JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Sumatera Tito Karnavian melaporkan bahwa proses pembelajaran di tiga provinsi terdampak sebagian besar sudah berjalan normal. Hanya saja, kata dia, dari total 4.922 satuan pendidikan yang ada di tiga provinsi tersebut, masih terdapat beberapa kendala dalam proses kegiatan pembelajarannya.

"Proses pembelajaran berjalan, tapi dari 4.922, ada beberapa sekolah yang ada di tenda, dan terutama di daerah merah," kata Tito usai menggelar rapat bersama Satgas Pascabencana Sumatera DPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Kendati demikian, Tito tak mengungkap daerah yang masuk zona merah tersebut secara lebih jelas. Dia hanya menyebut satgas sedang membicarakan terkait kesiapan tempat untuk melakukan relokasi sejumlah satuan pendidikan di zona ini.

"Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah yang lain, ya, ada juga yang di kelas darurat, Itu ada beberapa," ujarnya.

"Tapi mayoritas sudah di sekolah masing-masing. Dari 4.922, seingat saya lebih kurang hampir 3.800 itu ada di sekolah masing-masing, sudah diperbaiki," tuturnya.

JAKARTA - DPR menggelar rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera pemerintah pada Senin (25/5/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari pemerintah dalam rapat koordinasi pada hari ini," kata Dasco membuka rapat.

Rapat Koordinasi ini digelar untuk membahas situasi terkini pascabencana Sumatera serta membahas rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan dan tahap selanjutnya.

"Untuk itu rapat koordinasi mengenai hal pembahasan situasi terkini terkait pasca bencana Sumatera serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dibahas, serta kemudian tahap tahap selanjutnya," ujarnya.

Rapat dihadiri wakil pemerintah seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala BP BUMN Dony Oskaria sampai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari.

JAKARTA - Pemerintah melaporkan perkembangan terkait progres pemulihan pascabencana Sumatera. Salah satunya progres terkait pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).

Progres pembangunan ini dilaporkan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, M. Qodari saat menyampaikan data Satgas Percepatan Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pascabencana atau Satgas PRR per tanggal 12 Mei 2026 kemarin.

"Hunian sementara atau huntara berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, dari total target 20.338 unit sebanyak 19.312 telah selesai dibangun," kata Qodari, Rabu (13/5/2026).

Tak hanya itu, Qodari juga melaporkan terkait pembangunan huntap di tiga provinsi. Dimana, dari total komitmen akan dibangun 39.335 unit yang bersumber dari berbagai pihak.

Pihak-pihak yang terlibat seperti BNPB, Kementerian PKP, Kadin, Polri, Baznas, Yayasan Buddha Tzu Chi, Kemenko Polkam, dan Danatara.

"Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses," ujarnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus

JAKARTA - Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian memperkirakan program pemulihan pascabencana Sumatera rampung dalam tiga tahun. Ia menilai pihaknya dapat menuntaskan segala persolan pascabencana dalam tiga tahun.

“Kita melihat dari problema-problema atau masalah-masalah yang masih ada, yang perlu dipermanenkan, sungai, dan lain-lain, itu memerlukan waktu lebih kurang 3 tahun. Jadi inilah program pemulihan untuk masa diperkirakan, kalau kita estimasi, 3 tahun,” ujar Tito saat jumpa pers di Kantor PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Kendati demikian, Tito menyampaikan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah membuat rencana induk (renduk) untuk tiga tahun ke depan. Ia menuturkan, pihaknya akan meninjau dan menetapkan prioritas pemulihan dari renduk yang telah dibuat.

“Ya, di antaranya tadi masalah huntap, jalan-jalan yang penting-penting, ya, jalan-jalan utama. Pokoknya yang sangat-sangat penting mendasar disarankan di tahun 2026 ini kita selesaikan,” ujar Tito yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini.

“Yang masih bisa dikerjakan sabar dikit di tahun 2027, 2028 ya kita kerjakan, sambil kira komunikasikan dengan pemda,” imbuhnya.

Dia meminta pemda turut berkontribusi untuk pemulihan di wilayah masing-masing. Apalagi, kata dia, TKD (transfer ke daerah, red) untuk daerah terdampak telah dicairkan.

“Pemda sendiri kita minta juga bekerja, karena Pak Presiden telah memberikan TKD untuk seluruh kab/kota di tiga provinsi itu sebantak Rp10,6 triliun. Saya sudah buat edaran penggunaannya untuk penanganan percepatan penanggulangan bencana,” ujar Tito.

