JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap keprihatinannya mengenai aparat dari TNI dan Polri yang kerap menjadi beking para pejabat yang melakukan praktik korupsi. Hal tersebut diungkapkannya dalam pidatonya di rapat Paripurna ke-19 DPR, Rabu (20/5/2026).

Karenanya, Prabowo pun meminta masyarakat untuk tak segan melaporkan ulah oknum aparat yang tidak melaksanakan tugasnya melindungi rakyat. Merespons ketegasan Presiden Prabowo, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pun menyebut dirinya mendukung pemberantasan beking.

Menurut Sahroni, jajaran di bawah harus mengikuti komitmen Presiden dan Kapolri. “Komisi III 1.000% mendukung ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak seluruh oknum aparat yang masih coba-coba menjadi beking tindak kejahatan. Nah Presiden dan Kapolri sudah komit, maka jajaran di bawah ya harus patuh," ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

"Karena kadang arahan dari pimpinan tertingginya sudah clear sedari awal, namun jajaran di bawah yang masih suka curi-curi kesempatan. Maka dengan ini jangan ragu lakukan PTDH dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni mengungkapkan di era Presiden Prabowo, tidak ada ruang bagi para oknum dan pihak yang masih nekat menyelewengkan wewenang untuk merugikan masyarakat.

“Karena di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak peduli seberapa tinggi pangkat, seberapa besar pengaruhnya, kalau masih main-main merugikan masyarakat, pasti disikat habis. Tidak ada pandang bulu,” tegas Sahroni.

NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan internal aparat penegak hukum . Hal ini dilakukan demi mewujudkan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Dia meminta seluruh aparat mulai dari hakim, poilsi, jaksa, hingga tentara berani melakukan koreksi diri dan membersihkan institusi dari praktik penyelewengan. Aparat yang bersih merupakan kunci memberikan pelayanan maksimal untuk rakyat Indonesia, tak terkecuali kaum buruh.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, belum lama ini.

“Karena itu mari kita bersama-sama memperbaiki, tetapi seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing,” ujar Prabowo dikutip, Minggu (17/5/2026).

Dia kembali menekankan aparat negara tidak boleh terlibat atau memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hukum, terutama praktik perjudian, narkoba, hingga penyelundupan ilegal.

“Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan. Aparat beking penyelewengan. Aparat beking penyeludupan, beking narkoba, beking judi,” kata Prabowo.

Langkah pembenahan aparat telah mulai dirintis oleh pimpinan TNI dan Polri. Karena itu, dia berharap reformasi internal terus diperkuat agar institusi penegak hukum semakin profesional, bersih, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Prabowo juga mengingatkan agar aparat negara kembali pada jati dirinya sebagai pelayan rakyat yang dicintai masyarakat. “Saya mengimbau atas nama rakyat, jadilah tentara rakyat, jadilah polisi yang dicintai rakyat,” ucapnya.

Sekadar menambahkan, Kompleks Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdiri di atas lahan seluas 938,6 meter persegi. Museum ini terdiri atas dua bangunan utama yakni gedung museum dan rumah singgah.

Di museum ini, sejumlah koleksi pribadi Marsinah terpajang mulai dari sepeda onthel yang digunakannya semasa sekolah, seragam kerja pabrik, tas, dompet, ijazah, hingga piagam penghargaan dari berbagai organisasi buruh. Barang-barang itu menuturkan perjalanan hidup Marsinah dari masa kecilnya di Nganjuk hingga perjuangannya sebagai buruh pabrik di Sidoarjo.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi perihal ada oknum yang mengaku bisa mengondisikan perkara kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea Cukai. Informasi yang dihimpun, hal tersebut beredar di Jawa Tengah.

"Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait bea dan cukai, penyidik juga mendapat informasi adanya pihak-pihak yang mengaku dapat mengatur atau mengurus proses penanganan perkara ini. Informasi tersebut diantaranya tersebar di wilayah Jawa Tengah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo Rabu (29/4/2026).

Budi menegaskan, informasi yang beredar itu tidak valid dan menilai tindakan tersebut sebagai upaya penipuan orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan mengatasnamakan Lembaga Antirasuah.

"KPK ingatkan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun," ujarnya.

"Oleh karena itu, kami mewanti masyarakat untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang melakukan modus menawarkan bantuan pengurusan perkara dengan imbalan tertentu, baik secara langsung maupun melalui perantara," sambungnya.

Lihat video: KPK TAHAN PEGAWAI DITJEN BEA CUKAI



Budi mengimbau kepada masyarakat yang mendapati informasi tersebut agar segera melapor ke KPK melalui kanal pengaduan resmi untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam mencegah praktik-praktik penipuan yang mencederai proses penegakan hukum.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi lima pelanggaran HAM dalam kasus serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Hasil penyelidikan, penyerangan tersebut bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan pelanggaran HAM yang melibatkan aparat.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, mengatakan, penyerangan menggunakan cairan air keras terhadap Andrie Yunus merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM Andrie Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

“Serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Senin (27/4/2026).

