JAKARTA - Nama Taufik Hidayat saat ini tengah menjadi sorotan publik akibat diduga melakukan penyekapan selama tiga tahun dan penganiayaan terhadap pacarnya YTR di Bandung hingga menyebabkan luka fisik yang signifikan di sekujur tubuh. Taufik Hidayat berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Barat pada Selasa, 23 Juni 2026.

Kasus tersebut pun viral dan mendapat kecamatan dari banyak pihak bahkan netizen. Viralnya kasus tersebut membuat banyak netizen dan publik bertanya-tanya siapa sebetulnya Taufik Hidayat hingga akhirnya beberapa fakta pun terungkap.

Dalam video yang diunggah di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Kusnaedi menuturkan Taufik Hidayat memiliki riwayat perilaku bermasalah sejak kecil atau usia muda.

“Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga sudah ada kembang-kembang kenakalan. Kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya kalau ngaji juga suka makan obat,” kata Kusnaedi, dikutip Jumat (26/6/2026).

Tidak hanya itu, Kusnaedi juga mengungkapkan Taufik Hidayat pernah tersandung kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga mendapat pidana penjara selama 1,5 tahun. Kusnaedi pun mengaku pernah membantu mengurusi kasus yang mengandung Taufik Hidayat saat itu.

“Pernah, kasus penganiayaan sama penggelapan motor saya yang ngurusinnya. Motor orang Garut, pernah ditahan di Polsek Rancaekek langsung terus ke pengadilan setahun setengah,” ucap dia.

Namun, setelah itu Kusnaedi tidak pernah bertemu lagi dengan Taufik Hidayat. “Setelah itu nggak tahu lagi. 10 tahun nggak ketemu sama orang itu,” tambahnya.

Lihat video: LAKNAT! Taufik Hidayat Kini Akui Aniaya YTR Hingga Buta



Tidak hanya itu, Kusnaedi juga menjelaskan Taufik Hidayat kerap dimanja oleh orang tuanya. Saat bermasalah dengan tetangga, Taufik Hidayat selalu dibela oleh orang tua.

Bahkan menurut Kusnaedi, sikap agresif dan brutal dari Taufik Hidayat itu sudah terlihat sejak kecil. “Janten upami pasea Jeung tatangga sok dipangmeunangkeun ku Ramana (ayahnya) dipikanyaah pak kesayangan,” jelas dia.

Bahkan, saat Taufik beranjak dewasa dia tidak memiliki teman sama sekali karena banyak orang yang takut atas sikap brutalnya yang sudah terlihat sejak kecil. “Janten saatosna ageung mah teu aya temena pak. Takut lah orangnya brutal pak udah keliatan dari kecilnya juga pak,” pungkas dia.

Taufik Hidayat ditangkap oleh Polda Jawa Barat di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung pada Selasa, 23 Juni 2026 kemarin. Saat ini ia ditahan di sel isolasi di Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban YTR yang merupakan sang pacar di sebuah kos di kawasan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Kasus ini terungkap setelah keluarga mendapat kabar bahwa YTR dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Dimana ia memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya bahkan mengalami kebutaan akibat dugaan penganiayaan yang dialami selama tiga tahun disekap.

(Niko Prayoga)

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Barat telah menangkap tersangka kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan perempuan YTR (29), Taufik Hidayat (TH).

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan mengatakan Taufik ditangkap di Majalaya, Bandung.

"Polda Jabar menangkap Pelaku Penganiayaan dan Penyekapan pelaku atas nama Taufik Hidayat di wilayah Hukum Polres Bandung Tepatnya di Majalaya," ujar Hendra dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan TH sebagai tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya. Penyidik menjerat Taufik dengan Pasal 466 KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam perkembangan penyelidikan, polisi mengungkap bahwa Taufik diketahui merupakan mantan debt collector atau mata elang. Informasi tersebut kini menjadi salah satu petunjuk yang didalami untuk melacak keberadaan tersangka.