“Jadi pusat main, satgas juga main, KL KL lain, pemda juga bergerak. Nanti ditangani,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemulihan daerah terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi Pulau Sumatera diprediksi membutuhkan dana hingga sekitar Rp130 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan kembali daerah terdampak banjir Sumatera selama tiga tahun ke depan.

“Di Gugus Tugas sudah ada rencana induk untuk pembangunan 3 provinsi ini dalam waktu 3 tahun itu setahu saya sementara exercise-nya lebih kurang Rp130 triliun. Lebih kurang, tapi ini nggak saya katakan angka fix karena mungkin ada double. Anggaran itu akan dikerjakan KL selama multi-year 3 tahun,” kata Tito di Kantor Staf Kepresiden, Rabu (25/3/2026).

Tito menegaskan, angka tersebut masih berupa perhitungan sementara dari Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan usulan program kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah, yang kemudian dirangkum menjadi sebuah Rencana Induk (Renduk).

Dia menargetkan, Renduk yang memuat postur anggaran tersebut akan disahkan secara resmi oleh pemerintah paling lambat pada 1 April 2026.

“Nanti kalau sudah dibuat, Menkeu akan biayai kalau sudah menjadi renduk, ini betul-betul planning clear, siap, apa saja yang mau dibuat, dan nilainya berapa,” ujar dia.

Mantan Kapolri itu mencontohkan bahwa dana bernilai ratusan triliun itu nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan hunian tetap (huntap), perbaikan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan dan jembatan permanen, hingga pemulihan fasilitas vital yakni sekolah dan pusat kesehatan masyarakat.

JAKARTA - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat capaian signifikan dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Konektivitas nasional berhasil pulih 100 persen hingga akhir Februari 2026.

Hal itu menjadi fondasi penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Capaian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas PRR Tito Karnavian, berdasarkan dokumen laporan resmi Satgas PRR dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Tito berpendapat, pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan distribusi logistik dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal. Berdasarkan data per 24 Februari 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak telah berfungsi sepenuhnya.



“Selain jalan nasional, fungsionalitas jalan daerah juga menunjukkan capaian tinggi, yakni Sumatera Utara 99 persen, Aceh 93 persen, dan Sumatera Barat 91 persen. Dukungan teknis dari Polri turut memperkuat aksesibilitas melalui pembangunan 41 unit jembatan,” kata Tito.

Di sektor perlindungan sosial, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah mencapai 100 persen dengan total 10.748 penerima, masing-masing 4.884 di Aceh, 4.151 di Sumatera Utara, dan 1.713 di Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi pemulihan.

Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Dari target 17.969 unit, saat ini telah terbangun 1.643 unit yang tersebar di tiga provinsi. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang aman dan layak.

Tito mengatakan pembangunan hunian dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dukungan gotong royong dari sejumlah pihak. “Huntap ini dibangun melalui APBN oleh Kementerian PKP dalam bentuk kompleks perumahan,” ujarnya.

Tito menyampaikan upaya pemindahan warga dari tenda darurat ke hunian permanen juga menunjukkan progres nyata. Di Sumatera Barat, seluruh pengungsi telah keluar dari tenda (0 jiwa), sementara di Sumatera Utara jumlahnya menurun signifikan menjadi 850 jiwa.

Pemerintah terus mendorong percepatan agar target nol pengungsi di tenda dapat segera tercapai di seluruh wilayah terdampak. Dalam laporannya, Tito juga menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak dengan mengutamakan data yang telah tervalidasi.

Pemerintah melalui BNPB menetapkan bantuan sebesar Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan. Komitmen kuat pemerintah pusat juga ditunjukkan melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah terdampak.

Presiden RI menyetujui agar Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak dipotong, serta dikembalikan setara dengan alokasi tahun 2025 pascaefisiensi. Kebijakan ini memastikan kapasitas fiskal daerah tetap terjaga dalam mendukung percepatan pemulihan.

Untuk menjamin akuntabilitas, Tito menegaskan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. “Penyerahan uang bantuan agar diekspos dalam ceremony yang disaksikan oleh Forkopimda dan media,” tegasnya.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi masyarakat menunjukkan tren positif. Aktivitas pasar rakyat telah kembali beroperasi 100 persen di Sumatra Utara dan Sumatera Barat. Pemerintah juga menyalurkan bantuan Rp72,75 miliar untuk pembelian sapi lokal dalam rangka mendukung tradisi Meugang menjelang Ramadan di Aceh, yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk masyarakat terdampak.

Tito menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. Sebanyak 90.109 personel gabungan dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta 10.090 relawan mahasiswa terlibat langsung dalam proses pemulihan di lapangan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma. Hadir pula Gubernur Sumatra Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy.

