DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2025 mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, melebarnya defisit APBN berpotensi memengaruhi kepercayaan investor. Akan tetapi, dampaknya belum tentu negatif.

Josua mengatakan investor biasanya melihat dua hal. Pertama, apakah pelebaran defisit terjadi karena langkah yang terukur dan sementara untuk menahan perlambatan ekonomi. “Kedua, apakah pembiayaannya tetap kredibel,” kata dia kepada Tempo pada Selasa, 13 Januari 2026.

Dalam realisasi APBN 2025, ucap Josua, defisit terjadi terutama karena penerimaan negara melemah. Sementara itu, belanja tetap dijaga untuk menopang ekonomi.

Pada saat yang bersamaan, realisasi pembiayaan anggaran sepanjang 2025 lebih besar dari defisit, yaitu sebesar Rp 744 triliun. Sehingga, pemerintah memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 48,9 triliun.

Menurut Josua, dampak defisit yang melebar akan lebih cepat terasa di pasar obligasi. Ia menyebutkan imbal hasil yang diminta investor akan meningkat bila pasar menilai ada kenaikan risiko.

“Risiko akan naik bila muncul kebisingan fiskal yang membuat pelaku pasar menilai arah kebijakan kurang konsisten, karena itu biasanya mendorong kenaikan imbal hasil tenor panjang dan menekan nilai tukar,” ucapnya.

Namun demikian, Josua menilai pasar obligasi pada 2025 masih menyerap modal dengan baik. Hal ini tercermin melalui imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang sempat turun dan minat lelang yang solid sepanjang tahun.

Sementara itu di pasar saham, pengaruhnya berlapis. Josua menuturkan, defisit yang melebar karena belanja dipertahankan dapat menopang pertumbuhan dan pendapatan perusahaan. Sehingga, sentimen saham bisa tetap terjaga.

Di sisi lain, bila defisit yang besar memicu kenaikan imbal hasil obligasi dan tekanan nilai tukar, maka biaya pendapatan perusahaan akan naik. Valuasi saham pun akan cenderung tertekan.

“Artinya, saham bisa tetap kuat bila narasi yang terbentuk adalah defisit yang produktif dan terkendali, tetapi bisa berubah negatif bila narasi bergeser menjadi defisit yang berkelanjutan tanpa perbaikan penerimaan,” kata Josua.

Realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen terhadap PDB melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,78 persen terhadap PDB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai realisasi defisit APBN 2025 tersebut tidak berdampak negatif terhadap kepercayaan investor.

Menurut Airlangga, posisi defisit tersebut masih tergolong aman karena berada di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan undang-undang. "Tentu enggak ada masalah. Kan tahun kemarin udah ditutup dan defisitnya masih aman. Masih di bawah 3 persen," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat, 9 Januari 2026, dikutip dari Antara.

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memberikan stimulus di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. 

Realisasi sementara defisit APBN menyentuh Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini mendekati ambang batas 3 persen.

"Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari 2026, Kamis (8/1/2026).

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut wujud nyata dari strategi counter-cyclical. Dia menyebut, pemerintah bisa saja memotong belanja untuk menekan defisit, namun hal itu akan melemahkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita pastikan di bawah 3 persen ini adalah standar yang paling ketat. Jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita," ujarnya.

Dia menegaskan, defisit APBN merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan ekonomi tetap tumbuh berkesinambungan. Purbaya optimistis fondasi ekonomi yang dijaga melalui stimulus tahun 2025 akan memperkuat momentum di tahun 2026. 

"Lalu saya yakin nanti tahun 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, harusnya sih defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah," katanya.

Baca Juga

Purbaya Izinkan Ditjen Pajak Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Adapun, realisasi pendapatan negara pada tahun 2025 tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN. Hal ini disebabkan penerimaan perpajakan yang tidak mencapai target karena perlambatan ekonomi seperti penerimaan pajak tembus Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target.

