IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Satgas Pangan Bareskrim Polri mengusut tuntas aktor intelektual di balik penyelundupan 23,1 ton komoditas pangan di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menegaskan penanganan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan.

“Kami minta diusut sampai ke akar. Aktor intelektualnya harus dibongkar. Ini jaringan besar, bukan kasus biasa,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, aparat menyita sejumlah komoditas ilegal, meliputi 2,1 ton bawang merah asal Thailand, 9,1 ton bawang putih dari China, 7,9 ton bawang bombai asal Belanda, 1,6 ton bawang bombai dari India, serta 2,2 ton cabai kering asal China.

Amran menilai kasus di Pontianak hanya sebagian kecil dari praktik penyelundupan pangan yang lebih luas dan terorganisir. Dalam beberapa bulan terakhir, aparat juga menggagalkan penyelundupan besar di berbagai daerah, di antaranya 133,5 ton bawang bombai ilegal di Semarang, 72 ton di Surabaya, 250 ton beras ilegal di Sabang, serta sekitar 1.000 ton beras ilegal di Tanjung Balai Karimun.

“Polanya sama, berulang, dan terorganisir. Ini yang kami sebut mafia pangan. Skalanya sudah ratusan hingga ribuan ton, artinya ada kekuatan besar di belakangnya,” kata Amran.

Dia juga menyoroti adanya pihak-pihak yang diduga berupaya mengganggu upaya kemandirian pangan nasional. Praktik penyelundupan dinilai dapat merusak stabilitas pasar dan menekan produksi dalam negeri.

“Ada pihak yang tidak menginginkan Indonesia swasembada pangan. Mereka terus mencari celah untuk merusak pasar dan melemahkan produksi domestik,” ujarnya.

Amran menegaskan Indonesia saat ini telah mencapai swasembada bawang merah. Masuknya produk ilegal dinilai merugikan petani karena berpotensi menekan harga di pasar.

Ia juga menyoroti kondisi petani cabai yang kerap menghadapi anjloknya harga saat panen raya. Menurutnya, praktik penyelundupan akan semakin memperburuk kondisi tersebut.

“Petani cabai sering mengeluh harga jatuh saat panen. Jangan disakiti lagi, mereka harus dilindungi,” tandasnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah/2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan puluhan ribu produk pangan olahan tidak memenuhi ketentuan dalam intensifikasi pengawasan di berbagai daerah selama Ramadan.

Dalam intensifikasi pengawasan yang dilakukan hingga 5 Maret 2026, BPOM menemukan puluhan ribu produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Produk tersebut ditemukan saat pemeriksaan di berbagai sarana distribusi pangan di seluruh Indonesia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan pengawasan dilakukan pada lebih dari seribu sarana peredaran pangan olahan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan produk yang dijual kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan ketentuan yang berlaku.

Dia menjelaskan dari 1.134 sarana yang diperiksa, sebanyak 739 sarana atau sekitar 65,2 persen telah memenuhi ketentuan. Sementara itu, 395 sarana atau 34,8 persen lainnya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.

Taruna Ikrar juga menjelaskan sebagian sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk pangan yang melanggar aturan. Pelanggaran tersebut antara lain menjual produk tanpa izin edar, produk yang sudah kedaluwarsa, maupun produk dengan kondisi kemasan rusak.

“Sebanyak 395 sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk pangan olahan yang tidak sesuai aturan, yaitu tanpa izin edar (TIE) atau ilegal, kedaluwarsa, maupun dalam kondisi rusak,” ujarnya dikutip dalam laman resmi BPOM, Rabu (11/3/2026).

BPOM mencatat sarana yang diperiksa terdiri dari berbagai jenis tempat distribusi pangan. Pemeriksaan meliputi ritel modern, ritel tradisional, hingga gudang distributor dan importir.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, BPOM menemukan 56.027 pieces produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Nilai keekonomian dari produk yang ditemukan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp600 juta.

Produk Ilegal Masih Mendominasi

Pengawasan yang dilakukan BPOM tahun ini menggunakan pendekatan berbasis risiko. Sarana peredaran yang memiliki riwayat pelanggaran menjadi salah satu target utama pengawasan.

Temuan terbesar dalam pengawasan ini masih didominasi produk pangan olahan ilegal atau tanpa izin edar. Selain itu, BPOM juga menemukan produk yang sudah melewati masa kadaluarsa serta produk dengan kondisi rusak.

Berikut jenis temuan produk pangan olahan tidak memenuhi ketentuan:
- Produk tanpa izin edar (ilegal): 27.407 pieces atau sekitar 48,9 persen
- Produk kedaluwarsa: 23.776 pieces atau sekitar 42,4 persen
- Produk pangan rusak: 4.844 pieces atau sekitar 8,7 persen

Produk ilegal paling banyak ditemukan di beberapa wilayah seperti Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Produk tersebut sebagian besar merupakan produk impor yang masuk melalui wilayah perbatasan.