Pemerintah menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak dapat bangkit, kembali produktif, dan menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelum bencana.

JAKARTA - Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan, pihaknya bakal mempercepat pendataan untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu kepada penyintas atau korban bencana Sumatera. Tito menyampaikan, langkah ini sangat krusial untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.

"Ada beberapa hal yang agak teknis yang ingin kita selesaikan. Oleh karena itu memang perlu duduk bersama," kata Tito dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Rapat dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Tito menekankan, kecepatan dalam proses pendataan sangat penting agar penyaluran bantuan tidak terhambat. Pemerintah telah merancang berbagai skema bantuan untuk mendukung penyintas bencana, termasuk bantuan perbaikan rumah dan bantuan pembiayaan hidup.

Bantuan perbaikan rumah terbagi ke dalam tiga ketegori yakni rumah rusak ringan mendapat bantuan Rp15 juta, rumah rusak sedang Rp30 juta, dan rumah rusak berat Rp60 juta. Bantuan itu disalurkan melalui BNPB setiap minggu.

Sementara bantuan pembiayaan hidup terdiri dari stimulus ekonomi sebesar Rp5 juta dan bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta bagi korban bencana, serta bantuan jaminan hidup sebesar Rp15.000 perhari. Tito berharap, bantuan ini dapat segera diterima oleh penyintas bencana. Sehingga penyintas bencana Sumatera tidak harus berpeluh dalam menjalani Ramadan.

Dia juga mengajak pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bekerja sama dalam mempercepat proses validasi data. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh bantuan dapat segera diterima oleh penyintas bencana di Sumatera, memudahkan mereka dalam proses pemulihan dan mempercepat pulihnya kehidupan mereka.

JAKARTA - Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat oleh pemerintah sebagai langkah transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan. Akselerasi ini ditopang kolaborasi lintas sektor seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta pemerintah daerah yang terdampak bencana,

TNI/Polri beserta Danantara juga ikut terlibat dalam pembangunan Huntara bersama dengan lembaga non-pemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat. Dalam proses pembangunan, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mitra swasta juga terlibat dalam percepatan ketersediaan Huntara.

Ketersediaan lahan secara cepat dengan memanfaatkan tanah desa dan lahan milik korporasi ikut menjadi motor percepatan pembangunan Huntara. Data BNPB per 28 Januari 2026 menunjukkan pembangunan Huntara berlangsung paralel di 20 kabupaten/kota yang terdampak bencana, dengan capaian 4.281 unit sudah rampung dari rencana keseluruhan 17.231 unit.

Di Aceh, pembangunan Huntara di 12 Kabupaten/Kota yang telah selesai dibangun mencapai 3.248 unit dengan lokasi terbanyak di Aceh Tamiang mencapai 1.000 unit Huntara. Di Sumatera Utara, Huntara yang telah selesai dibangun di 3 Kabupaten/Kota mencapai 557 unit dari rencana 962 unit Huntara yang akan dibangun.

Sementara di Sumatera Barat, sebanyak 476 unit Huntara telah selesai dibangun di 5 Kabupaten/Kota dari total 618 Huntara yang akan dibangun. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan Huntara menjadi kunci untuk mengurangi beban pengungsian, tetapi percepatannya sangat ditentukan oleh ketepatan pendataan kategori kerusakan rumah warga.

“Karena Huntara memang ditunggu, salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang [rumahnya] rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito kepada pers saat peresmian Huntara di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2026).

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan warga yang sudah menempati Huntara tetap mendapatkan dukungan kebutuhan dasar selama masa pemulihan berjalan. “Masyarakat yang sudah menempati Huntara akan tetap terpenuhi hak logistiknya,” katanya kepada pers pada peresmian Huntara di Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2026).

Selain mempercepat Huntara, pemerintah juga menjalankan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk warga yang tidak masuk Huntara (misalnya memilih tinggal bersama keluarga/menyewa rumah sementara) agar tetap terbantu selama masa transisi menuju hunian tetap. DTH diberikan sebesar Rp600 ribu selama 3 bulan atau Rp1,8 juta untuk tiap kepala keluarga (KK). Penyaluran DTH dilakukan secara bertahap melalui sistem perbankan untuk menjamin akuntabilitas.

Total, sudah 5.932 kepala keluarga yang menerima DTH dari 18.320 unit usulan DTH. Penerima DTH terbanyak terdapat di Provinsi Aceh dengan 2.559 KK, kemudian 1.688 KK di Sumatera Utara, dan 1.685 KK di Sumatera Barat.

