JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 masih belum menyentuh separuh dari total pagu yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, akumulasi setoran pajak sepanjang semester I-2026 diperkirakan baru menyentuh kisaran 45% dari target setahun penuh.

Meskipun belum menembus ambang batas pertengahan tahun, DJP menegaskan bahwa grafik performa penerimaan secara makro masih memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif jika dikomparasikan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"(Realisasi) Juni sekitar 45 persen. Nanti finalnya mungkin di APBN Kita ya. Saya belum bisa menyampaikan angka," kata Bimo saat memberikan penjelasan kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

DJP Targetkan Pajak Digital Melonjak Dua Kali Lipat, dari Marketpalce Rp24 Triliun



Ia juga menambahkan, untuk laju pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga bulan Juni ini diproyeksikan masih mampu bergerak ekspansif di kisaran level lebih dari 23%. DJP sengaja belum bersedia membeberkan nilai nominal pasti dari perolehan pajak tersebut.

Hal ini dikarenakan seluruh komponen data dari unit vertikal di daerah masih berada di dalam proses rekonsiliasi dan finalisasi akhir. Data performa keuangan negara yang sahih nantinya akan dipaparkan secara resmi oleh Menteri Keuangan dalam agenda rutin konferensi pers APBN Kita.

Sebagai catatan latar belakang, total target penerimaan pajak bersih yang dibebankan kepada DJP di dalam postur APBN 2026 dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun. Pajak Digital Tembus Rp52,85 Triliun per Mei 2026, Ini 4 Pilar Penopangnya



Merujuk pada estimasi awal sekitar 45% yang disampaikan oleh pihak DJP tersebut, maka pundi-pundi penerimaan pajak yang berhasil diamankan negara hingga akhir semester pertama ini diperkirakan telah menyentuh angka kisaran Rp1.061 triliun. Namun, kepastian nilai nominal eksekusinya tetap harus menunggu hasil kalkulasi final dari Kemenkeu.

JAKARTA - Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menyelenggarakan sosialisasi penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean (Dokap) melalui CEISA 4.0 secara daring pada Selasa. Kegiatan yang diikuti lebih dari 1.600 pengguna jasa itu merupakan bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meningkatkan kualitas layanan kepabeanan.

"Langkah tersebut merupakan upaya institusi untuk terus mendukung peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa, khususnya importir dan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)," ujar Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Sosialisasi yang digelar secara daring ini dilakukan sebagai tindak lanjut rencana perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.04/2022. Kebijakan baru tersebut membawa perubahan mendasar dalam pelayanan kepabeanan, yakni kewajiban penyampaian Dokap secara digital bersamaan dengan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Sebelumnya, dokumen pelengkap pabean disampaikan setelah adanya penetapan jalur atau ketika diminta petugas. Namun melalui sistem baru CEISA 4.0, kewajiban unggah dokumen berlaku untuk seluruh jalur pelayanan impor.

Dalam masa transisi implementasi kebijakan, beberapa dokumen ditetapkan sebagai dokumen wajib yang harus diunggah importir sejak awal, yakni invoice, packing list, dan bill of lading (BL). Penyampaian dokumen secara lengkap sejak awal dinilai dapat membuat proses penelitian dokumen oleh petugas menjadi lebih objektif dan efisien.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, narasumber dari Direktorat Teknis Kepabeanan serta Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai memaparkan mekanisme teknis pengunggahan Dokap, penyampaian Nota Permintaan Dokumen (NPD) secara elektronik, hingga integrasi Surat Keterangan Asal (SKA).

Melalui implementasi Dokap Online di CEISA 4.0, Bea Cukai Tanjung Priok menargetkan peningkatan efisiensi dan akurasi penelitian nilai pabean, optimalisasi sistem otomasi Trade AI, percepatan birokrasi peninjauan dokumen perizinan, serta mitigasi risiko kehilangan dokumen fisik dan potensi perselisihan antara petugas dengan pengguna jasa.

Digitalisasi layanan kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang selanjutnya direncanakan diterapkan secara nasional itu diharapkan mampu mendorong simplifikasi proses bisnis, meningkatkan transparansi layanan, serta memperkuat kepatuhan pengguna jasa guna mendukung efisiensi pelayanan impor nasional.