BPOM juga menemukan sejumlah produk impor tanpa izin edar yang berasal dari beberapa negara. Produk tersebut antara lain kembang gula asal Malaysia, minuman coklat asal Singapura, hingga kentang beku asal Tiongkok.

Taruna Ikrar menegaskan temuan tersebut menunjukkan masih adanya jalur distribusi pangan ilegal yang masuk melalui wilayah perbatasan. Karena itu, pengawasan lintas sektor perlu terus diperkuat untuk melindungi masyarakat.

“Temuan ini menunjukkan masih adanya jalur distribusi ilegal di wilayah perbatasan. Karena itu, pengawasan lintas sektor perlu terus diperkuat untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, BPOM juga menemukan produk kedaluwarsa di sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku. Jenis produk yang ditemukan antara lain minuman serbuk berperisa, garam, mie instan, bahan tambahan pangan, serta berbagai bumbu dan kondimen.

Produk pangan olahan rusak juga ditemukan di beberapa wilayah seperti Sumatra Barat, Jambi, Jawa Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Produk tersebut di antaranya pangan olahan gizi khusus, minuman sari kacang, pasta dan mi, hingga susu kental manis.

Menurut Taruna Ikrar, temuan yang relatif sama setiap tahun menunjukkan masih ada pelaku usaha yang belum mematuhi aturan peredaran pangan olahan. BPOM pun langsung melakukan pengamanan terhadap produk yang ditemukan dalam pengawasan tersebut.

Dia menjelaskan BPOM juga menginstruksikan agar produk yang tidak memenuhi ketentuan ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah produk berisiko dikonsumsi masyarakat.

“BPOM tidak akan mentolerir pelaku usaha yang mengabaikan keselamatan konsumen. Setiap produk yang tidak memenuhi ketentuan akan kami tindak tegas, baik melalui pengamanan produk, perintah penarikan, hingga pemusnahan,” tegasnya.

Selain pengawasan di sarana distribusi langsung, BPOM juga melakukan patroli siber untuk memantau penjualan produk pangan secara online. Hasilnya, sebanyak 7.400 tautan pada platform e-commerce teridentifikasi menjual produk pangan ilegal maupun produk yang mengandung bahan kimia obat.

Nilai keekonomian temuan produk ilegal dari patroli siber tersebut diperkirakan mencapai Rp102,9 miliar. BPOM kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Asosiasi E-commerce Indonesia untuk menurunkan tautan penjualan produk tersebut.

Pengawasan juga dilakukan terhadap pangan takjil yang dijual selama Ramadan. BPOM melakukan uji cepat terhadap ribuan sampel pangan dari pedagang di berbagai daerah.

Dari 5.447 sampel pangan takjil yang diuji, sebanyak 5.339 sampel atau sekitar 98 persen dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, 108 sampel atau sekitar 2 persen tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya.

Taruna Ikrar mengatakan beberapa sampel tersebut diketahui mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B, serta kuning metanil. BPOM pun mengingatkan pedagang agar tidak menggunakan bahan berbahaya dalam produk makanan.

“Kami menginstruksikan para pedagang untuk tidak lagi menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya. Jangan sampai keuntungan sesaat mengorbankan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Selain melakukan pengawasan, BPOM juga terus melakukan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya keamanan pangan. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan jika menemukan produk pangan yang diduga melanggar ketentuan.

