Bisnis.com, CIREBON- Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Cilautereun di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga kini masih berada pada tahap pembahasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Proyek infrastruktur kelautan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Garut itu belum masuk tahap penetapan pelaksanaan maupun konstruksi.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, belum lama ini pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari 2, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas usulan percepatan pembangunan pelabuhan yang direncanakan menjadi simpul aktivitas perikanan tangkap di wilayah pesisir selatan Garut.

Dalam pertemuan itu, Bupati Garut menyampaikan keberadaan Pelabuhan Cilautereun menjadi kebutuhan strategis masyarakat pesisir. Menurut dia, infrastruktur pelabuhan dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi nelayan sekaligus membuka akses distribusi hasil perikanan yang lebih luas.

“Kami sangat berharap usulan pembangunan Pelabuhan Cilautereun dapat dipertimbangkan dan segera direalisasikan. Masyarakat sangat membutuhkan fasilitas ini untuk mempercepat akselerasi pembangunan di Kabupaten Garut,” ujar Syakur, Rabu (15/4/2026).

Syakur menegaskan, wilayah selatan Garut memiliki potensi perikanan yang besar, namun belum didukung infrastruktur pelabuhan yang memadai. "Kondisi ini membuat aktivitas nelayan masih terbatas dan belum optimal dalam meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Kepelabuhan Perikanan Ady Candra menyampaikan pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung pengembangan kawasan pesisir selatan Jawa, termasuk Kabupaten Garut.

Namun, ia menegaskan rencana pembangunan pelabuhan masih harus melalui proses perencanaan teknis dan koordinasi lintas instansi.

“Potensi perikanan di Garut sangat besar. Tentu kami mendukung usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengembangan kawasan selatan Jawa, khususnya Garut. Namun, ini masih memerlukan proses dan perencanaan yang matang,” kata Ady.

Ia menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi untuk mengkaji kelayakan teknis dan skema pembangunan yang paling sesuai. Kajian tersebut mencakup aspek infrastruktur, lingkungan, hingga dukungan aktivitas ekonomi nelayan di sekitar lokasi.