JAKARTA - Tim pengacara memutar video penangkapan yang dialami Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya di sidang praperadilan, hari ini. Video tersebut diputar saat tim pengacara tengah menanyai para saksi, salah satunya sopir Roy Suryo, M Khoiri.

Khoiri merupakan salah satu orang yang juga memvideokan penangkapan kliennya tersebut. Di persidangan, Khoiri menyebutkan, polisi saat mendatangi rumah Roy Suryo tidak menunjukkan dokumen atau kertas penangkapan dan penggeledahan.

Adapun dalam video yang diputar, tampak istri Roy Suryo menolak suaminya itu ditangkap dan dibawa oleh polisi. Sebab polisi seharusnya berhadapan dahulu dengan pengacaranya. "Anda tidak boleh begitu. Anda lewat kuasa hukum saya dulu, saya tidak menghalangi. Anda membawa suami saya itu adalah hal yang ilegal," kata istri Roy dalam video.

Petugas kepolisian menyebutkan jika mereka melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Polisi juga menyerahkan surat penangkapan tersebut pada istri Roy Suryo, tapi sang istri menolak.

"Ibu, kami berhak, ini kami serahkan surat penangkapan kepada Ibu. Ini surat penangkapannya kami serahkan kepada Ibu. Tapi saya harus menunggu kuasa hukum saya. Pak Roy selama ini kooperatif," jelas istri Roy.

Dalam rekaman, istri Roy Suryo tampak geram dengan penangkapan terhadap suaminya itu karena dianggap ilegal. Petugas juga sempat menenangkan istri Roy Suryo atas penangkapan tersebut.

"Kami minta maaf kalau ibu tidak nyaman, ini emang kondisinya tidak menyenangkan," kata petugas.

JAKARTA - Roy Suryo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukannya. Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu tiba di pengadilan sekitar pukul 09.00 WIB.

Sedangkan tim pengacaranya, Abdul Gafur Sangadji telah tiba lebih dahulu di pengadilan. Mereka masih menantikan dimulainya sidang perdana praperadilan yang rencananya akan digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan.

Kepada awak media, Abdul Gafur sempat menunjukkan berkas gugatan praperadilannya yang akan dibacakan di sidang perdana nanti. Dalam gugatan ini, Roy Suryo keberatan atas penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kepolisian.

“Upaya ini adalah upaya pemenuhan hak-hak saya karena sudah dilanggar, dan ini sama sekali tidak ada upaya untuk memperlambat atau kemudian mengganggu peristiwa utamanya yang akan berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” kata Roy Suryo.

Roy Suryo berharap pihak termohon dalam praperadilan tersebut hadir. "Doakan saja semua juga datang, yang kita mohonkan, sehingga tidak menghambat, tidak mengganggu, tidak memperlambat dari kasus utama yang nanti akan disidangkan," kata Roy Suryo.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi sejumlah jabatan strategis di institusi Polri. Pergeseran pejabat itu meliputi Pati hingga Pamen Polri.

Salah satu posisi yang berganti yakni Kabid Propam Polda Metro Jaya. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026, Kombes Pol Aris Supriyono ditunjuk sebagai Kabid Propam Polda Metro Jaya.

Sebelum menempati jabatan baru tersebut, Aris menjabat Kabagbinpam Ropaminal Divpropam Polri. Dia menggantikan Kombes Pol Radjo Alriadi Harahap yang kini bertugas sebagai Sesroprovos Divpropam Polri.

Mutasi tersebut dibenarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. “Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat,” ujar Trunoyudo, Sabtu (27/6/2026).

Pergantian jabatan di tubuh Polri disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kelembagaan agar pelaksanaan tugas berjalan optimal.

“Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat,” katanya.

JAKARTA - Ahmad Khozinuddin, pengacara Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyebutkan, kedua kliennya itu merasa seperti bukan anak bangsa Indonesia saat dilakukan penangkapan dan penahanan oleh polisi sebelum kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan.

"Roy Suryo merasa dia seperti bukan bagian dari anak bangsa yang punya hak atas keadilan. Roy Suryo seperti bukan manusia yang layak diperlakukan seperti manusia," ujar Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? sebagaimana disiarkan Channel Youtube Official iNews pada Kamis (25/6/2026).

Pasalnya, Roy Suryo kala itu ditangkap saat malam hari, yang mana aparat masuk ke ruang privasi, dan Roy Suryo tidak boleh berganti baju, tidak boleh mandi sekadar untuk menyegarkan diri. Mengingat, kala itu Roy Suryo pada pukul 03.00 WIB baru pulang dari Bandung.

