Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan aktivitas pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia tetap berjalan selama libur Lebaran 2026, sehingga ketersediaan stok ikan selama Hari Raya Idul Fitri tetap terjaga.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, menyatakan meski sebagian nelayan pulang kampung, pelayanan pendaratan, pembongkaran, dan distribusi hasil tangkapan ikan tetap berlangsung.

Ia mengatakan menjelang dan selama periode Lebaran aktivitas di pelabuhan perikanan mengalami dinamika cukup tinggi.

“Sebagian nelayan bersiap kembali ke daerah asal, sebagian lainnya memanfaatkan momentum sebelum libur panjang untuk melakukan aktivitas penangkapan maupun pendaratan ikan,” ujar dia.

Untuk menjaga kelancaran operasional, Latif menyatakan telah meminta seluruh jajarannya menggelar apel siaga di pelabuhan perikanan.

Ia menyebut tiga fokus utama KKP adalah penguatan keselamatan pelabuhan perikanan bebas kebakaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pendataan guna mendukung optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Tim terpadu pengamanan pelabuhan perikanan harus selalu siaga, syahbandar di pelabuhan perikanan harus mampu memastikan pengawasan keselamatan pelayaran dan ketertiban di dermaga berjalan disiplin,” tuturnya.

Latif juga menekankan pentingnya langkah pencegahan kebakaran di pelabuhan perikanan, antara lain dengan mengatur jarak tambat kapal yang aman, pengawasan ketat terhadap aktivitas pengelasan, serta pemeriksaan kondisi kapal sebelum ditinggalkan awaknya.

Selain itu, KKP menilai dukungan Korps Kepolisian Perairan dan Udara serta TNI AL sangat diperlukan untuk menjaga keamanan kawasan pelabuhan perikanan serta memastikan area vital tetap terkendali.

Ia juga meminta partisipasi aktif asosiasi nelayan dan kelompok masyarakat juga dalam membangun sistem pengawasan berbasis komunitas.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia masih memperjuangkan subsidi untuk nelayan kecil dalam negosiasi tahap kedua Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Subsidi Perikanan atau WTO Agreement on Fisheries Subisidies (AFS II).

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syahril Abd Raup menyampaikan bahwa dukungan subsidi seperti bahan bakar, alat tangkap, maupun kapal masih sangat dibutuhkan oleh mayoritas nelayan di Indonesia.

“Ini betul-betul harus disikapi dengan sangat hati-hati karena 90 persen nelayan kita dikategorikan sebagai nelayan kecil yang masih sangat membutuhkan dukungan subsidi dari pemerintah,” kata Syahril dalam sebuah diskusi yang diikuti secara virtual di Jakarta, Kamis.

Syahril menekankan perlakuan terhadap subsidi perikanan harus dibedakan antara negara maju dan negara berkembang.

Menurut dia, negara maju umumnya memberikan subsidi melalui skema finansial seperti pinjaman berbunga rendah, sementara negara berkembang masih mengandalkan subsidi langsung seperti bahan bakar, bantuan alat tangkap, dan dukungan infrastruktur perikanan.

Ia menilai penerapan disiplin subsidi yang terlalu seragam berpotensi menimbulkan ketimpangan antara negara maju dengan armada penangkapan skala besar dan negara berkembang yang didominasi nelayan kecil.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan-kebijakan internasional yang disepakati tidak membatasi ruang kebijakan nasional dalam mendukung sektor perikanan skala kecil,” kata Syahril.

Ia menegaskan Indonesia akan memperjuangkan hak special and differential treatment (S&DT) atau perlakuan khusus dan berbeda guna melindungi nelayan kecil dan ruang kebijakan domestik dalam proses ratifikasi.

WTO Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) merupakan perjanjian yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Menteri (MC12) WTO di Jenewa pada Juni 2022 dan resmi berlaku pada 15 September 2025 setelah diratifikasi oleh 116 negara.

Perjanjian itu menjadi kesepakatan multilateral pertama WTO yang secara khusus mengatur pelarangan subsidi perikanan yang dinilai berkontribusi terhadap penangkapan ikan berlebih dan kerusakan sumber daya laut.