Adapun, kasus ini terungkap setelah kakak korban, Afif Shandy (30), melapor ke Polda Jawa Barat. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/1145/VI/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tertanggal 12 Juni 2026.

Berdasarkan laporan keluarga, YTR diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun. Akibat kekerasan yang dialami, korban mengalami luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki hingga menyebabkan gangguan penglihatan, kesulitan berjalan, serta tidak dapat berbicara secara normal.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mendesak aparat penegak hukum menghukum seberat-beratnya Taufik Hidayat (30) yang menjadi pelaku penyekapan dan penganiayaan brutal terhadap YTR (29) di indekos kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. YTR disekap dan dianiaya secara brutal selama tiga tahun.

Gus Falah menilai tindakan yang diduga dilakukan pelaku merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan. “Perbuatan ini sangat keji dan tidak dapat ditoleransi," kata Gus Falah dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

"Aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Korban telah mengalami penderitaan yang luar biasa akibat dugaan penganiayaan dan penyekapan yang berlangsung selama bertahun-tahun,” sambungnya.

Politikus PDIP ini menambahkan, perbuatan tersebut merupakan bentuk penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 466 KUHP. Dalam ketentuan tersebut, penganiayaan berat didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada korban dan dapat diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun.

“Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan korban mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Aparat harus menerapkan pasal-pasal yang relevan secara maksimal agar memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, YTR diduga menjadi korban penganiayaan dan penyekapan oleh kekasihnya, Taufik Hidayat selama kurang lebih tiga tahun. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka berat, antara lain gangguan penglihatan sehingga tidak dapat melihat secara normal, bibir sumbing, kesulitan berbicara, hingga tidak dapat berjalan.

Gus Falah juga meminta aparat memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan psikologis, serta layanan medis yang memadai untuk proses pemulihan. “Negara harus hadir untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Selain proses hukum terhadap pelaku, pemulihan fisik dan psikis korban juga harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Kasus dugaan penganiayaan tersebut telah dilaporkan oleh pihak keluarga korban ke Polda Jawa Barat pada Jumat, 12 Juni 2026. Gus Falah berharap proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan cepat, objektif, dan menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan penganiayaan berupa penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Sidang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (20/5/2026).

Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut adalah Sersan Dua Edi Sudarko (ES), Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP), dan Letnan Satu Sami Lakka (SL).

Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, membenarkan agenda persidangan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sidang akan berfokus pada pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer.

“Benar, sidang akan digelar pada 20 Mei 2026 dengan agenda tuntutan dari Oditur Militer,” ujar Endah, Rabu (20/5/2026).

Endah juga mengimbau seluruh pihak untuk terus mengawal jalannya proses persidangan secara objektif tanpa menggiring opini yang dapat memengaruhi independensi pengadilan.

“Proses persidangan masih berlangsung. Mari kita ikuti dan bersama-sama mengawal prosesnya tanpa membangun kesan di masyarakat bahwa ada hal-hal yang dapat mengganggu independensi pengadilan,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, motif penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus diduga dipicu oleh dendam pribadi para terdakwa yang merasa tersinggung atas kritik yang dinilai merendahkan institusi TNI.

Salah satu peristiwa yang disebut menjadi latar belakang adalah aksi Andrie yang menerobos rapat tertutup Komisi I DPR RI saat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta pada 15 April 2025 sebagai bentuk kritik.

Selain itu, aktivitas Andrie bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), serta tudingan terkait dugaan intimidasi dan teror terhadap kantor KontraS, juga disebut menjadi bagian dari motif penyiraman.

Adapun insiden penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di Jalan Salemba, Jakarta, pada Kamis (12/3/2026). Saat itu, Andrie diketahui baru saja menyelesaikan kegiatan siaran podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

BATAM - Empat Polisi yang melakukan tindak kekerasan berupa penganiayaan terhadap anggota Ditsamapta Polda Kepulauan Riau (Kepri), Bripda Natanael Simanungkalit (NS) hingga tewas akhirnya dipecat. Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat itu diputuskan dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Polda Kepri.

