Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus memperbaiki layanan perlindungan pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya, mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, JKP merupakan bantalan sosial yang sangat penting bagi korban PHK. Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

“Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah, kompensasi keuangan, yang di situ adalah cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan,” ujar Anwar.

Tak hanya menjadi bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, JKP sekaligus menjadi wadah penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

“Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling. Lalu, yang ketiga, akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan di situ adalah pelayanan berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Kemnaker pun mendorong pekerja untuk memahami syarat kepesertaan program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C. Zulkifli mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah mencapai hasil yang signifikan apabila hanya berfokus pada pelaku. Dia menyarankan pemerintah tidak mengabaikan perbaikan pada sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus berlangsung.

Lebih lanjut Pieter mengatakan, di tengah berbagai operasi penindakan korupsi yang terus dilakukan aparat penegak hukum, publik justru masih menyimpan pertanyaan besar, yakni mengapa korupsi tetap tumbuh dan berulang dari satu rezim ke rezim berikutnya. "Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai kejahatan individu semata, melainkan berkaitan erat dengan struktur ekonomi politik yang membentuk relasi kekuasaan di Indonesia," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Pieter berpendapat, korupsi tak pernah benar-benar hilang karena yang bermasalah bukan hanya pada pelakunya, melainkan sistem ekonomi politik yang terus memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut dia, delapan puluh tahun setelah kemerdekaan, Indonesia masih berhadapan dengan persoalan yang seolah tak pernah selesai, yaitu korupsi.

Dikatakannya, korupsi bukan sekadar kejahatan individu, melainkan telah menjelma menjadi bagian dari cara kerja sistem ekonomi politik yang mengakar. "Korupsi bukan lagi penyimpangan dari sistem, tetapi kerap menjadi bahan bakar yang membuat sistem itu terus bergerak," ujar Mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Dia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir pada era Reformasi merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. KPK pernah menjadi simbol harapan bahwa negara masih memiliki keberanian untuk melawan praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, ujar dia, seiring perjalanan waktu, kepercayaan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi mulai mengalami erosi. Kritik yang muncul bukan semata karena masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi, melainkan karena munculnya persepsi bahwa pemberantasan korupsi sering kali berjalan tidak seimbang.

"Dalam berbagai diskusi akademik maupun politik, muncul pandangan bahwa agenda antikorupsi terkadang digunakan sebagai instrumen untuk menekan lawan politik, sementara kekuatan yang lebih besar justru sulit disentuh. Benar atau tidaknya persepsi tersebut, satu hal yang pasti: keadilan harus terlihat bekerja secara setara agar memperoleh legitimasi publik," kata dia.

Dia menuturkan, fenomena semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara seperti China dan Vietnam, kampanye antikorupsi sering kali berjalan beriringan dengan proses konsolidasi kekuasaan politik. Di satu sisi, korupsi memang berhasil ditekan. Namun di sisi lain, agenda antikorupsi juga dapat menjadi alat untuk mendisiplinkan kelompok-kelompok yang dianggap menghambat arah kebijakan penguasa.

Karena itu, Pieter Zulkifli berpandangan bila persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai tindakan individu yang rakus. Korupsi adalah gejala dari struktur ekonomi politik yang lebih dalam. "Selama akses terhadap sumber daya publik dikuasai oleh kelompok-kelompok oligarkis yang memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan negara demi kepentingan akumulasi kekayaan dan kekuasaan, maka korupsi akan selalu menemukan jalannya. Yang diberantas sering kali hanya gejalanya, sementara akar masalahnya tetap tumbuh subur," imbuhnya.

Dalam konteks ini, kata Pieter, peran partai politik (parpol) menjadi sangat menentukan. Partai seharusnya menjadi sekolah etika publik, bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan. “Rekrutmen politik yang didasarkan pada modal finansial, kedekatan kekuasaan, atau transaksi kepentingan hanya akan melahirkan elite yang melihat jabatan sebagai investasi yang harus dikembalikan. Ketika politik menjadi bisnis, korupsi menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan," ucapnya.

