Bisnis.com, CIREBON-Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Cirebon mencatat sebanyak 38 pengaduan masyarakat terkait dugaan penipuan berkedok investasi atau investasi ilegal sepanjang Januari hingga 13 Februari 2026.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius regulator, menyusul beredarnya dugaan investasi ilegal yang dikaitkan dengan aplikasi bernama MBA di Kabupaten Pangandaran.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya penawaran investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko yang jelas.

Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terlebih menjelang Ramadan ketika kebutuhan ekonomi cenderung meningkat dan kerap dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Setiap keputusan investasi harus dilandasi logika, prinsip kehati-hatian, dan verifikasi informasi yang memadai. Jangan mudah tergiur janji keuntungan besar tanpa memahami risiko yang melekat,” ujar Agus, Rabu (18/2/2026).

Secara keseluruhan, Kantor OJK Cirebon menerima 266 konsultasi dan pengaduan dari konsumen sektor jasa keuangan dalam periode yang sama. Laporan terbanyak masih berasal dari sektor financial technology (fintech). Namun demikian, 38 laporan terkait investasi ilegal dinilai cukup signifikan dan menjadi sinyal perlunya penguatan literasi keuangan di masyarakat.

OJK menilai pola penawaran investasi ilegal kini mengalami transformasi dengan memanfaatkan platform digital dan aplikasi berbasis teknologi. Skema tersebut memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan lintas wilayah, termasuk melalui media sosial, grup percakapan, serta komunitas tertentu.

Dalam beberapa kasus, promosi investasi ilegal bahkan memanfaatkan figur publik atau tokoh masyarakat untuk membangun persepsi kepercayaan. Modus tersebut ada yang dilakukan secara langsung maupun melalui rekayasa teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Agus menegaskan, masyarakat tidak boleh menempatkan kepercayaan semata-mata pada siapa yang menawarkan investasi. Legalitas dan logika bisnis harus menjadi pijakan utama sebelum mengambil keputusan keuangan.

“Sekalipun yang mengajak adalah tokoh atau figur publik, masyarakat tetap wajib melakukan verifikasi. Kepercayaan tidak boleh mengalahkan kehati-hatian,” tegasnya.

Untuk mencegah kerugian lebih luas, OJK Cirebon kembali mengingatkan ciri-ciri investasi ilegal, antara lain menjanjikan keuntungan pasti dan tidak wajar dalam waktu singkat, menggunakan skema member-get-member tanpa produk atau jasa yang jelas, tidak memiliki izin usaha dari otoritas berwenang, menggunakan testimoni berlebihan, serta mengatasnamakan lembaga resmi tanpa bukti legalitas yang dapat diverifikasi.

OJK juga mengimbau masyarakat menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis. Legal berarti memastikan produk dan entitas yang menawarkan investasi telah terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Logis berarti memahami skema bisnis serta risiko yang melekat, karena keuntungan tinggi selalu sebanding dengan tingkat risiko.

Selain itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan investasi akibat tekanan waktu atau ajakan emosional. Jika ragu, masyarakat dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada OJK sebelum menempatkan dana pada produk tertentu.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) membeberkan lima provinsi di Pulau Jawa dengan pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi ilegal terbanyak sepanjang Januari 2025 hingga 14 Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan dari kelima provinsi itu Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak pengaduannya.

“Kita bisa melihat yang paling banyak di Pulau Jawa, tentu di sini tertinggi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Banten,” tuturnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Berdasarkan materinya, di Jawa Barat ada 5.010 pengaduan terkait pinjol ilegal, sedangkan investasi ilegalnya sebanyak 930 pengaduan. Di DKI Jakarta, pengaduan pinjol ilegalnya sebanyak 3.010 laporan dan 477 pengaduan investasi ilegal.

Di posisi ketiga ada Jawa Timur dengan 2.839 pengaduan pinjol ilegal, sedangkan 752 pengaduan investasi ilegal. Selanjutnya, di Jawa Tengah ada 2.114 pengaduan pinjol ilegal dan 621 pengaduan investasi ilegal. Terakhir, di Banten ada 1.559 pengaduan pinjol ilegal dan 322 pengaduan investasi ilegal.

