JAKARTA, KOMPAS.com - PT Agrinas Pangan Nusantara menegaskan biaya Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp 30 juta per orang menggunakan anggaran perusahaan.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, mulanya tidak menjawab dengan gamblang mengenai apakah biaya Rp 30 juta untuk latsarmil dan Rp 15 juta untuk pelatihan perkoperasian per orang menggunakan anggaran perusahaannya.

“Saya Dirut Agrinas. Mungkin salah kirim ya,” kata Joao saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Adapun Agrinas, kata Joao, baru akan membawahi para manajer Kopdes Merah Putih itu dalam waktu mendatang.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait sumber biaya latsarmil Rp 30 juta per orang dan pelatihan perkoperasian Rp 15 juta per orang, membantah dana itu menggunakan anggaran perusahaan negara yang ia pimpin.

“Tidak,” jawab Joao singkat.

Pun ketika dikonfirmasi apakah biaya latsarmil itu menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan, Joao menjawab singkat. “Enggak tahu,” kata dia.

Sebagai informasi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mendapatkan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selama dua tahun.

Adapun informasi terkait biaya latsarmil calon manajer Kopdes Merah Putih Rp 30 juta per orang sebelumnya diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin.

Adapun Komisi I merupakan mitra kerja Kementerian Pertahanan yang melaksanakan latsarmil.

Calon manajer Kopdes Merah Putih harus mengikuti pelatihan militer selama 30 hari dan pembelajaran substansi koperasi 15 hari.

"Sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," ujar TB Hasanuddin dalam siaran pers, Senin (29/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat melakukan koordinasi dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pada Jumat (26/6/2026) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.

Ferry mengatakan bahwa dirinya bersama Agrinas Pangan Nusantara berkoordinasi dengan KSP dan mendapatkan masukan terkait penyempurnaan serta perbaikan program KopDes Merah Putih.

Program tersebut saat ini sedang memasuki tahap pembangunan fisik serta memenuhi alat kelengkapannya.

"Salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk dikeluarkannya Perpres, Peraturan Presiden yang untuk operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih," ujar Ferry pada Jumat (26/6/2026).

Rekomendasi lainnya adalah akan adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan pengecekan langsung, terutama pada 1.061 KopDes Merah Putih yang sudah diresmikan.

"Jadi, mudah-mudahan itu nantu Pak Dudung tadi juga janji akan turun bersama untuk melihat kesiapan di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Ferry juga mengatakan bahwa pemerintah telah memangkas target operasional KopDes Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 unit hingga akhir 2026.

Pemerintah kini menempatkan operasionalisasi koperasi sebagai fokus utama agar KopDes Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ferry mengatakan pendekatan tersebut juga akan disertai penguatan aspek kualitatif, termasuk melalui kajian kelayakan (feasibility study) guna memastikan model bisnis koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Dudung mengatakan bahwa sebagai Kepala Staf Kepresidenan dirinya memiliki tugas memastikan bahwa program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto salah satunya adalah KopDes Merah Putih bisa berjalan sesuai dan berdampak kepada masyarakat.

"Banyak hal-hal kendala di lapangan sudah kami komunikasikan, kami koordinasikan, baik dengan Agrinas maupun dengan Kementerian Koperasi, tentunya kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan di lapangan, sehingga proses pembangunan, proses optimalisasi, dan bahkan bagaimana mekanisme di lapangan ini nantii bisa berjalan dengan baik," katanya.

Pemerintah menyatakan pembangunan fisik 12.232 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah rampung hingga awal Juni 2026.

Dari jumlah tersebut, 1.061 unit di antaranya sudah beroperasi dan mulai melayani masyarakat di sejumlah daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan perkembangan pembangunan Kopdes Merah Putih terus berjalan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

"Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 unit Kopdes Merah Putih telah beroperasi, tersebar di dua provinsi, yaitu 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah," ujar Qodari dalam keterangan resmi, Rabu (10/6).

Menurut dia, seluruh gerai yang telah beroperasi tersebut diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei lalu.

Qodari menjelaskan pembangunan Kopdes Merah Putih saat ini masih terus berlangsung di berbagai daerah. Berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), terdapat 23.010 titik yang sedang dalam proses pembangunan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.232 gerai telah selesai dibangun secara fisik dan kini memasuki tahap persiapan operasional.

"Sebanyak 12.232 gerai di antaranya telah rampung secara fisik dan kini memasuki tahap persiapan operasional," ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan total 80 ribu unit koperasi desa hingga 2029. Saat ini sekitar 70 ribu unit lainnya masih berada dalam tahap pembangunan maupun pemetaan lahan.

