Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelita Teknologi Global Tbk. (CHIP) memutuskan tetap membagikan dividen tunai tahun buku 2025, meski mencatatkan penurunan laba bersih hingga 50% akibat tekanan geopolitik global dan pelemahan daya beli.

Emiten teknologi ini menetapkan dividen tunai Rp1,43 per lembar saham atau dengan rasio pembayaran 25% dari total laba bersih. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Senin (29/6/2026).

Direktur Keuangan CHIP Hasri Zulkarnaen menyatakan langkah tersebut menjadi bentuk komitmen manajemen untuk menjaga kepercayaan investor.

Dia menuturkan bahwa sepanjang tahun lalu, laba bersih perusahaan terpangkas menjadi sekitar Rp4 miliar dari perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp8 miliar. Kendati demikian, arus kas operasional tetap terjaga positif senilai Rp1,2 miliar.

"Walaupun laporan keuangan sepanjang 2025 menghadapi tantangan geopolitik dan penyesuaian ekonomi di Indonesia, kami tetap konsisten untuk membagikan dividen,” ucap Hasri Zulkarnaen dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Hingga akhir 2025, total aset CHIP tercatat sebesar Rp115 miliar, naik tipis dari posisi akhir 2023 senilai Rp113 miliar. Manajemen turut menekan rasio utang dengan current ratio mencapai tiga kali lipat kewajiban jangka pendek, serta rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) terkendali di level 69%.

Menghadapi lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang meroket 20%—30% dalam empat bulan terakhir, CHIP akan memperbesar stok bahan baku untuk kebutuhan tiga hingga enam bulan ke depan guna mengunci harga impor.

Di sisi lain, Direktur Utama CHIP Ardarini mengonfirmasi bahwa perseroan tengah menjajaki kontrak baru dengan agen bisnis di Nigeria, menyusul kemitraan terdahulu di Zambia. Adapun langkah ini dilakukan sebagai upaya memulihkan pertumbuhan penjualan dengan memperluas jangkauan ke pasar nontradisional.

“Target kami dapat menambah jaringan di dua negara baru pada 2027. Produk eSIM yang kami kembangkan menjadi salah satu unggulan yang dipasarkan ke pasar Afrika seiring dengan pengetatan regulasi keamanan data di sana,” kata Ardarini.

Direktur Operasional CHIP Mulyo Suseno menambahkan, utilitas pabrik perusahaan di Jatake, Tangerang, saat ini telah beroperasi penuh dengan kapasitas produksi sim card minimal 8 juta unit per bulan atau hampir 100 juta unit per tahun untuk melayani operator besar seperti Indosat, XL, Smartfren, serta kebutuhan ekspor.

Di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham CHIP kini bertengger di level Rp930 per saham hingga penutupan perdagangan Senin (29/6). Harga tersebut mencerminkan penurunan 30,86% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MAKASSAR - Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mendorong para pelaku usaha di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan menyasar negara-negara yang tidak terlibat konflik geopolitik.

Langkah tersebut menjadi krusial guna menjaga stabilitas kinerja perdagangan luar negeri di tengah ketidakpastian global.

Ketua GPEI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Arief R. Pabettingi mengungkapkan bahwa selama ini ekspor Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, masih sangat bergantung pada negara tujuan tradisional seperti Amerika Serikat dan China.

Mengingat eskalasi konflik di Timur Tengah dan belahan dunia lain kerap terjadi, pelaku usaha perlu mulai melirik pasar nontradisional.

“Kita harus ekspansi ke Afrika yang memiliki hampir 56 negara, serta negara-negara di kawasan Eropa. Ini adalah potensi pasar baru yang besar bagi Sulawesi Selatan maupun Indonesia secara umum,” ujar Arief kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Komoditas yang cocok untuk di ekspor ke negara-negara tersebut adalah rempah-rempah karena dianggap sebagai produk unggulan yang tahan banting. Berbeda dengan nikel yang sangat volatil terhadap fluktuasi harga komoditas dunia. Rempah-rempah seperti cengkih, merica, dan pala, dikatakannya, memiliki nilai jual yang tinggi dan permintaan yang stabil.

GPEI Sulselbar mencatat bahwa nikel saat ini memang masih mendominasi struktur cakupan ekspor Sulsel hingga 70%. Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi pada komoditas tersebut berisiko mengganggu fiskal daerah jika harga pasar global jatuh.

“Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku usaha rempah, terutama UMKM. Jangan hanya sekadar transaksi ekspor dan bayar pajak, tapi harus ada peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pasokan agar rempah bisa menjadi penyeimbang saat harga nikel turun,” tegas Arief.

Selain isu pasar tujuan, GPEI Sulselbar juga mengkhawatirkan dampak konflik Timur Tengah terhadap jalur logistik global, terutama potensi penutupan Selat Hormuz. Hal ini dinilai akan memicu kenaikan biaya logistik akibat krisis bahan bakar minyak (BBM).

Ketegangan antara blok Amerika Serikat dan sekutunya dengan Iran telah berdampak pada kenaikan harga BBM nonsubsidi, seperti Dexlite. Arief memperingatkan jika pasokan energi terus menipis, hal ini akan memukul sektor logistik nasional yang menjadi tulang punggung distribusi di negara kepulauan seperti Indonesia.

“BBM adalah alat vital penggerak roda logistik. Jika APBN tidak kuat menahan beban subsidi akibat lonjakan harga minyak dunia, kita khawatirkan harga solar subsidi ikut terdampak. Pemerintah harus cepat mencari sumber energi alternatif dari negara yang tidak bertikai, seperti Rusia atau Venezuela, guna mengamankan stok nasional,” pungkasnya.

GPEI berharap langkah antisipatif dari sisi produksi rempah hingga logistik dan energi dapat dilakukan secara simultan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah di tengah gejolak geopolitik.

Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengantisipasi dampak jangka panjang dinamika geopolitik global terhadap kinerja perdagangan, khususnya sektor ekspor daerah.

Kepala Disperindag Jabar Nining Yuliastiani mengatakan koordinasi tersebut dilakukan melalui komunikasi intensif dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan adanya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas perdagangan serta daya saing produk ekspor Jawa Barat di tengah ketidakpastian global.

"Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait terus kami lakukan secara intensif agar kebijakan yang diambil dapat selaras serta mampu merespons dinamika perdagangan global," kata Nining di Bandung, Rabu (1/4/2026).

Selain memperkuat koordinasi antarpemerintah, Disperindag Jabar juga aktif menghimpun berbagai masukan dari pelaku usaha, khususnya eksportir yang terdampak langsung oleh perubahan kondisi pasar global.

Masukan tersebut, kata Nining, menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Kami juga terus menyerap aspirasi para eksportir di Jawa Barat agar kondisi riil di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional," katanya.

Di sisi lain, Disperindag Jabar juga mendorong strategi jangka panjang berupa diversifikasi pasar ekspor. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyelenggaraan program Pitching Business secara daring yang dilaksanakan secara berkala dengan target negara tujuan yang berbeda-beda.

Program tersebut melibatkan Atase Perdagangan dan pimpinan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) untuk mempertemukan pelaku usaha Jawa Barat dengan calon pembeli potensial di pasar nontradisional.

"Diversifikasi pasar ekspor menjadi salah satu strategi penting agar pelaku usaha tidak terlalu bergantung pada pasar tertentu," ujarnya.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional juga terus didorong guna memperluas akses pasar bagi komoditas ekspor daerah.

Disperindag Jabar juga memperkuat sistem informasi intelijen pasar untuk memberikan informasi terkini mengenai perkembangan regulasi perdagangan global kepada para pelaku usaha.

Saat ini, terdapat 14 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di kabupaten dan kota di Jawa Barat yang dapat memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal atau Certificate of Origin (COO) bagi eksportir.

Dokumen tersebut diperlukan untuk memanfaatkan skema preferensi tarif dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional sehingga produk ekspor Indonesia dapat memperoleh tarif yang lebih kompetitif di pasar tujuan.

Nining menegaskan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik global secara cermat guna memastikan daya saing komoditas ekspor Jawa Barat tetap terjaga.

"Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi ini agar daya saing komoditas daerah tetap kompetitif dan pelaku usaha dapat terus menjaga kinerja ekspor," katanya.

Dia berharap dinamika geopolitik global saat ini tidak berkembang menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga target pertumbuhan ekonomi daerah tetap dapat tercapai sesuai rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menggelar pertemuan dengan para eksportir untuk merumuskan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap kinerja perdagangan, terutama bagi komoditas yang bergantung pada bahan baku impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah memilih merumuskan kebijakan berbasis masukan langsung dari pelaku usaha, sehingga pertemuan dengan eksportir dijadwalkan. Tujuannya untuk memetakan tantangan teknis di lapangan dan opsi solusi.

