JAKARTA - Komisi X DPR mengingatkan agar pemerintah ke depan tidak tergesa-gesa dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan, pemerintah perlu melakukan kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.

Hal ini disampaikan anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly menanggapi langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.

“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” kata pria yang akrab disapa Amure, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, upaya penghematan energi tetap penting dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan. Justru di tengah situasi efisiensi, pemerintah harus memastikan penguatan sistem pendidikan tetap berjalan secara optimal.

“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” ujarnya.

Legislator PKB itu menekankan bahwa pendidikan tidak semata soal metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan apapun harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek.

Ia juga kembali menegaskan pentingnya pembelajaran tatap muka sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan, yang selama ini terbukti lebih efektif dalam membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.

Amure mendorong pemerintah untuk tetap mencari skema penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Ia menilai, efisiensi bisa dilakukan tanpa harus menyentuh sektor pendidikan secara signifikan.

“Penghematan tetap harus jalan, tapi jangan sampai salah sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan para pemangku kepentingan dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan, mulai dari guru, orang tua, hingga akademisi, agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif dan berkelanjutan.

“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang terburu-buru,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan tidak berencana untuk melakukan pembelajaran secara daring bagi siswa-siswi di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hal tersebut mencuat berkenaan dengan kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah, menyusul wacana penerapan sistem work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis geopolitik global pascakonflik bersenjata di Jazirah Arab.

Eri menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap kajian mendalam oleh jajarannya. Pemkot Surabaya juga memilih untuk menunggu serta mengamati (wait and see) instruksi resmi yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat sebelum nantinya mengambil keputusan akhir.

"Kita masih pelajari ya, tapi karena memang kita sambil melihat aturannya [sistem pembelajaran dari pemerintah pusat] belum keluar juga," ungkap Eri di Surabaya, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, Eri menyoroti berbagai dampak negatif dari kebijakan pembelajaran secara daring yang tetap direalisasikan nantinya. Menurutnya, hal tersebut dapat menghambat perkembangan masing-masing pelajar yang tergolong masih dalam proses tumbuh kembang.

Ia membeberkan bahwa peningkatan penggunaan gawai (gadget) dalam jangka waktu panjang berisiko signifikan terhadap siswa-siswi. Selain itu, interaksi sosial antarsiswa di sekolah juga akan berkurang drastis bila pembelajaran secara daring terpaksa dilakukan.

"Penggunaan gadget ini juga akan membahayakan kalau anak-anak tidak dibatasi, apalagi kita sudah membatasi penggunaan gawai di sekolah," tegas Eri.

Oleh sebab itu, politikus PDI Perjuangan ini pun berharap segenap orang tua maupun wali dari masing-masing murid di Kota Pahlawan dapat secara aktif melakukan pengawasan agar siswa-siswi tidak terjerumus dalam aktivitas digital yang berlebihan.

"Maka, saya berharap kalau misalnya [kebijakan pembelajaran daring] ini berjalan, orang tua juga menguatkan pengawasan terhadap anaknya agar mereka tidak lepas kontrol," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan tetap memberlakukan belajar tatap muka untuk mencegah learning loss atau penurunan pengetahuan siswa dalam pembelajaran.

Menko PMK Pratikno menyampaikan ulang pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) bahwa situasi global dinilai menjadi momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Kondisi geopolitik saat ini dianggap sebagai peluang untuk mempercepat penerapan swasembada pangan dan energi. Tidak terkecuali, bidang pendidikan juga penting dilakukan guna menjamin kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa," katanya, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK pada Rabu (25/3/2026).

Oleh karena itu, kata dia, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Dia memahami bahwa sebelumnya sempat dicanangkan wacana metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring untuk sistem pembelajaran siswa.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada urgensi untuk menerapkan pembelajaran dengan metode daring atau jarak jauh. Hal ini disampaikan Praktino dalam arahan internal kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK pada 23 Maret 2026.

Pratikno menegaskan ulang arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Jumat, 13 Maret 2026. Presiden menyatakan bahwa situasi krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Pratikno menyampaikan, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno dalam keterangannya yang dikutip Rabu (25/3/2026).

Praktino menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag. Semua sepakat tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa.

Dia mengatakan bahwa proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa.

Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.

Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan tetap memberlakukan belajar tatap muka untuk mencegah learning loss atau penurunan pengetahuan siswa dalam pembelajaran.

Menko PMK, Pratikno menyampaikan ulang pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) bahwa situasi global dinilai menjadi momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Kondisi geopolitik saat ini dianggap peluang untuk mempercepat penerapan swasembada pangan dan energi. Tidak terkecuali bidang pendidikan juga penting dilakukan guna menjamin kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa," katanya dikutip dari laman resmi Kemenko PMK pada Rabu (25/3/2026).

Oleh karena itu, kata dia, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa.

Dia memahami bahwa sebelumya sempat dicanangkan wacana metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring untuk sistem pembelajaran siswa/i.

Namun, menurutnya, menjaga kualitas pendidikan siswa/i lebih utama dan pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa bukan menjadi sebuah urgensi saat ini.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.

Tak hanya itu, perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring . Namun, Lalu menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ, khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik. Lalu menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.

"Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” kata Lalu, Selasa (24/3/2026).

Lalu juga menekankan pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.