Usulan pemberian DTH bisa bertambah mengingat sejumlah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi (verval), seperti di Kabupaten Aceh Singkil.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian optimistis Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan pulih sepenuhnya sebelum Ramadan 2026. Ia menargetkan, tak ada lagi pengungsi dan aktivitas akan berjalan normal sebelum Ramadan.

"Kalau saya melihat bahwa kalau untuk Sumatera Barat, saya sangat pede (percaya diri) sekali sebelum Ramadan itu akan kembali normal," kata Tito dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Ia menyampaikan fokus pemulihan di Sumbar pasca bencana banjir dan longsor tinggal pada perbaikan akses jalan dan penanganan pengungsi. "Kuncinya ya jalan aja. Jalan dan pengungsi dua itu aja untuk Sumatera Barat. Mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah selesai," ucap dia.

Sementara itu, untuk penanganan di Sumatera Utara, Tito menyebut wilayah terdampak yang parah berada di Desa Garoga, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Penanganan fokus pada pembersihan jalan yang tertutup longsor.

"Jalan yang langsor kemudian tertutup sama pembersihan lumpur-lumpur dan menolong pengungsi," ucap dia.

Ia menambahkan bahwa bantuan kepada warga yang rumahnya kategori rusak ringan dan sedang telah diberikan oleh pemerintah. Sementara, bagi warga yang rumahnya rusak berat, bisa pindah ke Hunian Sementara (Huntara).

"Yang (rusak) berat ini tinggal pindah ke huntara hunian sementara, atau pindah ke sebagian sudah menerima dana hunian. Artinya mereka bisa tinggal di rumah keluarganya atau sewa," sambungnya.

Adapun, untuk provinsi Aceh penanganannya memiliki tantangan tersendiri. Di wilayah dataran tinggi, penanganan akan fokus pada penambahan stok logistik dan perbaikan akses jalan.

"Kalau untuk Aceh, memang beda. Aceh itu di daerah gunungnya stoknya ditambah dan jalannya harus diperbaiki. Sambil ini masih musim hujan, alat beratnya stand by kami sana," ujar Tito.

Sementara di wilayah dataran rendah, Tito menegaskan pembersihan lumpur dan pengerukan sungai menjadi fokus utama penanganan pascabencana ini.

"Di lowland, dataran rendah kunci utamanya kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpurnya udah dibersihin, sungainya udah dikerok, itu akan jauh lebih mudah lagi menanganinya," katanya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong percepatan pemulihan beberapa sektor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana. Menjelang bulan suci Ramadan ini, ia menyebut kebutuhan sektor keagamaan jadi kebutuhan yang mendesak.

"Ini menjadi penting sekali karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Percepatan infrastruktur di masjid-masjid yang rusak ya, musala dan lain-lain. Kemudian bantuan untuk perlengkapan ibadah," ujar Pratikno dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

"Jadi sekali lagi, menjelang bulan Ramadan apalagi ini menjadi sangat mendesak," sambungnya.

Khusus untuk Provinsi Aceh, Pratikno juga menyoroti kebutuhan khusus tradisi Meugang. Dengan percepatan pemulihan insfratruktur sektor keagamaan, maka masyarakat Aceh bisa dengan nyaman menyelenggarakan tradisi tersebut.

"Termasuk tradisi Meugang ya Pak Gub ya, di Aceh? Itu tradisi Meugang H-2 Ramadan dan H-2 Idul Fitri begitu Pak Gub ya? Jadi itu juga sudah kita bicarakan bagaimana dukungan untuk masyarakat terdampak, terutama di Aceh yang punya tradisi kuat tradisi Meugang pada menjelang Ramadan dan menjelang Idulfitri," ujar dia.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi perempuan dan perlindungan untuk kelompok rentan.

ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tambahan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari TNI dan Polri sebanyak 5.000 personel guna mempercepat pembersihan lumpur pascabencana Sumatera. Permintaan itu disampaikan untuk mendukung percepatan pemulihan sebelum memasuki bulan Ramadan.

“Kami sependapat dengan temuan Satgas DPR RI pembersihan lumpur harus dipercepat. Jadi memang jalan-jalan relatif bagus meskipun ada juga masalah nanti, tapi pembersihan lumpur ini sangat penting sekali,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatera antara DPR RI dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menegaskan pentingnya penambahan personel guna mempercepat proses pembersihan lumpur yang masih meluas di sejumlah daerah terdampak.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan langsung permintaannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat menghadiri taklimat dari Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Nah untuk itu, kekuatan yang ada menurut saya harus ditambah, tambahan BKO TNI dan Polri. Saya waktu di Hambalang, saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa tidak kira-kira ditambah 5.000 lagi,” jelasnya.

