Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.

Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BANDA ACEH - Pemulihan pascabencana di Aceh terus menunjukkan kemajuan signifikan. Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA dalam media gathering di Banda Aceh menegaskan bahwa capaian rehabilitasi terus dilakukan percepatan dengan sejumlah aspek layanan publik hampir pulih.

Safrizal menuturkan pada aspek pelayanan pemerintahan, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 wilayah sudah kembali normal.

Upaya pembersihan lumpur juga dilaporkan menunjukkan hasil signifikan dengan 92% lokasi berhasil ditangani. Untuk lokasi yang masih membutuhkan penanganan terus dikoordinasikan dalam penyiapan alat berat dan sumber daya pendukung lainnya.

Untuk infrastruktur jembatan darurat, TNI telah menyelesaikan 97 unit, sementara Polri merampungkan 95 persen dari target yang ditetapkan.

Sektor kesehatan pun berangsur pulih dengan seluruh 23 RSUD dan 309 Puskesmas kembali berfungsi penuh, serta 99,6 persen Puskesmas Pembantu sudah beroperasi.

Begitu pula di sektor pendidikan, sebanyak 3.120 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal.

Sedangkan pada aspek hunian, pembangunan Huntara telah rampung 91 persen, sementara Huntap mulai direalisasikan dengan dukungan lintas lembaga.

Dia menekankan bahwa perkembangan pemulihan ini sangat dinamis. “Data progres selalu bergerak mengikuti dinamika lapangan. Ada jembatan yang baru dilaporkan selesai, namun karena keadaan tertentu bisa kembali rusak, dan pada waktu berikutnya sudah selesai dikerjakan lagi. Begitu pula dengan aspek lain, sehingga capaian persentase bisa berubah dari hari ke hari,” ujar Safrizal.

JAKARTA - Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian memperkirakan program pemulihan pascabencana Sumatera rampung dalam tiga tahun. Ia menilai pihaknya dapat menuntaskan segala persolan pascabencana dalam tiga tahun.

“Kita melihat dari problema-problema atau masalah-masalah yang masih ada, yang perlu dipermanenkan, sungai, dan lain-lain, itu memerlukan waktu lebih kurang 3 tahun. Jadi inilah program pemulihan untuk masa diperkirakan, kalau kita estimasi, 3 tahun,” ujar Tito saat jumpa pers di Kantor PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Kendati demikian, Tito menyampaikan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah membuat rencana induk (renduk) untuk tiga tahun ke depan. Ia menuturkan, pihaknya akan meninjau dan menetapkan prioritas pemulihan dari renduk yang telah dibuat.

“Ya, di antaranya tadi masalah huntap, jalan-jalan yang penting-penting, ya, jalan-jalan utama. Pokoknya yang sangat-sangat penting mendasar disarankan di tahun 2026 ini kita selesaikan,” ujar Tito yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini.

“Yang masih bisa dikerjakan sabar dikit di tahun 2027, 2028 ya kita kerjakan, sambil kira komunikasikan dengan pemda,” imbuhnya.

Dia meminta pemda turut berkontribusi untuk pemulihan di wilayah masing-masing. Apalagi, kata dia, TKD (transfer ke daerah, red) untuk daerah terdampak telah dicairkan.

“Pemda sendiri kita minta juga bekerja, karena Pak Presiden telah memberikan TKD untuk seluruh kab/kota di tiga provinsi itu sebantak Rp10,6 triliun. Saya sudah buat edaran penggunaannya untuk penanganan percepatan penanggulangan bencana,” ujar Tito.

“Jadi pusat main, satgas juga main, KL KL lain, pemda juga bergerak. Nanti ditangani,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi percepatan pemulihan bencana Aceh yang sudah hampir 100%. Apresiasi ini diungkapkan Prabowo usai halalbihalal bersama warga di Masjid Darussalam, Kampung Simpang, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, pada Sabtu (21/3/2026) pagi.

Tidak lupa Prabowo menyampaikan ucapan selamat lebaran kepada seluruh masyarakat. "Alhamdulillah ya, kita sampai ke Hari Idulfitri ini. Saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tahun akan datang, tahun yang baik untuk kita semua."

Terkait pemulihan bencana, Prabowo menyampaikan bahwa saat ini sudah hampir 100%. Bahkan, sudah tidak ada lagi masyarakat terdampak yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.

"Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat, alhamdulillah. Hampir 100 persen ya. Di tenda sudah nggak ada lagi. 100 persen semua sudah keluar dari tenda masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai," katanya.

Prabowo menyampaikan bahwa infrastruktur dasar seperti listrik telah kembali pulih di hampir seluruh wilayah terdampak. "Alhamdulillah ya, situasinya membaik. Listrik hampir semuanya sudah jalan, hampir 100% lah," tambah Prabowo.

Prabowo memastikan distribusi bantuan kepada masyarakat juga telah berjalan dengan baik. Ia memastikan bantuan telah tersalurkan kepada seluruh warga yang membutuhkan. "Ya, bantuan semua sudah turun ke rakyat semua, alhamdulillah."

Tidak lupa, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari TNI, Polri, hingga berbagai kementerian dan lembaga terkait.

"Saya sangat bangga, terima kasih kepada semua petugas, semua aparat. Dari TNI, Polri, dari BNPB, PU, Pemda, semua K/L yang kerja luar biasa, ya. Mereka kerja luar biasa bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan di provinsi-provinsi lain. Baik, terima kasih. Selamat Lebaran, ya," pungkasnya.

Dari deru sederhana itu, Fatima menambatkan kembali asa untuk memperbaiki ekonomi keluarganya melalui usaha air tebu yang telah dijalaninya lebih dari sepuluh tahun

Aceh Taming, Aceh (ANTARA) - Debu-debu tipis melayang di antara kendaraan yang melintasi lorong itu, menandai jejak malapetaka di Pasar Simpang Upah, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Di tepi lorong aspal yang dilapisi sisa lumpur banjir yang mengendap sunyi, Fatima larut dalam kesibukan di lapak kayu kecilnya. Ia berdiri seperti para pedagang lain, menyuguhkan beragam hidangan bagi warga yang berburu takjil menjelang senja.

Satu per satu batang tebu dimasukkannya ke dalam mesin pemeras. Dari sela-sela roda besi yang berputar, mengalir cairan manis yang ditampung, lalu dijajakan seharga Rp5 ribu per bungkus plastik.

Mesin itu adalah satu-satunya harta benda Fatima yang tersisa dari peristiwa banjir pada November 2025, yang memporak-porandakan rumah serta kebun tebu seluas 400 meter persegi milik keluarganya di Desa Seuneubok Dalam Upah, Kecamatan Bendahara.

Perempuan berusia 38 tahun itu sempat merasa tenggelam semakin dalam ke palung penderitaan saat mendapati mesin pemeras itu tak lagi berfungsi karena terendam banjir.

Namun, ketika suara mesin itu kembali meraung dua bulan kemudian setelah diperbaiki, harapan yang sempat padam perlahan menyala kembali seperti api kecil yang menolak untuk mati. Dari deru sederhana itu, Fatima menambatkan kembali asa untuk memperbaiki ekonomi keluarganya melalui usaha air tebu yang telah dijalaninya lebih dari sepuluh tahun.

"Setidaknya dengan mesin ini, saya bisa kembali berusaha, sedikit demi sedikit memperbaiki semua yang hancur," ujar Fatima saat disambangi ANTARA.

Ia sadar, tragedi 110 hari lalu itubtak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Namun, meratapi nasib terlalu lama tak akan membangun kembali apa yang telah runtuh.

Fatima memilih beranjak ke pasar, seperti pedagang kecil lainnya, agar nadi ekonomi rumah tangganya tetap berdenyut. Sebab, ada tujuh anak yang harus dinafkahi. Tak hanya itu, sang suami yang belum bisa kembali berkebun masih terlilit utang yang harus dilunasi.

Bagi Fatima, menjalankan kembali usaha air tebu bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk menambal luka kehidupan yang koyak oleh bencana.

Momentum Ramadhan

Selama dua bulan setelah bencana, keluarga Fatima bertahan hidup dengan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya masih dapat terpenuhi.

Namun, Fatima tahu, bantuan selalu memiliki batas. Satu-satunya jalan yang paling nyata baginya untuk bangkit adalah membangun kembali usaha air tebu.

Pasokan bahan baku menjadi tantangan utama saat ia mencoba memulai kembali usahanya pada pertengahan Februari 2026. Lahan tebu madu milik keluarganya porak-poranda dan belum memungkinkan untuk digarap kembali.

