Bisnis.com, CIREBON- Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Cilautereun di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga kini masih berada pada tahap pembahasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Proyek infrastruktur kelautan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Garut itu belum masuk tahap penetapan pelaksanaan maupun konstruksi.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, belum lama ini pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari 2, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas usulan percepatan pembangunan pelabuhan yang direncanakan menjadi simpul aktivitas perikanan tangkap di wilayah pesisir selatan Garut.

Dalam pertemuan itu, Bupati Garut menyampaikan keberadaan Pelabuhan Cilautereun menjadi kebutuhan strategis masyarakat pesisir. Menurut dia, infrastruktur pelabuhan dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi nelayan sekaligus membuka akses distribusi hasil perikanan yang lebih luas.

“Kami sangat berharap usulan pembangunan Pelabuhan Cilautereun dapat dipertimbangkan dan segera direalisasikan. Masyarakat sangat membutuhkan fasilitas ini untuk mempercepat akselerasi pembangunan di Kabupaten Garut,” ujar Syakur, Rabu (15/4/2026).

Syakur menegaskan, wilayah selatan Garut memiliki potensi perikanan yang besar, namun belum didukung infrastruktur pelabuhan yang memadai. "Kondisi ini membuat aktivitas nelayan masih terbatas dan belum optimal dalam meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Kepelabuhan Perikanan Ady Candra menyampaikan pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung pengembangan kawasan pesisir selatan Jawa, termasuk Kabupaten Garut.

Namun, ia menegaskan rencana pembangunan pelabuhan masih harus melalui proses perencanaan teknis dan koordinasi lintas instansi.

“Potensi perikanan di Garut sangat besar. Tentu kami mendukung usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengembangan kawasan selatan Jawa, khususnya Garut. Namun, ini masih memerlukan proses dan perencanaan yang matang,” kata Ady.

Ia menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi untuk mengkaji kelayakan teknis dan skema pembangunan yang paling sesuai. Kajian tersebut mencakup aspek infrastruktur, lingkungan, hingga dukungan aktivitas ekonomi nelayan di sekitar lokasi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan aktivitas pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia tetap berjalan selama libur Lebaran 2026, sehingga ketersediaan stok ikan selama Hari Raya Idul Fitri tetap terjaga.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, menyatakan meski sebagian nelayan pulang kampung, pelayanan pendaratan, pembongkaran, dan distribusi hasil tangkapan ikan tetap berlangsung.

Ia mengatakan menjelang dan selama periode Lebaran aktivitas di pelabuhan perikanan mengalami dinamika cukup tinggi.

“Sebagian nelayan bersiap kembali ke daerah asal, sebagian lainnya memanfaatkan momentum sebelum libur panjang untuk melakukan aktivitas penangkapan maupun pendaratan ikan,” ujar dia.

Untuk menjaga kelancaran operasional, Latif menyatakan telah meminta seluruh jajarannya menggelar apel siaga di pelabuhan perikanan.

Ia menyebut tiga fokus utama KKP adalah penguatan keselamatan pelabuhan perikanan bebas kebakaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pendataan guna mendukung optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Tim terpadu pengamanan pelabuhan perikanan harus selalu siaga, syahbandar di pelabuhan perikanan harus mampu memastikan pengawasan keselamatan pelayaran dan ketertiban di dermaga berjalan disiplin,” tuturnya.

Latif juga menekankan pentingnya langkah pencegahan kebakaran di pelabuhan perikanan, antara lain dengan mengatur jarak tambat kapal yang aman, pengawasan ketat terhadap aktivitas pengelasan, serta pemeriksaan kondisi kapal sebelum ditinggalkan awaknya.

Selain itu, KKP menilai dukungan Korps Kepolisian Perairan dan Udara serta TNI AL sangat diperlukan untuk menjaga keamanan kawasan pelabuhan perikanan serta memastikan area vital tetap terkendali.

Ia juga meminta partisipasi aktif asosiasi nelayan dan kelompok masyarakat juga dalam membangun sistem pengawasan berbasis komunitas.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriyah. Produksi sektor perikanan tangkap pada periode Januari–Maret 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 7,3 juta ton.

Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Ady Candra menjelaskan, produksi pada awal tahun sempat menurun akibat faktor musim. Kondisi cuaca pada periode musim barat memengaruhi aktivitas penangkapan, namun tren produksi diperkirakan meningkat kembali memasuki awal Maret dan menjelang Lebaran.