Tito menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggenjot pemulihan karena rangkaian libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah usai, sementara bulan Ramadan belum dimulai. “Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru, alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru (Natal dan Tahun Baru). Nah sekarang Nataru sudah selesai.”

Selain TNI dan Polri, Tito juga menyoroti peran sekolah-sekolah kedinasan dalam membantu pemulihan. Ia menilai kehadiran para praja dan taruna terbukti efektif mempercepat pembersihan fasilitas pemerintahan.

“Kami saja kemarin kirim 1.200 Praja IPDN itu hanya bisa fokus di tempat-tempat kedinasannya di Tamiang saja. Kita belum lihat di Aceh Timur masalah, Gayo Lues ada masalah, nanti kita akan lihat,” ujarnya.

Namun demikian, Tito menekankan bahwa percepatan pemulihan juga bergantung pada kesiapan anggaran daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menggerakkan APBD tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pusat.

“Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa namanya itu, minta semua dari Satgas, minta dari kementerian, tidak. Mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus cepat di-disburse, di-delivery-nya cepat APBD-nya sesegera mungkin,” paparnya.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan skema kompensasi bagi warga terdampak kerusakan rumah akibat bencana di wilayah Sumatera. Pemerintah menyiapkan tiga skema bantuan sesuai tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

Penjelasan itu disampaikan Tito yang juga sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Dalam pemaparannya, Tito menekankan pentingnya pengurangan jumlah pengungsi sebagai indikator percepatan pemulihan pascabencana. “Pengurangan pengungsi. Menurut kami ini penting, simbol dari percepatan pemulihan. Karena makin dikit pengungsi yang di tenda-tenda, maka akan lebih menunjukkan bahwa situasi sudah mendekati normal,” ujar Tito.

Tito menyebut data kerusakan rumah mengacu pada catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data tersebut menunjukkan puluhan ribu rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori.

“Saya izin tanpa menafikan Bang Ara, dari menteri, saya coba ambil yang BNPB aja sebagai contoh saja. Itu yang rusak ringan total 76 ribu bawah itu. Yang sedang 45 ribu, artinya sudah 120 ribu. Rusak berat 53 ribu,” kata Tito.

Berdasarkan data itu, pemerintah menyiapkan skema kompensasi berupa bantuan tunai. Rumah rusak ringan akan mendapat Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta per kepala keluarga. Proses penyaluran bantuan melibatkan validasi dari pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten.

“Kalau saja kita bisa ada skemanya untuk rusak ringan sedang ini diberikan ringan Rp15 juta, sedang Rp30 juta, artinya kalau mereka sudah terdata oleh pemerintah daerah dan kemudian di-SK-kan oleh bupati, validasinya hanya sampai tingkat kabupaten, ya, mohon izin, ibu BPKP,” kata Tito.

Ia menjelaskan, validasi juga akan melibatkan aparat penegak hukum agar kepala daerah tidak ragu dalam proses penyaluran bantuan.

“Kemudian setelah itu ditandatangani juga oleh kapolres dan kajari untuk supaya jangan sampai nanti bupatinya takut, wali kota takut, dan ini setelah itu, setelah divalidasi oleh BPS dan dukcapil, ditandatangani oleh kapolres dan ya seperti ini, sudah banyak sebenernya yang sudah selesai, itu kemudian uang Rp15 juta, Rp30 juta itu segera serahkan oleh BNPB,” imbuhnya.



Tito mengungkapkan adanya informasi bahwa skema tersebut memerlukan payung hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres). Ia pun meminta dukungan DPR untuk mempercepat proses tersebut.

“Nah nanti BNPB bisa menjelaskan apakah... saya dengar sudah ada yang dieksekusi. Tapi ini memang katanya memerlukan Inpres segala. Kalau Inpres saya bilang saya nyerah, kalau Inpres sudah urusannya Pak Satgas DPR itu kan, Pak Dasco. Saya mungkin 2 minggu, kalau Pak Dasco bisa 1 hari gitu kan,” ujar Tito.

Menurut Tito, percepatan penyaluran bantuan akan berdampak signifikan pada pemulihan masyarakat terdampak bencana, terutama dalam mengurangi jumlah pengungsi.

“Cepat serahkan uangnya, itu 70% sudah hilang, 120 ribu pengungsi sudah kembali, 120 ribu ini sisanya adalah kalau data tadi 53.432 yang rusak berat, ya nggak mungkin mereka akan kembali karena memang rumahnya rusak berat dan hilang,” pungkasnya.