KOMPAS.com – Pendapatan dari penjualan minyak Venezuela telah menembus 1 miliar dollar AS. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memastikan dana tersebut tidak lagi ditempatkan di rekening yang berbasis di Qatar.

Dikutip dari NBC News, Minggu (15/2/2026), Menteri Energi AS, Chris Wright, mengatakan bahwa kini dana hasil penjualan minyak Venezuela disimpan dalam rekening Departemen Keuangan AS.

“Sebuah rekening dibuka di Qatar, yang selama ini dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah AS, untuk menampung dana tersebut dan kemudian menyalurkannya kembali ke Venezuela,” kata Wright, Kamis (12/2/2026).

“Sekarang kami memiliki rekening di Departemen Keuangan AS. Dana itu tidak lagi dikirim ke Qatar,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Donald Trump mengambil alih penjualan minyak Venezuela setelah menangkap mantan Presiden Nicolás Maduro dalam operasi militer bulan lalu.

Pekan ini, Wright bertemu Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, dalam kunjungan pejabat tinggi AS pertama yang berfokus pada kebijakan energi ke negara anggota OPEC tersebut dalam hampir tiga dekade.

Awal Penempatan Dana di Qatar

Wright menjelaskan, pemerintah AS sebelumnya menyetor 500 juta dollar AS hasil awal penjualan minyak ke rekening di Qatar sebelum dana tersebut dipindahkan kembali ke Venezuela.

Skema tersebut menuai pertanyaan dari kalangan Demokrat di Kongres AS terkait transparansi dan legalitasnya.

Senator Chuck Schumer dan Senator Adam Schiff mengajukan rancangan undang-undang yang menginstruksikan Government Accountability Office untuk melakukan audit independen terhadap rekening Qatar tersebut.

Risiko Klaim Kreditur

Menurut Wright, penempatan dana di Qatar dilakukan karena adanya risiko kreditur Venezuela mencoba menyita dana tersebut apabila langsung ditempatkan di rekening bank AS.

Venezuela menghadapi klaim utang senilai puluhan miliar dollar AS akibat gagal bayar utang negara dan nasionalisasi aset perusahaan minyak seperti Exxon Mobil dan ConocoPhillips.

“Karena Venezuela memiliki begitu banyak kreditur dan utangnya sangat besar, ada risiko jika kami langsung menempatkannya di rekening bank AS yang baru dibuka, para kreditur bisa membekukan dana tersebut,” kata Wright.

“Kami pada akhirnya ingin para kreditur mendapatkan kembali uang mereka, tetapi dana itu sangat mendesak untuk disalurkan ke Venezuela,” lanjutnya.

Persoalan Pengakuan Pemerintahan

AS juga menghadapi persoalan terkait pengakuan pemerintahan. Washington tidak secara resmi mengakui pemerintahan yang dipimpin Rodríguez.

Pada masa jabatan pertamanya tahun 2019, Trump mengakui Majelis Nasional Venezuela hasil pemilu 2015 yang dipimpin oposisi sebagai otoritas sah.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada 28 Januari bahwa pemerintah perlu menemukan solusi hukum agar dana bisa ditempatkan di AS.

“Anda harus mengakui suatu pemerintahan, tetapi kami tidak mengakui pemerintahan ini. Kami mengakui Majelis Nasional 2015, sehingga kami harus menemukan cara yang kreatif secara hukum untuk memenuhi standar tersebut,” kata Rubio.

Penjualan Tambahan 5 Miliar Dollar AS

Wright menyebutkan, pendapatan dari penjualan minyak Venezuela kini telah melampaui 1 miliar dollar AS. Pemerintah AS juga memiliki perjanjian jangka pendek untuk menjual tambahan minyak mentah Venezuela senilai 5 miliar dollar AS dalam beberapa bulan ke depan.

Minyak tersebut sejauh ini telah dikirim ke kilang di AS dan Eropa.

Ahli hukum internasional Scott Anderson, yang sebelumnya bertugas di Departemen Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar AS di Baghdad pada era Presiden Barack Obama, menyatakan secara teori dana minyak Venezuela yang ditempatkan di AS seharusnya berada di bawah kendali Majelis Nasional oposisi sesuai pengakuan Trump.

Hal itu memunculkan pertanyaan mengenai pemerintahan mana yang pada akhirnya akan diakui AS dan kapan keputusan tersebut diambil.

Wright mengatakan bahwa pemilu dan transisi kekuasaan kemungkinan akan berlangsung di Venezuela selama masa jabatan Trump. Ia menambahkan, pengawasan pemerintah AS terhadap urusan domestik Venezuela akan berakhir pada saat itu.

“Itu adalah persoalan proses untuk mencapainya. Pada akhirnya, siapa kepemimpinan politik jangka panjang di Venezuela akan ditentukan oleh rakyat Venezuela sendiri,” ujar Wright.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump akan mengendalikan penjualan minyak Venezuela dan menampung seluruh hasilnya di rekening Amerika Serikat, sebagai bagian dari strategi membawa kembali minyak negara tersebut ke pasar global.