"Gak mau mandi dahulu biar segar karena saat itu jam 3 pulang dari Bandung tidak diperbolehkan. Rasa-rasanya bagaimana penangkapan itu layaknya seperti penculikan para Jenderal pada film G30SPKI, itulah kenyataannya makanya itulah yang kemudian dipraperadilan," tuturnya.

Sejalan dengan itu, pengacara dr. Tifauzia Tyassuma, Abdullah Alkatiri menerangkan, kliennya juga merasakan hal serupa dengan Roy Suryo. Terlebih, tidak ada surat proses penahanan terhadapnya, sehingga penangkapan pada Tifa itu dianggap melanggar HAM.

Lihat video: Roy Suryo Ajukan Praperadilan terkait Penggeledahan

"Sama, dalam arti mereka itu belum ditahan, belum pernah ada penandatanganan, begitu mereka dibawa langsung dibawa ke RS. Di RS itu 2 hari mau dilimpahkan, hari Minggu mau dilimpahkan, Minggu malam didatangi, yang mana dipaksa untuk keluar dari rumah sakit itu. Itu jelas melanggar HAM," paparnya.

Alkatiri mengungkap, sejatinya dalam kasus ijazah Jokowi itu, tidak ada pernyataan tentang keaslian ijazah tersebut, khususnya dari Polisi. Dia mencontohkan, saat pemeriksaan awal di Mabes Polri, ijazah Jokowi dibandingkan dengan 3 ijazah temannya, polisi hanya menyebutkan ijazah itu identik.

Lebih jauh, kata dia, 3 ijazah itu pun belum dilakukan uji labfor oleh polisi. Padahal, dalam persyaratan Perkap Kapolri itu pembandingan harus dilakukan dengan ijazah yang otentik.

"Sebenarnya sampai detik ini tidak ada yang mengatakan ijazah itu asli, polisi pun mengatakan itu identik dengan temannya. Bahkan di dalam pemeriksaan awal di Mabes Polri contohnya, itu ada 3 ijazah pembanding, yang mana salah satu persyaratan di Perkap Kapolri ini pun harus otentik. Harus diuji, apakah 3 ini juga sudah diuji, barangkali palsu sama palsu, juga identik kan," bebernya.

Alkatiri menambahkan, soal keaslian ijazah Jokowi itu pun harus dibuktikan terlebih dahulu pula di pengadilan. Mengingat, kelengkapan berkas kasus ijazah Jokowi yang kinj telah sampai di Kejaksaan tidak lantas membuktikan ijazah tersebut asli.

"Jadi belum ada yang mengatakan asli dan asli itu yang membuktikan harus pengadilan. Kemudian sudah lengkap, sudah lengkap itu bukan berarti pasti benar," katanya.

JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Praperadilan tersebut untuk menguji sah atau tidaknya penggeledahan.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penggeledahan," demikian keterangan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jaksel dikutip Rabu (24/6/2026).

Gugatan praperadilan ini diajukan Roy pada Senin (22/6/2026) dengan nomor registrasi perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Tergugat I dalam praperadilan ini ialah Pemerintah RI cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik, dan tergugat II ialah Pemerintah RI cq Jaksa Agung cq Jampidum pada Kejagung RI cq Kajati DKI Jakarta.

"Petitum permohonan: belum dapat ditampilkan," tulis SIPP PN Jaksel.

Sidang perdana gugatan praperadilan Roy melawan Polda Metro Jaya ini akan digelar pada Senin (29/6/2026) mendatang pada pukul 09.00 WIB. Diketahui, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat lalu.

Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga Senin kemarin dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Kini, penahanan keduanya ditangguhkan.

Kejari Jakarta Selatan mengungkapkan sejumlah alasan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

“Bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan,” kata Kajari Jakarta Selatan Marcelo Bellah kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

Marcelo juga menerangkan bahwa adanya surat pernyataan dari Roy Suryo dan Dokter Tifa akan koperatif serta menjaga situasi kondusif. “Serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif,” ujar dia.

“Maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan,” sambungnya.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Bersatu mendukung langkah Polda Metro Jaya menangani perkara dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Dukungan tersebut diberikan sepanjang seluruh proses penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan berlaku.

Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan mengatakan, kepolisian harus bekerja independen tanpa terpengaruh tekanan berbagai pihak. “Kepolisian tidak boleh tunduk pada tekanan opini publik, tekanan politik, ataupun mobilisasi narasi yang bertujuan melemahkan kewajiban institusi penegak hukum utamanya Polda Metro Jaya," ujarnya saat membacakan pernyataan sikap di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Perkara tersebut merupakan rangkaian proses hukum yang telah berjalan cukup panjang. Dia menyebutkan kasus itu telah melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan hingga dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan.