Apabila menilik sebaran pengaduan secara keseluruhan, setelah Pulau Jawa ada Pulau Sumatra yang pengaduannya mencapai ribuan. Di Pulau Sumatra ada 3.403 pengaduan pinjol ilegal, sedangkan investasi ilegalnya ada 1.047 pengaduan.

Setelah Sumatra, ada Pulau Kalimantan dengan pengaduan pinjol ilegal sebanyak 1.446 laporan dan 336 pengaduan investasi ilegal. Kemudian, Pulau Bali & Nusa Tenggara ada 994 pengaduan pinjol ilegal dan 203 pengaduan investasi ilegal. Terakhir, Pulau Maluku & Papua ada 448 pengaduan pinjol ilegal dan 64 pengaduan investasi ilegal.

Friderica mengatakan Satgas Pasti sepanjang Januari 2025 hingga 14 Januari 2026 telah menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjol ilegal.

“Dan 354 investasi ilegal yang berpotensi dan juga sebagian juga telah merugikan masyarakat,” kata dia.

Adapun, secara keseluruhan jumlah pengaduan yang masuk selama periode tersebut ada 27.861 pengaduan, yang terbagi 22.632 pinjol ilegal dan 5.229 merupakan investasi ilegal.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih maraknya praktik investasi ilegal di daerah. Di Sulawesi Selatan (Sulsel), OJK menerima ratusan pengaduan masyarakat terkait aktivitas investasi yang tidak berizin sepanjang 2025.

Otoritas mencatat menerima 150 pengaduan investasi ilegal di Sulsel hingga November 2025.

Modus yang dilaporkan masyarakat beragam. Penawaran investasi ilegal tersebut mencakup jasa periklanan dengan sistem deposit, penawaran pendanaan, duplikasi penawaran investasi yang berizin, investasi di sektor pertanian dan perkebunan, hingga skema money games.

Melihat masih maraknya praktik ilegal tersebut, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch Muchlasin mendorong masyarakat untuk lebih waspada dengan mengenali aktivitas keuangan melalui prinsip 2L, yakni legal dan logis.

Legal berarti memastikan lembaga jasa keuangan yang digunakan telah memiliki izin resmi dan berada di bawah pengawasan OJK. Sementara itu, logis berarti memahami bahwa penawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat patut diwaspadai karena tidak masuk akal.

Apabila masyarakat terlanjur terlibat atau menemukan aktivitas investasi yang mencurigakan, OJK meminta agar laporan segera disampaikan melalui kanal resmi.

"Bisa menghubungi kontak157, mengirimkan laporan ke alamat email satgaspasti@ojk.go.id atau konsumen@ojk.go.id, atau bisa juga mengajukan laporan melalui portal resmi konsumen.ojk.go.id," jelas Moch Muchlasin, Selasa (13/1/2026).

Secara nasional, hingga November 2025 OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 354 penawaran investasi ilegal dan 2.263 entitas pinjaman online ilegal yang tersebar di berbagai situs dan aplikasi. Aktivitas tersebut diperkirakan berpotensi merugikan masyarakat dengan nilai mencapai Rp142,22 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah yang bakal menggelar 'persidangan' untuk memutus keluhan investasi dapat menjadi aksi nyata penyelesaian hambatan bisnis di Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa pada prinsipnya pelaku usaha mendukung penuh inisiatif pemerintah membuka kanal pengaduan tersebut mulai Senin (1/12/2025). Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terjun langsung mengurai benang kusut masalah di lapangan.

Shinta mengakui hambatan berusaha saat ini sangat kompleks, mulai dari tumpang tindih kewenangan, ketentuan sektoral, hingga sumbatan (bottleneck) implementasi kebijakan di daerah.