“Saya ingin tau secara teknis kira-kira masalahnya di mana para eksportir itu. Para eksportir, dia juga impor bahan baku. Besok kita akan ketemu,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Budi menyampaikan pemerintah belum dapat menghitung secara pasti potensi penurunan ekspor akibat konflik tersebut. “Kami juga belum bisa memastikan sebelum kami memang dapat masukan juga dari para pelaku usaha. Karena kan ini, ya mudah-mudahan harapan kita akan selesai, perang cepat selesai,” ujar Budi.

Budi menambahkan, komoditas yang menggunakan bahan baku impor berpotensi terdampak jika gangguan rantai pasok global terjadi akibat konflik geopolitik.

Oleh sebab itu, selain mengidentifikasi hambatan yang dihadapi para eksportir, pemerintah juga menyiapkan strategi diversifikasi pasar ekspor agar produk seperti minyak sawit mentah (CPO) tetap terserap, termasuk dengan membuka peluang pasar nontradisional.

“Itu yang besok juga akan saya bicarakan dengan para eksportir,” ujarnya.

Adapun pertemuan tersebut rencananya akan melibatkan sejumlah eksportir yang tergabung dalam asosiasi, termasuk Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) melalui sambungan telepon.

UMKM

Budi juga mengatakan di tengah ketegangan geopolitik yang memengaruhi rantan pasok global, indonesia berkesempatan memperkuat posisi dalam peta perdagangan internasional.

“Kalau krisis geopolitik itu biasanya nanti akan merubah peta perdagangan. Nah ketika global supply chain terganggu, ini secara global kan pasti ada yang ekspornya terhambat, termasuk juga impornya terhambat,” kata Budi.

Menurut Budi, gangguan rantai pasok global akibat krisis geopolitik berpotensi menimbulkan kekosongan pasokan di sejumlah pasar negara lain. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar dan mengisi kebutuhan yang sebelumnya dipenuhi oleh negara pemasok lain.

Sebagai contoh, program business matching yang melibatkan UMKM telah membuahkan hasil. Saat ini program tersebut diarahkan untuk menembus negara-negara yang mengalami kekosongan pasokan akibat krisis global.

“Sekarang sudah mulai, Januari kemarin juga sudah transaksinya sudah 4 juta, sekarang yang Februari tadi kami dengan Bu Dirjen [Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional] sudah memetakan mana negara-negara seperti Asia Tenggara, kemudian Afrika kita masuki untuk mengisi kekosongan tadi,” kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka akses pasar nontradisional ke Peru dan Tunisia, yang diprediksi memiliki potensi ekspor besar bagi Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pengusaha dapat kehilangan peluang besar di pasar Peru dan Tunisia jika tidak aktif dalam perdagangan.

Untuk diketahui, Indonesia saat ini memiliki perjanjian perdagangan preferensial Indonesia dan Tunisia (IT—PTA) serta Indonesia—Peru CEPA (I—P CEPA). Adapun, I—P CEPA telah ditandatangani pada 11 Agustus 2025, sedangkan IT–PTA tinggal menunggu penandatanganan resmi.

Menurut Budi, kedua perjanjian ini menyediakan fasilitas perdagangan yang sangat menguntungkan, termasuk tarif preferensi dan kemudahan administratif.

“Jadi kita harus punya banyak akses pasar ke berbagai negara. Nah ketika pemerintah sudah membuka akses pasar, sudah membuat perjanjian, ya bapak-ibu semua harus aktif, karena pemanfaatan CEPA atau FTA itu rata-rata 80%,” kata Budi saat ditemui di Kemendag, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2025).

Budi menuturkan, proses ekspor kini semakin mudah karena Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi dibuat otomatis. Mekanisme ini telah diuji coba dengan Uni Emirat Arab dan diharapkan berlaku di semua FTA dan CEPA ke depan.

Selain kemudahan tarif, tantangan utama eksportir adalah menemukan mitra dagang. Untuk itu, Budi mendorong pengusaha memanfaatkan business matching, baik secara offline maupun online, termasuk bagi UMKM.