"Perkara ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian panjang dari penyelidikan dan penyidikan yang telah berjalan sebelumnya sebagai sesuatu yang telah ditetapkannya para tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan atau manipulasi data dan penghasutan serta ujaran kebencian yang dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan," ungkapnya.

Peradi Bersatu juga mengingatkan agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan menjadi sarana menyebarkan tuduhan yang tidak memiliki dasar hukum.

"Negara tidak boleh membiarkan kebebasan berpendapat disalahgunakan menjadi kebebasan menuduh tanpa dasar, kebebasan menyebarkan fitnah, atau kebebasan membentuk persepsi sendiri yang menimbulkan persepsi publik," ujar Ade.

Di sisi lain, organisasi advokat tersebut tetap menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ade juga meminta kepolisian tetap menjalankan proses hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel.

"Peradi Bersatu mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dijalankan sebelum adanya ketokan palu dari hakim sehingga proses ini kami menunggu tahap demi tahap," katanya.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dokter Tifa yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan fitnah terkait isu ijazah palsu Jokowi. Perkara tersebut saat ini tengah diproses penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menjelaskan alasan penangkapan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa pada Jumat (19/6/2026).

Keduanya diamankan untuk kepentingan pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati Jakarta.

"Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu Saudara RS dan Saudari TF. Tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti [Tahap II]," ujar Iman di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Menurut Iman, penyidik perlu memastikan keberadaan dan kehadiran para tersangka guna memperlancar proses pelimpahan perkara ke kejaksaan.

Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap kedua tersangka untuk memastikan mereka dalam kondisi layak menjalani proses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Penyidik juga melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga tersangka patut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya," imbuhnya.

Iman menegaskan pihaknya akan menjamin hak dan kewajiban para tersangka tetap terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami akan terus menjaga dan memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, mengungkap kliennya ditangkap Polda Metro Jaya di kediamannya di Bintaro pada Jumat (19/6/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. Menurutnya, penangkapan dilakukan secara mendadak tanpa menunggu kehadiran penasihat hukum.

Khozinudin mengatakan Roy baru pulang dari acara diskusi di Bandung sekitar pukul 03.00 WIB sebelum diamankan penyidik. Ia juga menyebut keluarga sempat memprotes tindakan tersebut karena dinilai mengganggu privasi.

Lebih lanjut, Khozinudin mengungkap penyidik menilai Roy tidak kooperatif dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Meski demikian, Roy disebut tetap tenang saat ditangkap karena telah memperkirakan langkah hukum tersebut akan terjadi.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma ( Dokter Tifa ). Lalu, apakah keduanya langsung ditahan?

Berdasarkan pantauan, Dokter Tifa sempat masuk ruang Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Metro Jaya. Tifa didampingi kuasa hukumnya Refly Harun dan Abdullah Alkatiri.

Selain pengacaranya, sejumlah penyidik juga turut masuk ke ruang yang sama. Namun, belum diketahui prosedur apa yang akan dijalani di ruangan tersebut.

Tifa juga tidak terlihat memberikan komentar apa pun terkait upaya proses hukum ini. Namun, Refly menyatakan tim kuasa hukum segera memberikan keterangan. "Nanti kita yang menyampaikan resminya," kata Refly.

Meski Tifa telah terlihat, namun tersangka lainnya Roy Suryo belum terlihat. Adapun keduanya juga diagendakan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari yang sama.

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau manipulasi dokumen elektronik, yakni Roy Suryo (RS) dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa (TF), Jumat (19/6/2026). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rangkaian proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

"Bahwa pada hari ini kami dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka yaitu saudara RS dan saudari TF sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21," kata Iman dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Menurut Iman, penyidik perlu memastikan kehadiran kedua tersangka agar proses pelimpahan berjalan lancar. Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap keduanya.

"Selanjutnya guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka," ujarnya.

Iman menjelaskan, selama proses penyidikan, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa sebanyak 94 saksi dan 26 ahli dari berbagai bidang keilmuan. Penyidik juga melakukan pengujian laboratorium terhadap sejumlah barang bukti dokumen maupun digital yang diperoleh selama penyidikan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan, upaya paksa terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

"Kami kembali menegaskan bahwa penangkapan ini dilakukan berdasarkan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, sehingga tindakan ini tidak berdiri sendiri melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang sedang berjalan," kata Budi.

Usai konferensi pers, kedua tersangka dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebelum proses pelimpahan ke jaksa penuntut umum dilaksanakan.

JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah umrah oleh Hanania Travel. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka mencari solusi untuk para korban.