Kemudian, kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target, PNBP sebesar Rp534,1 triliun atau 104,0 persen dari target dan hibah sebesar Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target.

Di sisi lain, realisasi belanja negara menembus Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu. Dia menyoroti tingginya realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai 129,3 persen dari target.

Rinciannya, belanja pemerintah pusat tembus Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari target, belanja K/L sebesar Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target, belanja non-K/L mencapai Rp1.102,0 triliun atau 71,5 persen dari target dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp849,0 triliun atau 92,3 persen dari target.

Editor: Aditya Pratama

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2025 mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN ini lebih besar dibanding target awal Rp 662,0 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan defisit APBN maksimal 3 persen. Meski defisit membengkak hampir mencapai 3 persen, Purbaya memastikan angkanya tak melanggar aturan. “Walaupun menggelembung kami pastikan di bawah tiga persen,” katanya dalam konferensi pers APBN di kantornya, Kamis, 8 Januari 2026.

Defisit fiskal terjadi ketika total belanja pemerintah melebihi pendapatan yang diterima dalam satu periode anggaran. Belanja negara sepanjang 2025 tercatat Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target, sedangkan penerimaan negara sebesar Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target outlook.

Menurut Purbaya defisit APBN yang meningkat dari yang ditetapkan awal untuk membantu megatasi gejolak ekonomi sepanjang 2025. Sehingga belanja stimulus untuk mendorong perekonomian dibutuhkan.

“Anda pasti nanya kenapa enggak dipotong belanjanya supaya defisitnya kecil, tapi kita tahu kan ketika ekonomi kita sedang mengalami down turn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus,” ucapnya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menganggap kenaikan defisit merupakan bagian dari misi menjaga ekonomi tetap ekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. “Inilah kebijakan real dari counter-cyclical yang sering saya bilang selama ini,” ujarnya.

Dalam konferensi pers pada akhir 2025, Purbaya sudah mengisyaratkan defisit APBN sepanjang 2025 bakal membengkak. Menurut dia realisasi belanja yang tinggi di tengah pendapatan negara yang melemah jadi alasannya.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 30 November 2025 sebesar Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut meningkat jika dibandingkan defisit APBN per Oktober lalu sebesar Rp 497,7 triliun atau 2,02 persen.“Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN Kita,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis, 18 Desember 2025.Purbaya merincikan, pendapatan negara mencapai Rp 2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook APBN 2025. Penerimaan pajak tetap menjadi kontributor utama pendapatan. Namun angka ini lebih kecil jika dibandingkan pada periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 2.492,5 triliun.Selanjutnya pada realisasi belanja negara mencapai Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook APBN 2025. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan pada periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 2.894,5 triliun.“Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas,” ucap Purbaya.Sementara itu keseimbangan primer mengalami defisit sebesar Rp 82,2 triliun. Purbaya mengatakan ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap di tengah berbagai tantangan global. Defisit ini lebih besar jika dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 46,9 triliun.Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembiayaan APBN 2025 pada bagian pembiayaan utang per November 2025 telah terealisasi sebesar Rp 614,9 triliun atau 84,06 persen terhadap outlook. “Ini adalah 84 persen dari total Rp 731,5 triliun untuk menutup defisit 2,78 persen dari PDB,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.Suahasil mengatakan defisit APBN sebesar 2,35 persen ini sesuai dengan laporan semester yang telah disampaikan kepada DPR RI beberapa waktu lalu. Saat itu perkiraan defisitnya 2,78 persen dari PDB. “Defisit saat ini 2,35 persen dari PDB itu on track,” ujarnya.

KEMENTERIAN Keuangan akan menerapkan bea keluar emas dan batu bara pada 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, penerapan bea keluar emas akan menyumbang Rp 3 triliun per tahun terhadap penerimaan negara. Sedangkan bea keluar batu bara menyumbang Rp 20 triliun. Bila ditotal, keduanya akan menyumbang Rp 23 triliun terhadap penerimaan negara.