Sejalan dengan terbukanya pasar baru, Budi mendorong agar para eksportir harus cepat memanfaatkan peluang tersebut. Dia juga menegaskan, perjanjian dagang ini tidak bertujuan menciptakan defisit, melainkan meningkatkan ekspor kedua negara secara adil dan saling menguntungkan.

“Kami ingin berdagang yang adil, yang saling bermanfaat sehingga ekspor masing-masing negara bisa tumbuh,” terangnya.

Lebih lanjut, Budi menyebut BUMN dan program Desa Bisa Ekspor juga akan menjadi penggerak ekspor produk lokal yang belum terstandarisasi.

Proyeksi

Lebih lanjut, Budi menuturkan, I—P CEPA meningkatkan akses pasar barang dan daya saing produk melalui komitmen liberalisasi tarif.

Dalam hal ini, Peru mengeliminasi 7.257 pos tarif atau 90,68% dari total 8.003 pos tarif, sedangkan Indonesia mengurangi 10.531 pos tarif atau 92,26% dari total 11.414 pos tarif.

Lebih lanjut, produk yang mendapatkan 0% tarif secara keseluruhan saat pemberlakuan antara lain mainan, mesin dan peralatan listrik, elektronik, kendaraan bermotor, kertas dan karton, daging yang dapat dimakan, hewan hidup, produk fotografi, dan furnitur.

Sementara itu, produk yang berpotensi mengalami peningkatan ekspor adalah produk kulit, suku cadang kendaraan, tekstil, minyak dan lemak nabati, produk manufaktur, dan pakaian jadi. Akses jasa yang potensial adalah terbukanya peluang kerja di Peru, mulai dari konstruksi, perjalanan, transportasi, dan bisnis.

Kemendag memproyeksikan ekspor Indonesia ke Peru dalam kurun waktu 2026–2045 diperkirakan akan meningkat sebesar US$745,79 juta pada 2045. Pada 2024, total perdagangan Indonesia—Peru mencapai US$480,7 juta.

Di sisi lain, Kemendag memperkirakan ekspor Indonesia ke Tunisia meningkat 91,22% menjadi US$216,65 juta pada 2045, dengan potensi produk ekspor yang meningkat adalah produk kulit, pakaian, mesin dan peralatan, produk karet dan plastik, dan farmasi dasar.

Pada 2024, total perdagangan antara Indonesia—Tunisia mencapai US$169,3 juta dengan total investasi sebesar US$1,1 miliar.

Indonesia–Tunisia PTA nantinya akan mencakup pembukaan akses pasar barang melalui penurunan atau penghapusan tarif untuk sejumlah pos tarif serta pengaturan ketentuan nontarif.

Tunisia berpotensi memberikan tarif preferensi untuk 249 pos tarif. Adapun, beberapa produk yang mendapat tarif preferensi antara lain ikan beku, ikan fillet, pisang, minyak kelapa sawit, bubuk kakao, ekstrak kopi, kerikil, minyak atsiri, benang, hingga kain tenunan.

Sementara itu, produk Tunisia mendapatkan tarif preferensi sebanyak 272 pos tarif, seperti krustasea, keju, kurma, minyak zaitun, daging, pasta, marmer, hingga aparatus listrik.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sektor furnitur dapat merambah pasar nontradisional. Langkah ini menjadi penting mengingat perubahan kondisi ekonomi global dapat memengaruhi performa ekspor furnitur nasional.

"Diperlukan strategi khusus untuk memperluas pasar baru nontradisional, di luar Amerika Serikat (AS), seperti Eropa Timur, Timur Tengah, Amerika Latin, hingga negara-negara Asia seperti India dan Jepang. Namun perlu diingat, dalam memasuki pasar Eropa misalnya, pelaku industri harus memperhatikan tidak hanya kualitas desain tetapi juga kepatuhan terhadap standar keamanan dan lingkungan,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).

Meskipun kinerjanya cukup kuat, lanjut Reni, industri furnitur nasional tak lepas dari pengaruh dinamika global. Salah satu tantangan terbesar adalah kebijakan tarif resiprokal Pemerintah AS yang diterapkan kepada banyak negara, termasuk Indonesia.

Per 26 September 2025, tarif sebesar 50 persen dikenakan untuk produk lemari dapur dan meja rias kamar mandi, sedangkan furnitur berlapis kain dikenakan tarif 30 persen.