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry bersama Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kepolisian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta seluruh operator kapal terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menyampaikan berbagai langkah operasional dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara terpadu mulai menunjukkan hasil, dan antrean kendaraan yang berangsur terurai dan layanan penyeberangan semakin terkendali.

"Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa dan menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi. Sejak awal seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar dan andal," kata dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu.

Menurut Heru, peningkatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah faktor, di antaranya meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.

Selain itu, lanjut dia, kondisi cuaca yang berdampak pada pola operasi pelayaran serta adanya penyesuaian distribusi kendaraan logistik dari lintasan lain menuju Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali).

"Seluruh pihak bergerak cepat menjaga kelancaran konektivitas Jawa-Bali yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional," kata Heru.

Dia menambahkan, selama periode libur sekolah, masyarakat masih dapat memanfaatkan program diskon tarif penyeberangan berupa potongan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara sekitar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan pada tujuh lintasan strategis nasional, termasuk Ketapang-Gilimanuk.

"ASDP akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan penyeberangan tetap optimal dan konektivitas Jawa-Bali terjaga dengan baik," tutur Heru.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Mei 2026, akumulasi penerimaan negara yang berhasil dihimpun dari sektor usaha ekonomi digital telah menembus angka Rp52,85 triliun.

Realisasi ini ditopang oleh empat pilar utama, yakni pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak atas aktivitas transaksi aset kripto , pajak industri fintech peer-to-peer lending, serta pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan, di antara seluruh lini tersebut, kontribusi terbesar pemenuhan target kas negara masih didominasi secara mutlak oleh setoran PPN PMSE. Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga Sebut AI Mesin Pertumbuhan Baru

“Masuknya penyedia layanan AI dan berbagai layanan digital lainnya ke dalam daftar pemungut PPN PMSE mencerminkan semakin beragamnya layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat. DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” ujar Inge dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

DJP menegaskan bahwa masuknya berbagai penyedia teknologi canggih ini ke dalam radar perpajakan nasional menjadi sinyal positif bahwa regulasi perpajakan Indonesia mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman serta menjamin ekosistem usaha yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi.

Hingga akhir Mei 2026, DJP tercatat telah menunjuk total 271 pelaku usaha PMSE global untuk memungut PPN atas produk digital yang dijual di Indonesia. Setoran Pajak Digital Awal 2026 Sentuh Rp50 Triliun, Segini Kontribusi Kripto hingga Fintech



Tujuh raksasa teknologi baru yang resmi mendapat mandat pemungutan pajak pada periode terbaru ini meliputi Strava, Inc., Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group, Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council, Inc., dan PLAUD LLC.

Bergabungnya entitas-entitas global ini mencakup spektrum bisnis digital yang kian bervariasi, mulai dari platform penyedia layanan kebugaran, penyedia konten kreatif digital, lembaga pendidikan internasional, hingga korporasi kecerdasan artifisial (artificial intelligence).

Perluasan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangkap potensi ekonomi dari pergeseran model bisnis digital yang kian mutakhir di tengah masyarakat.

Sejalan dengan penambahan jumlah pemungut aktif tersebut, performa setoran dari klaster PPN PMSE saja sukses menyumbang angka kumulatif sebesar Rp40,55 triliun dari 233 pelaku usaha yang telah melakukan penyetoran.

Jika dibedah secara historis, pertumbuhan setoran ini merangkak naik secara eksponensial dari tahun ke tahun, yang diawali dengan setoran sebesar Rp731,4 miliar pada tahun 2020, kemudian mendaki ke angka Rp3,9 triliun pada tahun 2021, melonjak menjadi Rp5,51 triliun pada tahun 2022, merangkak ke Rp6,76 triliun pada tahun 2023, menyentuh Rp8,44 triliun pada tahun 2024, melesat ke posisi Rp10,32 triliun pada tahun 2025, serta membukukan Rp4,88 triliun untuk performa berjalan sepanjang lima bulan pertama tahun 2026.

Di luar kontribusi PMSE, optimalisasi penerimaan juga disokong kuat oleh aktivitas transaksi keuangan digital lainnya seperti aset kripto yang hingga Mei 2026 berhasil menyumbang total Rp2,06 triliun bagi penerimaan negara.