Pieter lantas mengutip Filsuf Jerman, Immanuel Kant, yang pernah mengingatkan bahwa seseorang dianggap bersalah dalam hukum ketika melanggar hak orang lain. Namun dalam etika, kesalahan bahkan dimulai sejak niat buruk tumbuh dalam pikiran. Dia menekankan pesan Kant sangat relevan bagi para pemegang kekuasaan hari ini.

Integritas tidak dimulai dari kepatuhan terhadap aturan, melainkan dari kemampuan mengendalikan hasrat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Yang lebih menyedihkan, kata Pieter Zulkifli, ketika elite sibuk bertarung memperebutkan pengaruh, masih banyak rakyat yang bergulat dengan kemiskinan, akses kesehatan yang terbatas, pendidikan yang belum merata, dan ketidakpastian ekonomi. "Negara seharusnya hadir untuk melayani, melindungi, dan menyejahterakan rakyat," katanya.

Dia melanjutkan ketika energi kekuasaan lebih banyak digunakan untuk menjaga posisi politik, kritik dianggap ancaman, dan kepentingan kelompok ditempatkan di atas kepentingan publik, maka negara kehilangan ruh pengabdiannya. "Di sinilah peringatan H.O.S. Tjokroaminoto menemukan relevansinya. Penindasan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Penindasan dapat muncul ketika suara rakyat tidak didengar, hukum tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada yang kuat, atau ketika kebijakan publik hanya menguntungkan segelintir kelompok," ungkapnya.

Pieter menegaskan ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah lamanya berkuasa, melainkan sejauh mana rakyat merasakan keadilan dan kehidupan yang lebih baik. Dia mengatakan bila Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan teladan.

Dia mencontohkan sosok Haji Agus Salim yang telah menunjukkan bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari kemewahan yang dimiliki, melainkan dari integritas yang dijaga. "Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan: kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian," kata dia.

"Mungkin inilah persoalan terbesar bangsa ini. Kita terlalu sering berbicara tentang pemberantasan korupsi, tetapi terlalu sedikit membangun keteladanan," timpalnya.

Padahal, kata dia, korupsi tidak akan pernah benar-benar berakhir hanya dengan operasi penindakan. Menurutnya, korupsi akan berkurang ketika kekuasaan dipimpin oleh mereka yang menjadikan integritas sebagai jalan hidup.

"Sebagaimana dikatakan filsuf Yunani, Socrates, 'Kepemimpinan yang baik bukan lahir dari keinginan untuk berkuasa, tetapi dari keinginan untuk melayani'. Ketika kekuasaan kembali dimaknai sebagai amanah, bukan kesempatan memperkaya diri, saat itulah harapan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menemukan jalannya," pungkasnya.

STOCKHOLM - Militer Swedia mengatakan bahwa mereka telah mengerahkan jet-jet tempur JAS 39 Gripen pada hari Jumat untuk mencegat pesawat militer Rusia di atas Laut Baltik. Langkah intersepsi diambil setelah pesawat Moskow tersebut terbang mendekati perbatasan Swedia.

Militer negara NATO tersebut melaporkan dalam sebuah pernyataan bahwa ada dua insiden terpisah pada hari Jumat, yakni melibatkan jet tempur Su-24 dan Su-34 Rusia yang terbang di atas Laut Baltik. Meski demikian dua pesawat Moskow itu belum memasuki wilayah udara Swedia.

“Tindakan Rusia serius dan merupakan perilaku berulang yang mengancam integritas teritorial dan keamanan kita,” kata Wakil Laksamana Ewa Skoog Haslum, kepala komando operasi angkatan bersenjata Swedia, dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Politico, Minggu (14/6/2026).

“Pesawat tempur Swedia dan sekutu bertindak cepat, tegas, dan jelas dengan menghadapi pesawat Rusia dan mengamankan wilayah Swedia dan aliansi," paparnya.

Militer Rusia belum berkomentar atas intersepsi jet tempur Swedia terhadap jet-jet tempur Moskow.

