Bisnis.com, MEDAN – Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengusulkan tambahan calon penerima bantuan sosial (bansos) stimulan bencana banjir Sumatra ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Usulan tersebut merupakan lanjutan dari tahap 1 dan 2 yang berjumlah total sasaran 40.515 kepala keluarga (KK).

“Kami mengusulkan tahap lanjutan ke Kemensos untuk tahap 3 dan 4. Total yang kami usul jumlahnya 40.515 KK atau sebanyak 143.711 jiwa," ujar Armia, Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan, di tahap 3 akan terdapat 20.863 KK atau jiwa 74.405 jiwa calon penerima. Sedangkan di tahap 4 sebanyak 19.652 KK atau 69.306 jiwa.

Pengusulan tambahan calon penerima bansos stimulan ini disebutnya adalah upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang agar seluruh korban terdampak banjir mendapatkan bantuan yang layak dan merata.

Sebelumnya, Pemkab Aceh Tamiang telah merealisasikan penyaluran bansos untuk tahap 1 dan 2 yang menjangkau 13.516 KK atau sekitar 47.633 jiwa. Bantuan itu mencakup bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian, hingga stimulan pemulihan sosial ekonomi.

Armia menyampaikan Pemkab terus bergerak cepat agar masyarakat terdampak segera mendapat kepastian bantuan.

Dia pun berharap dukungan penuh dari Kementerian Sosial agar proses verifikasi dan realisasi bantuan dapat berjalan lancar demi meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

“Kami berharap doa dan dukungan masyarakat Aceh Tamiang agar pengajuan hingga realisasi bantuan dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Masyarakat Diminta Sabar

Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang M Farij menyampaikan seluruh bantuan untuk korban bencana banjir terutama dari pemerintah pusat telah turun ke daerah. Namun penyalurannya membutuhkan waktu dan tahapan tertentu sehingga belum diterima masyarakat secara merata.

“Pengelolaan dana bantuan bagi korban banjir tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah. Seluruh dana bantuan baik stimulan perbaikan rumah maupun bansos dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan disalurkan melalui lembaga penyalur resmi,” ujar Farid, Jumat (17/4/2026).

Dia menekankan pemerintah daerah tidak memegang secara langsung dana bantuan tersebut lantaran mekanisme penyaluran diatur melalui prosedur yang ketat, transparan, dan berbasis data terpadu.

Farij juga menyinggung kendala di lapangan yang sifatnya administrative seperti ketidaksesuaian data kependudukan sehingga menghambat penyaluran.

“Kendala-kendala teknis tersebut sering disalahartikan sebagai penundaan oleh daerah, padahal ini adalah bagian dari prosedur keamanan perbankan dan administrasi negara,” kata Farij.

Pemkab Aceh Tamiang pun mengimbau masyarakat menunggu tahapan penyaluran dan tidak termakan hoaks terkait dana bencana yang berpotensi memicu kericuhan.

“Pemkab berkomitmen terus mengawal proses pemulihan pascabencana. Maka dari itu, masyarakat juga kami harapkan lebih selektif menerima informasi dan selalu merujuk pada informasi resmi untuk menghindari kesalahpahaman,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar program “Pasar 1001 Malam" di Banda Aceh, Aceh. Kegiatan yang berlangsung pada 11-13 Maret 2026 ini bukan sekadar pasar malam biasa, melainkan strategi besar pemerintah untuk mengaktivasi aset-aset negara yang selama ini tidak produktif menjadi motor ekonomi baru di daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengungkapkan bahwa program ini berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif. Strategi utamanya adalah mengoptimalkan ‘aset tidur’ milik pemerintah maupun BUMN untuk diubah menjadi creative compound dengan biaya sewa yang terjangkau bagi para pelaku usaha lokal.

"Pasar 1001 Malam bukan sekadar pusat transaksi ekonomi, melainkan wadah aksi kemanusiaan dan solidaritas sosial," ujar Leontinus dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (11/03/2026).

Dipusatkan di Lapangan Masjid Baiturrahman, kegiatan ini dikemas dengan nuansa Ramadhan yang kental. Selain menghadirkan bazar, kuliner serta kerajinan, pemerintah juga menyisipkan program penguatan legalitas usaha melalui "Klinik UMKM Bangkit". Program ini berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh guna memberikan pendampingan legalitas secara komprehensif.

