JAKARTA - Pemerintah memastikan sekolah -sekolah yang terdampak bencana di Pulau Sumatera siap memulai kembali pembelajaran tatap muka. Berbagai langkah cepat pun telah dilakukan.

Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk optimalisasi pembelajaran mulai dari pemulihan infrastruktur, penyelenggaraan pembelajaran di ruang sementara hingga penyesuaian metode belajar, guna memastikan hak belajar peserta didik tetap terpenuhi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SD Negeri 158498 Aek Tolang, Sumatra Utara, Hayati, memastikan bahwa pembelajaran telah kembali berjalan normal sejak Januari 2026.

“Sekolah kami sempat melaksanakan pembelajaran di tenda darurat pada bulan Desember 2025. Namun sejak Januari 2026, KBM sudah berjalan seperti biasanya di sekolah,” ujarnya, melalui siaran pers, Sabtu (28/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, sekolah juga telah menerapkan pembelajaran adaptif dengan menyesuaikan kurikulum secara mandiri. Asesmen juga dilakukan secara sederhana dan fleksibel, mengacu pada petunjuk teknis pembelajaran untuk satuan pendidikan terdampak bencana yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Selain kesiapan dari sisi pembelajaran, dukungan pemerintah turut memperkuat proses pemulihan. “Bantuan pemerintah berupa uang tunai untuk kebersihan lingkungan sekolah, dan juga untuk kebutuhan siswa seperti seragam sekolah,” ungkap Hayati.

SDN 158498 Aek Tolang juga menerima dukungan lanjutan melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan berupa pembangunan dua ruang kelas baru, toilet, serta penataan lingkungan sekolah, yang semakin menunjang kesiapan pembelajaran secara berkelanjutan.

Di Sumatra Barat, kesiapan pembelajaran juga ditunjukkan oleh SMAN 1 Batang Anai. Kepala SMAN 1 Batang Anai, Zulbaidah menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi pascabencana. Sebanyak 10 rombongan belajar (rombel) saat ini menempati Asrama Haji Kabupaten Padang Pariaman, sementara sebagian lainnya belajar di tenda darurat yang difasilitasi oleh Kemendikdasmen.

Dalam proses pembelajaran, sekolah melakukan penyesuaian dengan mengurangi durasi waktu belajar serta memfokuskan pada materi esensial. Zulbaidah mengungkapkan bahwa SMAN 1 Batang Anai mengacu pada buku panduan pembelajaran dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikdasmen sebagai pedoman utama.

Kesiapan ini juga diperkuat melalui berbagai dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, mulai dari bantuan biaya normalisasi, distribusi bantuan bagi siswa, layanan trauma healing untuk guru dan siswa, hingga penyediaan tenda sebagai ruang belajar darurat. Pemerintah daerah turut mendukung melalui normalisasi dengan bantuan alat berat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta fasilitasi lokasi pembelajaran sementara.

Senada dengan hal itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi dalam kondisi apa pun.

“Pendidikan tidak boleh berhenti, bahkan dalam situasi bencana sekalipun. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat memastikan anak-anak kita tetap belajar dengan aman, nyaman, dan bermakna. Melalui kolaborasi ini, kita tidak hanya memulihkan fasilitas, tetapi juga memulihkan harapan dan semangat belajar peserta didik,” ujarnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada urgensi untuk menerapkan pembelajaran dengan metode daring atau jarak jauh. Hal ini disampaikan Praktino dalam arahan internal kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK pada 23 Maret 2026.

Pratikno menegaskan ulang arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Jumat, 13 Maret 2026. Presiden menyatakan bahwa situasi krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Pratikno menyampaikan, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno dalam keterangannya yang dikutip Rabu (25/3/2026).

Praktino menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag. Semua sepakat tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa.

Dia mengatakan bahwa proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa.

Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.

Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi menetapkan skema pembelajaran sekaligus jadwal libur sekolah selama bulan Ramadan 2026. Keputusan ini dihasilkan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) dan menjadi pedoman nasional bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama Ramadan, namun dengan penyesuaian metode dan penguatan pendidikan karakter.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Ramadan harus dimanfaatkan sebagai momentum pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran tidak semata-mata berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat nilai keagamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membangun kebiasaan positif di kalangan siswa.

Menurutnya, pendidikan selama Ramadan menjadi kesempatan strategis untuk menanamkan nilai iman, takwa, akhlak mulia, serta semangat gotong royong. Pendekatan ini diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Dalam implementasinya, pemerintah mendorong satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan penguatan nilai keagamaan sesuai agama masing-masing peserta didik.

Bagi siswa beragama Islam, kegiatan dapat diisi dengan tadarus Al-Qur’an, pesantren kilat, kajian keislaman, hingga diskusi tematik seputar akhlak dan ibadah. Aktivitas tersebut bertujuan memperdalam pemahaman spiritual sekaligus membiasakan praktik ibadah secara konsisten selama bulan puasa.

Sementara itu, siswa non-Muslim tetap mendapatkan ruang pembinaan rohani sesuai ajaran dan keyakinan masing-masing. Sekolah diminta memastikan seluruh peserta didik memperoleh hak pembelajaran yang setara dan inklusif selama Ramadan.

Selain kegiatan keagamaan, sekolah juga didorong menyelenggarakan aktivitas sosial dan edukatif. Contohnya berbagi takjil, penyaluran zakat atau donasi, santunan kepada yang membutuhkan, hingga kompetisi bernuansa religi seperti lomba adzan, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), serta cerdas cermat keagamaan.

Pemerintah juga mengingatkan pentingnya pembiasaan karakter positif melalui program seperti Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan gerakan satu jam tanpa gawai. Upaya ini dinilai relevan untuk menumbuhkan kedisiplinan, empati, serta kontrol diri di kalangan pelajar.

Jadwal Resmi Sekolah dan Libur Ramadan 2026

Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan pembagian waktu kegiatan belajar selama Ramadan 2026 menjadi tiga tahap utama, yakni pembelajaran di luar satuan pendidikan, pembelajaran tatap muka, serta libur pasca-Ramadan.

Berikut jadwal resminya:

• 18–20 Februari 2026: Pembelajaran di luar satuan pendidikan
• 23 Februari–16 Maret 2026: Pembelajaran tatap muka di sekolah
• 23–27 Maret 2026: Libur pasca-Ramadan atau Idulfitri

Skema ini menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan libur penuh selama satu bulan Ramadan. Siswa tetap menjalani proses belajar, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan bernuansa pembinaan karakter.

Pemerintah daerah serta masing-masing satuan pendidikan diminta menindaklanjuti kebijakan ini melalui pengaturan teknis yang adaptif sesuai kondisi wilayah. Meski demikian, substansi kebijakan nasional tetap menjadi acuan utama dan tidak boleh diubah.

Penentuan Awal Ramadan 1447 H

Menjelang Ramadan 2026, Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) juga merilis data hisab terkait posisi hilal awal Ramadan 1447 Hijriah. Berdasarkan perhitungan falak, pada 29 Sya’ban 1447 H yang bertepatan dengan 17 Februari 2026, posisi hilal masih berada di bawah ufuk di seluruh wilayah Indonesia.

Ijtimak atau konjungsi tercatat terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 19.02 WIB. Data ini menjadi bagian dari rangkaian proses penentuan awal Ramadan yang nantinya diputuskan melalui sidang isbat pemerintah.

Dengan ditetapkannya skema pembelajaran dan jadwal libur tersebut, masyarakat terutama orang tua dan siswa diharapkan dapat mempersiapkan diri lebih awal. Pemerintah menegaskan bahwa Ramadan 2026 bukan hanya tentang penyesuaian jadwal sekolah, melainkan juga momentum memperkuat fondasi karakter generasi muda Indonesia.