Pemecatan itu dijatuhkan setelah komisi menyatakan para pelanggar terbukti melakukan perbuatan tercela. Sidang Kode Etik Profesi Polri tersebut dilaksanakan pada Jumat (17/04/2026) di ruang Bidpropam Polda Kepri sejak pukul 10.00 WIB hingga malam hari.

Empat pelaku yang diadili yakni Bripda Arawna Sihombing, Bripda Asrul Prasetya, Bripda Guntur Sakti Pamungkas, dan Bripda Muhammad Alfarizi.

Komisi sidang tersebut dipimpin Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pol Eddwi Kurniyanto. Sementara Wakil Ketua Komisi yaitu Dirresnarkoba Polda Kepri, Kombes Pol Suyono dan Wadir Samapta Polda Kepri, AKBP Ike Krisnadian bertindak sebagai anggota komisi.

Sementara sejumlah saksi yang dihadirkan antara lain AKP dr Leonardo, Ipda Muhammad Duter, Bripda Timothy Manasir Sinulingga, Bripda Jonathan Pratama, Bripda Holkepri Pandapotan Hutabarat, dan Bripda Cheva Adrian Maulana.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei mengatakan, keempat anggota tersebut dinyatakan melanggar peraturan pemerintah tentang pemberhentian anggota Polri serta kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran itu dinilai berat karena mencederai sumpah jabatan dan norma institusi.

"Komisi menjatuhkan sanksi etika berupa penetapan perbuatan tercela kepada seluruh pelanggar. Selain itu, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat juga diberlakukan kepada keempatnya," ujar Kombes Pol Nona Pricillia Ohei, dikutip Sabtu (18/04/2026).

Nona menjelaskan, Bripda Arawna Sihombing menyatakan menerima hasil sidang usai putusan tersebut. Sementara tiga pelanggar lainnya memilih mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.

"Mereka diberikan kesempatan untuk menempuh banding dalam waktu tiga hari setelah putusan dibacakan. Memori banding wajib disampaikan paling lambat 21 hari sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pol Eddwi Kurniyanto menegaskan, fakta persidangan menunjukkan para terduga pelaku melakukan pelanggaran serius.

"Semuanya melakukan dan itu terbukti. Ada yang atas perintah tapi tetap dilaksanakan, ada yang berdasarkan kesadaran," ungkapnya.

Sementara Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Ronni Bonic mengatakan, Bripda Arawna Sihombing ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 April 2026 lalu. Pasalnya ada tindak pidana dalam kasus tersebut berdasarkan fakta penyidikan dan alat bukti.

Petugas kemudian melakukan pendalaman proses penyidikan. Berdasarkan proses tersebut ditemukan fakta baru dengan bukti yang cukup terkait keterlibatan pihak lain dalam perbuatan pidana.

"Berdasarkan fakta-fakta penyidikan dan hasil gelar penyidikan ketiganya yaitu Bripda Asrul Prasetya, Bripda Guntur Sakti Pamungkas, dan Bripda Muhammad Alfarizi kami tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka," ungkapnya.

Ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 466 ayat (3) subsider Pasal 468 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c, terkait turut serta dalam melakukan tindak pidana penganiayaan.

Selain almarhum Bripda Natanael Simanungkalit (NS), seorang polisi lainnya juga menjadi korban penganiayaan senior terhadap yunior ini. Korban kedua diketahui berinisial Bripda CP yang kondisinya selamat.

MANGGARAI BARAT - Kasus penganiayaan terhadap driver ojek online (ojol) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali memantik pentingnya penguatan sistem keamanan dan tata kelola transportasi di kawasan destinasi super prioritas tersebut. Seorang driver ojol, Donatus Darso, mengaku mengalami trauma setelah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di sekitar Bandara Internasional Komodo, Manggarai Barat, NTT.