Pada tahap pertama (AFS I), anggota WTO sepakat melarang tiga jenis subsidi, yakni subsidi bagi kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing), subsidi untuk penangkapan stok ikan yang telah mengalami overfished, serta subsidi untuk operasi penangkapan ikan di laut lepas yang tidak berada di bawah pengelolaan organisasi perikanan regional.

Indonesia hingga kini belum meratifikasi AFS. Pemerintah menilai ratifikasi perlu mempertimbangkan keselarasan dengan kebijakan nasional, termasuk amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang mewajibkan negara memberikan dukungan dan kemudahan, termasuk dalam bentuk subsidi, bagi nelayan kecil.

Sementara itu, negosiasi tahap kedua (AFS II) masih berjalan dan berfokus pada pengaturan subsidi yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas tangkap (overcapacity) dan penangkapan berlebih (overfishing).

AFS II mencakup pembahasan terkait dukungan pemerintah terhadap armada perikanan, termasuk subsidi bahan bakar, pembangunan kapal, dan modernisasi alat tangkap.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mewanti-wanti sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berpotensi memengaruhi ketersediaan stok ikan di pasar, terutama selama Ramadan 2026.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan kendala akses BBM bersubsidi yang dialami nelayan kecil masih terus berlangsung.

Menurutnya, persoalan tersebut dipicu kelangkaan pasokan, harga beli yang lebih mahal karena nelayan terpaksa membeli secara eceran, serta prosedur administrasi surat rekomendasi dari pemerintah daerah yang rumit.

“Jika nelayan tidak bisa mendapat BBM, tentu tidak bisa melaut. Atau karena harga lebih tinggi, jarak tempuh melaut lebih pendek dan hasil tangkapan berkurang,” kata Dani kepadaBisnis, dikutip Minggu (22/2/2026).

Dani menambahkan, persoalan BBM nelayan juga disebabkan oleh minimnya infrastruktur distribusi BBM, khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di daerah. Untuk itu, dia menilai perlu penambahan SPBUN.

“Pertamina/Patra Niaga harus mempermudah dan mempercepat perizinan pendirian SPBUN baru yang dapat membantu nelayan,” ujarnya.

Dia pun tak menampik persoalan BBM menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi ketersediaan stok ikan, khususnya selama Ramadan 2026. Di samping itu, sambung dia, potensi cuaca ekstrem turut menjadi faktor yang dapat mengganggu aktivitas melaut dan berdampak pada pasokan ikan di pasar.

Dia menilai rantai logistik perikanan menjadi titik krusial yang perlu diperbaiki ke depan. Selain itu, sosialisasi konsumsi ikan selama Ramadan juga perlu digencarkan agar permintaan pasar dapat terus meningkat dan menopang kesejahteraan nelayan.

Di sisi lain, Dani menilai dukungan pemerintah terhadap nelayan dalam banyak hal sudah sesuai dengan harapan. Namun demikian, dia menyebut implementasi di lapangan masih membutuhkan pengawalan agar dapat dirasakan oleh nelayan. “Misalnya soal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan program prioritas di sektor kelautan dan perikanan. Adapun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan hingga akhir 2026.

Selain itu, Dani menyebut pemerintah juga perlu memperkuat sejumlah aspek, seperti ketersediaan subsidi untuk asuransi nelayan atau jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Perlindungan dan kepastian atas wilayah penangkapan ikan skala kecil, pelarangan alat tangkap yang merusak ekosistem laut [trawl], dan akses pemasaran ikan yang memadai bagi nelayan kecil,” lanjutnya.

Permintaan Naik

Sebelumnya,Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan permintaan ikan akan meningkat hingga 20% selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026 seiring lonjakan konsumsi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan hasil survei KKP menunjukkan permintaan ikan selama Ramadan dan Idulfitri meningkat sekitar 10%–20% dibandingkan bulan-bulan biasa.

Dengan kebutuhan ikan sepanjang Januari–Maret 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar 1,94 juta ton, maka kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri diproyeksikan berada di kisaran 700.000 ton.