Meski begitu, naluri bertahan hidup seorang ibu menggerakkannya. Ia mencari bahan baku dari desa lain yang tidak terdampak banjir agar usahanya bisa berjalan saat Ramadhan tiba.

Selain keterbatasan pasokan yang membuat harga naik menjadi Rp5 ribu per kantong dari harga normal Rp2 ribu, jenis tebu yang diperoleh pun berbeda. Ia menggunakan tebu bambu dengan kadar air lebih rendah dibandingkan tebu madu.

Namun, bagi Fatima, yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan keberlangsungan. Selama roda kecil usahanya masih berputar, harapan tetap hidup.

Babak baru dimulai pada hari pertama Ramadhan. Bersama dua anaknya, Fatima membuka kembali lapaknya di Pasar Simpang Upah.

Bulan Ramadhan menjadi ruang harapan, saat manusia tak hanya menahan lapar, tetapi juga mencari keberkahan. Di antara hiruk-pikuk pemburu takjil, Fatima mengais rezeki dengan kesabaran seorang ibu.

Dengan penghasilan rata-rata Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari, ia perlahan membangun kembali fondasi ekonomi keluarganya, tanpa tahu pasti kapan semuanya akan pulih sepenuhnya.

"Penghasilan ini bisa untuk pegangan keluarga saya saat ini," ujarnya pelan.

Sambil terus berjualan, keluarga Fatima berencana membersihkan kembali lahan kebun untuk menanam kembali tebu madu setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Ia tak ingin meninggalkan usaha yang telah menghidupi keluarganya selama lebih dari satu dekade. Fatima memahami, mempertahankan usaha membutuhkan ketahanan modal. Karena itu, jika ada dukungan dana untuk pemulihan usaha ekonomi di daerah terdampak bencana, Fatima berharap menjadi salah satu di antara penerima manfaat.

Dukungan pemerintah

Sekitar 130 kilometer dari Pasar Simpang Upah, Kementerian Sosial kembali baru saja menyalurkan lagi bantuan dana senilai Rp100,9 miliar bagi penyintas bencana alam di Aceh, dalam acara yang dipusatkan di Pendopo Bupati Aceh Timur, Kampung Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk.

Bantuan pemerintah pusat tersebut mencakup santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, korban luka berat, bantuan perabotan hunian, jaminan hidup, serta stimulan untuk usaha ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengutarakan harapan pemerintah agar bantuan itu tidak hanya membantu masyarakat melewati masa sulit, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi.

"Karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak bencana melambat, bahkan di Aceh sempat minus," ujarnya.

Di Aceh, bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia agar lebih cepat dan mudah diakses. Penyaluran dilakukan melalui tiga cara yaitu langsung di kantor pos, melalui komunitas desa, atau melalui tokoh masyarakat yang disepakati bersama.

Pemerintah menekankan pentingnya ketepatan sasaran dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan.

Selain bantuan tunai, perbaikan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak bencana seperti jalan, listrik, pendidikan, akses komunikasi dan lainnya juga terus dilakukan.

Saifullah berharap langkah-langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah untuk Aceh serta wilayah lain seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal secara bertahap.

Harapan untuk kembali hidup normal itu pula yang terus menyala di hati para penyintas, termasuk Fatima yang setiap hari berdiri di tepi lorong Pasar Simpang Upah, memeras manisnya tebu, sambil perlahan menyembuhkan pahitnya kehidupan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

PIDIE JAYA - PT Hexindo Adiperkasa Tbk bekerja sama dengan PT Berlian Amal Perkasa serta Morooka Co., Ltd menyerahkan bantuan penggunaan unit carrier dump Morooka MST800 kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan ( CSR ), Hexindo memadukan penyaluran donasi kemanusiaan dengan keahlian perusahaan di industri alat berat guna meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Hexindo mendonasikan penggunaan Morooka MST800 untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di area yang terdampak bencana di Pidie Jaya. Alat berat tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembersihan material, pemindahan tanah, serta mendukung mobilitas logistik di wilayah yang memiliki kondisi medan sulit dijangkau oleh kendaraan konvensional. Mendikdasmen Pastikan Rehabilitasi Sekolah Pascabencana di Aceh Tuntas 2026

Presiden Direktur PT Hexindo Adiperkasa Tbk, Dwi Swasono menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Salah satunya pada saat terjadi situasi darurat serta pemulihan pascabencana.