“Jika menemukan produk pangan yang diduga ilegal, kedaluwarsa, atau rusak, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi BPOM di HALOBPOM 1500533,” tutup Taruna Ikrar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyidak ribuan karung bawang bombay selundupan yang tidak berizin dan terindikasi membawa penyakit.
Dia mengungkapkan, barang bukti yang diamankan mencapai 6.172 karung bawang bombay dengan total berat sekitar 133,5 ton.
Menurutnya, bawang bombay ilegal yang ditemukan di Semarang itu masuk tanpa dokumen resmi, tidak membayar pajak, dan berpotensi membawa bakteri berbahaya bagi pertanian nasional.
“Pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dibawa, penyakit, dan seterusnya. Ini harus kami minta PM (Polisi Militer) dampingi, Kapolres turun, diusut dan dibongkar sampai akar-akarnya. Harus dikasih efek jera,” ujar Amran melalui keterangan resmi, Sabtu (10/1/2026).
Amran pun menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik impor ilegal pangan yang merugikan petani dan mengancam ekosistem pertanian nasional. Amran menekankan bahwa dalam konteks pertanian, jumlah bukan satu-satunya ukuran bahaya.
“Bukan soal tonnya. Satu ton dengan seribu ton sama kalau bawa penyakit. Satu kilo dengan satu juta kilo sama. Dampaknya besar, karena ini menyangkut psikologi dan semangat petani,” ujarnya.
Dia menuturkan, praktik impor ilegal pangan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan produksi nasional dan kesejahteraan petani. Amran menyebut, Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani, serta 4–5 juta peternak, yang tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan segelintir oknum.
“Masa mau korbankan 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang? Ini tidak benar. Tidak boleh ada ampun,” katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini telah swasembada beras dan tengah memperkuat produksi pangan strategis lainnya. Masuknya pangan ilegal, meski dalam jumlah kecil, dapat menimbulkan dampak psikologis besar bagi petani, menurunkan motivasi produksi, dan membuka kembali ketergantungan impor.
“Kalau petani tahu ada impor beras satu ton saja, dampaknya ke 29 juta petani beras dan keluarganya bisa 115 juta orang. Petani bisa berhenti, lalu impor lagi. Ini yang harus dijaga ketat," imbuhnya.
Amran mengingatkan bahwa bahwa pengawasan tidak hanya berlaku untuk bawang, tetapi juga komoditas strategis lain seperti beras, gula, dan pangan pokok lainnya. Ia mengaku telah menerima banyak laporan terkait penyelundupan pangan, pupuk ilegal, hingga mesin pertanian.
“Ini semua akan kita bongkar. Coba saja satu sampai dua minggu ke depan, kita bongkar semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amran menuturkan bahwa bahaya laten penyakit hewan dan tumbuhan akibat penyelundupan, dengan menyinggung kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang pernah masuk dan menimbulkan kerugian besar bagi peternak.
“Satu atau dua ekor ternak terjangkit bisa merusak jutaan ekor ternak. Kerugiannya bukan negara, tapi petani. Bisa ratusan triliun. Ini nyata dan pernah terjadi,” ungkapnya.
Amran menyebut, penentuan pihak-pihak yang terlibat akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun, dia memastikan Kementerian Pertanian akan berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
“Ini bukan soal hari ini, tapi dampaknya ke depan dan saya tidak akan berhenti sampai praktik-praktik seperti ini benar-benar dihentikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) bersama Dinas Kesehatan melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang, Sumatra Barat.

Kepala Balai Besar POM Padang Martin Suhendi mengatakan intensifikasi ini dilaksanakan bersama lintas sektor terkait sejak 28 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 oleh 74 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan di Padang, dimulai pada Senin (22/12) ini, bersama Dinas Kesehatan.

“Kegiatan ini rutin dilakukan BBPOM di Padang dalam rangka melindungi masyarakat dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Pada masa menjelang Nataru yang juga berdekatan dengan hari belanja online nasional (Harbolnas), kegiatan belanja masyarakat cenderung meningkat,” katanya, Senin (22/12/2025).

Dia menjelaskan untuk produk yang kadaluarsa ini, pemeriksaan sarana pada intensifikasi pengawasan dilakukan secara bertahap.

Tahap 1 sampai tahap 4 pada masa periode tanggal 28 November 2025 sampai 1 Januari 2026 dilakukan pada 77 Sarana (62 MK, 15 TMK) sarana peredaran pangan olahan di 9 kabupaten dan kota di wilayah pengawasan BBPOM di Padang.

Martin menjelaskan pengawasan ini menyasar 6 sarana distributor, retail modern 63 (52 MK, 10 TMK) dan toko tradisional 9 (4MK, 5 TMK). Strategi pengawasan berbasis risiko ini menyasar pengawasan pada sarana peredaran/distributor yang memiliki rekam jejak kurang baik atau pernah melakukan pelanggaran.

“Kegiatan pengawasan berfokus pada produk pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kadaluarsa, dan rusak,” tegasnya.

Oleh karena itu, dari sejumlah sarana tersebut, mayoritas sarana ditemukan pangan rusak 4 sarana Rp92.000, kadaluarsa 38 item 510 pcs nilai ekonomi 283400 dan TIE 2 item jumalh 15 pcs Rp242.000. Dikatakannya jenis temuan terbesar intensifikasi pengawasan Nataru merupakan pangan olahan kadaluarsa.

Selanjutnya, pangan ilegal ini ditemukan di permen hack dan snack yang masuk melalui perorangan, dan jenis pangan olahan TIE impor mayoritas berasal dari negara Malaysia.

Pangan yang kadaluarsa dan rusak seperti minuman sari kacang, pasta dan mie, minuman serbuk coklat dan krimer kental manis.

“Secara keseluruhan, intensifikasi pengawasan Nataru tahun 2025 ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha seiring dengan pembinaan intensif oleh BPOM,” sebutnya.

Martin bilang BBPOM di Padang akan terus mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha termasuk usaha mikro kecil dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran, produksi, hingga peredaran pangan olahan, serta akan terus mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha.

Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan temuan produk pangan yang diduga ilegal, kedaluwarsa, atau rusak yang ditemukan di peredaran kepada BBPOM.