Aliran dana dari komoditas ini terbagi atas raihan Rp246,54 miIiar pada tahun 2022, Rp220,89 miliar pada tahun 2023, Rp620,38 miIiar pada tahun 2024, Rp796,74 miIiar pada tahun 2025, dan Rp174,46 miIiar pada tahun 2026.

Secara struktural, kombinasi penerimaan pajak kripto tersebut dibentuk oleh setoran PPh Pasal 22 senilai Rp1,18 triliun serta pasokan PPN Dalam Negeri sebesar Rp881,82 miliar. Selanjutnya industri fintech lending atau pinjaman online juga ikut mempertebal dompet fiskal negara dengan kontribusi mencapai Rp4,98 triliun hingga akhir Mei 2026.

Penerimaan berkala dari sektor jasa pembiayaan ini terdiversifikasi atas setoran Rp446,39 miIiar pada tahun 2022, Rp1,11 triliun pada tahun 2023, Rp1,48 triliun pada tahun 2024, Rp1,37 triliun pada tahun 2025, serta tambahan Rp574,38 miIiar pada kurun Januari hingga Mei 2026.

Komponen pajak fintech ini terdiri dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri sebesar Rp1,4 triliun, PPh Pasal 26 bagi wajib pajak luar negeri senilai Rp727,91 miIiar, dan serapan PPN Dalam Negeri sebesar Rp2,85 triliun. Sementara itu, sisa kantong penerimaan ekonomi digital ditutup manis oleh setoran Pajak SIPP yang berhasil mengumpulkan total dana senilai Rp5,26 triliun hingga akhir Mei 2026.

Nilai ini merupakan akumulasi dari penerimaan berkala sebesar Rp402,38 miIiar pada tahun 2022, Rp1,12 triliun pada tahun 2023, Rp1,33 triliun pada tahun 2024, Rp1,23 triliun pada tahun 2025, serta kontribusi Rp1,18 triliun pada tahun 2026, yang strukturnya terbagi atas PPh Pasal 22 sebesar Rp389,88 miIiar dan PPN senilai Rp4,87 triliun.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar sindikat besar peredaran pakaian bekasimpor ilegal (balepress) jaringan antar-pulau. Dalam operasi penindakan terintegrasi yang digelar di Jakarta dan Kalimantan Barat, petugas mengamankan puluhan peti kemas serta menyegel gudang penimbunan dengan taksiran nilai ekonomi barang selundupan mencapai Rp37,496 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bahwa hingga Senin (22/6/2026) pukul 17.00 WIB, tim penyidik di lapangan telah merampungkan pemeriksaan fisik terhadap 19 dari total 43 kontainer yang ditahan. Dari paruh pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sebanyak 2.067 bale komoditas tekstil ilegal.

"Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sebanyak 2.067 bale yang berisi berbagai jenis pakaian, aksesori pakaian, dan tas dalam kondisi bekas. Sementara itu 24 peti kemas lainnya masih dalam proses pemeriksaan mendalam," kata Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan kalkulasi awal, jika seluruh 43 peti kemas selesai diperiksa, akumulasi muatan diperkirakan menembus 4.687 bale dengan rata-rata 109 bale per kontainer. Mengacu pada harga pasar modal senilai Rp8 juta per bale, total valuasi barang ilegal di Jakarta saja menyentuh Rp37,496 miliar.

Sementara operasi pengembangan di Kalimantan Barat berhasil menyita tambahan 2.060 bale pakaian bekas senilai Rp16,48 miliar. Purbaya menegaskan, bahwa penindakan ini merupakan langkah konkret negara dalam membentengi ekosistem industri tekstil dalam negeri sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari potensi paparan bakteri barang bekas luar negeri.

"Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan terhadap masuk dan peredaran barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas. Penindakan ini merupakan bentuk nyata komitmen kami dalam melindungi industri dalam negeri, menjaga iklim usaha yang sehat, serta memastikan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha," tegas Purbaya.

Pengungkapan megakasus ini bermula dari analisis intelijen pada Rabu (10/6/2026) terkait rute pelayaran kapal motor KM Eden Mas yang bertolak dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Manifest kapal mencatat angkutan total 268 kontainer, yang terdiri atas 222 peti kemas kosong dan 46 peti kemas bermuatan dengan deklarasi isi berupa mi instan, kargo umum, serta barang pindahan.

