JAKARTA - Komisi X DPR mengingatkan agar pemerintah ke depan tidak tergesa-gesa dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan, pemerintah perlu melakukan kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.

Hal ini disampaikan anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly menanggapi langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.

“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” kata pria yang akrab disapa Amure, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, upaya penghematan energi tetap penting dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan. Justru di tengah situasi efisiensi, pemerintah harus memastikan penguatan sistem pendidikan tetap berjalan secara optimal.

“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” ujarnya.

Legislator PKB itu menekankan bahwa pendidikan tidak semata soal metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan apapun harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek.

Ia juga kembali menegaskan pentingnya pembelajaran tatap muka sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan, yang selama ini terbukti lebih efektif dalam membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.

Amure mendorong pemerintah untuk tetap mencari skema penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Ia menilai, efisiensi bisa dilakukan tanpa harus menyentuh sektor pendidikan secara signifikan.

“Penghematan tetap harus jalan, tapi jangan sampai salah sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan para pemangku kepentingan dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan, mulai dari guru, orang tua, hingga akademisi, agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif dan berkelanjutan.

“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang terburu-buru,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada urgensi untuk menerapkan pembelajaran dengan metode daring atau jarak jauh. Hal ini disampaikan Praktino dalam arahan internal kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK pada 23 Maret 2026.

Pratikno menegaskan ulang arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Jumat, 13 Maret 2026. Presiden menyatakan bahwa situasi krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Pratikno menyampaikan, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno dalam keterangannya yang dikutip Rabu (25/3/2026).

Praktino menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag. Semua sepakat tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa.

Dia mengatakan bahwa proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa.

Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.

Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.

JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah online mulai 23-28 Januari 2026. Kebijakan ini dikeluarkan imbas hujan deras yang menyebabkan sejumlah wilayah teredam banjir Jakarta.

"Dalam edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Ketenagakerjaan (untuk work from home) itu kalau kondisi curah hujannya tinggi dan kemudian ada banjir dan sebagainya," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Jakarta Utara, Minggu (25/1/2026).

Akan tetapi mengingat cuaca hari ini cerah dan sebagian wilayah yang sebelumnya banjir telah surut, maka keputusan tersebut bisa saja tidak diberlakukan.

Pramono menyebut bila Senin besok cuaca cerah, maka kegiatan belajar siswa akan dilaksanakan di sekolah.

"Tentunya kalau cerah ya tidak dilakukan (PJJ atau WFH). Sehingga dengan demikian batas waktunya kan sampai tanggal 28, sekarang tanggal 25. Sehingga dengan demikian tinggal hari Senin-Selasa, kalau nanti kondisinya kemudian cerah, tidak ada ini, maka ya kita normal," ucap dia.

Lihat video: Respons Gubernur Pramono Terkait Kebijakan WFH dan Sekolah Online Saat Banjir

Namun bila besok Jakarta kembali di landa hujan lebat yang menimbulkan banjir, maka siswa masih diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini juga bisa saja diperpanjang melihat kondisi di lapangan.

"Tetapi kalau kemudian kondisi cuacanya memang harus perlu ada penanganan, maka PJJ-nya tetap kita berlakukan," sambungnya.

Adapun, meski Jakarta hari ini terbilang cerah, Pemprov DKI Jakarta tetap melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca hingga 27 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menekan curah hujan tinggi di Jakarta.