Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan tidak berencana untuk melakukan pembelajaran secara daring bagi siswa-siswi di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hal tersebut mencuat berkenaan dengan kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah, menyusul wacana penerapan sistem work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis geopolitik global pascakonflik bersenjata di Jazirah Arab.

Eri menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap kajian mendalam oleh jajarannya. Pemkot Surabaya juga memilih untuk menunggu serta mengamati (wait and see) instruksi resmi yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat sebelum nantinya mengambil keputusan akhir.

"Kita masih pelajari ya, tapi karena memang kita sambil melihat aturannya [sistem pembelajaran dari pemerintah pusat] belum keluar juga," ungkap Eri di Surabaya, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, Eri menyoroti berbagai dampak negatif dari kebijakan pembelajaran secara daring yang tetap direalisasikan nantinya. Menurutnya, hal tersebut dapat menghambat perkembangan masing-masing pelajar yang tergolong masih dalam proses tumbuh kembang.

Ia membeberkan bahwa peningkatan penggunaan gawai (gadget) dalam jangka waktu panjang berisiko signifikan terhadap siswa-siswi. Selain itu, interaksi sosial antarsiswa di sekolah juga akan berkurang drastis bila pembelajaran secara daring terpaksa dilakukan.

"Penggunaan gadget ini juga akan membahayakan kalau anak-anak tidak dibatasi, apalagi kita sudah membatasi penggunaan gawai di sekolah," tegas Eri.

Oleh sebab itu, politikus PDI Perjuangan ini pun berharap segenap orang tua maupun wali dari masing-masing murid di Kota Pahlawan dapat secara aktif melakukan pengawasan agar siswa-siswi tidak terjerumus dalam aktivitas digital yang berlebihan.

"Maka, saya berharap kalau misalnya [kebijakan pembelajaran daring] ini berjalan, orang tua juga menguatkan pengawasan terhadap anaknya agar mereka tidak lepas kontrol," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan tetap memberlakukan belajar tatap muka untuk mencegah learning loss atau penurunan pengetahuan siswa dalam pembelajaran.

Menko PMK Pratikno menyampaikan ulang pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) bahwa situasi global dinilai menjadi momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Kondisi geopolitik saat ini dianggap sebagai peluang untuk mempercepat penerapan swasembada pangan dan energi. Tidak terkecuali, bidang pendidikan juga penting dilakukan guna menjamin kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa," katanya, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK pada Rabu (25/3/2026).

Oleh karena itu, kata dia, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Dia memahami bahwa sebelumnya sempat dicanangkan wacana metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring untuk sistem pembelajaran siswa.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD telah menyepakati Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) sebesar Rp12,62 triliun pada tahun anggaran (TA) 2026 mendatang.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa meskipun wilayahnya terkena pemangkasan transfer dari pemerintah pusat ke daerah (TKD) senilai Rp730 miliar, seluruh fraksi DPRD sepakat untuk tidak mengurangi program pelayanan publik yang selama ini sudah berjalan.

Dalam R-APBD 2026, Eri menyampaikan, pihaknya dan DPRD Surabaya juga harus menentukan skala prioritas yang disepakati bersama dan wajib terdapat program-program yang berimplikasi terhadap unsur kerakyatan.

“InsyaAllah, setelah ini akan ada pembahasan untuk terkait anggaran-anggarannya, di situ akan kita samakan lagi, apa yang menjadi skala prioritas kita karena skala prioritas ini ditentukan bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Surabaya,” ucap Eri, dikutip pada Kamis (16/10/2025).

Eri menjelaskan, total kekuatan R-APBD Surabaya 2026 mencapai Rp12,62 triliun, dengan target keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp10,77 triliun. Nominal tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,15 triliun dan pendapatan transfer Rp2,61 triliun.

Sementara itu, belanja daerah ditargetkan mencapai Rp12,60 triliun, yang terdiri atas atas belanja operasi senilai Rp9,79 triliun, belanja modal Rp2,77 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar Rp37,5 miliar.

Selanjutnya, penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan mencapai Rp1,85 triliun, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan pinjaman daerah, dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp24 miliar.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga memprioritaskan alokasi APBD 2026 pada anggaran pendidikan sebesar Rp2,83 triliun (22,49%) dan anggaran kesehatan Rp2,46 triliun (19,54%). Sedangkan belanja infrastruktur dialokasikan sebesar Rp6 triliun atau 48,72% dari total keseluruhan APBD 2026.

Eri menegaskan, belanja infrastruktur pada 2026 diarahkan untuk pencegahan banjir, peningkatan konektivitas kota, pembangunan rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, serta penyediaan transportasi publik.

"Berbagai program pembangunan ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,4%, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 85,7%, dan menekan rasio kesenjangan atau Gini Ratio ke angka 0,37," ungkapnya.

Dalam usaha untuk meningkatkan PAD, Eri menegaskan, pihaknya akan menelurkan sejumlah inovasi, seperti penyewaan aset, percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, hingga menggelar diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan pada akhir tahun mendatang.

“Jadi nanti diskonnya tidak hanya pakaian, tapi juga hotel dan semuanya. Dan wisata yang masuk ke dalam KEN [Kalender Event Nasional] kita juga mengundang masyarakat dari wilayah lain untuk datang ke Surabaya,” pungkasnya. (245)

Bisnis.com, SURABAYA — Walikota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa program-program pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat tetap berjalan meskipun alokasi transfer ke daerah (TKD) dipangkas hingga Rp730 miliar pada 2026.

Eri Cahyadi menyatakan bahwa pada 2026, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi Surabaya menembus 5,8%, disertai dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga penurunan angka kemiskinan, ketimpangan (gini ratio), serta kematian ibu dan anak.

"Bahwa pertumbuhan ekonomi kita, dengan pengurangan-pengurangan transfer daerah, Surabaya tidak boleh mundur. Maka, di situ dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keteguhan, dan dibutuhkan kekuatan kebersamaan,” ujar Eri Cahyadi di Surabaya, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Eri menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menjaga ketahanan fiskal Kota Surabaya yang 75% bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi itu disebut-sebut berbanding lurus dengan pemotongan transfer pusat yang semakin besar.

"Surabaya dibuat contoh. Ketika fiskalnya kuat, maka bantuannya juga akan berkurang. Di situlah dibutuhkan inovasi-inovasi. Meskipun fiskalnya kuat, transfernya turun, bantuannya juga turun, tapi kemiskinan tetap harus turun,” ucapnya.

Dalam arah kebijakan 2026, Pemkot Surabaya menegaskan komitmen untuk memperkuat program pendidikan dan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan keluarga. Salah satu fokus utama adalah program 'Satu Keluarga Satu Sarjana', di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu diberi kesempatan untuk berkuliah hingga lulus sarjana melalui beasiswa penuh.

Eri menyebut, program tersebut dapat berperan untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Dia mengakui bahwa sebagian warganya enggan mengenyam pendidikan tinggi karena lebih memilih bekerja. Padahal tanpa pendidikan yang mumpuni, penghasilan dan kesejahteraan keluarga akan susah meningkat.

"Di APBD, seperti beasiswa untuk memakmurkan masyarakat Surabaya agar masyarakat miskin atau pramiskin ini bisa berubah kehidupannya, maka kita ambil satu keluarga ini satu sarjana. Kita kuliahkan sampai lulus,” tegas Eri.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan memberikan bantuan dana operasional bagi sekolah swasta tingkat SMA/SMK sebesar Rp350.000 per siswa per bulan, atau sekitar Rp3,5 juta per tahun. Kebijakan ini diharapkan menghapus praktik penahanan ijazah akibat tunggakan biaya pendidikan.

"Kami akan mengumpulkan sekolah swasta untuk tingkat SMA dan SMK, sehingga tidak ada lagi penahanan ijazah. Bantuan ini diberikan supaya pihak sekolah tidak lagi menahan ijazah siswa dari keluarga kurang mampu," ungkapnya.

Selanjutnya, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga tetap berjalan. Pemkot Surabaya bersama DPRD masih memyempurnakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Layak Huni untuk membatasi dan menyeleksi siapa saja yang berhak menerima bantuan, sehingga perubahan kemiskinan bisa lebih terukur dan tepat sasaran.

Eri menegaskan, walau fiskal daerah menghadapi tantangan akibat penurunan dana transfer dari pusat, arah pembangunan di Kota Pahlawan tidak akan bergeser. Pemerintah kota berjanji untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh titik kota.

“Target kita meskipun fiskalnya kuat, transfernya turun, bantuannya juga turun, tapi kemiskinan tetap harus turun, gini ratio turun, dan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,8%. Tidak ada hal mundur meskipun fiskal menurun,” jelasnya.

Eri juga menyampaikan, hasil proyeksi pendapatan dari opsen pajak daerah mengalami koreksi signifikan. Bila sebelumnya diperkirakan Rp1,6 triliun, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Namun, dia percaya diri bahwa kebijakan efisiensi dan inovasi akan menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan daerah.

“Kalau kita hitung harusnya Rp1,6 triliun, tapi karena opsen hanya 66%, angka kita turun menjadi Rp1,3 triliun. Namun, inovasi kita lakukan bersama DPRD, Insya Allah masyarakat tetap tersentuh, dan pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya. (245)