Terduga pelaku merupakan anggota AWSTAR (Asosiasi Angkutan Kendaraan Wisata Darat) yang beroperasi di kawasan Labuan Bajo. Akibat kejadian itu, Donatus memilih tidak bekerja selama dua hari terakhir. “Trauma. Sudah dua hari tidak kerja,” katanya, Selasa (14/4/2026). Murid TPQ Dianiaya Guru di Probolinggo, Kemenag Minta Aparat Proses Hukum Pelaku

Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polres Manggarai Barat . Donatus berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas peristiwa yang dialaminya. “Proses hukum dan diusut sampai tuntas,” tegasnya.

Ia menyebut jumlah pelaku sekitar 7 hingga 9 orang yang mengeroyok dirinya pada Senin (13/4). Dalam kejadian itu, Donatus mengalami pemukulan dan tendangan hingga terjatuh di jalan raya. Ia juga sempat dicekik hingga lehernya memerah. “Saya dipukul dan ditendang sampai jatuh di tengah aspal, untung tidak ada mobil lewat,” ungkapnya. “Saya sempat bangun, naik motor lagi, tapi dipukul lagi.”

Peristiwa bermula saat Donatus menerima pesanan untuk menjemput wisatawan perempuan asal Eropa di Bandara Komodo. Namun, sesuai kesepakatan antara ojol dan sopir angkutan wisata setempat, ia tidak diperbolehkan menjemput di area dekat bandara.

Ia kemudian mengarahkan penumpang untuk bertemu di depan sebuah minimarket yang lokasinya cukup jauh dari pintu keluar bandara. Penumpang tersebut menyetujui dan mendatangi lokasi tersebut. Namun saat penumpang tiba, Donatus justru didatangi sekelompok orang yang membentaknya dan meminta penumpang turun dari sepeda motor, hingga berujung pada aksi penganiayaan.

Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang memastikan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan saat ini tengah melakukan pendalaman. Fokus penyelidikan diarahkan pada identifikasi pelaku serta pengungkapan motif di balik aksi kekerasan tersebut.

“Kami sudah menerima laporannya. Saat ini tim penyidik tengah melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi para pelaku,” jelasnya.

Wakil Ketua Komunitas Grab Komodo Cama Laing Labuan Bajo, Leonardus Efendi, menilai insiden tersebut sangat disayangkan, terlebih terjadi di wilayah yang menjadi wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. "Kami sangat menyayangkan aksi-aksi seperti ini (pengeroyokan dan provokasi). Hal ini jelas mencederai rasa aman bagi mitra pengemudi yang sedang bekerja," ujarnya.

Menurutnya, sebagai destinasi super prioritas, Labuan Bajo seharusnya menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh pihak, baik pelaku transportasi maupun wisatawan. Leonardus pun mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas.

"Tentu kami meminta pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Harus ada efek jera supaya ke depannya tidak ada lagi intimidasi atau kekerasan terhadap driver di area publik," tegasnya. Kisah Aji, Driver Ojol yang Sukses Lulus Cumlaude Sarjana Hukum UGM

Selain penegakan hukum, ia juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan transportasi di kawasan bandara, termasuk aturan yang berlaku di lapangan. Di satu sisi, Leonardus mengapresiasi langkah cepat dishub dan kepolisian yang telah melakukan mediasi untuk meredam situasi.

Sebagai bagian dari ekosistem transportasi lokal, Komunitas Grab Komodo Cama Laing menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga kondusivitas. Leonardus juga berharap koordinasi antar stakeholder terus diperkuat. "Tujuan kita sama, ingin Labuan Bajo ini aman dan nyaman bagi siapa saja. Kami siap berkolaborasi untuk memastikan pelayanan terbaik bagi tamu yang datang," tuturnya.

