, dan bibit berasal dari anggaran negara dan merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan secara gratis. Ia menegaskan masyarakat diminta terus melapor jika menemukan pungutan semacam itu. Hingga pekan ini, laporan yang masuk mencapai 2.890 aduan, dengan 504 kasus telah ditindaklanjuti.

“Yang aku cari pertama adalah siapa di Pertanian. Aku dapat satu, kami minta siapa lagi temannya,” ucap Amran.

Mentan menyebut staf yang diberhentikan itu mengaku sebagai Dirjen saat berada di lapangan. Ia memastikan oknum tersebut bekerja di Direktorat Tanaman Pangan dan akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik. Satgas diminta menelusuri kerugian petani yang pada satu titik mencapai Rp600 juta.

Amran juga menyoroti kasus pengecer pupuk yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia menyebut ada 90 pihak yang melakukan praktik tersebut dan menegaskan izin mereka harus dicabut. Ia meminta Pupuk Indonesia menindaklanjuti arahannya.