Pesawat Rusia yang mengganggu wilayah udara NATO telah menjadi hal biasa dalam beberapa tahun terakhir. Kanada dan AS mengerahkan jet tempur pada bulan Maret untuk mencegat dua pesawat militer Rusia yang terbang terlalu dekat dengan wilayah udara Alaska.

Setelah bergabung dengan NATO pada tahun 2024, Swedia telah menjadi target utama provokasi Kremlin dengan serangkaian insiden militer, termasuk drone tanpa izin memasuki wilayah udaranya dan kapal selam Rusia yang ditemui di dekat perbatasan maritimnya. Militer Moskow telah berfokus pada Laut Baltik sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

Pada hari yang sama dengan insiden tersebut, pemerintah Swedia memperingatkan dalam sebuah laporan pertahanan bahwa mereka melihat risiko bahwa konfrontasi antara Rusia dan Eropa akan semakin memburuk.

Laporan itu menyebut Rusia sebagai ancaman jangka panjang dan mengklaim bahwa Moskow dapat berupaya untuk menguji kohesi NATO dan kredibilitas Pasal 5 jika melihat kondisi politik yang menguntungkan. Laporan itu tidak menjelaskan secara rinci kondisi apa yang dimaksud.

Dokumen tersebut juga mengeklaim bahwa Moskow dapat terlibat dalam permusuhan. "Bahkan jika keseimbangan kekuatan militer tidak memenuhi persyaratan tradisional untuk serangan," bunyi laporan itu.

Lebih lanjut, laporan tersebut juga membahas keretakan yang semakin besar antara AS dan negara-negara NATO Eropa. Laporan itu menekankan bahwa meskipun Washington terus memainkan peran penting untuk keamanan Swedia, hubungan ini sedang berubah. Mengingat hal tersebut, para pembuat kebijakan Swedia mendesak kerja sama yang lebih dalam dengan Uni Eropa.

Dukungan Swedia untuk Ukraina tetap menjadi pilar sentral kebijakan keamanannya, lanjut dokumen tersebut. Stockholm bergabung dengan NATO pada tahun 2024 setelah perang Rusia-Ukraina meningkat dan telah menjadi salah satu pendukung Kyiv yang paling aktif. Bulan lalu, Swedia mengumumkan rencana untuk menyumbangkan hingga 16 jet tempur JAS 39 Gripen dan menjual 20 jet tempur lagi ke Ukraina.

Seperti banyak negara anggota NATO Eropa lainnya, Swedia telah melakukan militerisasi besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 175 miliar SEK (sekitar USD18,4 miliar), naik 18% dari tahun sebelumnya, sehingga pengeluaran mencapai 2,8% dari PDB.

Swedia juga, selama lebih dari satu dekade, telah memiliterisasi pulau Gotland—yang secara luas disebut sebagai "kapal induk yang tak dapat tenggelam" di tengah Laut Baltik—dengan dalih dugaan ancaman Rusia. Pulau ini terletak kurang dari 300 km dari eksklave Kaliningrad Rusia.

Rusia telah berulang kali menepis spekulasi negara-negara Barat bahwa mereka dapat menyerang NATO sebagai bukan hanya omong kosong, tetapi juga provokasi dan disinformasi, menunjukkan bahwa negara-negara Uni Eropa berusaha untuk menggambarkan Moskow sebagai "musuh eksternal teladan" untuk mengalihkan perhatian dari krisis internal.

JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan tidak ada zona aman bagi pelanggaran integritas di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Penegasan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan integritas dan pemberantasan korupsi, terutama menjelang pengadaan barang dan jasa tahun 2026.

“Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam Rapat Pimpinan (Rapim) secara hybrid di Kantor Kemensos, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, penguatan integritas harus menjadi kesadaran sekaligus cara berpikir baru seluruh jajaran Kemensos. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang aman bagi pelaku pelanggaran.

Gus Ipul memastikan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono berkomitmen penuh melakukan pembenahan internal dan tidak akan mundur dalam menjaga tata kelola yang bersih. Ia juga mengingatkan setiap pelanggaran pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada zona aman untuk korupsi. Tidak kena (kasus) sekarang, nanti. Tidak kena nanti, pensiun kena,” tegas Gus Ipul.

Lihat juga: BGN DAN IMIGRASI: DUA KASUS KORUPSI YANG MENGUJI JANJI BERSIH-BERSIH NEGERI

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul memberikan sejumlah arahan kepada seluruh jajaran Kemensos untuk memperkuat integritas. Pertama, evaluasi internal harus segera dilakukan tanpa menunggu audit dari pihak luar.

“Kedua, kita diawasi dari atas. Maka kita wajib mengawasi ke bawah. Itu tanggung jawab setiap pimpinan unit,” kata Gus Ipul.

Kemensos, lanjutnya, menargetkan penerapan zero tolerance terhadap gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, setiap pimpinan unit diminta bertanggung jawab penuh terhadap integritas di lingkungan kerjanya.

“Jika ada yang menyimpang di satuan kerja (Satker) anda dan anda tidak tahu, itu kelalaian. Jika tahu tapi diam, itu keterlibatan. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas integritas Satkernya. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban jabatan,” ujar Gus Ipul.

Terakhir, Gus Ipul menegaskan Kemensos harus menjadi contoh kementerian/lembaga yang bergerak tanpa diminta, bukan bergerak karena didesak. Integritas, menurut Gus Ipul, menjadi kunci agar-program strategis Kemensos berjalan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Jadi ini saya minta menjadi perhatian kita bersama jelang pengadaan di tahun 2026. Saatnya kita benar-benar menguatkan tekad, membersihkan diri, istilah presiden itu, agar program strategis ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Gus Ipul.

WINA - Jet tempur Eurofighter Typhoon Austria dikerahkan dua hari berturut-turut untuk mencegat pesawat mata-mata militer Amerika Serikat (AS). Meski demikian, langkah berani militer negara netral di Eropa ini tetap menuai kritik dari warganya sendiri.

Pencegatan tersebut terjadi pada 10 dan 11 Mei dan terkait dengan pesawat turboprop PC-12 modifikasi yang digunakan militer AS terutama untuk intelijen sinyal dan operasi pengintaian. Penamaan AS untuk pesawat tersebut adalah U-28.

Bertentangan dengan laporan awal di media berbahasa Jerman, tampaknya tidak ada pesawat yang secara ilegal melanggar wilayah udara Austria. Angkatan Udara AS telah mengajukan izin lintas udara untuk dua pesawat pada 10 Mei, tetapi tidak menggunakannya. Kemudian pada hari yang sama, dua pesawat Angkatan Udara AS (USAF) yang berbeda mendekati wilayah udara Austria tanpa pemberitahuan, dan jet tempur dikerahkan untuk mencegat mereka—tetapi mereka berbalik sebelum melintasi perbatasan, kata juru bicara militer Austria Michael Bauer.

AS mengajukan kembali izin lintas udara untuk hari berikutnya dan menggunakannya saat itu. Angkatan Udara Austria mengirimkan jet tempur untuk memastikan bahwa pesawat yang melintasi wilayah udara sesuai dengan izin yang telah disetujui. "Beberapa hal harus Anda lihat sendiri," kata Bauer dalam sebuah pernyataan di X.

Menurut Bauer, jet tempur Austria dikerahkan dalam "pencegatan prioritas A" pada 11 Mei, yang menandai urgensi tertinggi dalam nomenklatur Angkatan Udara Austria.

Laporan selanjutnya dari harian utama Austria, Der Standard, mengutip pemerintah Austria yang mengatakan bahwa, hingga Rabu, masih belum ada kepastian apakah pesawat yang melintasi wilayah udara Austria adalah pesawat yang telah mendapatkan izin. Tidak ada detail lebih lanjut yang diberikan mengenai lamanya proses verifikasi tersebut.

Meski telah mengambil tindakan pencegatan yang berani, militer Austria tetap diejek oleh warganya sendiri di media sosial. Salah satu komentar pedas berbunyi: "Tidak ada yang menganggap serius wilayah udara kita."

Bauer terusik dengan kritikan tersebut, dengan merespons di X: “Haruskah kami menembak jatuh pesawat itu? Apakah itu yang Anda sarankan?”

Dia juga merespons kritik lain, dengan menulis di X: “Jika Anda mengemudi terlalu cepat di jalan raya, apakah Anda mengharapkan polisi menembak Anda, atau hanya memberi Anda denda?”

Austria bukan anggota aliansi NATO dan memiliki netralitas abadi yang diabadikan dalam konstitusinya. Transit oleh militer asing—baik melalui darat maupun udara—memerlukan persetujuan terlebih dahulu dan umumnya hanya diberikan jika tidak terkait dengan perang.

Austria adalah negara Eropa kelima yang menutup wilayah udaranya untuk aktivitas AS terkait perang di Iran, di mana Wakil Kanselir Andreas Babler mengatakan: "Warga Austria tidak ingin terlibat dengan politik kekacauan [Presiden Donald] Trump dan perangnya."

Pencegatan pada 11 Mei dilaporkan terjadi di atas pegunungan Totes Gebirge, Austria, lebih dari 60 kilometer dari perbatasan Jerman. Pesawat-pesawat Amerika tersebut diadang oleh Eurofighter Typhoon.

Media Swiss, 20 Minuten, pertama kali melaporkan pelanggaran wilayah udara tersebut dan kemudian dikonfirmasi oleh media berbahasa Jerman, meskipun laporan awal menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran wilayah udara tanpa izin—klaim yang dibantah oleh militer Austria pada hari Rabu.

“Penerbangan ini terjadi setelah kesalahan administratif dalam dokumen izin penerbangan diperbaiki,” kata seorang pejabat dari Komando Eropa AS kepada Defense News dalam sebuah email, Kamis (14/5/2026).

“Amerika Serikat terus bekerja sama erat dengan otoritas Austria mengenai pertanyaan apa pun terkait penerbangan dan sepenuhnya mematuhi hukum dan prosedur Austria.”

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menuturkan penindakan perkara korupsi lebih menguras anggaran negara. Karena itu, dia menilai upaya pencegahan perlu lebih diutamakan.

Pernyataan itu disampaikan Setyo saat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama KPK meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi.

Dia berharap buku tersebut dapat menekan perilaku koruptif sehingga penindakan tidak perlu dilakukan. "Kalau ini (buku) kita berikan gitu daripada proses penindakan yang di depan, lebih bagus kita melakukan proses pencegahan. Penindakan pasti akan lebih mahal," ujar Setyo dalam paparannya saat peluncuran buku tersebut, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, koruptor yang telah diproses hukum masih menjadi beban biaya negara. Negara tetap menanggung kebutuhan narapidana, mulai dari makan hingga seragam tahanan.

Setyo berharap buku panduan itu dapat menanamkan nilai antikorupsi sejak dini kepada pelajar sehingga integritas terbentuk saat dewasa dan mencegah perilaku koruptif.

"Kita anggaplah ini sebuah kitab suci, kita anggap sebuah kitab ini yang memang dibuat oleh mungkin sesama manusia dengan segala kekurangan dengan segala keterbatasan tapi ini berupa panduan atau pedoman untuk antikorupsi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita," ungkapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji . Dua tersangka tersebut adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

"Iya betul (pencegahan untuk dua tersangka)," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat dihubungi wartawan, Jumat (24/4/2026).

Dengan adanya pencegahan ini, keduanya dilarang meninggalkan Indonesia untuk enam bulan ke depan terhitung sejak awal April. "Awal bulan April," ujarnya.

Diketahui, satu dari dua tersangka kasus kuota haji sempat berada di Arab Saudi. Tersangka yang dimaksud ialah Asrul Azis Taba. "Sudah ada di Indonesia," ucap Taufik perihal keberadaan Asrul terkini.

Diketahui, KPK mengumumkan dua tersangka baru kasus kuota haji pada 30 Maret 2026. Hingga kini, KPK belum menahan keduanya.

Dengan penetapan tersebut, terdapat empat tersangka kasus kuota haji. Di mana, eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex terlebih dulu diumumkan dan sudah ditahan.

OSLO - Norwegia, salah satu negara NATO, mengerahkan jet-jet tempur siluman F-35 di bawah misi Siaga Reaksi Cepat (QRA) untuk mencegat pesawat mata-mata militer Rusia yang mendekati wilayah udaranya. Angkatan Udara Norwegia pada hari Minggu mengonfirmasi bahwa upaya intersepsi itu berlangsung pada 15 April.

Angkatan Udara Norwegia meluncurkan pesawat-pesawat tempurtersebut dari Pangkalan Udara Evenes setelah mendeteksi kontak yang tidak dikenal. Penerbangan itu berlangsung sekitar dua jam dan menghasilkan identifikasi Ilyushin Il-38, pesawat mata-mata militer Rusia.

"Pesawat-pesawat F-35 dikirim untuk misi QRA yang sepenuhnya normal. Prosedur standar adalah pesawat lepas landas secepat mungkin dalam situasi seperti itu," kata juru bicara Angkatan Udara Norwegia, Mayor Stian Roen, seperti dikutip dari Defence Blog, Senin (20/4/2026).

Pencegatan tersebut mengikuti prosedur QRA NATO standar, yang diaktifkan ketika pesawat tak dikenal mendekati wilayah udara aliansi. Selama misi, F-35 Norwegia melacak dan mengidentifikasi Il-38—yang dikenal dengan sebutan NATO “May”—sebelum kembali ke pangkalan.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa penerbangan maskapai sipil Norwegia untuk sementara ditempatkan dalam pola penahanan selama respons untuk memprioritaskan operasi militer.

Il-38 adalah pesawat patroli maritim dan anti-kapal selam era Soviet yang pertama kali beroperasi pada akhir tahun 1960-an. Menurut laporan Defense Blog, Rusia terus mengoperasikan platform tersebut untuk misi pengawasan di wilayah Atlantik Utara dan Arktik. Sebanyak 58 pesawat diproduksi.

Norwegia mempertahankan kesiapan terus-menerus di Pangkalan Udara Evenes, di mana dua pesawat tempur F-35A selalu siaga 24 jam dan dapat lepas landas dalam waktu sekitar 15 menit sebagai respons terhadap ancaman yang terkonfirmasi atau pesawat tak dikenal. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memantau aktivitas udara di dekat wilayah udara nasional.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Norwegia telah melakukan 19 misi QRA sepanjang tahun ini, mengidentifikasi 28 pesawat. Pencegatan terbaru ini mencerminkan aktivitas penerbangan militer Rusia yang berkelanjutan di dekat sayap utara NATO, khususnya di Kutub Utara, di mana NATO dan Rusia mempertahankan kehadiran yang berkelanjutan.

Sebelumnya, jet tempur Rafale Prancis yang ditempatkan di Lithuania melakukan beberapa pencegatan terhadap pesawat militer Rusia di dekat wilayah udara NATO di atas Laut Baltik. Rafale dikerahkan empat kali dalam satu minggu, mengidentifikasi dan mengawal enam pesawat Rusia, termasuk jet tempur Su-30SM dan pesawat intelijen Il-20M, sebagai bagian dari misi Patroli Udara Baltik NATO.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan gratifikasi dan korupsi di kementeriannya, agar layanan ketenagakerjaan berjalan lebih bersih dan adil, serta kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.

Yassierli, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menekankan bahwa penguatan integritas bukan sekadar slogan, melainkan kerja harian yang menuntut kejujuran, kepatuhan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko gratifikasi maupun korupsi di setiap lini kerja.

“Pencegahan harus dibangun lewat sistem yang rapi, bukan hanya mengandalkan imbauan,” kata Menaker.

Bagi publik, integritas yang kuat berarti layanan yang lebih bisa diprediksi dimana prosedur tidak berbelit karena ada ruang abu-abu, keputusan lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan risiko penyimpangan yang merugikan masyarakat bisa ditekan.