Sebagai penyedia produk dan layanan alat berat di Indonesia, Hexindo tidak hanya berkomitmen sebagai one stop solutions bagi industri alat berat , tetapi juga terus berupaya berkontribusi bagi masyarakat. ”Kami berharap penggunaan unit carrier dump Morooka MST800 yang memang dirancang untuk bekerja di medan berat, dapat membantu mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh serta mendukung upaya penanganan di lapangan secara lebih efektif,” katanya dalam siaran pers, Rabu (11/3/2026).

Carrier dump Morooka cukup terkenal di Jepang dalam mendukung pemulihan pascabencana. Karena itu, Presiden Direktur PT Berlian Amal Perkasa Daisuke Hirata serta Managing Director Morooka Co., Ltd Noboru Morooka mencetuskan ide penggunaan carrier dump Morooka untuk mendukung pemulihan pascabencana. Hexindo telah menyediakan dukungan berupa truk pengangkut Morooka dengan dukungan dari Morooka Co., Ltd. dan PT Berlian Amal Perkasa.

Sebelumnya, Hexindo menyerahkan bantuan penggunaan sejumlah unit ekskavator ZX210F-5G di sejumlah wilayah Sumatera. Salah satunya, alat berat diserahkan kepada Pemkab Aceh Utara untuk digunakan pada perbaikan Desa Sawang, Dusun Lhok Pungki, Gampong Gunci dan wilayah lainnya. Perhapi: Banjir Garoga Dipicu Anomali Curah Hujan Ekstrem

Alat berat ini difungsikan untuk pembersihan material sisa banjir serta percepatan perbaikan akses jalan dan infrastruktur dasar yang rusak. Dukungan operasional serupa juga disiagakan untuk wilayah Sumatera Barat, sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Tidak hanya itu, beberapa waktu lalu Hexindo bersama seluruh karyawan menghimpun dana kemanusiaan sebesar Rp104 juta. Donasi disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Timur untuk mendukung operasi tanggap darurat, termasuk penyediaan kebutuhan pokok dan medis.

Kota Padang (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memberikan relaksasi kredit kepada 2.718 debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) sebagai bentuk keberpihakan badan usaha di sektor perbankan tersebut terhadap nasabah yang menjadi korban bencana.

"Relaksasi diberikan dalam bentuk restrukturisasi kredit yaitu penundaan pembayaran kredit ke debitur yang terdampak bencana," kata Kepala Cabang BTN Kota Padang Sudaryanto di Padang, Rabu.

Ia mengatakan relaksasi diberikan bukan berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang ditempati, melainkan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan pascabencana banjir bandang yang terjadi di akhir November 2025.

"Kebijakan ini kami berikan selama satu tahun. Setelah restrukturisasi kredit berakhir, maka debitur akan kembali membayar angsuran seperti sedia kala," katanya menjelaskan.

Ia menyampaikan perumahan yang terdampak bencana Sumbar berada di sejumlah wilayah yang meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok dengan total outstanding kredit mencapai Rp233 miliar.

Terkait perumahan BTN yang paling terdampak, ujar dia, di antaranya Perumahan Abi Lubuk Minturun, Perumahan Hanshela dan Perumahan Banda Cino. Secara umum, BTN telah bergerak cepat menyikapi tanggap bencana dengan memberikan bantuan langsung ke perumahan-perumahan yang terdampak.

Bantuan kepada warga yang terdampak bencana tersebut disalurkan melalui pemerintah Provinsi Sumbar, pemerintah kabupaten dan kota di antaranya untuk Padang, Pariaman, Solok, Agam dan Tanah Datar.

Termasuk pula, lanjut dia, penyaluran bantuan melalui lembaga pendidikan di antaranya Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas serta beberapa kampus swasta di Kota Padang.

Sementara itu, Sofia Risa salah seorang nasabah BTN Kota Padang sekaligus penyintas banjir bandang mengatakan telah mendapatkan bantuan berupa penundaan pembayaran cicilan rumah subsidi selama satu tahun ke depan.

"Alhamdulillah, ada penundaan pembayaran cicilan rumah selama satu tahun," katanya.