Menteri Energi AS Chris Wright, yang berbicara dalam konferensi Goldman Sachs Group Inc. di Miami pada Rabu (7/1/2026) waktu setempat), mengatakan tahap awal penjualan akan memanfaatkan minyak mentah Venezuela yang saat ini tersimpan di fasilitas penyimpanan. Stok tersebut terus menumpuk akibat blokade AS dan berisiko memaksa penghentian sebagian produksi.

“Kami hanya akan menggerakkan kembali minyak mentah itu dan menjualnya. Kami akan memasarkan minyak dari Venezuela—pertama dari stok yang menumpuk ini, lalu secara berkelanjutan kami akan menjual produksi yang keluar dari Venezuela," ujar Wright dikutip dari Bloomberg, Kamis (8/1/2026).

Rencana tersebut sejalan dengan dorongan pemerintahan Trump agar perusahaan energi AS membangun kembali infrastruktur minyak Venezuela yang telah lama terbengkalai dan menghidupkan kembali produksi yang merosot. Kementerian Energi AS menyebutkan, Washington juga mulai melonggarkan sanksi sektor minyak Venezuela secara selektif sebagai bagian dari upaya tersebut.

Presiden Trump pada Selasa malam mengatakan Venezuela akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak kepada AS untuk dijual, dengan nilai sekitar US$2,8 miliar berdasarkan harga pasar saat ini.

Gedung Putih menyatakan AS telah mulai memasarkan minyak mentah Venezuela. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan hasil penjualan akan disimpan di rekening Departemen Keuangan AS.

Menurut sumber yang mengetahui kebijakan tersebut, langkah ini bertujuan melindungi hasil penjualan dari klaim para kreditur Venezuela. Leavitt menegaskan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat AS dan Venezuela.

“Kami tidak mencuri minyak siapa pun. Kami akan memulai kembali penjualan minyak Venezuela di pasar global, menempatkan dananya atas nama Venezuela, lalu mengembalikannya ke Venezuela untuk kepentingan rakyatnya," ujar Wright.

Wright menambahkan, hasil penjualan minyak Venezuela pada tahap awal tidak akan digunakan untuk membayar klaim Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips, maupun perusahaan AS lainnya yang asetnya dinasionalisasi oleh pemerintahan Hugo Chávez pada pertengahan 2000-an. Menurutnya, kompensasi bagi perusahaan-perusahaan tersebut tetap diperlukan, namun merupakan isu jangka panjang.

Perusahaan minyak negara Venezuela, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), dalam pernyataannya menyebut tengah bernegosiasi dengan Washington mengenai penjualan minyak melalui skema yang mirip dengan pengaturan bersama Chevron Corp.—satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang masih beroperasi di Venezuela.

Sebelumnya, pasukan AS menyita dua kapal tanker minyak tambahan yang dikenai sanksi, termasuk satu kapal berbendera Rusia, seiring upaya pemerintahan Trump mengendalikan seluruh ekspor minyak Venezuela.

Salah satu kapal disita di Samudra Atlantik selatan Islandia, sementara satu lainnya ditahan di kawasan Karibia.

Trump juga mendorong perusahaan minyak AS seperti Chevron, ConocoPhillips, dan Exxon untuk membangun kembali infrastruktur minyak Venezuela dan meningkatkan produksi, menyusul penggulingan Presiden Nicolás Maduro.

Pemerintah AS disebut telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah perusahaan energi, dan Trump dijadwalkan bertemu para eksekutif sektor energi pada Jumat.

“Ini adalah pertemuan untuk membahas peluang besar yang kini terbuka bagi perusahaan-perusahaan minyak tersebut,” ujar Leavitt.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga disebut berpotensi menghadiri pertemuan tersebut.

Sektor minyak Venezuela telah lama terpuruk akibat korupsi, minim investasi, dan salah kelola, dengan produksi saat ini berada di bawah 1 juta barel per hari. Wright memperkirakan output dapat ditingkatkan beberapa ratus ribu barel per hari dalam jangka pendek hingga menengah.

Namun, Francisco Monaldi, Direktur Kebijakan Energi Amerika Latin di Baker Institute for Public Policy, Rice University mengatakan, untuk mengembalikan industri minyak Venezuela ke masa kejayaannya akan membutuhkan investasi besar, dengan estimasi biaya sekitar US$10 miliar per tahun selama satu dekade ke depan.

Sejauh ini, perusahaan minyak AS masih enggan menyatakan secara terbuka kesediaan mereka untuk terlibat.

Meski Venezuela memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, investor menilai stabilitas pemerintahan dan kepastian dukungan Washington dalam jangka panjang menjadi prasyarat utama sebelum melakukan investasi besar-besaran.