“Di bulan Ramadan dan Idulfitri itu kemungkinan sekitar 700 [ribu ton] di prognosa kami dan pengalaman sebelumnya sekitar 700.000-an ton, kenaikannya sekitar 10–20% dari bulan-bulan biasa. Itu yang hasil survei kami, itu prognosa kami,” ujar Machmud dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, kenaikan permintaan tersebut merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun menjelang Ramadan dan Lebaran. Meski demikian, dia menilai kenaikan harga ikan masih dalam batas wajar dan relatif dapat ditoleransi.

“Mungkin harus jelas ikan apa yang naik, kemudian jenisnya, kemudian produknya dalam bentuk olahan atau segar. Karena kalau kita lihat dari data itu, memang kalau misalkan terjadi kekurangan ikan, stoknya enggak ada, terus permintaannya tinggi, maka akan naik harganya. Ini supply demand sangat memengaruhi,” uijrnya,.

Berdasarkan data inflasi yang dimiliki KKP, Machmud menyebutkan kenaikan harga ikan secara umum tidak terlalu besar. Untuk ikan budidaya, pergerakan harga cenderung stabil dengan selisih yang sangat kecil.

“Kalau ikan budi daya itu relatif tidak naik, tidak turun, selisihnya sedikit sekali. Contoh lele Rp25.000–Rp26.000, nila juga sekitar Rp28.000. Ikan patin juga demikian,” ujarnya.

Adapun fluktuasi harga lebih sering terjadi pada ikan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Namun, selama stok masih tersedia, terutama dari cold storage, kenaikan harga dapat diredam.

“Kalau stok masih ada, itu dari cold storage keluar menuju pasar. Itu yang dilakukan oleh para pedagang sehingga harganya tidak terlalu tinggi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pengawasan ikan selama Ramadan dilakukan secara menyeluruh oleh unit pelaksana teknis di bawah KKP.

Pengawasan tersebut mencakup pasar tradisional, pasar modern, hingga pemasok (supplier), baik di pusat maupun daerah.

Selain itu, KKP juga melakukan pengujian meliputi uji organoleptik, mikrobiologi, kimia, serta pemeriksaan formalin dan histamin. Dengan pengawasan itu, KKP memastikan ikan yang beredar di pasar berada dalam kondisi segar dan layak konsumsi.

“Pembeli juga harus cerdas bagaimana memilih ikan yang segar, matanya masih segar, masih merah, pencet kulitnya juga masih bagus. Ada tips-tips untuk itu,” pungkas Ishartini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan permintaan ikan akan meningkat hingga 20% selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026 seiring lonjakan konsumsi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud mengatakan hasil survei KKP menunjukkan permintaan ikan selama Ramadan dan Idulfitri meningkat sekitar 10%–20% dibandingkan bulan-bulan biasa.

Dengan kebutuhan ikan sepanjang Januari–Maret 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar 1,94 juta ton, maka kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri diproyeksikan berada di kisaran 700.000 ton.

“Di bulan Ramadan dan Idulfitri itu kemungkinan sekitar 700 [ribu ton] di prognosa kami dan pengalaman sebelumnya sekitar 700.000-an ton, kenaikannya sekitar 10–20% dari bulan-bulan biasa. Itu yang hasil survei kami, itu prognosa kami,” kata Machmud dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Machmud mengatakan kenaikan permintaan tersebut merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun menjelang Ramadan dan Lebaran. Meski demikian, dia menilai kenaikan harga ikan masih dalam batas wajar dan relatif dapat ditoleransi.

“Mungkin harus jelas ikan apa yang naik, kemudian jenisnya, kemudian produknya dalam bentuk olahan atau segar. Karena kalau kita lihat dari data itu, memang kalau misalkan terjadi kekurangan ikan, stoknya enggak ada, terus permintaannya tinggi, maka akan naik harganya. Ini supply demand sangat memengaruhi,” ujarnya.

Berdasarkan data inflasi yang dimiliki KKP, Machmud menyebutkan kenaikan harga ikan secara umum tidak terlalu besar. Untuk ikan budidaya, pergerakan harga cenderung stabil dengan selisih yang sangat kecil.