BATAM - Propam Polda Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan satu polisi sebagai tersangka dugaan kasus penganiayaan terhadap korban anggota Direktorat Samapta hingga tewas. Korban penganiayaan ada dua orang polisi, di mana satu orang meninggal dunia dan seorang lainnya selamat.

Sebanyak delapan orang saksi diperiksa Propam Polda Kepri terkait kasus penganiayaan terhadap 2 polisi 'yunior' yang dilakukan oleh polisi 'senior'. Saat ditemukan ada lebam-lebam di tubuh korban.

Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pol Eddwi Kurniyanto menjelaskan, peristiwa penganiayaan itu terjadi di Rusunawa Bintara Remaja, Batam, pada Senin malam (13/4/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.

"Memang benar tadi malam terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta Polda Kepri atas nama Bripda AS. Korban ada dua, yaitu Bripda NS yang meninggal dunia, dan Bripda CP," ujar Eddwi Kurniyanto, Selasa (14/4/2026)

Dia menjelaskan, insiden tersebut berawal saat kedua korban dipanggil oleh terduga pelaku Bripda AS. Kedua korban dituding melakukan pelanggaran karena tidak mengikuti perintah untuk melaksanakan kurve.

Kedua korban diminta datang ke kamar di Rusunawa Bintara Remaja sekitar pukul 23.00 WIB. Namun Bripda CP datang lebih dahulu dan disusul oleh Bripda NS.

"Kami sudah mintai keterangan 8 personel sebagai saksi. Saat ini sudah kami lakukan pengamanan di Paminal dan satu anggota Bripda AS dinyatakan sebagai tersangka," kata Eddwi Kurniyanto.

Kabid Propram Kepri menuturkan, pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan personel lain dalam aksi penganiayaan tersebut. Pendalaman dilakukan melalui keterangan saksi dan bukti yang dikumpulkan di lapangan.

"Hingga kini, kami belum menemukan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Dugaan sementara, motif penganiayaan dipicu oleh (tudingan) pelanggaran disiplin," katanya.

Terkait isu adanya permintaan uang kepada korban, Eddwi menegaskan masih dalam tahap pendalaman. Sedangkan korban Bripda CP saat ini dalam kondisi sehat dan menjadi saksi.

Menurutnya, penanganan perkara ini dilakukan oleh Propam untuk aspek etik. Sementara proses pidana ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum.

"Atas kejadian ini, Kapolda Kepulauan Riau menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Polda Kepri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi di internal institusi," ujarnya.

Berdasarkan informasi, almarhum Bripda NS diketahui merupakan lulusan Bintara 2025. Pengacara keluarga almarhum Bripda NS, Sudirman Situmeang berharap agar Polda Kepri mengusut tuntas kejadian tersebut secara transparan. Selain itu tidak melindungi pelaku.

"Kami berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak ada. Hasilnya yang penting harus terungkap, tidak boleh ada yang dibiarkan," katanya.

Sudirman menjelaskan, pihak keluarga menerima telepon dari kepolisian sekitar pukul 02.00 WIB. Saat itu, korban sudah tidak bernyawa.

"Kami masih menunggu penjelasan lebih rinci terkait kronologi kejadian. Kami sudah membuat laporan dan langsung berkoordinasi dengan pihak SPKT jam 5 pagi,” ujarnya.

Ia menambahkan, timnya telah melihat kondisi awal korban, namun menegaskan bahwa pembuktian lebih lanjut akan bergantung pada hasil pemeriksaan resmi, termasuk autopsi.

“Kita lihat ada tanda-tanda, tapi kita menunggu tim yang berwenang untuk memastikan,” katanya.

JAKARTA - Kepala Oditur Militer 07-II Jakarta Kolonel Chk Andri Wijaya mengaku, telah meneliti berkas perkara kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Dia menyebut berkas perkara yang diteliti secara formil dan materil telah dinyatakan lengkap.