"Kebijakan ini memberikan dampak berantai terhadap sektor industri. Beberapa IKM telah melaporkan penundaan pesanan dari pembeli Amerika serta kenaikan biaya logistik,” tutur Reni.

Sebagai respons, Ditjen IKMA membuka peluang pasar alternatif melalui diplomasi, negosiasi, serta penguatan kapasitas pelaku IKM. Edukasi diberikan agar IKM mampu memahami standar mutu dan keamanan di negara tujuan, termasuk pemilihan bahan baku ramah lingkungan.

"Pemilihan bahan finishing menjadi sangat penting. Negara seperti Jerman, Belanda, dan Kanada memberlakukan regulasi ketat terkait emisi senyawa kimia berbahaya seperti VOC (Volatile Organic Compound). Ada pula standar formaldehida EPA, Sertifikasi ECO Mark dari Jepang, hingga sertifikasi Dubai Central Laboratory (DCL)," kata Reni.

Nilai ekspor furnitur mencapai USD0,92 miliar hingga triwulan II-2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD0,91 miliar. Adapun AS masih menjadi pasar terbesar dengan capaian 54,6 persen.

Sementara itu, industri kerajinan turut mencatatkan kinerja positif dengan nilai ekspor sebesar USD173,49 juta pada triwulan II-2025, tumbuh 9,11 persen secara tahunan.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU—CEPA) akan mulai berjalan optimal pada semester II/2026 untuk mendongrak kinerja ekspor Indonesia.

Hal itu disampaikan Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

“Mudah-mudahan di 2026 atau paling lambat di semester II/2026 ini [IEU—CEPA],” kata Ferry.

Ferry mengatakan perjanjian IEU—CEPA akan membuat beberapa produk Indonesia ke pasar Eropa dikenai tarif 0% alias bebas bea masuk.

Nantinya, Uni Eropa akan menghapus 98,61% pos tarif yang mencakup 100% nilai impor dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia menghapus 97,75% pos tarif yang mencakup 98,14% nilai impor dari Uni Eropa.

“Tadi yang IEU-CEPA itu beberapa tarif sudah 0% sehingga kami harapkan beberapa komoditas seperti minyak sawit, alas kaki, tekstil, dan ikan ini menjadi pasar kita,” tuturnya.

Selain itu, Uni Eropa juga telah menyatakan kesiapannya untuk mengakui keberlanjutan minyak sawit Indonesia.

Kemenko Perekonomian menyatakan perjanjian dagang IEU—CEPA bertujuan untuk memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas pasar, investasi, dan kemitraan.

Lebih lanjut, pelaksanaan IEU—CEPA juga diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, sama dengan yang telah dirasakan oleh Vietnam dan Singapura.

Jika dilihat menurut lini masa, perjanjian IEU—CEPA memasuki tahap pemeriksaan hukum dan prosedur domestik di kedua pihak pada September 2025–kuartal II/2026.

Kemudian, pada kuartal II atau kuartal III/2026 akan memasuki penandatangan IEU—CEPA dan memasuki tahap ratifikasi pada kuartal II sampai IV/2026.

Ferry menambahkan, pemerintah terus memperluas berbagai perjanjian kerja sama internasional maupun investasi, termasuk melalui diversifikasi pasar ekspor dan mitra dagang.

Adapun, strategi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dengan memperluas akses ke pasar nontradisional, seperti Afrika dan Timur Tengah, serta memperkuat kerja sama dalam kerangka Asean, RCEP, BRICS, IEU—CEPA, ICA—CEPA.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong agar para pelaku usaha mempersiapkan diri untuk menggenjot ekspor ke pasar Uni Eropa. Hal ini menyusul rampungnya perundingan IEU—CEPA secara substansif pada September 2025.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan rampungnya perjanjian IEU—CEPA secara substansif memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan produk dan memenuhi standar pasar Uni Eropa sebelum perjanjian ini diimplementasikan pascaratifikasi.

Sebab, lanjut dia, pasar Eropa menuntut kualitas tinggi, keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, serta kemasan dan label yang informatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri manufaktur mulai memperluas jangkauan ekspor ke pasar nontradisional sebagai respons terhadap tekanan global. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar utama yang tengah mengalami perlambatan ekonomi.

Selama ini, ekspor manufaktur Indonesia masih didominasi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa. Namun, kondisi ekonomi di wilayah tersebut yang cenderung melambat membuat permintaan terhadap produk Indonesia ikut tertekan.