Purbaya mengatakan pendapatan dari bea keluar akan digunakan untuk menutup defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Ini langkah pertama untuk menutup defisit dulu. Mengurangi defisit kita,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Senin, 8 Desember 2025.

Dalam rapat itu, Purbaya membeberkan sejumlah alasan diberlakukannya bea keluar untuk emas dan batu bara. Ihwal bea keluar emas, bendahara negara mengatakan cadangan biji emas di Indonesia menunjukkan tren yang menurun. Di saat yang bersamaan, harga emas global meningkat tajam menjadi US$ 4.706,6 per troy ounce pada November 2025.

Menteri Keuangan menyebutkan sejalan dengan prioritas pengembangan ekosistem bullion bank, kebutuhan pasokan emas domestik pun meningkat. “Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan bea keluar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di indonesia,” ucap Purbaya.

Sementara itu terkait dengan batu bara, Purbaya mengatakan mayoritas ekspor Indonesia masih berupa bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Sehingga, Indonesia kehilangan potensi ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan bea keluar batu bara diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi.

Purbaya juga menyoroti rendahnya penerimaan negara dari industri batu bara. Ia menilai UU Cipta Kerja telah mengubah status batu bara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. “Akibatnya industri batu bara bisa meminta restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ke pemerintah. Itu sekitar Rp 25 triliun per tahun,” ujar Purbaya.

PEMERINTAH mengumumkan hasil lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 25 November 2025. Total penawaran investor yang masuk dari lelang sukuk pekan ini sebesar Rp 34,4 triliun.

Seri SBSN yang dilelang adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk). Ada delapan seri SBSN yang ditawarakan.

“Total nominal yang dimenangkan dari kedelapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 10 triliun,” demikian dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Rabu, 26 November 2025.

Kedelapan seri tersebut adalah SPNS12012026 (reopening), SPNS01062026 (reopening), SPNS10082026 (reopening), PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBSG002 (reopening), PBS034 (reopening) dan PBS038 (reopening). Seri yang paling diminati adalah SPNS10082026 dengan penawaran masuk tertinggi, mencapai Rp 7,5 triliun. Sedangkan penawaran masuk yang terendah adalah SPNS01062026, yakni sebesar Rp 700 miliar.

Tujuan lelang adalah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dengan target indikatif Rp 7 triliun, maksimal yang dimenangkan dapat mencapai 200 persen.

Lelang dibuka Selasa pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB dan hasilnya diumumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2025 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.

Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang, termasuk penghitungan nilai setelmen, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik; serta Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 6/PR/2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Penawaran Pembelian Dan Perhitungan Harga Setelmen Untuk Transaksi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Mata Uang Rupiah di Pasar Perdana Domestik.

DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Oktober 2025 mencapai 2,02 persen atau sebesar Rp 497,7 triliun dari produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan angka tersebut masih dalam batas aman.

“Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 persen dari PDB,” ucap Purbaya dalam konferensi pers APBN di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 20 November 2025.

Hingga akhir Oktober, penerimaan negara mencapai Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari proyeksi atau outlook yang ditetapkan. Sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.593 triliun atau 73,5 persen dari outlook. Dengan demikian, defisit tercatat 2,02 persen terhadap PDB.

Dari sisi penerimaan, angkanya lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 2.247,6 triliun. Penerimaan terdiri atas perpajakan yang tercatat Rp 1.708,3 triliun mengalami kontraksi dibanding periode yang sama tahun lalu, yang tercatat Rp 1.749,3 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Oktober mencapai Rp 402,4 triliun dan tahun lalu tercatat Rp 477,7 triliun. PNBP telah mencapai 84,3 persen dari proyeksi.

Belanja negara meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, yang tercatat Rp 2.556,7 triliun. Pengeluaran APBN ini terdiri atas belanja pemerintah pusat yang pada akhir Oktober tercatat Rp 1.879,6 triliun atau 70 persen dari proyeksi. Tumbuh tipis dibanding pada September yang sebesar Rp 1.834,5 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi Rp 713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook.