Kini pihaknya sedang mengolah berkas perkara tersebut, untuk segera dikirim sebagai berita acara pendapat dan saran pendapat hukum Oditur kepada Perwira Penyerah Perkara.

"Untuk mendapatkan Skeppera yang kemudian Oditur menyusun Surat Dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk segera disidangkan," kata Andri saat dihubungi, Senin (13/4/2026).

Dalam perkara ini, Oditur Militer 07-II Jakarta menerapkan pasal berlapis terhadap empat tersangka. Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 469 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP. Pasal 468 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP. Serta Pasal 467 ayat (1) jo ayat (2) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Dalam pasal 469 (1) KUHP dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Lihat video: Komisi III Gelar RDPU dengan Polda Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus



Sedangkan arti Pasal 468 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Terakhir, pasal 467 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Adapun terkait jadwal sidang perdana, Andri menyebut pihaknya masih menunggu kabar dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta. "Untuk jadwal sidang, itu merupakan kewenangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, kapan akan digelar sidang Oditur menunggu rencana sidang dari Pengadilan Militer," katanya.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengecam tindak penganiayaan terhadap anak di salah satu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Probolinggo, Jawa Timur. Aksi kekerasan anak itu dilakukan salah seorang oknum guru TPQ sebagaimana video yang viral di media sosial.

Kemenag meminta aparat untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan. “Kami sangat prihatin dan mengecam kekerasan kepada anak. Tindak kekerasan ini tidak bisa dibenarkan untuk dilakukan oleh siapa pun dan di mana pun,” jelas Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Sebelumnya, viral di media sosial seorang anak diduga mengalami tindak kekerasan di Probolinggo. Anak berinisial MFR tampak diangkat lalu dijatuhkan oleh salah satu guru TPQ berinisial S. Pelaku tersulut emosinya karena anak tersebut naik sepeda lalu menggores mobil pimpinan TPQ tempat dia mengajar.

Thobib telah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur dan memastikan TPQ tersebut belum mendapat izin dari Kemenag. “Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh aparat penegak hukum setempat. Kami mendukung langkah aparat melakukan proses penegakkan hukum pada pelaku,” tegas Thobib.

Kemenag, kata Thobib, sangat menyayangkan atas kejadian tersebut. Apalagi peristiwa tersebut justru terjadi di tempat yang seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang.

“Anak-anak seharusnya mendapat perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikologis dari orang dewasa. Kejadian kekerasan semacam ini tidak boleh terulang,” tandasnya.

TANGERANG - Lembaga Bantuan Hukum LBH Gema Keadilan mendesak Kapolresta Tangerang segera mempercepat penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan sejak Juni 2023. Pasalnya, kasus tersebut sudah berjalan selama lebih dari dua tahun.

Direktur Advokasi LBH Gema Keadilan, Syam F. Eleuwarin, menyatakan proses hukum perkara tersebut berjalan lambat dan belum memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya.

“Perkara ini sudah berjalan lebih dari dua setengah tahun sejak laporan dibuat. Kami meminta Kapolresta Tangerang memberi atensi khusus agar prosesnya dipercepat dan korban memperoleh kepastian hukum,” ujar Syam, Selasa (25/2/2026).

Kasus ini bermula pada 4 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah korban di kawasan Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang. Berdasarkan keterangan pelapor, tersangka yang merupakan ayah kandung korban datang ke rumah untuk memperkenalkan calon istrinya kepada anak-anaknya.

Situasi semula berlangsung normal, namun menjelang sore terjadi percekcokan di dalam rumah. Korban disebut menegur ayahnya karena berbicara dengan nada keras kepada ibunya. Teguran tersebut diduga memicu kemarahan tersangka.

Menurut keterangan pelapor, tersangka kemudian mencekik leher korban hingga korban melemah dan kehilangan kesadaran. Keluarga dan warga sekitar disebut turun tangan melerai kejadian tersebut. Korban selanjutnya diamankan dan peristiwa itu dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota pada 6 Juni 2023.

