Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melaksanakan perintah majelis hakim terkait pemindahan terdakwa Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pengalihan status penahanan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan dari majelis hakim.

“Iya baik, tadi malam tim penuntut umum sudah melakukan melaksanakan penetapan majelis hakim di mana terhadap saudara NM dialihkan menjadi tahanan rumah dan tadi malam sudah dilaksanakan oleh kami,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (12/5/2026).

Dia menambahkan meskipun eks Mendikbudristek itu telah menjadi tahanan rumah, Kejagung tetap melakukan pengawasan ketat, termasuk dengan pemasangan detektor terhadap Nadiem.

Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama aparat keamanan, termasuk Polri. Nadiem juga tidak dapat bepergian tanpa izin dari hakim maupun jaksa penuntut umum.

“lya kita bekerja sama dengan aparat keamanan juga,” pungkasnya.

Sekadar informasi, majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah.

Keputusan itu tertuang dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Dalam ketentuan tersebut, Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, serta dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara yang sama.

“Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif,” pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta maaf kepada masyarakat setelah menimbulkan kegaduhan atas pengalihan penahanan tersangka kasus kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah sebelum Lebaran 1447 H.

Pernyataan itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Dia lebih dulu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat karena telah memberikan atensi terhadap lembaga antirasuah itu.

"Kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan sekalian, juga masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami melalui dukungan-dukungannya dan komentar-komentarnya kepada kami, juga kami tentunya di hari lebaran ini memohon maaf atas kegaduhan yang ada," katanya dikutip pada Jumat (27/3/2026).

Asep menjelaskan pengalihan status penahanan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar.

Dia menerangkan bahwa keputusan pengalihan penahanan juga sesuai hasil keputusan bersama Pimpinan KPK, sehingga hal ini bukan berdasarkan keputusan pribadi. Termasuk, katanya, mempertimbangkan dampak di masyarakat.

"Tentunya terkait dengan permohonan tersebut tentunya itu sudah apa namanya dilakukan rapat atau ekspos ya jadi itu bukan keputusan pribadi jadi itu adalah keputusan lembaga. Dan tentunya mempertimbangkan yang pertama adalah norma hukumnya, norma hukumnya ada atau tidak.

Kemudian yang selanjutnya dipertimbangkan juga tadi betul, dipertimbangkan terkait dengan masalah dampak dan lain-lainnya," jelasnya.

Asep mengutarakan bakal menyampaikan perkembangan penyidikan kuota haji pada Senin (30/3/2026). Namun, awak media belum diberikan secara eksplisit apa hasil perkembangan tersebut.

"Alhamdulillah atas dukungan masyarakat kepada kami tentunya dalam penanganan perkara kuota haji ini, hari ini sudah ada progres yang sangat bagus. Tapi belum bisa kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan di hari Senin ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka Lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai lebih dari Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan mengembalikan status penahanan Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan Rutan KPK setelah sebelumnya berstatus tahanan rumah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pada hari ini, Selasa (24/3/2026) Yaqut telah kembali ke Rutan KPK usai sebelumnya berstatus tahanan rumah. Asep menjelaskan bahwa Yaqut menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sejak Senin (23/3/2026).

"Dan tentunya, kalau ada pertanyaan mengapa hari ini [24/3/2026] dipindahkan atau dialihkan kembali [ke Rutan KPK]? Yang pertama karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan [Yaqut]. Yang kedua juga besok rencananya kami ada progres terkait dengan penanganan kuota haji ini," kata Asep kepada wartawan pada Selasa (24/3/2026).

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

Meski sempat berstatus sebagai tahanan rumah, Budi memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yaqut.

Penyidik pun terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan agar bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan, termasuk ketika perkara masuk ke tahap persidangan.

"Masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan, yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan status penahanan mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dari sebelumnya tahanan rumah menjadi tahanan Rutan KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terkait dengan status penahanan terhadap tersangka YCQ, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, sampai saat ini KPK masih memproses untuk melakukan pengalihan jenis penahanan.

Dalam proses pengalihan status itu kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter. Kemarin, Senin (23/3/2026) malam hingga pagi hari ini, Selasa (24/3/2026) tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara Jakarta Timur. Oleh karena itu, KPK pun masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan.