Oleh karena itu, dia menilai wajar jika dibutuhkan kanal penyelesaian ekstra yang memiliki mandat eksekusi jelas, mengingat persoalan investasi kerap melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

"Kami melihat Satgas ini sebagai tambahan mekanisme yang dapat memperkuat existing system. Justru dengan adanya integrasi proses persidangan atau mediasi secara cepat, dunia usaha berharap penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih komprehensif," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Kendati demikian, Shinta memberikan tiga catatan agar efektivitas Satgas yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa ini benar-benar terasa dampaknya bagi dunia usaha.

Pertama, diperlukannya koordinasi integratif antarinstansi. Hal ini dinilai vital agar laporan dan keputusan Satgas tidak berjalan paralel atau justru tumpang tindih dengan kanal yang sudah ada di kementerian teknis maupun pemerintah daerah.

Kedua, keputusan yang dihasilkan dari proses mediasi harus cepat dan implementatif. Shinta menyoroti pentingnya penyelesaian pada isu-isu yang selama ini berlarut, seperti perizinan dasar, sektoral, hingga kepastian usaha di daerah.

Ketiga, transparansi dalam monitoring dan evaluasi.

"Dunia usaha sangat membutuhkan aksi yang konkret. Kami berharap Satgas ini dapat menjadi katalis untuk mempercepat perbaikan iklim investasi dan mendukung penciptaan lapangan kerja," pungkasnya.

Satgas Buka Kanal Pengaduan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan akan turun tangan untuk mengurai benang kusut perizinan dan hambatan investasi lewat Satgas Percepatan Program Pemerintah.

Purbaya berencana membuka meja pengaduan langsung bagi para pengusaha yang merasa dipersulit, baik oleh regulasi kementerian maupun persengketaan bisnis. Purbaya memastikan mekanisme lengkap dan tata cara pelaporan tersebut akan dirilis secara resmi pada awal pekan depan.

"Nanti, hari Senin [1/12/2025] akan diumumkan mekanisme seperti apa, cara mengadunya seperti apa, persyaratannya seperti apa," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Bendahara negara ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan menampung sembarang keluhan. Pihaknya akan melakukan seleksi ketat untuk memilah kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan cepat (quick wins) guna menjaga momentum investasi.

Purbaya menargetkan proses persidangan atau mediasi masalah tersebut akan langsung digelar sepekan setelah mekanisme diumumkan. Dia berjanji akan memanggil semua pihak terkait, termasuk kementerian teknis apabila terbukti menjadi penghambat.

"Nanti kami panggil yang mengadu siapa, yang diadukan siapa. Kalau di pemerintah, kan kementeriannya mana yang menghambat program mereka. Sekarang kami bereskan nanti seperti itu," tegasnya.

Selain hambatan birokrasi pemerintah, Purbaya juga membuka pintu bagi penyelesaian sengketa antar-pelaku usaha (business to business/B2B). Dia mengakui bahwa gesekan antar-bisnis kerap terjadi dan mengganggu iklim investasi secara keseluruhan.

"Bisnis satu berantem dengan bisnis yang lain juga sering. Kami ada mekanisme juga, kami bereskan di situ, yang penting investasinya harus berjalan dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut, jika dalam proses bedah masalah tersebut ditemukan adanya regulasi yang kontraproduktif maka Purbaya memastikan perbaikan aturan akan langsung dieksekusi melalui kelompok kerja yang tangani perihal peraturan perundang-undangan.

"Nanti kalau di situ ada peraturan yang mengganggu, nanti kami perbaiki lewat Pokja III-nya," pungkas Purbaya.

Susunan Satgas

Satgas Percepatan Program Pemerintah telah terbentuk memiliki tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Lalu, Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan alias debottlenecking. Pokja II ini yang akan menerima pengaduan para pengusaha dan menyelesaikannya.

Kemudian, Pokja III yang menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Satgas Percepatan Program Pemerintah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua I) dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Ketua II).

Mereka dibantu tiga wakil ketua yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (wakil ketua I) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (wakil ketua II), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (wakil ketua III).