“Dapat disimpulkan bahwa pasokan ikan selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah tersedia dalam kondisi aman dan harga ikan relatif stabil sesuai dengan permintaan pasar,” kata Ady dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Ia menyampaikan, penurunan produksi pada awal tahun merupakan pola musiman yang terjadi setiap tahun. Pada Januari hingga Maret, sebagian wilayah perairan Indonesia mengalami angin kencang dan gelombang tinggi sehingga aktivitas melaut menjadi terbatas.

Memasuki awal Maret, kondisi cuaca diperkirakan membaik dan aktivitas penangkapan meningkat. Selain faktor cuaca, menurut Ady, momentum menjelang Idul Fitri juga mendorong kenaikan produksi karena banyak kapal kembali ke pelabuhan pangkalan, terutama di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura).

“Biasanya menjelang Idul Fitri banyak kapal kembali ke pelabuhan, terutama di Pantura. Hal ini turut mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap,” ujarnya.

Dari sisi harga, KKP mencatat kondisi relatif stabil di tingkat nasional. Beberapa komoditas utama seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi, dan kakap hanya mengalami kenaikan terbatas di sejumlah daerah, antara lain Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, dan Gorontalo.

Berdasarkan data produksi per provinsi, Jawa Tengah menjadi penyumbang terbesar dengan volume lebih dari 40 ribu ton. Daerah lain dengan produksi tinggi antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Bali. Harga rata-rata produsen tertinggi tercatat di Maluku, Papua Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan.

Produksi terendah tercatat di Bengkulu, Jambi, Papua Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Barat. Adapun harga produsen terendah berada di Banten, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Riau.

Secara komoditas, produksi cumi dan layang didominasi Jawa Tengah. Jawa Timur menjadi sentra utama kakap, kerapu, dan baronang, sedangkan tongkol banyak diproduksi di Kalimantan Barat serta sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Untuk menjaga kelancaran pasokan, Ditjen Perikanan Tangkap menyiagakan petugas syahbandar dan pendataan di pelabuhan perikanan, termasuk selama masa libur Idul Fitri. Pemantauan juga dilakukan melalui Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan guna memastikan data produksi terpantau secara real time.

Langkah tersebut diharapkan menjaga ketersediaan ikan di pasar dan mencegah gejolak harga selama periode permintaan tinggi. KKP juga memastikan layanan pelabuhan tetap berjalan optimal agar distribusi hasil tangkapan tidak terganggu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara ihwal kepadatan kapal perikanan yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan KKP bersama dengan Dinas Kelautan perikanan Pemda DKI telah melakukan identifikasi kondisi kapal perikanan di PPN Muara Angke untuk mengetahui kapal dengan izin aktif atau nonaktif sejak awal 2026.

Lotharia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan perikanan, keselamatan pelayaran, serta pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan tetap berjalan optimal.

“Di samping itu, kami sedang memetakan alur masuk dan keluar dari pelabuhan, untuk memudahkan akses nelayan dari atau ke fishing ground,” kata Lotharia dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Identifikasi tersebut dilakukan di pelabuhan perikanan bersama unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pengelola PPN Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, hingga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta.

Lotharia menyampaikan kepadatan kapal perikanan di Muara Angke menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional di kawasan pelabuhan perikanan.

“Prinsip utama kami adalah menjamin keselamatan pelayaran sekaligus menjaga aktivitas perikanan tangkap tetap berjalan, sehingga kapal yang menumpuk di PPN Muara Angke harus ditata dengan baik,” ujarnya.

Di samping itu, KKP juga berkoordinasi dengan pemilik kapal untuk merelokasi kapal-kapal yang berada di dermaga Muara Angke. Kapal tersebut diarahkan untuk melakukan tambat labuh di sekitar dermaga PPN Muara Angke dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran.

Seperti diketahui, KKP resmi memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin kapal penangkap ikan yang berpangkalan di PPN Muara Angke mulai Januari 2026.

Moratorium ini menjadi langkah untuk menghentikan penumpukan kapal yang selama ini terkonsentrasi di satu pelabuhan, sekaligus sinyal penataan ulang basis operasional armada perikanan di kawasan Jakarta.

Berdasarkan data KKP, sebanyak 2.564 kapal terdaftar berpangkalan di PPN Muara Angke. Namun, kapasitas kolam dan dermaga tidak sebanding dengan jumlah izin yang terbit. Kondisi ini membuat fungsi pelabuhan bergeser, dari pusat bongkar muat hasil tangkapan menjadi lokasi administratif dan logistik.