"Kemudian perlu kami tegaskan bahwa penyidikan perkara ini masih terus berprogres secara positif, kami lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku," kata Budi dalam keterangannya pada Selasa (24/3/2026).

Penyidik pun terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan agar bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan, termasuk ketika perkara masuk ke tahap persidangan.

"Masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan, yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh," ujarnya.

Sebelumnya, YCQ menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Budi mengatakan pihak keluarga YCQ pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang No. 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

Sementara itu, dia memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada YCQ setelah yang bersangkutan menjadi tahanan rumah untuk sementara waktu.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik KPK melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka YCQ, yakni dari penahanan di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK menjadi tahanan rumah, sejak Kamis (19/3) malam.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa pihak keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

“Pelaksanaannya, yakni dengan melakukan pengalihan jenis penahanannya untuk sementara waktu,” kata Budi dikutip Antara, Sabtu (21/3/2026).

Sementara itu, dia memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yaqut setelah yang bersangkutan menjadi tahanan rumah untuk sementara waktu.

“Kami pastikan bahwa proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka. Demikian halnya proses penanganan perkara ini akan tetap berjalan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” katanya memastikan.

Sebelumnya, informasi mengenai kondisi Yaqut terungkap setelah istri dari tersangka kasus dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan sekaligus mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, yakni Silvia Rinita Harefa, berbicara kepada para jurnalis, Sabtu (21/3/2026) siang.

Silvia setelah menjenguk Ebenezer berbicara kepada para jurnalis yang menunggunya bahwa beredar informasi di antara para tahanan mengenai tidak terlihatnya Yaqut di rutan.

“Tadi sih sempat enggak lihat Gus Yaqut ya. Infonya sih, katanya keluar Kamis (19/3) malam,” kata Silvia.

Ia melanjutkan mendapatkan informasi bahwa Yaqut juga tidak terlihat saat pelaksanaan salat Idul Fitri pada 21 Maret 2026.

“Kata orang-orang di dalam ya, enggak ada. Beliau enggak ada,” katanya.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah hanya Ebenezer yang mengetahui informasi tersebut, dia menyatakan semua tahanan tahu.

“Semuanya pada tahu mengenai itu. Cuma mereka bertanya-tanya saja. Katanya ada pemeriksaan, tetapi kan nggak mungkin kalau menjelang malam takbiran ada pemeriksaan gitu kan. Sampai hari ini (Sabtu, 21/3) pun nggak ada,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia sempat menyarankan para jurnalis untuk memverifikasi informasi yang dia dapatkan.

“Coba aja kawan-kawan cari info lagi. Itu aja sih infonya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengajukan permohonan penangguhan penahanan dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Permohonan tersebut disampaikan kepada majelis hakim melalui pengacara Nadiem, Zaid Mushafi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/2/2026) malam.

"Sehubungan dengan kondisi dan kesehatan klien kami yang terus berulang masalah kesehatan, dengan ini kami secara resmi mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dan/atau penangguhan penahanan terdakwa Nadiem Anwar Makarim," ujar Zaid.

Merespons permohonan itu, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah mengatakan majelis akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengabulkan atau tidak pengajuan penangguhan penahanan tersebut.

"Ini ada permohonan kepada majelis hakim untuk pengalihan jenis penahanan dan/atau penangguhan penahanan, demikian ya. Yang pada pokoknya adalah alasan kesehatan, ya. Untuk selanjutnya terhadap permohonan ini, nanti majelis hakim akan menyikapi dan bermusyawarah," ujar Purwanto.

Adapun, sebelum persidangan dimulai, Nadiem sempat mengaku telah dibantarkan ke rumah sakit selama empat hari pada 18-22 Februari 2026.

Pembantaran itu karena Nadiem telah mengalami pendarahan akibat penyakit yang dialaminya.

"Ada empat hari untuk menerima perawatan karena saya mengalami perdarahan. Tapi alhamdulillah di rumah sakit berhasil ditangani, dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu," kata Nadiem.