“Kalau ikan budi daya itu relatif tidak naik, tidak turun, selisihnya sedikit sekali. Contoh lele Rp25.000–Rp26.000, nila juga sekitar Rp28.000. Ikan patin juga demikian,” ujarnya.

Adapun, fluktuasi harga lebih sering terjadi pada ikan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Namun, selama stok masih tersedia, terutama dari cold storage, kenaikan harga dapat diredam.

“Kalau stok masih ada, itu dari cold storage keluar menuju pasar. Itu yang dilakukan oleh para pedagang sehingga harganya tidak terlalu tinggi,” pungkasnya.

Stok Januari sampai Maret ini prediksi itu posisinya aman. Bahkan posisinya melebihi dari 100 persen rata-rata

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan harga ikan nasional tetap stabil selama Ramadhan 1447 H dan Lebaran 2026, karena pasokan ikan hingga Maret dalam kondisi aman dengan stok yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, Pelaksana tugas Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud menyampaikan bahwa berdasarkan prognosa KKP, produksi ikan nasional Januari–Maret 2026 diperkirakan mencapai 3,57 juta ton, terdiri atas 2,05 juta ton dari sektor budidaya dan 1,52 juta ton dari sektor perikanan tangkap.

Sementara itu, kebutuhan konsumsi masyarakat pada periode yang sama hanya sekitar 1,94 juta ton.

“Stok Januari sampai Maret ini prediksi itu posisinya aman. Bahkan posisinya melebihi dari 100 persen rata-rata,” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas pasokan, Machmud mengatakan KKP menyiapkan 2.287 unit cold storage dengan kapasitas total sekitar 899.000 ton, termasuk 22.000 ton milik pemerintah.

Cold storage ini, kata dia, berfungsi sebagai penyangga, sehingga kelebihan produksi dapat disimpan dan dikeluarkan kembali apabila terjadi kekurangan pasokan di pasar.

“Kalau stok masih ada, pedagang biasanya mengeluarkan dari cold storage sehingga harga tidak melonjak tinggi,” tuturnya.

Ia menambahkan permintaan ikan segar biasanya meningkat 10–20 persen saat Ramadhan dan Idul Fitri.persen dibandingkan bulan biasa.

Meskipun terjadi lonjakan permintaan, pasokan ikan nasional dipastikan tetap berada dalam kondisi aman dan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan harga ikan budidaya cenderung stabil.

“Kekhawatiran inflasi tidak perlu kita risaukan. Data menunjukkan kenaikan harga hanya sekitar 0,25 sampai 1,39 persen,” kata Tebe.

Kenaikan harga terbesar tercatat pada ikan lele, naik 1,39 persen dengan kisaran Rp24.461–Rp24.859 per kilogram.

Ikan nila naik 0,89 persen atau di kisaran Rp30.544–Rp31.089 per kilogram, sementara patin berada di kisaran Rp23.527–Rp23.644 per kilogram.

Udang vaname tercatat Rp63.618–Rp63.925 per kilogram. Adapun lobster menjadi komoditas dengan harga tertinggi mencapai Rp348.684 per kilogram, disusul kerapu Rp106.887 per kilogram.

“KKP meyakini ketersediaan ikan hasil budidaya bisa tercukupi selama Ramadhan hingga Idul Fitri,” ucap Tebe.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pengawasan mutu dilakukan di sentra budidaya, pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan, supplier, pasar tradisional, hingga pasar modern

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan mutu dan keamanan ikan yang beredar di pasar tetap terjaga dengan baik selama Ramadhan 2026.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini menegaskan bahwa hasil pengawasan di berbagai daerah menunjukkan ikan dalam kondisi aman untuk dikonsumsi masyarakat.

“Pengawasan mutu dilakukan di sentra budidaya, pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan, supplier, pasar tradisional, hingga pasar modern. Fokus kami pada daerah tujuan mudik, sentra produksi, daerah wisata, dan wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi,” ujar Ishartini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan KKP melakukan sinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) provinsi dan kota, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pasar, serta unit pelaksana teknis (UPT) KKP dalam melakukan pengawasan mutu perikanan.