Saat kapal bersandar pada Senin (15/6/2026), Tim Gabungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai langsung melakukan pemindaian (scanning) lewat x-ray terhadap 46 kontainer berkapasitas isi tersebut. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer memiliki citra kepadatan barang yang identik dengan selundupan balepress.

Menindaklanjuti temuan tersebut, pada Selasa (16/6/2026) Bea Cukai menerbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk menyegel dan memindahkan seluruh kontainer ke lapangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) CDC Banda guna pemeriksaan total.

Keberhasilan di Jakarta langsung direspons oleh Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) untuk melacak hulu pengiriman. Pada Jumat (19/6/2026), tim gabungan menggerebek sebuah kompleks pergudangan di Jalan Extra Joss, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Di lokasi tersebut, petugas memergoki empat unit truk yang tengah membongkar 264 bale pakaian bekas ilegal.

Perburuan meluas hingga Minggu (21/6/2026), di mana petugas kembali menemukan dan menyegel gudang penimbunan kedua di wilayah Mempawah yang menyimpan 2.060 bale pakaian bekas siap edar. Secara hukum, kedua kasus penyelundupan ini diduga kuat melanggar Pasal 103 huruf d juncto Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 KUHP.

Bea Cukai: Buku Ilmu Pengetahuan Bebas Bea Masuk dan Pajak Impor



Aturan ekspor-impor nasional melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 sendiri telah menetapkan baju bekas sebagai komoditas terlarang, sehingga potensi kerugian negara tidak dihitung dari sektor bea masuk melainkan dari kerusakan immaterial industri domestik.

"Keberhasilan mengamankan 43 kontainer di Tanjung Priok serta mengungkap lokasi penimbunan di Kalimantan Barat merupakan hasil dari ketajaman analisis intelijen dan sinergi yang erat antara Bea Cukai, BAIS TNI, Kejaksaan, serta Korwas Penyidik Polri. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran barang impor ilegal dari hulu hingga hilir," kata Purbaya.

DJBC memastikan proses hukum akan dikawal transparan hingga ke tingkat peradilan. Saat ini, tim penyidik tengah melakukan pengejaran intensif terhadap aktor intelektual, pemilik barang, serta pemilik jaringan gudang di Kalimantan Barat maupun Jakarta.

"Kami sedang menelusuri dan mengejar pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat dan pihak yang terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Purbaya.

Dalam keputusan tersebut, Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan masing-masing oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) merombak jajaran direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dengan menunjuk Budi Setyawan Wijaya sebagai direktur utama menggantikan Tri Andayani.

Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda mengatakan BUMN sektor transportasi laut dan logistik maritim itu menerima pergantian jajaran direksi berdasarkan Salinan Keputusan Kepala BP Nomor SR-322/BP/06/2026 tertanggal 18 Juni 2026, terdapat perubahan susunan pada jajaran direksi.

"Dalam keputusan tersebut, Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan masing-masing oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko," kata Ditto dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Kokok Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut bergeser menjadi Direktur Armada dan Teknik, sementara jabatan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut kini diemban oleh Hana Suhardi.

Ditto menyampaikan keputusan itu disampaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelni (Persero) Tahun Buku 2025 di Gedung BP BUMN, Kamis (18/6) malam di Jakarta.

"Pertemuan yang dihadiri oleh pejabat PT Danantara Asset Management dan BP BUMN, selain merombak jajaran Direksi, juga memberikan persetujuan atas laporan keuangan tahun buku 2025 dan kinerja Perusahaan untuk tahun yang sama," beber Ditto.

Pelni menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Tri Andayani, Anik Hidayati dan Robert MP Sinaga yang tidak hanya berhasil melakukan transformasi di bidang bisnis dan layanan, namun juga menjadi contoh pemimpin yang berintegritas dan profesional.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada ketiganya atas kepemimpinan yang sukses melakukan transformasi Perusahaan selama periode 2022-2026 dan telah membangun fondasi kuat bagi keberlanjutan Perusahaan," terang Ditto.