Dengan adanya kebijakan relaksasi tersebut ia mengatakan dirinya bersama suaminya bisa fokus membenahi usaha warung yang ikut terdampak bencana banjir bandang, sekaligus untuk keperluan biaya pendidikan kedua anaknya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi X DPR menemukan ketidaksinkronan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas di daerah terkait dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pencocokan data penting agar penyaluran bantuan untuk korban bencana tidak keliru dan benar-benar tepat sasaran.

Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke lokasi terdampak bencana Sumatera dilakukan untuk menerima masukan langsung dari berbagai pihak terkait dampak banjir di wilayah Sumatera Utara. Ia menekankan perlunya memastikan kesesuaian data antara BPS dan laporan dari dinas terkait di daerah.

"Kami ingin mengetahui antara data yang disampaikan oleh BPS dengan kepala dinas yang berada di sini itu sama enggak, sinkron enggak. Karena hari ini Presiden menetapkan satu data bencana dari BPS," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026)

Anggota Badan Anggaran DPR itu juga mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara data yang diterima dari BPS dan paparan yang disampaikan di daerah. Kondisi tersebut dinilainya berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses distribusi bantuan jika tidak segera diklarifikasi.

"Karena itu kita ingin mendapatkan kepastian mana yang benar sehingga mereka melakukan koordinasi. Kalau koordinasi yang salah itu akan menyebabkan bantuan itu salah, tidak tepat sasaran," lanjutnya.

Menurutnya, kesalahan dalam pendataan bisa berujung pada pemborosan anggaran maupun temuan administratif apabila jumlah bantuan tidak sesuai dengan kondisi riil korban terdampak.

"Kalau jumlahnya lebih banyak ternyata yang terdampak itu lebih sedikit kan itu mubazir. Jadi bisa temuan terhadap itu, karena itu pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang sangat penting untuk mencocokkan data baik daripada BPS maupun data yang disampaikan oleh mitra-mitra kita," ucapnya.

Selain persoalan data, Sofyan juga menyoroti belum optimalnya pemulihan infrastruktur pascabencana. Ia menilai penanganan sejauh ini masih didominasi bantuan logistik. Sementara pemulihan menyeluruh, termasuk aspek nonfisik, belum mendapatkan perhatian memadai.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan trauma psikologis bagi para korban, terutama siswa, guru, dan orang tua yang terdampak banjir. Menurutnya, masalah psikologis belum terlalu diperhatiin.

"Ini juga menjadi catatan yang ingin kita kumpulkan berapa yang terdampak tentang itu bagaimana solusi pengiriman berbagai ahli untuk bisa menyehatkan kembali jiwa yang trauma terhadap banjir tersebut. Baik terhadap siswa maupun terhadap guru dan mungkin orang tua dan sebagainya,” tegas Politisi PDIP ini.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi X DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperkuat pengawasan terhadap penanganan dampak banjir di Sumatera Utara. Termasuk melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan.

"Kita akan mendalami apa yang disampaikan dan tentu pengawasan itu tidak hanya berupa angka. Dan kita merencanakan untuk membentuk Panja yang menyangkut tentang pengawasan terhadap bencana banjir yang terdampak tersebut. Dan tentu akan diikuti dengan menverifikasi berbagai data yang ada dan melakukan kunjungan di tempat tersebut," pungkasnya.

Kabupaten Agam (ANTARA) - Sejumlah guru, pelajar hingga petani dari arah Balingka tujuan Malalak maupun sebaliknya ramai melewati Jalan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), setelah berhasil terhubung pada Jumat (20/2).

"Waktu jalan ini putus, saya harus melewati Lembah Anai dan tidur di sekolah agar tetap bisa mengajar anak didik," kata Nelfi Yanti (55) salah seorang guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Malalak di Kabupaten Agam, Senin.

Nelfi Yanti mengatakan sejak Jalan Malalak terputus akibat dihantam banjir bandang di akhir November 2025, para guru terpaksa mengitari kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, dengan jarak tempuh sekitar 95 kilometer demi bisa mengajar anak didiknya.

Sebelum jalan itu terputus, ia mengatakan hanya menempuh sekitar 45 kilometer dari Kecamatan Kamang Magek menuju Kecamatan Malalak. Kini, dirinya bersama para guru lainnya bersyukur Jalan Malalak sudah bisa dilintasi kendaraan roda dua sehingga tidak perlu menempuh jarak yang lebih jauh.