Ia menuturkan pengawasan mencakup penanganan ikan di atas kapal, sertifikasi, surveillance, hingga uji mutu saat pembongkaran, termasuk pengambilan sampel.

Di sektor hilir, lanjut dia, pengawasan dilakukan terhadap supplier atau pemasok ikan dan pasar, termasuk pemeriksaan sarana prasarana pemasaran.

Ishartini menjelaskan uji mutu yang dilakukan meliputi organoleptik, mikrobiologi, dan kimia, termasuk pengujian formalin dan histamin.

Ia menyatakan hasil monitoring di berbagai unit pelaksana teknis (UPT) menunjukkan ikan segar yang dijual di pasar tradisional maupun modern dalam kondisi aman.

“Seluruh UPT di provinsi melakukan hal yang sama, yaitu monitoring dan pengawasan mutu serta keamanan hasil perikanan,” ucap Ishartini.

KKP sebelumnya memastikan ketersediaan ikan nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan 2026.

Berdasarkan prognosa produksi Januari hingga Maret 2026, total produksi ikan mencapai 3,57 juta ton, terdiri atas 2,05 juta ton dari sektor budidaya dan 1,52 juta ton dari sektor perikanan tangkap.

Sementara itu, proyeksi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat pada periode yang sama diperkirakan sebesar 1,94 juta ton. Artinya, pasokan ikan nasional berada dalam posisi surplus dan dapat mengantisipasi lonjakan permintaan selama bulan puasa hingga Idul Fitri.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan selalu berada pada persimpangan antara ambisi ekonomi dan batas ekologis. Di satu sisi, laut dipandang sebagai ruang produksi yang menjanjikan pertumbuhan, lapangan kerja, dan devisa.

Di sisi lain, laut adalah sistem alam yang bekerja dengan hukum biologis yang tidak dapat dinegosiasikan oleh kepentingan jangka pendek. Ketika kebijakan publik terlalu menitikberatkan pada ekspansi input kapal, tenaga kerja, dan intensitas penangkapan tanpa mempertimbangkan kapasitas alam, maka yang muncul bukan kemajuan berkelanjutan, melainkan risiko krisis sumber daya di masa depan.

Dalam konteks inilah setiap tawaran investasi dan kerja sama internasional di sektor kelautan perlu dibaca secara lebih hati-hati. Investasi memang penting, tetapi tidak semua investasi otomatis membawa manfaat ekonomi dan sosial yang optimal.

Terlebih di sektor perikanan tangkap, di mana sumber daya utama, stok ikan bersifat terbarukan, tetapi terbatas. Penambahan modal produksi tanpa kendali justru berpotensi menurunkan produktivitas, mempersempit ruang hidup nelayan, dan merusak fondasi keberlanjutan itu sendiri.

Belakangan, publik disuguhi narasi mengenai komitmen investasi asing di sektor maritim, termasuk rencana pembangunan kapal nelayan dalam jumlah besar yang diklaim akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja.

Dari sudut pandang makro, angka-angka tersebut tampak menjanjikan. Namun, dari perspektif ekonomi sumber daya ke­lautan dan perikanan, pertanyaan yang lebih mendasar perlu diajukan: apakah laut Indonesia masih memiliki ruang ekologis dan ekonomi untuk menyerap tambahan armada tersebut?

Laut bukan ruang kosong. Setiap wilayah perairan memiliki daya dukung (carrying capacity) yang membatasi seberapa besar aktivitas penangkapan dapat dilakukan tanpa merusak stok ikan.

Dalam teori bioekonomi perikanan, batas ini dijelaskan melalui konsep Maximum Sustainable Yield (MSY), yaitu tingkat hasil tangkapan maksimum yang masih memungkinkan stok ikan pulih secara alami.

Namun, MSY sering disalahartikan sebagai target yang aman untuk terus dikejar, padahal secara ekonomi titik ini sudah berada pada tingkat upaya penangkapan yang lebih tinggi dan rentan terhadap tekanan stok ikan.

Lebih jauh lagi, pendekatan MSY tidak secara eksplisit mempertimbangkan aspek biaya dan keuntungan. Di sinilah konsep Maximum Economic Yield (MEY) menjadi relevan.