Tiap desa di Jawa Tengah akan dibangun bioflok tetapi bertahap

Batang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong penguatan sektor perikanan melalui pembangunan budidaya dan infrastruktur kelautan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Menko Pangan Zulhas di Kabupaten Batang, Jumat, mengatakan pemerintah memperluas program perikanan berbasis masyarakat guna memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.

"Tiap desa di Jawa Tengah akan dibangun bioflok tetapi bertahap," katanya saat menghadiri kegiatan kemitraan Indomaret Group di Batang.

Menurut dia, pemerintah akan membangun 2 ribu kampung dengan menyiapkan lahan seluas 20 ribu hektare tambak ikan pada 2026 agar ketersediaan ikan cukup.

"Jangan sampai kita impor lagi," katanya.

Menurut dia, peningkatan produksi ikan dalam negeri akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan di daerah.

Oleh karena itu, Zulhas merespons usulan Bupati Batang terkait pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kabupaten Batang.

"Permintaan Bupati Batang untuk dibangun Pelabuhan Perikanan Nusantara nanti programnya diserahkan ke saya agar segera ditindaklanjuti kalau itu memang bagus untuk masyarakat di daerah," katanya.

Bupati Batang Faiz Kurniawan mengatakan keberadaan pelabuhan perikanan memberi manfaat besar bagi nelayan lokal.

"Oleh karena itu, kami bisa dibantu dan di-support untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara. Kami berharap para nelayan bisa labuh dengan nyaman dan bisa dilelang di daerah ini," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 miliar kepada PT CBJ atas pelanggaran importasi 99 ton ikan salem ilegal ataufrozen pacific mackerelpada 5 Januari 2026.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Halid K. Jusuf mengatakan besaran denda administratif tersebut dihitung berdasarkan volume barang yang diimpor secara ilegal.

“Dendanya sudah kami hitung, kurang lebih Rp1 miliar, kurang lebih Rp1 miliar. Karena itu cuma ada 100.000 kilogram,” kata Halid seusai konferensi pers Penanganan Importasi Komoditas Perikanan Ilegal di Kementerian KKP, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

PT CBJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar hasil perikanan dan industri pembekuan ikan. Perusahaan tersebut memiliki fasilitascold storagedan berlokasi di kawasan pelabuhan perikanan Penjaringan, Jakarta Utara.

Sejalan dengan pencegahan importasi ilegal itu, negara terhindar dari potensi kerugian dengan nilai valuasi mencapai Rp4,48 miliar. Nilai tersebut mencakup aspek fiskal seperti potensi pajak pertambahan nilai (PPN), serta dampak ekonomi terhadap nelayan lokal.

Halid menjelaskan sanksi administratif yang dijatuhkan tidak hanya berupa denda, melainkan juga kewajiban bagi perusahaan untuk mengurus perizinan yang sesuai. Selain itu, KKP juga merekomendasikan kepada Badan Karantina Ikan dan Badan Karantina (Barantin) untuk melakukan tindakan lanjutan terhadap barang bukti ikan salem ilegal.

“Kami rekomendasikan kepada Badan Karantina Indonesia, untuk dilakukan strategi misalnya reekspor, memulangkan kembali barangnya kepada negara asalnya, atau yang kedua kita musnahkan,” lanjutnya.

Menurutnya, pengenaan sanksi administratif lebih memberikan efek jera dibandingkan sanksi pidana, terutama terhadap korporasi. Dia menilai, pembekuan hingga pencabutan izin usaha memiliki dampak besar tidak hanya bagi perusahaan, namun juga terhadap tenaga kerja dan ekosistem usaha yang terlibat.

“Jadi kalau kita lihat dari sisi berat ringan antara sanksi administrasi dan pidana, sebenarnya kalau orang jeli melihat bahwa pengenaan sanksi administrasi itu malah memberikan efek yang jera terhadap pelaku usaha,” ungkapnya.

Kronologi Temuan

Adapun, kronologi terendusnya impor ikan salem ilegal tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait masuknya komoditas perikanan tanpa Persetujuan Impor (PI). Pengiriman diduga dilakukan pada akhir 2025 dengan modus menggunakan PI yang kuotanya telah habis sejak pertengahan tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PT CBJ memperoleh kuota impor pada 2025 sebesar 100 ton yang kemudian mengalami perubahan menjadi 150 ton, atau hanya bertambah 50 ton. Dengan demikian, total kuota impor yang sah adalah 150 ton dan telah direalisasikan seluruhnya, yakni 100 ton ditambah 50 ton.

Namun, PT CBJ menafsirkan perubahan kuota tersebut secara keliru dengan mengakumulasi jumlahnya menjadi 250 ton. Adapun, selisih 100 ton ini yang dikategorikan sebagai impor ilegal, lantaran dianggap oleh perusahaan sebagai kuota yang masih dapat dipenuhi.

“Jadi ada mens rea, ada niat jahat yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bahwa dengan dia menerjemahkan perubahan persetujuan impor dari 100 [ton] tambah 50 [ton] kemudian diterjemahkan menjadi 250 [ton], itu adalah niat yang sengaja dibentuk untuk memanipulasi,” jelasnya.

Atas temuan tersebut, Ditjen PSDKP bersama Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai mengamankan empat kontainer di area perbatasan (border).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin kapal penangkap ikan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke mulai Januari 2026.

Moratorium ini menjadi instrumen awal negara untuk menghentikan penumpukan kapal yang selama ini terkonsentrasi di satu pelabuhan, sekaligus sinyal penataan ulang basis operasional armada perikanan di kawasan Jakarta.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan moratorium ini merupakan tindak lanjut lantaran kolam pelabuhan sudah melebihi kapasitas.

“Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Pengelola PPN Muara Angke beberapa waktu lalu, mengingat kolam pelabuhan sudah melebihi kapasitas ideal,” ujar Lotharia dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).

Lotharia mengatakan KKP juga akan melakukan pengecekan dan mendata kembali pelabuhan perikanan yang sudah melebihi kapasitas, termasuk melakukan pengaturan serta pemerataan operasional kapal sesuai standar dan aturan yang berlaku. Salah satunya, Pelabuhan Nizam Zachman Jakarta.

Untuk diketahui, kolam PPN Muara Angke memiliki luas 63.993 meter persegi dengan panjang dermaga 1.215 meter. Pendangkalan di dermaga Kali Adem semakin mempersempit ruang tambat kapal, sehingga menurunkan efisiensi dan keselamatan pelabuhan.

Data KKP menunjukkan terdapat 2.564 kapal terdaftar berpangkalan di PPN Muara Angke. Namun, kapasitas kolam dan dermaga tidak lagi sebanding dengan jumlah izin yang terbit. Kondisi ini membuat fungsi pelabuhan bergeser, dari pusat bongkar muat hasil tangkapan menjadi lokasi administratif dan logistik.

Sementara itu, Direktur Usaha Penangkapan Ikan KKP Ukon Ahmad Furkon menyampaikan kepadatan tidak sepenuhnya berasal dari kapal aktif melaut.

Pasalnya, sambung dia, KKP menemukan banyak kapal dalam kondisi mangkrak yang berada di kolam pelabuhan dan tercatat memiliki izin usaha perikanan (SIUP) yang aktif dan belum dilakukan penghapusan.

“Kami akan lakukan pendataan yang berkoordinasi dengan dinas setempat,” ujar Ukon.

Dia menambahkan, mayoritas kapal yang masuk ke PPN Muara Angke tidak membawa hasil tangkapan, melainkan untuk mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi dan mengisi perbekalan sebelum melaut kembali.

Sebagai bagian dari strategi pengalihan, KKP akan mengembangkan Pelabuhan Perikanan Karangsong di Indramayu sebagai alternatif pangkalan kapal. Langkah ini diharapkan tidak hanya meredam kepadatan Muara Angke, namun juga mendorong redistribusi aktivitas ekonomi perikanan.

Dalam memastikan stok ikan aman tersedia, pelayanan publik di seluruh pelabuhan perikanan di Indonesia dijamin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap berjalan optimal pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kelancaran aktivitas nelayan sekaligus memastikan stok ikan tersedia dan mendukung distribusi hasil perikanan di tengah meningkatnya aktivitas jelang pergantian tahun.

“Kami pastikan seluruh unit pelaksana teknis (UPT) pelabuhan perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tetap berjalan optimal mulai dari pelayanan sandar, bongkar muat ikan, administrasi perizinan usaha serta memastikan stok ikan tersedia di cold storage dan unit pengolahan ikan (UPI),” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, dikutip dari siaran pers KKP, Rabu (31/12).

Menurutnya, pelayanan yang baik di pelabuhan perikanan menjadi kunci kelancaran aktivitas perikanan ikan nasional. Selain mendukung produktivitas nelayan, pelayanan yang prima juga menjaga stabilitas pasokan ikan dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta agar seluruh jajarannya tetap melakukan monitoring terkait kegiatan operasional pelabuhan perikanan selama libur natal dan tahun baru.