Seperti diketahui, defisit APBN tahun ini ditargetkan 2,78 persen terhadap PDB. Defisit terjadi saat belanja lebih tinggi dari pendapatan.

Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp 3.527,5 triliun dan pendapatan negara Rp 2.865,5 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran sepanjang tahun ini mencapai Rp 662 triliun.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Oktober 2025 mencapai 2,02 persen atau sebesar Rp 497,7 triliun dari Produk Domestik Bruto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengataka angka tersebut dalam batas aman.

“Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 persen dari PDB,” ucap Purbaya dalam konferensi pers APBN di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 20 November 2025.

Hingga akhir Oktober, penerimaan negara mencapai Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari proyeksi atau outlook yang ditetapkan. Sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.593 triliun atau 73,5 persen dari outlook. Sehingga defisit tercatat 2,02 persen terhadap PDB.

Dari sisi penerimaan, angkanya lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 2.247,6 triliun. Penerimaan terdiri dari perpajakan yang tercatat Rp 1.708,3 triliun, mengalami kontraksi dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 1.749,3 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Oktober mencapai Rp 402,4 triliun dan tahun lalu tercatat Rp 477,7 triliun. PNBP telah mencapai 84,3 persen dari proyeksi.

Belanja negara meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 2.556,7 triliun. Pengeluaran APBN ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yang akhir Oktober tercatat Rp 1.879,6 triliun atau 70 persen dari proyeksi. Tumbuh tipis dibanding September yang mencapai Rp 1.834,5 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi Rp 713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook.

Seperti diketahui, defisit APBN tahun ini ditargetkan 2,78 persen terhadap PDB. Defisit terjadi saat belanja lebih tinggi dari pendapatan.

Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja negara dalam sebesar Rp 3.527,5 triliun dan pendapatan negara Rp 2.865,5 triliun. Sehingga defisit anggaran sepanjang tahun ini mencapai Rp 662 triliun.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Oktober 2025. Bendahara negara melaporkan sampai 31 Oktober, defisit APBN sebesar Rp 497,7 triliun atau 2,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hingga akhir Oktober penerimaan negara mencapai Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari proyeksi atau outlook yang ditetapkan. Sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.593 triliun atau 73,5 persen dari outlook. Sehingga defisit tercatat 2,02 persen terhadap PDB.

“Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 persen dari PDB,” ucap Purbaya dalam konferensi pers APBN di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 20 November 2025.

Dari sisi penerimaan, angkanya lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 2.247,6 triliun. Penerimaan terdiri dari perpajakan yang tercatat Rp 1.708,3 triliun, mengalami kontraksi dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 1.749,3 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Oktober mencapai Rp 402,4 triliun dan tahun lalu tercatat Rp 477,7 triliun. PNBP telah mencapai 84,3 persen dari proyeksi.

Belanja negara meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 2.556,7 triliun. Pengeluaran APBN ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yang akhir Oktober tercatat Rp 1.879,6 triliun atau 70 persen dari proyeksi. Tumbuh tipis dibanding September yang mencapai Rp 1.834,5 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi Rp 713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook.

Seperti diketahui, defisit APBN tahun ini ditargetkan 2,78 persen terhadap PDB. Defisit terjadi saat belanja lebih tinggi dari pendapatan. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja negara dalam sebesar Rp 3.527,5 triliun dan pendapatan negara Rp 2.865,5 triliun. Sehingga defisit anggaran sepanjang tahun ini mencapai Rp 662 triliun.

PEMERINTAH pusat menyiapkan cara lain untuk menutup celah fiskal daerah setelah memangkas dana transfer ke daerah atau TKD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Namun pemerintah pusat tidak memberikan suntikan dana baru, melainkan menawarkan skema pinjaman yang berasal dari APBN.