MEY menggambarkan kondisi di mana keuntungan ekonomi bersih dari per­ikanan berada pada tingkat maksimum dengan tetap menjaga kelestarian stok ikan, di mana jumlah kapal dan effort justru lebih rendah dibanding MSY.

Pada titik MEY, stok ikan relatif lebih sehat, biaya operasional lebih efisien, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan lebih baik.

Masalah muncul ketika kebijakan mendorong penambahan armada secara masif tanpa terlebih dahulu memetakan posisi perikanan nasional: apakah kita masih berada di bawah MEY, mendekati MSY, atau bahkan telah melampaui keduanya. Jika penambahan kapal dilakukan pada kondisi di mana effort sudah tinggi, maka yang terjadi adalah over-investment, modal terus bertambah, tetapi hasil tangkapan per kapal menurun, biaya meningkat, dan konflik pemanfaatan sumber daya tak terhindarkan.

KESEJAHTERAAN

Dalam situasi over-invest­ment, janji penciptaan lapangan kerja juga perlu ditafsirkan secara kritis. Bertambahnya jumlah kapal memang berarti bertambahnya jumlah nelayan dan hari melaut, tetapi tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan.

Tanpa stok ikan yang memadai, yang terjadi justru pembagian hasil yang makin kecil di antara makin banyak pelaku. Pada akhirnya, laut dipaksa bekerja melampaui kemampuannya, sementara manfaat ekonomi yang dijanjikan tidak sepenuhnya terwujud.

Oleh karena itu, kerja sama dan investasi di sektor perikanan seharusnya tidak diukur dari seberapa banyak kapal yang dibangun, me­lainkan dari seberapa cerdas investasi tersebut dirancang. Penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi armada yang sudah ada, pengembangan industri pengolahan, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan sering kali memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibanding sekadar menambah kapasitas tangkap.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan kerja sama internasional di sektor kelautan selaras dengan prinsip bioekonomi, dengan menjadikan MEY sebagai rujukan utama, bukan sekadar mengejar angka produksi atau jumlah armada. Pendekatan ini bukan berarti menolak investasi, melainkan menempatkan investasi pada jalur yang tepat agar manfaatnya berkelanjutan.

Pada akhirnya, kekuatan maritim Indonesia tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kapal yang berlayar, tetapi oleh kemampuan negara mengelola laut secara bijak.

Laut yang sehat, stok ikan yang terjaga, dan nelayan yang sejahtera adalah hasil dari kebijakan yang menghormati batas alam sekaligus memahami logika ekonomi. Dalam konteks ini, kehati-hatian bukanlah penghambat pembangunan, melainkan fondasi bagi masa depan perikanan Indonesia yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan ketersediaan komoditas perikanan dalam kondisi aman dan melimpah menjelang momentum Bulan Suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa, Trenggono mengatakan kepastian itu didapatkan setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pemantauan ketat terhadap neraca stok dan kebutuhan di lapangan.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen penuh untuk memastikan ketersediaan ikan bagi masyarakat khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang terjangkau," kata Trenggono.

Dia menyebutkan berdasarkan data prognosa periode Januari hingga Maret 2026, pihaknya memproyeksikan total produksi ikan nasional mencapai 3,57 juta ton.

Angka itu terdiri dari kontribusi produksi ikan budidaya sebesar 2,05 juta ton yang mengandalkan optimalisasi masa panen, serta produksi ikan tangkap sebesar 1,52 juta ton dengan tetap memperhatikan dinamika cuaca dan musim penangkapan.

Selain itu, KKP memfokuskan pemantauan di delapan kota besar yang menjadi sentra konsumsi utama di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, Bandar Lampung, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makassar, dan Ambon.

Ia menegaskan hasil pemantauan menunjukkan seluruh kota tersebut memiliki status "Aman" dengan persentase ketersediaan ikan yang melebihi 100 persen dari kebutuhan masyarakat.

Sebagai barometer konsumsi nasional, Jakarta mencatatkan angka kebutuhan tertinggi sebesar 80.004 ton. Meski kebutuhannya besar, pasokan di ibu kota sangat mencukupi dengan total ketersediaan mencapai 132 persen. Angka itu didapat dari produksi sebesar 47.760 ton dan dukungan stok yang melimpah sebesar 58.039 ton.

Kondisi serupa terjadi di Surabaya memiliki tingkat keamanan pasokan sebesar 143 persen. Kebutuhan warga Surabaya sebesar 22.289 ton mampu dipenuhi dengan baik lewat produksi lokal sebesar 16.692 ton dan stok simpanan sebesar 15.135 ton.

Di wilayah Sumatera, Palembang dengan persentase ketersediaan tertinggi di antara seluruh kota pantauan, yakni mencapai 160 persen. Ketersediaan ini didorong oleh tingginya angka produksi yang mencapai 21.890 ton, jauh melampaui kebutuhan konsumsi kota tersebut yang berada di angka 16.269 ton, ditambah stok sebesar 4.187 ton.

Sementara itu, Medan mencatatkan tingkat ketersediaan 144 persen untuk memenuhi kebutuhan sebesar 25.517 ton. Pasokan di Medan didominasi oleh stok dan distribusi antarwilayah yang mencapai 29.832 ton, menopang angka produksi yang tercatat sebesar 6.998 ton.

Di sisi selatan Sumatera, Bandar Lampung juga dalam status aman (123 persen). Meski produksi tercatat 1.083 ton, kebutuhan sebesar 7.982 ton berhasil ditutup oleh stok yang signifikan sebesar 8.758 ton.

Kemudian di Kalimantan, Banjarmasin siap menghadapi lonjakan permintaan puasa dengan ketersediaan 142 persen. Kebutuhan masyarakat sebesar 6.720 ton dapat dipenuhi dengan mudah melalui produksi sebesar 6.359 ton dan stok 3.211 ton.

Di Indonesia Timur, Makassar mencatat ketersediaan 118 persen. Kebutuhan ikan di kota itu mencapai 14.164 ton, yang dipenuhi lewat produksi 7.942 ton dan stok 8.712 ton.

Terakhir, Ambon menunjukkan kemandirian produksi yang kuat. Dengan kebutuhan 5.277 ton, produksi lokal saja sudah mencapai 5.749 ton. Ditambah stok 915 ton, Ambon mencatatkan tingkat ketersediaan 126 persen.

"Kami dapat melaporkan status ketersediaan ikan secara nasional berada pada kategori aman," tegasnya.

Dia menambahkan sebagai langkah mitigasi dan strategi pengamanan pasokan ikan, KKP telah menyiapkan pemenuhan pasokan dari stok gudang beku dan mengoptimalkan hasil produksi dari sektor perikanan budidaya.

"Kami memastikan distribusi antarwilayah tetap berjalan lancar untuk menjaga keseimbangan pasokan di tingkat konsumen," kata Trenggono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Para pedagang ikan di Pasar Pabean, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur mengaku tengah was-was dan risau dengan penghasilan yang mereka kantongi akhir-akhir ini bisa merosot hingga dua kali lipat.

Bagaimana tidak, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara senantiasa rajin untuk menyampaikan maklumat mengenai peringatan mengenai gelombang tinggi serta cuaca ekstrem yang melanda wilayah Provinsi Jawa Timur.

Seperti, BMKG Maritim Tanjung Perak misalnya yang menyampaikan peringatan gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di mayoritas perairan Jawa Timur. Bahkan, gelombang tersebut dikabarkan dapat menyentuh ukuran empat meter di sejumlah wilayah.

Nelayan pun diharapkan dan diimbau dapat menahan diri untuk melaut serta meningkatkan kewaspadaan bila menemukan kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang sebesar 1,25 meter.

Tak hanya itu, BMKG Stasiun Meteorologi Juanda juga turut menyampaikan peringatan mengenai potensi bencana hidrometeorologi yang semakin menambah kekhawatiran para nelayan hingga pedagang ikan yang menggantungkan hidupnya dari lautan.

Berbagai fenomena alam, di antaranya seperti hujan lebat, angin kencang, hingga hujan es diprediksi akan menghantui wilayah Jawa Timur hingga akhir Januari 2026 nanti.