Selain itu, Lalu mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

"Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia," ujar legislator PKB tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM guna merumuskan langkah-langkah efisiensi konsumsi energi di sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Menko PMK menekankan bahwa kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19.

Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya. "Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (17/3/2026).

Dalam rapat tersebut disepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi. Strategi tersebut meliputi penerapan skema kerja fleksibel maupun skema Work from Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran, serta penerapan metode pembelajaran (daring/luring) yang menyesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah/pelajaran.

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Pendidikan Jawa Barat bergerak cepat menanggapi insiden robohnya atap 5 ruang kelas di SMKN Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025) kemarin.

Kadisdik Jabar, Purwanto yang meninjau langsung lokasi kejadian bersama Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Disdik Jabar, Edy Purwanto.

Menurut Purwanto, robohnya atap disebabkan dahan pohon besar yang menimpa atap hingga menarik kerangka baja ringan bangunan. Akibat kejadian itu, berdasarkan data Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bogor, 41 siswa mengalami luka-luka, 5 di antaranya masih dalam observasi karena mengalami cedera patah tulang.

Menurutnya seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jabar maupun Pemerintah Kabupaten Bogor. “Amanat Pak Gubernur jelas, pastikan anak-anak sehat kembali, ruang kelas segera dibangun, dan pembelajaran bisa berjalan seperti semula,” katanya, Selasa (4/11/2025).

Untuk memastikan proses belajar tidak terganggu, lanjutnya, Disdik Jabar telah menyiapkan skema pembelajaran daring bergilir bagi siswa. Sementara itu, kepala sekolah diminta segera menyusun jadwal dan langkah penenangan bagi peserta didik.

Kadisdik menargetkan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jabar tuntas dalam waktu satu minggu agar pembangunan ruang kelas dapat segera dimulai.

Selain langkah tanggap darurat, Disdik Jabar juga mengambil langkah pencegahan dengan meminta sekolah-sekolah melakukan mitigasi terhadap cuaca ekstrem. Pohon-pohon besar di sekitar ruang belajar segera dipangkas atau ditebang dan bangunan yang dinilai tidak layak harus dikosongkan sementara.“Setiap sekolah harus waspada terhadap risiko hujan dan angin kencang. Kondisi seperti ini harus dimitigasi dengan baik," tegasnya.

Kadisdik pun menyampaikan apresiasi kepada BPBD, damkar, polsek, danramil, kecamatan, dan dinkes setempat atas respons cepat dalam membantu proses evakuasi dan penanganan di lapangan.

“Alhamdulillah, penanganan berjalan cepat. Semua pihak bergerak bersama memastikan keamanan dan keselamatan siswa menjadi prioritas,” katanya.

Kadisdik pun memastikan, Selasa (4/11/2025) ini SMKN Gunung Putri akan melakukan pertemuan dengan wali murid untuk menjelaskan kejadian yang menimpa gedung sekolah serta sosialisasi mekanisme pembelajaran sementara.

Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan jika musibah tersebut menjadi pengingat bahwa masih banyak sekolah di Jawa Barat yang kualitas bangunannya belum memenuhi standar.

"Salah satu pekerjaan rumah di Jawa Barat adalah banyaknya sekolah menengah kejuruan atau SMA yang kualitas pembangunannya di bawah standar. Sehingga ketika ada angin kencang, hujan deras berakibat pada robohnya sekolah tersebut," katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Jabar akan segera membangun kembali ruang-ruang kelas dengan konstruksi yang lebih berkualitas dan aman bagi kegiatan belajar."Dalam waktu cepat kami ingin membangun kembali sekolah tersebut dengan ruang kelas yang lebih berkualitas," ucap Dedi.

Atas kejadian ini, Dedi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan pihak sekolah. Ia memastikan langkah-langkah penanganan sudah dilakukan sejak laporan diterima.

"Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas musibah tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan hari ini Kepala Dinas Pendidikan sedang menuju lokasi," pungkasnya.

Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Plt. Kepala SMKN Gunung Putri, Nani Yulianti menjelaskan kronologi lengkap kejadian. Ia menyebut, semula kondisi Gedung R yang terdiri dari 5 ruang kelas (XI las 3, XII las 1, XII las 2, XII mesin 2, dan XI mesin 2) semula dalam keadaan kondusif tanpa tanda-tanda kerusakan.

Saat hujan lebat disertai angin kencang melanda sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian pada pukul 14.40 WIB, pohon mangga di belakang gedung tumbang dan menimpa atap ruang 21, menyebabkan runtuhnya atap di empat ruang lainnya (ruang 17–20).

“Sebagian siswa saat itu sedang praktik di bengkel dan melakukan pemeriksaan kesehatan di pendopo. Setelah kejadian, siswa yang terdampak segera dievakuasi ke UKS dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat,” sebutnya.

Evakuasi pun dilakukan dengan bantuan ambulans Puskesmas Gunung Putri dan ambulans Desa Wanaherang, dibantu oleh BPBD, Damkar, Polsek, Danramil, dan Dinkes Kabupaten Bogor.

Dia merinci, 19 siswa dirawat di Puskesmas Gunung Putri, 17 di RS Griya Kenari Medika, 3 di RSUD Cileungsi, dan 2 siswa di RS Hermina. Saat ini, seluruh siswa yang telah dirawat di Puskesmas Gunung Putri dan RS Griya Kenari Medika sudah diperbolehkan pulang ke rumah.