Pinjaman ini, selain disediakan untuk pemerintah daerah, bisa diakses oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Skema baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Regulasi itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025, atau dua hari setelah Purbaya Yudhi Sadewa menggeser posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Aturan itu memuat peruntukan pinjaman, persyaratan, hingga mekanisme pelunasan dan denda yang berlaku. Jaminannya tak main-main. Pemerintah pusat akan memotong jatah Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) milik daerah yang menunggak.

Bagi sejumlah daerah, pinjaman ini bisa menjadi solusi untuk menutup kebutuhan dana jangka pendek asalkan bunganya di bawah kredit komersial atau lebih murah daripada biaya penerbitan obligasi.

Selama ini pemerintah daerah mengandalkan lembaga special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur, untuk membangun sarana dan prasarana publik. Jika bunga pinjaman dari pusat lebih murah dan mekanisme cicilannya ringan serta praktis, tentu daerah akan diuntungkan.

Dengan cara ini, pemerintah pusat "seolah-olah" menjawab tuntutan para gubernur, bupati, dan wali kota soal penambahan dana TKD. Pada 7 Oktober 2025, ada 18 gubernur menggeruduk kantor Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan pemangkasan TKD dalam APBN 2026.

Mereka mengetahui keputusan itu setelah menerima surat edaran dari Menteri Purbaya beberapa hari sebelumnya. Potongannya bermacam-macam, dari 45 persen hingga 60 persen. TKD terdiri dari DAU, dana alokasi khusus (DAK), DBH, dana desa, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana insentif fiskal.

Namun, bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah, skema pinjaman baru dari pusat bukan solusi. Mereka rentan terjebak utang yang memberatkan dan bakal kehilangan DBH serta DAU yang dipangkas sebagai bagian dari mekanisme pelunasan.

Sejumlah ekonom dan akademikus melihat regulasi baru ini sebagai cara pemerintah untuk mempertahankan batas defisit karena belanja seperti TKD bisa ditekan serta diganti skema lain. Namun, di sisi lain, skema ini makin menghilangkan otonomi fiskal daerah sekaligus menjadi bagian dari resentralisasi kekuasaan.

Apa risiko pemberian utang ke daerah dan manfaat utang APBN kami bahas dalam artikel "Habis Transfer ke Daerah Dihapus Terbitlah Utang APBN" dan "Beban Baru Pemerintah Daerah Setelah TKD Dihapus". ●

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan strategi untuk mengatasi utang pemerintah yang menembus Rp 9.138,05 triliun. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menekan defisit.

Cara yang dilakukan adalah belanja tepat sasaran. “Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan, tepat sasaran, tepat waktu, enggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran Ke perekonomian,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Senin, 27 Oktober 2025.

Dengan demikian, kata dia, maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Sehingga penerimaan negara bertambah. “Pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ,” ucapnya.

Menaikkan rasio pajak atau tax ratio juga jadi fokus bendahara negara itu. Menurut Purbaya, perbaikan sektor penerimaan seperti bea cukai, pajak, Coretax dan lainnya, dapat memperbaiki angka rasio pajak.

Ia juga yakin tax ratio juga mampu tumbuh setengah hingga satu persen bila pertumbuhan sektor riil membaik. Angka pertumbuhan itu, serata dengan tambahan penerimaan negara minimal Rp 100 triliun.

Purbaya juga mamastikan hambatan-hambatan pertumbuhan sektor ril bisa berkurang secara signifikan. “Jadi saya kalau ke sana-sini, bukan enggak ada kerjaan. Karena saya bertaruh untuk triwulan ini paling enggak laju pertumbuhan ekonominya lebih cepat dibanding triwulan-triwulan sebelumnya. Kami targetkan di atas 5 persen, kalau bisa syukur,” ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat hingga akhir semester I 2025 mencapai Rp 9.138,05 triliun. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto, jumlah tersebut masih dalam batas aman dan moderat dibandingkan negara lain.

Suminto menjelaskan nilai utang tersebut setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu, kata dia, mencerminkan posisi utang yang sehat dan terkendali. “Ini cukup rendah dan moderat dibanding banyak negara lain,” kata Suminto dalam media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini