JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas melaksanakan rangkaian kegiatan kerja ke Rusia untuk menghadiri 14th St. Petersburg International Legal Forum (ILF) yang berlangsung mulai 24 Juni 2026. Kehadiran Supratman merupakan partisipasi kedua Indonesia pada forum tersebut sekaligus mencerminkan semakin eratnya hubungan dan kerja sama hukum Indonesia - Rusia yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam sesi Open Meeting of Justice Ministers yang dihadiri para menteri hukum dari berbagai negara (25/6/2026), Menteri Hukum RI memaparkan berbagai upaya dalam memperluas akses terhadap keadilan melalui pendekatan people-centered justice. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum Desa) yang telah hadir di seluruh desa di Indonesia sebagai sarana untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Menteri Hukum menyampaikan layanan Posbankum yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mencakup informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi, advokasi, serta rujukan kepada advokat jika kasusnya berlanjut. Dengan layana ini masyarakat diharapkan dapat memperoleh bantuan hukum sejak tahap awal dan memudahkan persoalan hukum secara lebih cepat, mudah, dan efektif.

“Program ini merupakan bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto yakni modernisasi sistem hukum tidak hanya tentang memanfaatkan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana layanan hukum dapat hadir lebih dekat, lebih mudah diakses, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Menteri Hukum.

Di sela-sela penyelenggaraan SPILF ke-14, Menteri Hukum RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Chuychenko (25/6). Poin penting dalam pertemuan ini menyangkut pemindahan narapidana atau TSP (Transfer of Sentence persons) serta Terkait arbitrase internasional BRICS.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman juga melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Federasi Rusia, Aleksandr Gutsan. Pertemuan ini memperkuat kerjasama hukum antara Indonesia dan Rusia. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi dan praktik terbaik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyelenggaraan kegiatan ilmiah dan profesional, serta bentuk kerja sama lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga khususnya dalam hal akses terhadap data dan informasi hukum yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kerja sama ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi hukum dan memperluas kerja sama internasional untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Federasi Rusia. Dalam kunjungan kali ini, Menteri Hukum didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, Wakil Duta Besar Untuk Rusia Hartyo Harkomoloyo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Andry Indrady.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meresmikan program bedah rumah bagi warga di sekitar Lapas Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Rabu (10/6/2026). Program tersebut memanfaatkan material dan tenaga kerja hasil pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Kegiatan itu dihadiri Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, serta kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Barat, termasuk Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong.

Rumah yang diresmikan dibangun menggunakan material hasil produksi warga binaan Lapas Tangerang. Proses pembangunannya juga melibatkan narapidana Lapas Warungkiara yang telah mengikuti program pelatihan keterampilan kerja.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, program tersebut menunjukkan hasil pembinaan warga binaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Program bedah rumah ini merupakan bentuk hadirnya Pemasyarakatan di tengah masyarakat. Melalui hasil karya dan keterampilan Warga Binaan, kita ingin menunjukkan bahwa proses pembinaan mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat," ujar Agus, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan di dalam lapas, tetapi juga perlu memberikan kontribusi sosial yang berdampak bagi lingkungan sekitar.

Program bedah rumah tersebut menjadi salah satu bentuk pemanfaatan keterampilan warga binaan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan. Selain mendukung peningkatan kemampuan kerja, hasil pembinaan juga diarahkan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong turut menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program pemberdayaan dan pembinaan warga binaan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menilai keterlibatan warga binaan dalam kegiatan produktif dan sosial dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus meningkatkan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.

Bisnis.com, JAKARTA – Ditjenpas Kementerian Imipas memberikan Remisi Khusus (RK) dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) Hari Raya Waisak 2026 kepada 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha.

Perinciannya, 1.047 Narapidana menerima RK Waisak dan lima Anak Binaan menerima PMP Khusus Waisak Tahun 2026. Dari jumlah tersebut enam orang dinyatakan langsung bebas setelah memperoleh remisi.

Menteri Imipas Agus Andrianto, mengatakan pemberian remisi ini diberikan terhadap warga binaan menunjukkan perubahan perilaku positif serta aktif mengikuti program di Lapas, Rutan, dan LPKA.

“Momentum Waisak hendaknya menjadi sarana refleksi diri untuk terus memperbaiki perilaku, memperkuat pengendalian diri, serta meningkatkan kualitas spiritual dan moral dalam menjalani kehidupan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Kemudian, Dirjenpas Kementerian Imipas, Mashudi mengatakan pemberian remisi khusus Waisak 2026 telah menghemat anggaran sebesar Rp840 juta.

“Pemberian RK dan PMP Khusus Waisak Tahun 2026 memberikan penghematan anggaran makan Narapidana sebesar Rp840.525.000,- dan anggaran makan Anak Binaan sebesar Rp2.145.000,” ujar Mashudi.

Sekadar informasi, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia mencapai 270.779 orang, terdiri dari 55.457 Tahanan dan 215.322 Narapidana per 21 Mei 2026, Sementara itu, anak binaan berjumlah 1.663 orang dengan rincian 323 Anak dan 1.340 Anak Binaan per 22 Mei 2026.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan Remisi Usia di Atas 70 Tahun kepada 560 narapidana lanjut usia ( lansia ). Pemberian remisi ini diberikan bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Jumat (29/5/2026).

Remisi ditujukan kepada narapidana lansia yang menderita sakit kronis/berkepanjangan, berkelakuan baik, aktif pembinaan, dan penurunan risiko sebagai perhatian khusus bagi narapidana lansia.

Secara rinci, penerima remisi 1 bulan sebanyak 85 orang, penerima remisi 2 bulan sebanyak 108 orang, penerima remisi 3 bulan sebanyak 170 orang, penerima remisi 4 bulan sebanyak 96 orang, penerima remisi 5 bulan sebanyak 79 orang, dan penerima remisi 6 bulan sebanyak 22 orang.

"Pemberian remisi berdasarkan usia lanjut merupakan bentuk perhatian kemanusiaan yang sebelumnya sudah menjadi praktik dan diperkuat regulasinya. Tujuannya adalah motivasi dan pembinaan, serta menunjukkan perhatian negara terhadap Narapidana lansia," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dalam keterangannya.

Menurutnya, KUHP baru juga mengedepankan pemidanaan yang lebih manusiawi. "Tidak hanya pembalasan, namun fokus pada rehabilitasi dan pembinaan."

Ia melanjutkan, penerima Remisi Usia di Atas 70 Tahun, terbanyak berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat sebanyak 73 orang, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur sebanyak 63 orang, dan Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara sebanyak 39 orang.

Dengan adanya remisi ini juga berdampak kepada penghematan biaya makan narapidana yang tercatat sebanyak Rp1.183.860.000. "Dengan adanya pemberian pengurangan masa pidana ini, kami harap bermanfaat bagi narapidana lansia dan keluarga dalam menjalani sisa masa pembinaan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah memindahkan 80 narapidana ke penjara di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah sepanjang Mei 2026.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan puluhan narapidana yang dipindahkan itu merupakan warga binaan dengan kategori high risk atau risiko tinggi.

“Untuk warga binaan yang masuk kategori high risk, Nusakambangan adalah tempat yang kita harapkan akan mengubah perilaku mereka menjadi warga binaan yang patuh,” ujar Mashudi dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/4/2026).

Teranyar, warga binaan yang dipindahkan ke Nusakambangan berasal dari Lapas Kelas 1 Palembang sebanyak 40 narapidana.

Perinciannya: Lapas Kelas I Batu, Lapas Kelas I Pasir Putih, Lapas Kelas I Narkotika, Lapas Kelas I Ngaseman, Lapas Kelas I Gladakan dan Lapas Kelas I Besi.

Mashudi menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan bagian dari komitmen Ditjenpas untuk bersih-bersih lapas dan rutan dari gangguan keamanan dan ketertiban.

“Kami ingatkan kembali kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan, jangan berani main-main dengan aturan. Baik warga binaan maupun petugas, apabila terbukti terlibat, apakah itu narkotika, hp, scamming atau tindakan pelanggaran lainnya, tidak ada ampun , sanksi berat ganjarannya,” pungkasnya.

Sekadar informasi, total sejauh ini sudah ada 2.648 narapidana kategori high risk dipindahkan ke Nusakambangan selama kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menuturkan penindakan perkara korupsi lebih menguras anggaran negara. Karena itu, dia menilai upaya pencegahan perlu lebih diutamakan.

Pernyataan itu disampaikan Setyo saat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama KPK meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi.

Dia berharap buku tersebut dapat menekan perilaku koruptif sehingga penindakan tidak perlu dilakukan. "Kalau ini (buku) kita berikan gitu daripada proses penindakan yang di depan, lebih bagus kita melakukan proses pencegahan. Penindakan pasti akan lebih mahal," ujar Setyo dalam paparannya saat peluncuran buku tersebut, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, koruptor yang telah diproses hukum masih menjadi beban biaya negara. Negara tetap menanggung kebutuhan narapidana, mulai dari makan hingga seragam tahanan.

Setyo berharap buku panduan itu dapat menanamkan nilai antikorupsi sejak dini kepada pelajar sehingga integritas terbentuk saat dewasa dan mencegah perilaku koruptif.

"Kita anggaplah ini sebuah kitab suci, kita anggap sebuah kitab ini yang memang dibuat oleh mungkin sesama manusia dengan segala kekurangan dengan segala keterbatasan tapi ini berupa panduan atau pedoman untuk antikorupsi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita," ungkapnya.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan perjanjian kerja sama untuk menyalurkan mantan narapidana ke pasar kerja . Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bersama di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan ketenagakerjaan guna memastikan proses transisi warga binaan menuju dunia kerja berjalan optimal.

"Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat," ujar Cris dalam pernyataan resmi, Kamis (7/5/2026).

Baru 27% Pekerja RI Punya Keterampilan Digital, Menaker: Jauh di Bawah Standar Global



Cris menyampaikan, bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal 2025 Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus. Direktorat ini memiliki mandat untuk memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

"Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan pembekalan melalui program magang dan pelatihan, diharapkan warga binaan memiliki kesiapan mental serta keterampilan saat kembali ke lingkungan sosial," katanya.

Menurut Cris, membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan merupakan wujud penegakan hak asasi manusia. Hal ini merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara.

"Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia," tutup Cris.

Bisnis.com, JAKARTA — Film Ghost in the Cell karya Joko Anwar mengangkat cerita tentang para narapidana yang harus bertahan dari teror misterius di dalam penjara.

Menggabungkan horor dan komedi, film ini mulai tayang di bioskop Indonesia pada 16 April 2026 setelah lebih dulu diputar di Berlin International Film Festival 2026.

Cerita berpusat di Lapas Labuhan Angsana, penjara fiksi dengan kondisi keras dan penuh ketimpangan. Di blok C, para napi dari berbagai latar belakang hidup dalam tekanan: mulai dari perlakuan kasar aparat, konflik antar geng, hingga sistem yang terasa tidak adil.

Situasinya kontras dengan blok K yang dihuni narapidana kelas atas, yang justru menikmati fasilitas jauh lebih nyaman.

Tokoh utama, Anggoro, digambarkan sebagai napi yang berani melawan otoritas sipir yang sewenang-wenang. Situasi makin berubah saat Dimas, napi baru dengan latar belakang kasus pembunuhan, masuk ke dalam penjara.

Sosoknya terlihat biasa saja, bahkan cenderung canggung, tetapi kehadirannya bertepatan dengan munculnya serangkaian kematian misterius.

Dikutip dari berbagai ulasan, kematian para napi terjadi dengan cara yang tidak wajar dan cenderung brutal. Belakangan terungkap, ada sosok hantu yang menghantui penjara tersebut. Menariknya, hantu ini tidak menyerang secara acak, melainkan memilih korban berdasarkan “aura” atau energi negatif yang mereka miliki.

Cerita kemudian berkembang ketika salah satu napi tiba-tiba memiliki kemampuan melihat aura orang lain. Dari situ, para tahanan mulai memahami pola serangan hantu. Mereka yang dipenuhi emosi negatif seperti marah dan putus asa berada dalam risiko lebih tinggi.

Temuan ini membuat para napi mencoba mengubah perilaku mereka agar tetap “aman”. Berbagai cara pun dilakukan, mulai dari memperbaiki diri, menahan emosi, hingga ikut kegiatan kreatif di dalam penjara. Namun usaha ini tidak mudah karena mereka tetap berada di lingkungan yang keras dan penuh tekanan.

Di titik ini, cerita mulai bergeser dari sekadar bertahan hidup menjadi upaya bersama untuk keluar dari situasi yang menekan, baik dari sisi manusia maupun ancaman supranatural.

Di balik premis yang terdengar unik, film ini juga membawa lapisan kritik sosial. Penjara digambarkan sebagai cerminan ketimpangan, di mana sebagian orang harus bertahan dalam kondisi sulit, sementara yang lain memiliki akses dan privilese lebih. Isu ini diperkuat lewat interaksi antar karakter dan konflik yang muncul sepanjang cerita.

Film ini dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Rio Dewanto, Lukman Sardi, Aming, Morgan Oey, Mike Lucock, dan Endy Arfian. Selain menghadirkan elemen horor dan komedi, kehadiran karakter yang beragam juga memperkaya dinamika cerita di dalamnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) buka suara terkait narapidana (napi) kasus korupsi tambang dari Rutan Kendari berinisial S yang mampir ke coffee shop usai menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK). Kasubdit Kerja Sama Ditjenpas Rika Aprianti mengatakan, petugas pendamping dan narapidana yang dimaksud tengah diperiksa terkait peristiwa tersebut.

Pemeriksaan dilakukan tim gabungan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Sat Ops Patnal) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tenggara.

"Apabila terbukti adanya pelanggaran, atau ditemukan sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, apakah untuk warga binaan yang dimaksud, serta petugasnya akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Rika saat dihubungi wartawan, Rabu (15/4/2026).

Ia mengungkapkan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah memberikan atensi terkait kejadian tersebut. Rika mengungkapkan, Menteri Agus menginstruksikan pemeriksaan secara menyeluruh.

"Sesuai arahan Bapak Menteri bahwa akan dilakukan pemeriksaan mulai dari Kepala Rutan, Kepala Pengamanan, hingga petugas yang mengawal terhadap kejadian yang dimaksud," ujarnya.

"Apabila terbukti adanya pelanggaran, maka akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sampai dengan pencopotan jabatan," sambungnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Rutan Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan remisi khusus (RK) Hari Raya Idulfitri 1447 H serta pengurangan masa pidana khusus (PMPK) kepada 160 narapidana.

Adapun 79 orang di antaranya memperoleh remisi 15 hari, 76 orang memperoleh 1 bulan, dan 5 orang mendapatkan remisi khusus II (RK II), di mana 3 orang di antaranya langsung bebas.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Rudy Sianturi mengatakan bahwa remisi ini merupakan bentuk apresiasi negara atas perubahan perilaku warga binaan.

Sebanyak 160 narapidana tersebut dianggap telah menunjukkan sikap baik dan telah menjalani pembinaan dengan sungguh-sungguh.

"Pemberian remisi ini adalah bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, serta menjadi motivasi untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik," kata Rudy Sianturi dalam keterangannya, Minggu (22/3/2026).

Kepala Rutan Kelas I Makassar Jayadikusumah menambahkan bahwa remisi bukan hanya pengurangan masa pidana, tetapi juga bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan.

Remisi ini diharapkan menjadi dorongan bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat

"Semoga ini bisa menjadi momentum kebahagiaan bagi warga binaan, khususnya bagi mereka yang dapat langsung menghirup udara bebas di hari kemenangan ini," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat total ada 2.189 warga binaan yang dijebloskan di Lapas Maximum Security di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi mengatakan ribuan narapidana yang telah dipindahkan ke lapas super maksimum itu merupakan warga binaan dengan kategori high risk atau risiko tinggi.

"Total sudah 2.189 warga binaan kategori high risk yang dipindahkan ke Nusakambangan," ujar Mashudi dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/2/2026).

Dia menambahkan, pemindahan narapidana berisiko tinggi itu tak hanya sebagai upaya hukum represif, tetapi juga rehabilitatif. Oleh sebab itu, warga binaan yang telah dipindahkan ke penjara super ini bisa berubah menjadi lebih baik.

Apalagi, kata Mashudi, sistem ketat di Nusakambangan dapat mengoptimalkan upaya mengubah perilaku warga binaan dari kategori risiko tinggi ke rendah melalui penilaian berjangka.

"Setelah enam bulan akan dilakukan assessment untuk melihat tingkat perubahan perilaku, dan kemungkinan untuk dipindahkan ke level pengamanan yang lebih rendah," imbuhnya.

Adapun, warga binaan teranyar yang telah dipindahkan berasal dari Lapas Jawa Tengah sebanyak 21 orang dan dari Lapas Jakarta sebanyak 220 orang. Ratusan orang ini dipindahkan dalam periode 2–6 Februari 2026.

“Dalam minggu ini total sudah 241 warga binaan high risk yang kami pindahkan ke Nusakambangan,” pungkas Mashudi.

Sekadar informasi, penjara dengan maximum security itu memiliki ruangan 2x3 meter persegi. Ruangan dipantau ketat oleh pihak keamanan selama 24 jam penuh. Narapidana pun baru bisa keluar ruangan selama satu jam dengan mata tertutup.

Kemudian, di lokasi juga tidak ada alat komunikasi yang dipergunakan oleh narapidana. Sebab, jika keluarga maupun kerabat ingin melakukan kunjungan maka akan disediakan ruang khusus untuk berkomunikasi secara langsung.

Pada intinya, penjara ini dibuat untuk membuat jera narapidana dan memberantas kejahatan yang dilakukan di balik jeruji besi lembaga pemasyarakatan atau lapas.

BLITAR - Penanganan kasus kekerasan atau penganiayaan di Lapas Klas IIB Blitar Jawa Timur yang menewaskan narapidana (napi) Harianto (54) alias Bagong terus berlanjut. Setelah koma 3 hari di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Harianto pada Sabtu (10/1/2026) pukul 07.00 WIB meninggal dunia.

Fatkah Dian Akbar, Kepala Keamanan Lapas Klas IIB Blitar mengakui adanya insiden kekerasan yang dilakukan oleh sesama napi yang berakibat meninggalnya Harianto. Dia menyebut, kekerasan yang dilakukan oleh terduga napi berinisial I (45) dan D (29) kata Fatkah Dian Akbar hanya terjadi sekali, yakni pada 7 Desember 2025.

Namun, selang sekitar 1 bulan kemudian atau 5 Januari 2026, korban mengalami kejang-kejang dan dilarikan ke RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Harianto koma 3 hari sebelum kemudian meninggal dunia. Keluarga curiga karena pada sekujur tubuh Harianto didapati luka lebam biru-biru.

“Ini kami mengatakan yang sebenar-benarnya,” ujar Kepala Keamanan Lapas Klas IIB Blitar, Fatkah Dian Akbar kepada wartawan Minggu (11/1/2026).

Peristiwa pemukulan kepada korban Harianto pada 7 Desember 2025 diketahui pihak lapas berlangsung sore hari di depan kamar selnya. Harianto alias Bagong warga Desa Sumberejo Kecamatan Talun merupakan napi kasus narkoba yang divonis 7 tahun penjara. Yang bersangkutan sudah menghuni lapas selama 8 bulan.

Sementara napi I yang merupakan warga Gandusari dan D warga Desa Krisik Gandusari lebih dulu menghuni lapas dengan kasus yang sama. Masing-masing divonis 5 tahun penjara.

Kekerasan yang terjadi, kata Fatkah Dian Akbar dipicu oleh masalah hutang piutang saat korban Harianto masih berada di luar lapas.

Harianto pernah memberi tawaran kepada I dan D dengan syarat membayar Rp40 juta. Namun setelah dibayar, janji itu tidak dipenuhi sampai Harianto kemudian jadi penghuni lapas.

Informasi yang dihimpun MPI, sesuatu yang ditawarkan oleh korban Harianto adalah pembebasan I dan D saat keduanya ditangkap karena kasus narkoba.

Namun kemudian Harianto kemudian menyusul jadi warga binaan. Ia ditangkap atas kasus narkoba. Di dalam lapas I dan D melakukan penagihan. Terjadi ketegangan saat proses penagihan.

“Kami melakukan mediasi termasuk menghubungi pihak keluarga,” kata Fatkah Dian Akbar menjelaskan.

Dalam mediasi korban Harianto berjanji mengangsur hutangnya dengan mencicil 10 juta dengan tempo waktu yang disepakati. Namun ketika jatuh tempo, cicilan 10 juta tidak dipenuhi. Ketegangan antara korban Harianto dengan I dan D kembali menyala.

Menurut Fatkah Dian Akbar pihaknya kemudian melakukan mediasi yang kedua. “10 juta saat mediasi itu juga belum dibayar,” tambahnya.

Insiden kekerasan itu terjadi pada 7 Desember 2025 sore hari. Harianto dihajar oleh terduga pelaku I dan D di depan kamar selnya.

Fatkah Dian Akbar mengaku sebelum insiden terjadi, petugas yang melakukan troling (kontrol keliling) rutin setiap satu jam sekali tidak melihat gejala apapun. Sebelumnya para warga binaan berkumpul dan ngobrol di depan sel masing-masing sebagaimana kebiasaan yang rutin terjadi.

Dalam insiden kekerasan itu korban Harianto dipukuli dengan tangan kosong oleh dua orang terduga pelaku. Pelipis Harianto berdarah.

Fatkah Dian Akbar menyebut, pihaknya langsung melakukan mediasi yang ketiga kali kepada para pihak. Juga diambil tindakan dengan menjebloskan semuanya ke dalam sel khusus (isolasi).

Fatkah Dian Akbar pun menolak dikatakan pihak lapas Blitar telah kecolongan. Sebab dari awal telah melakukan mitigasi.

Hak Remisi dan PB Terduga Pelaku Dicabut

Pada 5 Januari 2026, napi Harianto diketahui mengalami kejang-kejang dan kemudian dilarikan ke RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Harianto koma selama 3 hari. Pihak keluarga menerima informasi dari lapas, Harianto mengalami stroke.

Pada Kamis 8 Januari 2026, Harianto sempat sadar namun belum bisa diajak komunikasi. Pada sekujur tubuh Harianto didapati luka lebam biru-biru. Keluarga kemudian memutuskan melapor ke kepolisian.

Fatkah Dian Akbar tidak membantah pihaknya memberi keterangan stroke kepada keluarga korban Harianto. Informasi itu didapat lapas dari resume awal RSUD Mardi Waluyo setelah melakukan CT Scan.

“Keterangan stroke itu dari resume awal rumah sakit,” jelasnya.

Mengenai hasil autopsi, visum luar dan dalam, Fatkah Dian Akbar mengatakan tidak bisa menyampaikan kepada keluarga korban karena hal itu merupakan wewenang kepolisian.

Kalapas Klas IIB Blitar Romi Novitrion menambahkan, pihaknya juga telah mengambil tindakan tegas kepada terduga pelaku I dan mereka yang diduga terlibat insiden kekerasan.

Lapas Blitar melakukan register F, yakni menghapus hak-hak integrasi yang bersangkutan. Hak integrasi itu adalah hak remisi dan pembebasan bersayarat (PB).

Kata Novi pihaknya juga telah menceritakan kronologis yang sebenarnya kepada keluarga korban sekaligus membuat laporan ke kepolisian.

“Penghapusan hak-hak integrasinya, berupa remisi dan PB. Kita serahkan ke kepolisian,” tegasnya.

Sementara Estu Broto, adik korban Harianto meminta kasus penganiayaan di dalam lapas Blitar yang menewaskan kakaknya diusut tuntas. “Iya (harus diusut tuntas),” ujarnya saat dihubungi via WA.

Kasatreskrim Polres Blitar Kota AKP Rudy Kuswoyo dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

Sedikitnya ada 9 orang yang dimintai keterangan. Mereka merupakan sesama napi yang menghuni sel khusus lapas.

Keterangan sementara yang diperoleh polisi dari RSUD Mardi Waluyo, korban (Harianto) mengalami pecah pembuluh darah di otak. Hal itu yang membuatnya koma dan akhirnya meninggal dunia.

“Penyelidikan masih berjalan. 9 orang dimintai keterangan,” ujarnya.