“Di sisi lain, bagi pekerja dan pengusaha, tata kelola yang bersih membantu memastikan hak dan kewajiban dijalankan dalam koridor aturan tanpa praktik yang mencederai rasa keadilan,” kata dia.

Yassierli juga menegaskan Kemnaker terbuka terhadap berbagai informasi terkait potensi gratifikasi dan korupsi yang perlu ditindaklanjuti. Menurutnya, keberanian menyampaikan informasi adalah fondasi penting untuk menjaga martabat institusi dan mencegah masalah membesar di kemudian hari.

“Saya mengajak seluruh jajaran membangun budaya integritas sebagai cara kerja, bukan sekadar agenda seremonial,” kata Yassierli.

Sementara itu, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo Widiarto memaparkan pemahaman gratifikasi serta potensi pelanggaran hukum korupsi.

Ia menekankan bahwa tugas pejabat publik adalah amanah, bukan sarana mencari keuntungan pribadi; menjaga kepercayaan publik dan kehormatan institusi merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan strategis kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan besar ini, Presiden Prabowo memberikan sejumlah poin penting, mulai dari perkembangan kondisi global hingga komitmen dalam negeri.

Meski pengarahan serupa telah beberapa kali dilakukan pasca-pelantikan kepala daerah, Rakornas kali ini menjadi momentum pembaruan kebijakan atau update atas dinamika terkini. “Mungkin ada beberapa hal yang barangkali ya, akan ada update dari beliau berkaitan dengan masalah dinamika kondisi geopolitik internasional maupun kemudian perkembangan dalam negeri kita sendiri juga,” ujar Prasetyo kepada awak media sebelum acara.

Prasetyo pun mengatakan memasuki kurun waktu satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo akan menekankan pentingnya menjaga serta meningkatkan keberhasilan program-program yang telah dicapai. Sebaliknya, terhadap program yang belum mencapai target di tahun pertama, Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus agar segera diakselerasi.

Dia mengungkapkan salah satu poin krusial yang selalu menjadi perhatian utama Presiden Prabowo adalah integritas birokrasi. Prasetyo menegaskan bahwa komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance akan menjadi prioritas Presiden Prabowo kepada seluruh kepala daerah dan pejabat pusat.

Selain itu, kata Prasetyo, Presiden Prabowo secara konsisten mendorong seluruh jajaran pemerintahan untuk berjuang sekeras-kerasnya dalam menciptakan sistem kerja yang bersih dan transparan.

“Termasuk saya juga menduga berkenaan dengan masalah komitmen kita untuk good governance, memberantas atau berjuang sekeras-kerasnya menjalankan pemerintahan tanpa korupsi, itu juga selalu menjadi konsennya Bapak Presiden,” pungkas Prasetyo.

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam upaya pencegahan krisis ekologis dan penanggulangan bencana alam. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola sumber daya alam dan relasi sosial-politik.

Dalam sambutannya di Forum Group Discussion (FGD) Pencegahan Krisis Ekologis dan Bencana Alam, BRIN memiliki mandat untuk hadir secara aktif dalam penyelesaian persoalan kebencanaan di Indonesia sebagaimana juga disorot dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI kemarin. Kehadiran tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan berbagai teknologi kebencanaan.

“BRIN saat ini menjadi backbone penyedia citra satelit untuk mendukung kebutuhan BNPB dan berbagai pihak. Selain itu, kami juga mengembangkan teknologi air siap minum dari air banjir (arsinum) yang telah dimanfaatkan masyarakat dan mendapat apresiasi dari DPR,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Selain arsinum, BRIN juga tengah menyempurnakan teknologi early warning system untuk banjir, erosi, dan longsor, melengkapi sistem peringatan dini tsunami yang telah dimiliki. Penyempurnaan dilakukan berbasis pemetaan wilayah rentan, pemasangan sensor, serta pemanfaatan serat optik untuk memantau pergeseran tanah dan potensi risiko bencana.

