Bisnis.com, MAKASSAR - Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mendorong para pelaku usaha di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan menyasar negara-negara yang tidak terlibat konflik geopolitik.

Langkah tersebut menjadi krusial guna menjaga stabilitas kinerja perdagangan luar negeri di tengah ketidakpastian global.

Ketua GPEI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Arief R. Pabettingi mengungkapkan bahwa selama ini ekspor Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, masih sangat bergantung pada negara tujuan tradisional seperti Amerika Serikat dan China.

Mengingat eskalasi konflik di Timur Tengah dan belahan dunia lain kerap terjadi, pelaku usaha perlu mulai melirik pasar nontradisional.

“Kita harus ekspansi ke Afrika yang memiliki hampir 56 negara, serta negara-negara di kawasan Eropa. Ini adalah potensi pasar baru yang besar bagi Sulawesi Selatan maupun Indonesia secara umum,” ujar Arief kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Komoditas yang cocok untuk di ekspor ke negara-negara tersebut adalah rempah-rempah karena dianggap sebagai produk unggulan yang tahan banting. Berbeda dengan nikel yang sangat volatil terhadap fluktuasi harga komoditas dunia. Rempah-rempah seperti cengkih, merica, dan pala, dikatakannya, memiliki nilai jual yang tinggi dan permintaan yang stabil.

GPEI Sulselbar mencatat bahwa nikel saat ini memang masih mendominasi struktur cakupan ekspor Sulsel hingga 70%. Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi pada komoditas tersebut berisiko mengganggu fiskal daerah jika harga pasar global jatuh.

“Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku usaha rempah, terutama UMKM. Jangan hanya sekadar transaksi ekspor dan bayar pajak, tapi harus ada peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pasokan agar rempah bisa menjadi penyeimbang saat harga nikel turun,” tegas Arief.

Selain isu pasar tujuan, GPEI Sulselbar juga mengkhawatirkan dampak konflik Timur Tengah terhadap jalur logistik global, terutama potensi penutupan Selat Hormuz. Hal ini dinilai akan memicu kenaikan biaya logistik akibat krisis bahan bakar minyak (BBM).

Ketegangan antara blok Amerika Serikat dan sekutunya dengan Iran telah berdampak pada kenaikan harga BBM nonsubsidi, seperti Dexlite. Arief memperingatkan jika pasokan energi terus menipis, hal ini akan memukul sektor logistik nasional yang menjadi tulang punggung distribusi di negara kepulauan seperti Indonesia.

“BBM adalah alat vital penggerak roda logistik. Jika APBN tidak kuat menahan beban subsidi akibat lonjakan harga minyak dunia, kita khawatirkan harga solar subsidi ikut terdampak. Pemerintah harus cepat mencari sumber energi alternatif dari negara yang tidak bertikai, seperti Rusia atau Venezuela, guna mengamankan stok nasional,” pungkasnya.

GPEI berharap langkah antisipatif dari sisi produksi rempah hingga logistik dan energi dapat dilakukan secara simultan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah di tengah gejolak geopolitik.