Selain itu, berdasar pada hasil dari pemantauan radar, terpantau kecepatan angin di atas langit Jawa Timur meningkat drastis. Berdasarkan data terbaru, kecepatan angin tercatat meningkat hingga 32 knot, di mana hal tersebut dapat memicu pohon tumbang hingga merusak struktur bangunan.

Huda, salah satu pedagang ikan di pasar legendaris yang telah eksis sejak era 1849 tersebut menuturkan fenomena cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini menjadi biang kerok utama atas stok serta harga jual komoditas sari laut yang tidak stabil. Pria itu membeberkan cumi menjadi salah satu sari laut yang harganya terapresiasi.

"Cuaca buruk, cumi mahal. [Harga] standar itu kalau lagi musim, cumi merah paling mahal Rp65 ribu per kilogram, kalau [cumi] putih paling mahal Rp70 ribu per kilogram. Sekarang lagi cuaca buruk jadi Rp95-100 ribu per kilogram," ungkap Huda saat ditemui Bisnis di lapaknya.

Selain cumi yang mengalami inflasi akibat fenomena cuaca buruk yang terjadi, Huda pun mengungkap komoditas lainnya, seperti ikan kembung atau banyar, mengalami kondisi serupa. Kenaikan harga ikan yang mengandung protein tinggi dan Omega-3 yang melimpah tersebut bisa terjadi karena stok yang menipis serta pemasok yang menetapkan banderol di atas rata-rata.

"Kenaikan signifikan ikan kembung atau banyar. Biasanya kembung itu jual dari harga Rp25 ribu per kilogram, paling mahal sekarang jadi Rp35 ribu per kilogram, stoknya juga nipis. Kadang kita stok masih sisa, ini pasar besar dibeli, dikulak sama penjual pasar-pasar kecil, nah kita jual mahal bukan cari untung banyak karena kita beli stok, kulaknya memang mahal,"

Walau stok ikan masih dalam ambang batas aman, Huda mengaku tidak selalu bersumber dari ikan segar. Ketika kuantitas terbatas, pedagang seperti dirinya terpaksa untuk mengeluarkan komoditas laut beku, hasil tangkapan nelayan yang langsung didinginkan ketika melayar di atas laut lepas. Harga ikan beku dan segar pun berbeda ketika diperjualbelikan.

"Dia bukan frozen dari pabrik. Jadi, nelayan sekarang ada alatnya juga sama freezer. Jadi nelayan itu kalau dia berlayar, di tengah dapat tangkapan, langsung difrozen karena kalau nunggu balik ke pesisir kan biaya lagi kan, bisa saja ikan yang didapat dikit, jadi rugi, tapi kualitas sama. Namun, harganya beda, lebih mahal yang segar," paparnya.

Huda pun menyebut, berbagai macam komoditas yang dijajakannya tersebut mayoritas merupakan tangkapan dari nelayan di laut lepas, seperti cakalang, tongkol putih, tenggiri, dorang, cumi, selar, kembung, tengkurungan, hingga lemadang. Ia mengaku berbagai macam sari laut tersebut diperolehnya dari para nelayan yang melaut di sekitar laut utara Jawa hingga perairan Madura.

"Ikan dikirimnya dari Rembang, Probolinggo, Madura juga ada. Cuma yang paling sering dari Rembang dan Probolinggo," tambahnya.

Huda pun juga berharap situasi cuaca buruk yang sedang terjadi akhir-akhir ini dapat segera mereda dan berakhir. Apalagi, dirinya juga mengaku omzet penjualan harian pun saat ini dapat merosot hingga 50% bila dengan dibanding hari-hari normal saat cuaca sedang bersahabat bagi nelayan.

"Sangat terasa dampaknya cuaca ini. Sekarang meski tidak [fase bulan] purnama, tapi cuaca, angin juga mempengaruhi. Pendapatan menurunnya lumayan juga, hari biasa normal gitu, saya minimal dapat sampai Rp8 juta sehari bisa, sekarang rata-rata hanya Rp3-5 juta," pungkasnya.