Adapun susunan jajaran direksi terbaru PT Pelni meliputi Direktur Utama Budi Setyawan Wijaya; Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Triswahyu Herlina; Direktur Armada dan Teknik Kokok Susanto; Direktur SDM dan Umum Heri Purnomo; Direktur Usaha Angkutan Penumpang Nuraini Dessy W; dan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Hana Suhardi

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris Pelni yakni Komisaris Utama Soenarko Gatie Atmodjo; Komisaris Faturohman; Komisaris Budi Mantoro; Komisaris Moekhlas Sidik; dan Komisaris Independen Sosialisman Hidayat Hasibuan.

Diketahui, Pelni sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa pelayaran saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan.

Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP), yang mana kapal perintis menyinggahi 229 pelabuhan dengan total 516 ruas dan 2.515 rute.

Pelni juga mengoperasikan sebanyak 17 kapal rede (perintis). Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini Pelni mengoperasikan delapan trayek tol laut serta satu trayek khusus untuk kapal ternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Iya benar, sesuai dengan surat OJK yang disampaikan ke direksi BEI

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan nama-nama calon Anggota Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode jabatan tahun 2026 sampai 2030 dan segera dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2026 yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

​OJK menetapkan Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama BEI, yang mana Jeffrey saat ini menjabat sebagai Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI.

"Iya benar, sesuai dengan surat OJK yang disampaikan ke direksi BEI," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Untuk mendampingi Jeffrey, OJK menetapkan Saidu Solihin sebagai Direktur Penilaian Perusahaan, dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Lalu, OJK memilih Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, serta Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko.

Kemudian, OJK menetapkan Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan , yang mana Iding saat ini tengah menjabat sebagai Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Selanjutnya, OJK menetapkan Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Adapun, ketujuh nama tersebut akan diajukan dan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI tahun 2026 yang akan digelar pada Senin, 29 Juni 2026.

Berikut daftar lengkap calon direksi BEI periode 2026-2030 yang ditetapkan OJK untuk disetujui dalam RUPST :

• Direktur Utama: Jeffrey Hendrik
• Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin
• Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy​​​​​​​
• Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono​​​​​​​
• Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim​​​​​​​
• Direktur Pengembangan: Iding Pardi​​​​​​​
• Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum: Umi Kulsum​​​​​​​

​​​​​​​Adapun, penetapan tersebut memperhatikan ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PPJK) Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek (POJK 58/2016).

Selain itu, juga berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon Anggota Direksi BEI masa jabatan tahun 2026 s/d 2030.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengajukan anggaran pagu indikatif sebesar Rp5,4 triliun untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak pada 2027.

"Pagu indikatif 2027 ini yang pertama sebesar Rp5,4 triliun, terdiri atas program pengelolaan penerimaan negara Rp867,89 miliar dan program dukungan manajemen sebesar 4,534 triliun," kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan program penerimaan negara digunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis.

Sementara, program dukungan manajemen memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi seperti belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Bimo menyampaikan bahwa tren anggaran DJP Kemenkeu dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan.

Pagu indikatif DJP pada tahun depan pun lebih rendah Rp23 miliar dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2026 setelah efisiensi sebesar Rp5,42 triliun.

Ia merinci pagu indikatif DJP Kemenkeu pada 2027 akan mencakup dukungan data dan sistem informasi yang andal dan kredibel (Rp678,98 miliar); perluasan basis pajak (Rp919,02 miliar); pelayanan dan penguatan kepercayaan publik (Rp665,4 miliar).

Lebih lanjut, anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum (Rp1,97 triliun); kebijakan perpajakan (Rp578,59 miliar); dan operasional kantor (Rp583,81 miliar).

Bimo mengatakan pihaknya juga telah mempersiapkan lima kebijakan teknis pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pada tahun depan.

Poin pertama adalah perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi terhadap aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal lainnya.

"Kedua adalah penguatan administrasi pajak dalam pengumpulan data untuk mendukung optimalisasi Coretax, dan penggunaan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE) guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak," ujar Bimo.

Lebih lanjut, meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak grup, wajib pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan wajib pajak orang pribadi prominen.

"Keempat adalah penguatan fungsi penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui multidoor approach untuk memberikan efek jera," kata Bimo.

"Lalu, kelima ialah optimalisasi insentif pajak melalui evaluasi pemanfaatan insentif pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan iklim usaha," ujarnya menambahkan.