Kepala SMP Negeri 1 Malalak Haris Pratama mengatakan untuk pertama kalinya melintasi Jalan Malalak pascaterhubung. Tersambungnya jalan tersebut menjadi sangat penting bagi warga dari arah Balingka menuju Malalak karena mempercepat mobilitas.

"Saat jalan ini terputus, saya bersama beberapa guru di sini memutuskan untuk menginap di sekolah. Satu kali seminggu barulah kami pulang ke rumah," ujar dia.

Sementara itu, Pelaksana Lapangan Hutama Karya Infrastruktur Subiantoro mengatakan perusahaannya berhasil menghubungkan Jalan Malalak yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang sepanjang 300 meter lebih.

Jalan yang berhasil dihubungkan tersebut tepat berada di kilometer 82+600. Jalan alternatif yang dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tersebut longsor akibat hujan deras yang mengguyur Malalak selama beberapa hari pada November 2025.

Meskipun Jalan Malalak sudah terhubung, namun Subiantoro menegaskan akses itu belum dibuka untuk umum, atau bagi kendaraan dari luar Kecamatan Malalak. Saat ini jalan tersebut baru bisa dilintasi khususnya bagi masyarakat lokal yang ingin ke daerah Balingka atau sebaliknya.

"Jalan itu pun hanya bisa dilintasi pada saat jam istirahat yakni pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB, dan pukul 17.00 WIB hingga sebelum pukul 08.00 WIB," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Timur, Aceh (ANTARA) - Warga Desa Sahraja, Aceh Timur, yang terdampak bencana banjir bandang pada November 2025, membangun rumah ibadah menggunakan kayu gelondongan yang terseret arus banjir.

“Rencananya kami bangun (rumah ibadah) dari sisa kayu,” ujar Rudi Jasa, seorang warga Desa Sahraja yang ditemui di Dusun Sarah Gala, Desa Sahraja, Aceh Timur, Aceh, Minggu.

Meskipun masyarakat berencana membangun rumah ibadah tersebut dari kayu gelondongan yang terseret arus banjir pada November 2025 yang lalu, Rudi menyampaikan bahwa mereka tetap membutuhkan bantuan pemerintah.

Warga membutuhkan bahan bakar untuk memotong kayu gelondongan yang nantinya akan digunakan untuk membangun musala.

Adapun jumlah kayu gelondongan yang telah ia kumpulkan diperkirakan sekitar 1 ton. Sedangkan, kayu yang ia butuhkan untuk membangun musala sebanyak 5–6 ton.

“Ini (pembangunan musala) persiapan untuk shalat tarawih dan Idul Fitri nanti. Cuma, sekarang kami masih di tenda darurat,” ucap Rudi.

Rudi mengungkapkan terima kasihnya kepada para relawan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memberikan bantuan berupa tenda untuk menjadi tempat beribadah, bantuan berupa pengeras suara atau toa, dan perangkat ibadah lainnya.

Dengan bantuan-bantuan tersebut, Desa Sahraja yang semula terkendala untuk beribadah karena banjir yang menyapu sarana ibadah, bisa mulai melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan.

“Setelah banjir ini memang hilang total. Cuma tinggal bekas. Jadi, kalau masalah kerinduan tempat ibadah, sudah pasti (kami rindu),” kata Rudi.

Desa Sahraja, Aceh Timur, merupakan salah satu desa yang menderita dampak terburuk pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025.

Sebanyak 243 kepala keluarga (KK) di desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah itu kehilangan tempat tinggal, fasilitas umum, serta kebun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Agam (ANTARA) - Pemerintah melalui PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) berhasil menghubungkan Jalan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang sepanjang 300 meter lebih.

"Jalan Malalak sepanjang 200 hingga 300 meter yang sebelumnya terputus sudah berhasil dihubungkan dua hari yang lalu," kata Pelaksana Lapangan HKI Subiantoro di Kabupaten Agam, Minggu.

Jalan yang berhasil dihubungkan tersebut tepat berada di kilometer 82+600. Jalan alternatif yang dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tersebut longsor akibat hujan deras yang mengguyur Malalak selama beberapa hari pada November 2025.