Lihat video: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, KPAI Ajak Semua Pihak Wujudkan Lingkungan Ramah Anak



LBH Gema Keadilan dalam surat pengaduannya kepada Komisi III DPR mencatat laporan polisi telah dibuat sejak Juni 2023 dan penetapan tersangka baru dilakukan pada Februari 2025, namun sampai 25 Februari 2026 berkasnya belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan.

Syam menegaskan perkara kekerasan terhadap anak seharusnya menjadi prioritas dalam sistem penegakan hukum. “Kami berharap Kapolresta Tangerang memastikan proses penyidikan berjalan profesional, transparan, dan tidak berlarut-larut. Anak sebagai korban harus mendapat perlindungan maksimal,” tegasnya.

Menurut Syam, percepatan penanganan perkara penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta memberikan rasa keadilan bagi korban.“Kepastian hukum tidak boleh tertunda, apalagi dalam perkara yang menyangkut keselamatan anak,” ucapnya.

JAKARTA - Polri menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus tewasnya Arianto Tawakal (14), siswa MTSn 1 Maluku di Tual yang melibatkan anggota Brimob Polres Tual, Bripda Masias Siahaya.

“Khusus untuk insiden yang di Tual, proses kode etik sudah dilakukan dan sebagaimana rekan-rekan ketahui, sudah dirilis juga oleh Bapak Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto, dengan keputusan sanksi yaitu individu Bripda MS diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Rabu (25/2/2026).

Selanjutnya, perkara Bripda Masias akan dilanjutkan ke proses pidana. Di tingkat pidana, Bripda Masias dijerat sejumlah pasal yang berkaitan dengan kekerasan dan perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

“Adapun sangkaan pasal, yaitu Pasal 76C Juncto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan atau Pasal 466 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar,” ujar dia.

Johnny menambahkan, untuk berkas kasusnya kini telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Tual untuk dipelajari.

Lihat video: Oknum Brimob yang Aniaya Pelajar hingga Tewas di Tual Dipecat



“Saat ini berkas perkara sudah diserahkan dalam tahap penelitian oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum. Diharapkan kemudian kelengkapan formil dan materiil bisa lengkap, sehingga kemudian nanti akan diikuti dengan proses penyerahan tersangka dan barang bukti untuk kemudian proses berikutnya masuk ke dalam proses di peradilan,” jelas dia.

Sebelumnya, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada oknum Brimob Polda Maluku Bripda MS.

Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menyebut sanksi itu diberikan Majelis Sidang lantaran MS terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

"Komisi Kode Etik Profesi Polri secara resmi menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Bripda Mesias Victoria Siahaya setelah terbukti melanggar sejumlah ketentuan etik kepolisian," kata Dadang, Selasa, 24 Februari 2026.

MALUKU - Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada oknum Brimob Polda Maluku Bripda MS.

Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menyebut sanksi itu diberikan Majelis Sidang lantaran MS terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

"Komisi Kode Etik Profesi Polri secara resmi menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Bripda Mesias Victoria Siahaya setelah terbukti melanggar sejumlah ketentuan etik kepolisian," kata Dadang, Selasa (24/2/2026).

Dadang menjelaskan dalam sidang tersebut Majelis Kode Etik juga menghadirkan dan memeriksa 14 saksi baik secara langsung maupun daring, termasuk saksi korban.

"Majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut," ujarnya.

Lihat video: SIDANG ETIK BRIMOB PENGANIAYA PELAJAR



Menurut Dadang, pemberian sanksi PTDH itu juga sebagai komitmen Polri untuk tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan aksi kekerasan anggota.

Dadang menambahkan, saat ini pelaku bakal melanjutkan proses pidana yang sedang berjalan di Polres Tual. Dadang memastikam penanganan perkara tersebut akan dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.

"Hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.