Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan defisit APBN melebar dari target seiring dengan pembengkakan belanja subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia yang dipicu perang Timur Tengah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel akan menambah Rp6 triliun terhadap defisit, yang sebelumnya ditargetkan Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Kendati yakin tetap berada di bawah batas 3%, Purbaya memperkirakan defisit APBN bisa melebar ke 2,9% terhadap PDB. Khususnya, apabila harga minyak berada di level US$100 secara konsisten sepanjang tahun.

"Untuk sementara ya [outlook defisit 2,9%] kalau asumsi harga minyak dunia rata-rata dari sini sampai akhir tahun atau setahun penuh US$100 per barel," terangnya kepada wartawan usai rapat di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Namun demikian, dia mengeklaim pemerintah masih memiliki ruang fiskal. Salah satu alasannya karena harga minyak dunia pun masih berfluktuasi. Dia menyebut hari ini masih di level US$76 sampai US$77 per barel.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB salah satunya dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) di level US$70 per barel.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan pemerintah akan terus melakukan penghematan guna mengantisipasi harga minyak terus bertengger di US$100 per barel sepanjang tahun. Beberapa cara yang dilakukan yakni penghematan belanja kementerian/lembaga hingga tiga tahap, sampai dengan pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) guna menambal defisit.

"Kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp120 triliun," ujarnya.

ANGGARAN SUBSIDI BENGKAK

Pelebaran defisit ini tidak lepas dari bengkaknya belanja subsidi. Apalagi, APBN akan tetap menjadi peredam kejut (shock absorber) kenaikan harga minyak usai pemerintah tak menaikkan harga BBM.

Purbaya menyebut anggaran subsidi energi berpotensi bengkak hingga sebesar Rp100 triliun untuk meredam kenaikan harga minyak.

"Rp90 sampai Rp100 [triliun]. Itu subsidi, kompensasi lain lagi," ungkapnya saat dimintai konfirmasi oleh wartawan.

Namun, Purbaya memastikan pihaknya akan tetap menghitung lagi potensi penambahan belanja subsidi BBM. Untuk diketahui, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi 2026 sebesar Rp210,1 triliun. Sementara itu, subsidi nonenergi senilai Rp108,8 triliun.

Di sisi lain, dia juga mengeklaim PT Pertamina (Persero) juga akan ikut menanggung kenaikan harga minyak usai tidak adanya penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. Dia meyakini perusahaan pelat merah itu kini memiliki arus kas yang lebih baik usai perubahan skema pembayaran kompensasi.

"Yang kompensasi kan sekarang kami bayar setiap bulan 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina juga amat baik. Untuk jangka waktu pendek enggak masalah, nanti mereka biar rapatkan dengan ESDM," kata ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah semakin gencar memburu praktik manipulasi nilai transaksi impor (under invoicing) yang berpotensi menggerus penerimaan negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, praktik tersebut masih ditemukan di sejumlah perusahaan dan kini sedang ditelusuri oleh otoritas fiskal.

"Kami sudah deteksi perusahaan-perusahaan yang melakukan under invoicing. Itu sedang kami kejar," kata Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).

Menurut dia, praktik tersebut terjadi ketika nilai transaksi yang dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kondisi itu membuat potensi pajak yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi berkurang.

Purbaya mengungkapkan, indikasi praktik tersebut cukup kuat. Dalam pemeriksaan awal terhadap sejumlah perusahaan, pemerintah menemukan pola yang sama. "Saya tes 10 perusahaan, semuanya under invoicing," ujarnya.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menghitung lebih lanjut potensi kerugian negara dari praktik tersebut. Besaran kerugian diperkirakan baru bisa diketahui setelah proses pemeriksaan selesai. "Kerugiannya masih dihitung lagi," ucap Purbaya.

Pemerintah berharap penertiban praktik tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dalam waktu ke depan. Selain penindakan terhadap pelanggaran, pemerintah juga berupaya memperbaiki sistem perpajakan agar kebocoran penerimaan bisa ditekan.

Menurut Purbaya, perbaikan administrasi dan pengawasan pajak mulai menunjukkan hasil pada awal tahun ini. Dia menyatakan, penerimaan pajak dalam dua bulan pertama tahun ini tumbuh sekitar 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Pertumbuhan PPN dan PPnBM bahkan sekitar 95 persen dibanding dua bulan pertama tahun lalu. Itu menunjukkan ekonomi benar-benar bergerak," kata mantan ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) tersebut.

Dia menyampaikan, perbaikan penerimaan negara tidak hanya bergantung pada kebijakan pajak baru, tetapi juga pada penertiban praktik-praktik yang selama ini menggerus potensi pendapatan negara. "Kalau ekonominya bergerak dan sistem perpajakan kita dibenahi, otomatis penerimaan negara juga meningkat," jelas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang menopang 20% hingga 30% perdagangan minyak dunia, diproyeksikan akan memaksa defisit APBN 2026 menembus ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai bahwa pelebaran defisit APBN 2026 di atas 3% menjadi sebuah yang tidak terelakkan. Krisis di Timur Tengah, sambungnya, akan berdampak ke postur anggaran lewat dua jalur, yaitu anjloknya proyeksi penerimaan negara dan kenaikan beban belanja subsidi.

"Kata kunci yang ingin kami sampaikan dari Prasasti adalah pelebaran di atas 3% sepertinya adalah sebuah keniscayaan," ujarnya dalam diskusi dengan media di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Piter memaparkan bahwa akar masalah bermula dari asumsi makro APBN 2026 yang meleset jauh akibat gejolak global. Awalnya, APBN didesain dengan asumsi harga minyak di level US$70 per barel dan nilai tukar di kisaran Rp16.500 per dolar AS, dengan target defisit yang dipatok aman pada 2,68% dari PDB.

Kendati demikian, tekanan eksternal diproyeksikan mengerek harga minyak Brent menyentuh US$100 per barel dan mendepresiasi rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS. Bahkan, Piter menyebut harga minyak berpotensi melambung lebih dari 100% ke level US$140 per barel.

Kondisi ini menciptakan pembengkakan pengeluaran yang masif. Berdasarkan kalkulasi Prasasti, setiap kenaikan US$10 pada harga minyak Brent per barel akan mengerek biaya subsidi BBM hingga 30%. Pada saat yang sama, setiap pelemahan nilai tukar sebesar Rp500 terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan beban subsidi agregat sebesar 3%.

Masalahnya, di saat kebutuhan belanja membengkak, penerimaan negara justru diproyeksi seret. Piter menjelaskan transmisi krisis global akan memperlambat roda perekonomian domestik karena tambahan tekanan inflasi, yang berujung pada menurunnya setoran pajak.

Padahal, pemerintah telah mematok target penerimaan tahun 2026 cukup tinggi, yakni naik hingga 30% dibandingkan tahun lalu. "Ini [belanja] naik, penerimaan turun. Artinya gap-nya [defisitnya] melebar," ungkap Piter.

Berdasarkan hitungan internal Prasasti, defisit APBN 2026 berpotensi meningkat hingga sekitar 3,3% dari PDB, jauh dari asumsi pemerintah di level 2,68% dari PDB.

3 Skenario & Rasionalisasi Program

Dengan guncangan tersebut, Piter memaparkan tiga skenario respons pemerintah. Skenario pertama, pemerintah membiarkan harga minyak mentah tertransmisi penuh ke harga BBM domestik tanpa intervensi subsidi. Langkah ini dinilai berisiko tinggi memicu inflasi tak terkendali, menghancurkan daya beli, dan mengerek angka pengangguran.

Skenario kedua, pemerintah menahan penuh harga BBM. Hanya saja, langkah ini dinilai sangat berat karena akan memaksimalkan beban subsidi pada APBN.

Skenario ketiga, yang dinilai paling rasional adalah skenario moderat, yang mana pemerintah membagi beban, sebagian kenaikan ditransmisikan ke penyesuaian harga BBM dan sebagian lagi diredam melalui penebalan subsidi APBN.

Piter pun menyarankan pemerintah untuk berani mengambil langkah extraordinary layaknya masa pandemi, yakni dengan menerbitkan instrumen hukum seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengizinkan defisit di atas 3% seperti era pandemi Covid-19.

"Cuma kalau kami, di Prasasti, punya satu rekomendasi, pelebaran defisit dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan mengutamakan peninjauan kembali semua anggaran, melakukan efisiensi secara maksimal," jelasnya.

Menurutnya, fokus utama pemerintah harus dialihkan pada program penyelamatan daya beli lewat subsidi BBM. Sementara itu, program-program yang bersifat populis dan menyedot anggaran besar wajib ditunda atau disesuaikan skalanya.

Piter mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih perlu ditinjau ulang. Merujuk pada kajian akademis dari Universitas Indonesia (UI) yang menemukan tingkat inefisiensi pada program tersebut, MBG diusulkan agar dirasionalisasi, misalnya dengan hanya menyasar siswa SD ke bawah di wilayah-wilayah tertentu agar lebih tepat sasaran.

Ancaman 'Snowball Effect' Pembiayaan

Di luar tantangan fiskal, Piter mengingatkan bahaya dari sisi pembiayaan. Defisit yang melebar berarti pemerintah harus menarik lebih banyak utang melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN).

Permintaan obligasi negara terlihat mengalami penurunan pada 2025–2026, yang mengindikasikan pelemahan minat pasar terhadap Indonesia.

Tantangannya, sentimen investor global saat ini tengah memburuk akibat ketidakpastian perang. Kondisi ini diperparah oleh tekanan outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional terhadap Indonesia seperti Moody's dan Fitch yang menurunkan outlook Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.

"Bahasa sederhananya, kamu boleh ngutang seberapapun [lewat izin defisit lebar], tapi pertanyaannya, emangnya ada yang mau ngutangin? Kalaupun kita bisa mencari utang, itu pasti dengan biaya dan yield yang lebih tinggi," paparnya.

Tanpa efisiensi yang ketat, utang dengan imbal hasil alias yield mahal ini hanya akan memperburuk debt service ratio Indonesia atau rasio utang pokok dan bunga utang terhadap pendapatan negara.

Piter menggarisbawahi perkembangan tersebut berisiko memicu snowball effect (efek bola salju), yaitu beban utang makin memberatkan APBN, rating utang Indonesia makin terpuruk, dan pada akhirnya pemerintah dipaksa membayar bunga utang yang jauh lebih mahal di masa depan.