Hal ini disampaikan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Haji. Hal ini kami lakukan untuk mencoba mencarikan solusi selain dari upaya penegakan hukum yang kami lakukan atas suatu peristiwa hukum di mana terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka," kata Iman dalam paparannya.

Dari hasil diskusi tersebut, kata dia, sempat tergali beberapa kemungkinan upaya yang dapat dilakukan. Namun hal ini belum dapat terwujud karena masih ada beberapa kendala terkait dengan audit dari perusahaan tersebut.

"Salah satunya adalah melakukan akuisisi. Ini tentunya dilakukan akuisisi oleh travel umrah dan haji yang lebih kompeten dan bertanggung jawab," ujarnya.

"Namun demikian, tentunya ini memerlukan waktu yang cukup karena pihak yang akan mengakuisisi harus melakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap jumlah kerugian maupun korban," pungkasnya.

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap fakta travel Hanania Group ternyata sudah mengalami banyak permasalahan sejak tahun 2023. Hal ini menyusul dilaporkannya perusahaan tersebut oleh jemaah atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana travel umrah pada Mei 2026.

Fakta ini dibeberkan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (18/6/2026).

"Kami menemukan ada fakta berdasarkan hasil penyidikan atau berita acara pemeriksaan dari tersangka. Permasalahan ini sebenarnya sudah mulai muncul dari tahun 2023," ujarnya.

Pada tahun tersebut, pengelola PT Hanania Group mulai mengalami permasalahan pembayaran baik itu tiket, hotel, hingga mutawif atau pemandu ibadah umrah selama berada di Tanah Suci.

"Sehingga mulailah menggunakan skema gali lubang tutup lubang. Untuk memberangkatkan grup yang hari ini, yang bersangkutan mengambil dari atau menggunakan dari uang dari kelompok grup yang akan berangkat berikutnya," ujarnya.

Terkait kasus yang dilaporkan, Iman menyampaikan hasil penyidikan sementara ini tercatat 1.479 jemaah yang dijadwalkan berangkat namun tidak berangkat. Dari jumlah tersebut, 1.021 jemaah mengajukan refund.

Dari yang mengajukan refund, sebanyak 807 jemaah belum menerima sama sekali, 178 jemaah menerima refund sebagian, dan 36 jemaah menerima refund penuh. Selain itu, terdapat 458 jemaah yang memilih reschedule keberangkatan.

"Sampai hari ini, korban terus bertambah karena kami laporkan kepada pimpinan beserta seluruh anggota dewan yang terhormat bahwa kami sudah membuka layanan pengaduan untuk korban travel Hasanah Tama International," kata Iman.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terkini terkait jumlah orang yang diamankan imbas kericuhan saat eksekusi Hotel Sultan , Senayan, Jakarta Pusat. Kini, 119 orang diamankan.

"Guna memulihkan ketertiban dan mendalami dalang di balik aksi kekerasan dan penghalangan tugas ini, petugas mengamankan 119 orang ke Mapolda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Budi menerangkan, langkah tersebut untuk mengusut aktor intelektual yang mendanai mobilisasi massa tersebut. "Langkah ini diambil untuk melindungi mereka dari potensi eskalasi yang lebih membahayakan, sekaligus memetakan kelompok mana yang menduduki kawasan secara ilegal serta mengusut aktor intelektual yang mendanai mobilisasi massa tersebut," ujar dia.

Budi menjelaskan, sejak awal tahapan eksekusi dimulai, yaitu saat tim Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan surat penetapan eksekusi perdata terkait perkara Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., petugas kepolisian bergerak secara simpatik. Melalui pengeras suara, petugas menyampaikan imbauan dengan nada santun, mengajak kelompok massa yang menduduki area hotel untuk mengosongkan lokasi secara mandiri demi kelancaran bersama.

Tidak hanya memberikan imbauan, aparat keamanan di lapangan juga membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya. Petugas secara khusus menerima dan mendengarkan dengan seksama keluh kesah serta aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa.

Namun, situasi kondusif tersebut sempat terganggu ketika beberapa kelompok massa mulai tersulut emosi dan melakukan aksi pelemparan batu serta benda keras ke arah barikade petugas.

"Insiden saling dorong dan pelemparan tersebut mengakibatkan puluhan orang mengalami luka-luka. Tanpa membeda-bedakan, tim medis dari Bid Dokkes Polda Metro Jaya langsung diterjunkan ke titik konflik untuk memberikan perawatan darurat kepada seluruh korban, yang terdiri dari 28 personel Polri, satu anggota TNI, serta dua warga sipil."

Budi menegaskan, seluruh proses eksekusi yang dilakukan di Hotel Sultan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. "Kami mengimbau kepada masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.