Anis menjelaskan, pelanggaran pertama adalah hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. “Memenuhi empat unsur penyiksaan yaitu penderitaan yang berat, dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan tujuan, dan pelaku adalah aparat negara,” katanya.

Pelanggaran kedua adalah hak atas rasa aman. Komnas HAM mencatat adanya intimidasi yang dialami korban sebelum serangan. Bahkan ada kendaraan rantis yang dikerahkan untuk meneror.

“Saudara Andrie Yunus mengalami berbagai gangguan dan teror sebelum terjadinya penyerangan seperti serangan digital, telepon, adanya kendaraan rantis yang lewat di depan Kantor KontraS secara konsisten serta upaya intimidasi lain yang membuat perasaan terancam dan ada rasa takut,” ujar Anis.

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



Ketiga, Komnas HAM menilai terdapat pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berkaitan dengan aktivitas advokasi korban. “Serangan terhadap saudara Andre Yunos tidak terlepas dari aktivitas advokasi yang dilakukannya secara konsisten khususnya pada isu perluasan peran militer dalam jabatan sipil melalui RUU TNI,” ucapnya.

Keempat adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan yang dinilai terhambat akibat serangan tersebut. “Serangan terhadap saudara Andrie Yunus merupakan upaya pembatasan terhadap dirinya dalam melakukan kerja advokasi yang merupakan hak dalam turut serta dalam pemerintahan,” katanya.

Kelima, pelanggaran hak memperoleh keadilan terkait proses hukum yang berjalan saat ini. “Proses hukum yang tidak profesional, transparan, dan akuntabel dikhawatirkan tidak memenuhi prinsip fair trial dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak korban untuk memperoleh peradilan,” ujar Anis.

Komnas HAM menegaskan, temuan tersebut menjadi dasar untuk mendorong penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam penanganan kasus ini. Pihaknya menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada sejumlah pihak. Anis, menyebut rekomendasi ditujukan kepada Presiden, kepolisian, pengadilan militer, hingga lembaga perlindungan korban.

“Kepada Presiden, yang pertama adalah mendorong revisi Undang-Undang Peradilan Militer agar selaras dengan Undang-Undang TNI dan KUHAP. Yang kedua, membentuk tim gabungan pencari fakta untuk memastikan pengungkapan secara tuntas," ujarnya.

Komnas HAM juga mendesak kepolisian menuntaskan penyelidikan, termasuk mengungkap pelaku dari unsur sipil. Untuk peradilan militer, Komnas HAM menekankan transparansi dan pengungkapan peran pihak yang terlibat.

“Mendorong proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mempertimbangkan penggunaan pasal penyiksaan,” ujar Anis.

Sementara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM meminta perlindungan dan pemulihan korban. “Memberikan perlindungan dan pendampingan. Serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial,” ucapnya.

JAKARTA - Sidang pembacaan putusan Mahasiswa Universitas Riau, Khariq Anhar berujung ricuh antara aparat kepolisian dengan pendukung Delpedro Cs di Pengadilan Negeri ( PN) Jakarta Selatan viral di media sosial (medsos). Kericuhan terjadi saat Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela kedapatan merebut poster.

Salah satunya diunggah akun Instagram @sorgemagz pada Senin (27/10/2025) ini. Dalam narasinya, sang admin menyebutkan aparat kepolisian merebut alat peraga massa aksi di Sidang Pra Peradilan Pembacaan Putusan Khariq Anhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Sedikit konteks, sejumlah massa aksi melakukan aksi solidaritas menuntut pembebasan aktivis yang ditangkap imbas peristiwa gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu," tulis sang admin sebagaimana dilihat pada Senin (27/10/2025).

Menanggapi hal itu, Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela mengatakan, tindakan yang dilakukan pihaknya itu bukanlah bentuk arogansi aparat. Namun, polisi menjalankan SOP yang berlaku lantaran sejatinya tak boleh ada pembawaan spanduk, poster ataupun semacamnya di dalam persidangan.

"Kita bukan arogan, itu kan SOP, kita menjalankan SOP. Pamdal nggak berani ambil, kita yang ambil. Kan nggak boleh bawa spanduk apa poster di persidangan. Kita menjaga marwah persidangan," kata Kompol Anggiat.

Dia menambahkan, polisi hanya melakukan pengamanan di PN Jakarta Selatan untuk menjaga marwah persidangan, termasuk dalam sidang Delpedro Cs yang digelar pada Senin (27/10/2025) ini.