Ia juga membeberkan detail lebih lanjut terkait kelima kebijakan teknis tersebut. DJP Kemenkeu akan fokus menyempurnakan data dan sistem informasi yang andal dan kredibel terkait dengan optimalisasi penggunaan Coretax, dan optimalisasi dukungan pemanfaatan data melalui kecerdasan buatan (AI).

"Lalu, perluasan basis pajak, pelayanan dan penguatan kepercayaan publik, pengawasan dan penegakan hukum yang terukur dan tetap mendukung keberlanjutan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Bimo.

"Serta, kebijakan perpajakan dalam hal ini peninjauan kembali regulasi-regulasi yang masih ada policy gap dan potensi administration gap untuk memperkuat kebijakan maupun administrasi yang kami lakukan," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Sumatera. Hal itu dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru.

"Di mana KPK kemudian menerbitkan Sprindik baru per Mei 2026," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (3/6/2026).

KPK belum menetapkan tersangka dalam sprindik baru ini. Sejalan dengan itu, tim penyidik Lembaga Antirasuah mulai menjadwalkan pemanggilan saksi.

Pada Selasa, 2 Juni 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan dua orang saksi, yakni Farah Dina Eka Syamriati selaku PNS BTP Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Anisah selaku Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana.

Dari dua saksi yang dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK, hanya Anisah yang memenuhi panggilan. Satu saksi lainnya tidak hadir tanpa keterangan.

"Saksi ANS hadir dan didalami terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta di wilayah Sumatera Selatan," ujarnya.

Lihat video: KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi terkait Kasus DJKA

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memutasi 108 perwira tinggi kepolisian dari berbagai jabatan strategis di Polri. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya ditunjuk untuk bertugas di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Mutasi para perwira tinggi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Anwar pada 7 Mei 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” katanya, Rabu (3/6/2026).

Pergantian jabatan di lingkungan Polri, kata dia, diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. “Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Berikut ini para perwira yang ditugaskan ke Dirreskrimsus dan Dirreskrimum:

1. Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi

Jabatan lama: Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri

Jabatan baru: Dirreskrimsus Polda Sulsel

2. Kombes Pol Feby Dapot P Hutagalung

Jabatan lama: Wadir Tipidter Bareskrim Polri

Jabatan baru: Dirreskrimum Polda Sulsel

3. Kombes Pol I Gede Adhi Mulayawarman

Jabatan lama: Dirreskrimum Polda Bali

Jabatan baru: Dirreskrimum Polda Jabar

4. Kombes Pol Lintar Mahardhono

Jabatan lama: Penyidik Tindak Pidana Madya TK III Bareskrim Polri

Jabatan baru: Dirreskrimum Polda Bali

5. Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing

Jabatan lama: Dirreskrimsus Polda Jatim

Jabatan baru: Dirreskrimum Polda Jatim

6. Kombes Pol Dodi Ruyatman

Jabatan lama: Dirreskrimsus Polda Sultra

Jabatan baru: Dirreskrimsus Polda Jatim

JAKARTA - Empat Komisaris Besar (Kombes) Pol digeser oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda. Mereka mendapat penugasan baru dalam mutasi Polri pada 7 Mei 2026.

Pergeseran tugas 4 perwira menengah (Pamen) Polri ini merupakan bagian dari 108 perwira tinggi Kepolisian dari berbagai jabatan strategis di Polri yang dimutasi oleh Kapolri. Mereka selanjutnya akan menduduki sejumlah jabatan strategis di Korps Bhayangkara.

Mutasi para perwira tinggi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Anwar pada 7 Mei 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Isir, dikutip Senin (1/6/2026).

Dia menyebut pergantian jabatan di lingkungan Polri juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Berikut Daftar 4 Kombes Dimutasi Jadi Dirreskrimum Polda:

1. Kombes Pol Feby Dapot P Hutagalung

Jabatan lama: Wadir Tipidter Bareskrim Polri

Jabatan baru: Dirreskrimum Polda Sulsel

2. Kombes Pol I Gede Adhi Mulayawarman

Jabatan lama: Dirreskrimum Polda Bali

Jabatan baru: Dirreskrimum Polda Jabar

3. Kombes Pol Lintar Mahardhono

Jabatan lama: Penyidik Tindak Pidana Madya TK III Bareskrim Polri

Jabatan baru: Dirreskrimum Polda Bali

4. Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing

Jabatan lama: Dirreskrimsus Polda Jatim

Jabatan baru: Dirreskrimum Polda Jatim

Jakarta (ANTARA) - ‎PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp37,2 triliun pada kuartal pertama 2026, tumbuh 1,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), di tengah ketidakpastian makroekonomi global.
‎
‎"Tahun ini, Telkom akan semakin gencar dalam mengakselerasi eksekusi strategi TLKM 30 demi menciptakan value yang optimal dan memastikan keberlangsungan perusahaan yang semakin solid ke depannya. Kinerja kuartal pertama tahun 2026 ini menjadi awal yang baik dan motivasi bagi TelkomGroup untuk dapat terus melakukan perbaikan secara bertahap guna memberikan pencapaian dan kontribusi terbaik bagi perusahaan, pelanggan, masyarakat dan negara," kata Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Jumat.

‎Selain pertumbuhan pendapatan, perseroan juga mencatatkan EBITDA sebesar Rp18,0 triliun dengan margin 48,3 persen. Laba bersih tercatat Rp4,3 triliun dengan margin 11,7 persen, sementara laba bersih yang dinormalisasi mencapai Rp5,1 triliun atau margin 13,8 persen. Arus kas operasional tumbuh 3,1 persen YoY menjadi Rp17,3 triliun, didorong oleh program efisiensi TOTEX dan disiplin penagihan.
‎
‎Kontraksi pada laba bersih terutama disebabkan oleh dampak percepatan depresiasi dan proses normalisasi bisnis selama fase transformasi. Tekanan tersebut bersifat transisional dan non-cash, sementara kinerja operasional secara fundamental tetap terjaga.
‎
‎Pada segmen B2C yang mencakup mobile dan fixed broadband, Telkomsel membukukan pendapatan konsolidasian Rp27,6 triliun atau tumbuh 1,3 persen YoY. Pendapatan rata-rata per user (ARPU) mobile meningkat 6,4 persen YoY menjadi Rp45.100, mencerminkan kondisi industri yang lebih stabil dan rasional berkat strategi disiplin harga dan penyederhanaan produk.
‎
‎Dian menambahkan, industri telekomunikasi masih dinilai prospektif karena konektivitas dan internet telah menjadi kebutuhan primer masyarakat.
‎
‎ "Kami optimistis untuk memperkuat ekosistem mobile dan fixed broadband secara berkelanjutan dengan tetap mengutamakan customer experience yang baik," ujarnya.
‎

Di segmen B2B Infrastructure, pendapatan tumbuh 6,8 persen YoY menjadi Rp2,4 triliun, ditopang ekspansi bisnis Fiber-to-the-Tower (FTTT). Mitratel selaku anak usaha di bisnis menara dan FTTT membukukan pendapatan Rp2,3 triliun dengan EBITDA margin stabil di 82,7 persen, sekaligus memperluas jaringan serat optik sepanjang 1.080 km pada kuartal ini sehingga total kepemilikan mencapai 58.279 km.
‎
‎Sementara itu, segmen B2B ICT mencatatkan pendapatan Rp3,1 triliun di tengah proses restrukturisasi yang sedang berlangsung. Pendekatan yang lebih selektif dalam penjajakan kerja sama baru menyebabkan perlambatan jangka pendek, namun ditujukan untuk mendorong margin lebih sehat dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang.
‎
‎Dari sisi eksekusi transformasi, realisasi belanja modal mencapai Rp4,9 triliun atau 13,2 persen dari pendapatan, dengan 99 persen dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur segmen inti. Telkom juga tengah mempersiapkan pemisahan bisnis dan aset wholesale fiber connectivity tahap kedua kepada InfraNexia yang ditargetkan rampung pada kuartal ketiga 2026, serta proses divestasi AdMedika Group yang ditargetkan selesai akhir semester pertama 2026.
‎
‎"Tahun 2026 menjadi periode yang penuh peluang sekaligus tantangan bagi TelkomGroup. Karena itu, kami akan terus mempercepat eksekusi strategi transformasi TLKM 30 dengan tetap mengutamakan prinsip disiplin operasi untuk memperkuat keberlanjutan bisnis, menghadirkan layanan yang semakin inklusif, serta membangun ekosistem digital yang mampu menciptakan dampak lebih luas," kata Dian.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026