Aceh Tamiang, Aceh (ANTARA) - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang, Aceh Tamiang, Aceh, membentuk tim percepatan pemulihan jaringan transmisi air untuk memperbaiki jaringan yang terganggu pascabencana banjir bandang.

“Kami membentuk yang namanya tim percepatan pemulihan jaringan transmisi,” ujar Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang Juanda ketika ditemui di Kantor PDAM Aceh Tamiang, Aceh, Jumat.

Tim tersebut ditugaskan untuk turun ke lapangan dan membenahi laporan-laporan pelanggan, walaupun laporan pada bulan-bulan sebelumnya pascabencana, yakni Desember dan Januari, belum tertangani.

Juanda mengumpulkan sekitar 65 orang karyawan untuk bekerja di lapangan, yang kemudian dibagi berdasarkan zona-zona prioritas.

Lebih lanjut, untuk melayani pelanggan yang terdampak oleh kerusakan jaringan air, PDAM pun menghadirkan layanan untuk masyarakat sesuai dengan permintaan masing-masing. Layanan tersebut bernama one day service atau respons cepat PDAM.

“Itu kami prioritaskan bagi pelanggan dari masyarakat atau komunitas. Nggak bayar, kami antar. Tetapi prioritasnya yang ramai,” ucap Juanda.

Adapun komunitas yang ia maksud meliputi masyarakat yang menempati hunian sementara (huntara), posko-posko pengungsian, hingga masjid.

Layanan tersebut tidak terjadwal dan tergantung dengan permintaan yang masuk dari pelanggan.

Dalam kesempatan tersebut, Juanda menyampaikan telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ihwal kebutuhan PDAM dalam menjamin ketersediaan air bersih.

Kebutuhan yang ia sampaikan meliputi permintaan bahan kimia dengan rincian 120 ton tawas dan 16,8 ton kaporit untuk menjernihkan air selama 4 bulan ke depan.

Saat ini, air sungai berada di kategori yang sangat keruh, padahal air sungai merupakan bahan baku air jernih yang diolah oleh PDAM.

“Jika tidak ada tawas, maka tidak berproduksi kita. Karena bahan bakunya, air sungai itu, memang luar biasa keruh akibat banjir,” kata Juanda.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkit permasalahan kualitas air yang dialami oleh pengungsi di daerah terdampak banjir bandang Aceh Tamiang, serta memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) Kuala TNI untuk membersihkan kuala.

“Air minum mungkin juga di beberapa tempat ada masalah, dan juga pemberhentian sungai,” ujar Tito ketika memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama masyarakat Aceh Tamiang di Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Tito meminta kepada Satuan Tugas (Satgas) Kuala TNI untuk membersihkan kuala atau muara sungai, termasuk membersihkan lumpur-lumpur yang masih menumpuk di kawasan tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengakhiri status tanggap darurat bencana di Aceh per tanggal 29 Januari 2026.

Terhitung sejak tanggal tersebut hingga 90 hari ke depan, Muzakir Manaf mengumumkan Aceh berada dalam masa transisi darurat ke pemulihan bencana.

"Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana selama 90 hari ke depan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 29 April 2026," ujar Muzakir Manaf dilansir dari Instagram resminya, Jumat (30/1/2026).

Muzakir Manaf menyampaikan penetapan status ini mempertimbangkan surat dari Menteri Dalam Negeri bertanggal 29 Januari 2026 terkait penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana di Provinsi Aceh.

Kendati masa tanggap darurat berakhir, Mualem menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) serta mengimbau para stakeholder tetap melanjutkan upaya-upaya pertolongan dan koordinasi penanganan darurat bencana.

Dia juga mengingatkan agar jajarannya dan stakeholder terkait dapat menjamin kebutuhan dasar para pengungsi dan kelompok rentan, termasuk kebutuhan akan rasa aman (perlindungan).

Lebih jauh dalam pengumumannya, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyampaikan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan di masa rehabilitasi rekonstruksi pascabencana Aceh, antara lain dengan melanjutkan membuka secara fungsional jalan tol Padang Tiji-Seulimeum.

Selain itu, Gubernur Aceh juga meniadakan scan barcode (bebas barcode) untuk pengisian bahan bakar bersubsidi di setiap SPBU dalam rangka memudahkan mobilitas alat berat dan armada pemulihan.

"Sehingga persiapan pelaksanaan rehab-rekon pascabencana berjalan dengan baik di Aceh," tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir mengatakan fokus utama Pemprov dalam waktu dekat ialah mempercepat pembersihan sisa material bencana di wilayah dataran tinggi.

Dia menyebut status transisi menjadi titik awal bagi Aceh untuk bangkit dan memulihkan jaringan infrastruktur maupun sosial ekonomi masyarakat pascabencana.

“Instruksi Gubernur akan segera kami tindak lanjuti, terutama pembersihan di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah. Kami akan mengoordinasikan penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk keperluan tersebut,” ujar M Nasir dilansir dari laman resmi Humas Aceh.