Namun demikian, ia menekankan, krisis ekologis tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis. Krisis lingkungan juga merupakan hasil dari relasi kuasa yang timpang antara berbagai aktor dalam sistem sosial mulai dari masyarakat, pelaku ekonomi, hingga aktor politik dan pemerintah.

“Krisis ekologi tidak hanya terjadi karena persoalan alam, tetapi juga karena dinamika dalam sistem sosial. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara aktor ekonomi, politik, dan masyarakat sipil turut memengaruhi bagaimana alam dikelola,” katanya.

Karena itu, FGD diharapkan tidak hanya membahas solusi teknologi, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola sumber daya alam, termasuk regulasi sektoral dan lintas sektoral, sistem desentralisasi, serta perubahan sistem politik yang berdampak pada pengelolaan lingkungan.

Arif manambahkan BRIN akan berperan pada dua sisi sekaligus yakni melalui riset kebijakan dan tata kelola serta pengembangan teknologi kebencanaan seperti pemanfaatan drone untuk mendeteksi korban tertimbun maupun ketersediaan air tanah.

“Dengan pendekatan yang komprehensif, kita diharapkan dapat merumuskan terobosan kebijakan, regulasi, dan teknologi yang mampu mencegah krisis ekologis sekaligus memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi bencana,” ujar Arif.

JAKARTA - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Ibu Kota telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan sosial, keamanan publik, dan masa depan generasi muda. Karena itu, Golkar menegaskan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) harus memprioritaskan upaya pencegahan.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar, Syafi Fabio Djohan, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda, yakni Ranperda P4GN dan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046.

“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Jakarta bukan lagi sekadar persoalan hukum atau kesehatan, tetapi sudah menjadi ancaman serius yang meresahkan publik, memicu kriminalitas, serta merusak masa depan generasi muda dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Syafi, Senin (19/1/2026).

Fraksi Golkar menyatakan mendukung pembahasan Ranperda P4GN sebagai bentuk kehadiran negara di tingkat daerah untuk melindungi warganya. Namun, Golkar menekankan agar ranperda tersebut menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama melalui penguatan peran keluarga, sekolah, dan kelurahan.

Menurut Syafi, penindakan semata tidak cukup karena tidak menyentuh akar persoalan. Karena itu, Golkar juga meminta pendekatan rehabilitasi yang manusiawi dijamin dalam regulasi, dengan memastikan akses rehabilitasi medis dan sosial yang mudah, terjangkau, dan terintegrasi.

Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan P4GN. Tim terpadu P4GN, kata dia, harus dinilai berdasarkan kinerja nyata dan hasil yang dapat dievaluasi secara terbuka, bukan sekadar keberadaan administratif.

Ranperda P4GN perlu mengatur indikator keberhasilan, kewajiban pelaporan pelaksanaan P4GN kepada DPRD, serta kepastian penganggaran yang berkelanjutan dalam APBD agar kebijakan ini efektif dan berkesinambungan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Golkar juga menyampaikan pandangan terhadap Ranperda RPIP DKI Jakarta 2026–2046. Golkar memandang dokumen tersebut strategis dalam konteks transformasi Jakarta menuju kota global pasca-perubahan status ibu kota negara.

Fraksi Golkar pada prinsipnya menerima Ranperda RPIP untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan bahwa RPIP harus menjadi instrumen kebijakan yang efektif dan dapat diawasi, bukan sekadar dokumen perencanaan.

“RPIP perlu dilengkapi mekanisme implementasi yang terukur melalui rencana aksi jangka menengah, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi kepada DPRD,” kata Syafi.

Golkar juga menekankan keberpihakan nyata terhadap industri kecil dan menengah (IKM) melalui peningkatan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, pembangunan industri di Jakarta harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan daya dukung lingkungan agar tetap ramah lingkungan dan tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Golkar berharap seluruh masukan, kritik, dan saran yang disampaikan dapat ditanggapi secara serius oleh Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya dalam pembahasan lanjutan kedua Ranperda tersebut.