Meskipun Jalan Malalak sudah terhubung, Subiantoro menegaskan akses itu belum dibuka untuk umum, atau bagi kendaraan dari luar Kecamatan Malalak. Saat ini jalan tersebut baru bisa dilintasi khususnya bagi masyarakat lokal yang ingin ke daerah Balingka atau sebaliknya.

"Jalan itu pun hanya bisa dilintasi pada saat jam istirahat yakni pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB, dan pukul 17.00 WIB hingga sebelum pukul 08.00 WIB," ujarnya.

Ia menyampaikan meskipun sudah bisa dilalui, HKI terus mengingatkan masyarakat Malalak yang ingin bertolak ke daerah Balingka atau sebaliknya, untuk selalu berhati-hati. Selain itu, jalan tersebut baru bisa dilintasi kendaraan roda dua.

"Dari arah Balingka ke Malalak itu sudah lancar, sementara dari Malalak ke Balingka masih rawan karena ada tanjakan yang masih signifikan," ujarnya mengingatkan.

Tambahan informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp667 miliar untuk memulihkan atau memperbaiki Jalan Malalak di Kabupaten Agam yang terputus akibat bencana alam di akhir November 2025.

Untuk 2026 pemerintah terlebih dahulu menyiapkan anggaran sebesar Rp370 miliar. Sementara, sisanya disiapkan untuk pengerjaan 2027. Pemulihan Jalan Malalak tergolong vital sebab menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Ranah Minang.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Tamiang, Aceh (ANTARA) - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang, Aceh Tamiang, Aceh, membentuk tim percepatan pemulihan jaringan transmisi air untuk memperbaiki jaringan yang terganggu pascabencana banjir bandang.

“Kami membentuk yang namanya tim percepatan pemulihan jaringan transmisi,” ujar Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang Juanda ketika ditemui di Kantor PDAM Aceh Tamiang, Aceh, Jumat.

Tim tersebut ditugaskan untuk turun ke lapangan dan membenahi laporan-laporan pelanggan, walaupun laporan pada bulan-bulan sebelumnya pascabencana, yakni Desember dan Januari, belum tertangani.

Juanda mengumpulkan sekitar 65 orang karyawan untuk bekerja di lapangan, yang kemudian dibagi berdasarkan zona-zona prioritas.

Lebih lanjut, untuk melayani pelanggan yang terdampak oleh kerusakan jaringan air, PDAM pun menghadirkan layanan untuk masyarakat sesuai dengan permintaan masing-masing. Layanan tersebut bernama one day service atau respons cepat PDAM.

“Itu kami prioritaskan bagi pelanggan dari masyarakat atau komunitas. Nggak bayar, kami antar. Tetapi prioritasnya yang ramai,” ucap Juanda.

Adapun komunitas yang ia maksud meliputi masyarakat yang menempati hunian sementara (huntara), posko-posko pengungsian, hingga masjid.

Layanan tersebut tidak terjadwal dan tergantung dengan permintaan yang masuk dari pelanggan.

Dalam kesempatan tersebut, Juanda menyampaikan telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ihwal kebutuhan PDAM dalam menjamin ketersediaan air bersih.

Kebutuhan yang ia sampaikan meliputi permintaan bahan kimia dengan rincian 120 ton tawas dan 16,8 ton kaporit untuk menjernihkan air selama 4 bulan ke depan.

Saat ini, air sungai berada di kategori yang sangat keruh, padahal air sungai merupakan bahan baku air jernih yang diolah oleh PDAM.

“Jika tidak ada tawas, maka tidak berproduksi kita. Karena bahan bakunya, air sungai itu, memang luar biasa keruh akibat banjir,” kata Juanda.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkit permasalahan kualitas air yang dialami oleh pengungsi di daerah terdampak banjir bandang Aceh Tamiang, serta memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) Kuala TNI untuk membersihkan kuala.

“Air minum mungkin juga di beberapa tempat ada masalah, dan juga pemberhentian sungai,” ujar Tito ketika memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama masyarakat Aceh Tamiang di Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Tito meminta kepada Satuan Tugas (Satgas) Kuala TNI untuk membersihkan kuala atau muara sungai, termasuk membersihkan lumpur-lumpur yang masih menumpuk di kawasan tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026