Kemenko PM juga menjalankan program jaring pengaman sosial melalui berbagai bantuan strategis. Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan serah terima 103 unit Hunian Sementara (Huntara) hasil kolaborasi dengan Rumah Zakat, penyaluran pangan olahan siap saji bagi penyintas banjir, hingga bantuan 1.000 kitab kuning untuk pesantren di wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Strategi Kemenko PM ini juga mencakup penyediaan layanan kesehatan gratis hingga panggung talenta sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat inklusif. Penggunaan konsep modern seperti Coffee Truck dan Talkshow interaktif sengaja dihadirkan untuk menarik minat generasi muda dalam berwirausaha secara mandiri.

"Melalui sinergi solid antara pemerintah, swasta, dan komunitas, kami yakin kemandirian ekonomi yang bermartabat dapat terwujud," kata Leontinus.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat digitalisasi serta standarisasi UMKM di Aceh agar memiliki daya saing yang lebih kuat di level nasional.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Kolaborasi pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh mengemuka dalam upaya menjaga keberlangsungan tradisi Meugang menjelang Ramadan 1447 Hijriah, terutama di tengah kondisi Aceh yang masih menghadapi dampak bencana banjir dan longsor.

Sinergi tersebut tercermin dalam kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI ke Aceh yang sekaligus menjadi momentum penyaluran bantuan serta pembahasan percepatan program pemulihan sosial dan ekonomi.

Pemerintah pusat dan daerah menilai tradisi Meugang memiliki nilai sosial dan budaya yang harus tetap terjaga agar masyarakat Aceh dapat menyambut Ramadan dengan layak.

“Kami harap dana bantuan dari Kemensos dipercepat, di antaranya jadup bagi yang tinggal di huntara, dana perabotan, dan dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” kata Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah pada media, Selasa (10/2/2026).

Permintaan tersebut disampaikan Fadhlullah saat menerima kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta jajaran wakil ketua dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026). Dalam pertemuan itu, Fadhlullah menekankan bahwa bencana di Aceh telah berlangsung lebih dari dua bulan dan hingga kini masih terdapat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa yang mengungsi.

Selain bantuan sosial, Pemerintah Aceh juga meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi Meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden. Bantuan tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan daging bagi masyarakat, terutama korban bencana, dalam menyambut Ramadan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor di Aceh mulai pulih, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh sehingga percepatan pemulihan tetap menjadi prioritas.

Tito menegaskan percepatan penyaluran uang pengganti bagi rumah rusak ringan, sedang, dan berat menjadi solusi utama. Ia juga meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data penerima yang valid, mengingat ketepatan data menjadi kunci dalam penyaluran bantuan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Dia menegaskan bahwa berbagai aspirasi Pemerintah Aceh telah disampaikan kepada Presiden, termasuk keterbatasan keuangan daerah dalam menangani hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan masyarakat terdampak.

Dalam kunjungan itu, MPR RI juga menyerahkan 15 ribu paket sembako serta paket ibadah untuk membantu masyarakat Aceh menyambut bulan puasa. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan menjelang Ramadan.

Budayawan Aceh Tarmizi A. Hamid atau Cek Midi menegaskan bahwa Meugang bukan sekadar tradisi makan daging, melainkan identitas sosial masyarakat Aceh yang sarat makna kebersamaan.

Dia menilai kehadiran daging saat Meugang sangat sakral karena berkaitan dengan tradisi berbagi kepada fakir miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu.

“Meugang kalau tidak ada sama sekali sangat-sangat melukai hati masyarakat. Maka pemerintah di sini sebagai pemimpin haruslah memperhatikan hal-hal sosial seperti ini,” ujar Cek Midi ketika wawancara pada Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, relevansi nilai sosial Meugang semakin kuat pada tahun ini karena Aceh baru saja dilanda bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan sektor peternakan lokal.

Dalam kondisi tersebut, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar semangat berbagi dan kebersamaan dalam tradisi Meugang tetap terjaga, sehingga seluruh lapisan masyarakat Aceh dapat menyambut Ramadan 1447 Hijriah dengan penuh kegembiraan dan harapan.