Qodari mengatakan berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan Nusantara, sebanyak 20 ribu titik koperasi desa ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus 2026.

Ia menjelaskan Kopdes Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang menjalankan tiga fungsi utama, yakni produksi, distribusi, dan layanan masyarakat.

Dari sisi produksi, koperasi berfungsi sebagai offtaker hasil pertanian sehingga petani memiliki kepastian pasar dan tidak sepenuhnya bergantung pada tengkulak.

Sementara dari sisi distribusi, koperasi akan menjadi pusat logistik desa yang menyalurkan barang bersubsidi maupun non-subsidi hingga ke wilayah pelosok dengan dukungan jaringan PT Pos Indonesia.

"Dari sisi layanan, Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai titik penyaluran bantuan sosial, pusat distribusi keuangan bersubsidi, sekaligus wadah pemberdayaan UMKM desa," ujar Qodari.

Selain fungsi ekonomi, pemerintah juga mengklaim kehadiran Kopdes Merah Putih dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Sebagai contoh, minyak goreng Minyakita yang di pasaran dijual sekitar Rp21 ribu per kemasan disebut dapat diperoleh di koperasi desa seharga Rp15.700 per pouch.

Adapun LPG 3 kilogram dijual Rp16 ribu atau lebih rendah sekitar Rp4.000 dibandingkan rata-rata harga di agen swasta.

"Selisih harga ini bukan sekadar angka, melainkan stimulus ekonomi mikro yang nyata bagi jutaan keluarga desa," ujarnya.

Ke depan, pemerintah berencana melengkapi setiap unit KDKMP dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gerai sembako, gudang logistik, layanan simpan pinjam, apotek, hingga klinik kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas pemerataan pembangunan di tingkat desa.

Hingga 2029, pemerintah menargetkan terbentuk dan beroperasinya 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan peresmian 1.061 KDKMP yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Mei lalu merupakan tahap awal dari program berskala nasional tersebut.

"Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia hingga 2029. Jadi ini pembangunannya terus bertahap. Peresmian pada pertengahan Mei lalu merupakan langkah awal dari rangkaian peresmian yang akan terus dilakukan secara bertahap seiring kesiapan masing-masing unit di berbagai daerah," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Berdasarkan data per 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 koperasi telah beroperasi di dua provinsi. Dari jumlah tersebut, 530 unit berada di Jawa Timur dan 531 unit lainnya tersebar di Jawa Tengah.

Di luar koperasi yang telah beroperasi, pembangunan jaringan KDKMP juga terus berlangsung di berbagai daerah. Data dari PT Agrinas Pangan Nusantara menunjukkan terdapat 23.010 titik yang saat ini berada dalam proses pembangunan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.232 titik telah menyelesaikan pembangunan fisik dan tengah memasuki tahap persiapan operasional sebelum dapat diresmikan dan melayani masyarakat.

"Perkembangan pembangunan pun terus berjalan. Berdasarkan data dari PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana pembangunan KDKMP, sebanyak 23.010 titik sedang dalam proses pembangunan, dengan 12.232 titik di antaranya telah rampung secara fisik dan kini memasuki tahapan persiapan operasional," kata Qodari.

Pemerintah juga mencatat sekitar 70.000 unit koperasi lainnya masih berada dalam tahap pembangunan maupun pemetaan lahan sebagai bagian dari target nasional 80.000 KDKMP hingga akhir 2029.

Untuk mempercepat realisasi program, pemerintah menargetkan gelombang peresmian berikutnya pada Agustus 2026. Berdasarkan laporan pelaksana proyek, sekitar 20.000 titik ditargetkan siap diresmikan pada periode tersebut.

"Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang," ujar Qodari.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya angkat bicara terkait video viral yang menampilkan sejumlah truk bertuliskan ‘Koperasi Desa Merah Putih’ mengambil barang di gudang perusahaan swasta distributor produk consumer goods.

Dalam unggahan yang beredar di Instagram, terlihat dua truk putih bertuliskan ‘Koperasi Desa Merah Putih’ keluar dari gudang bergaris gerbang biru yang diduga berada di kawasan pergudangan Rungkut Industri, Surabaya.

“Keciduk, mobil Kopdes mengambil barang di PT Indomarco,” tulis akun Instagram @adogawe.palembang dalam video tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya Reza Fahreddy mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi gudang dalam video tersebut.

“Kalau [unggahan video truk Koperasi Desa Merah Putih] itu di [kawasan pergudangan] Rungkut, saya kurang tahu,” kata Reza, Kamis (21/5/2026).

Namun, Reza menjelaskan PT Agrinas Pangan Nusantara selaku BUMN pengelola program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memang bekerja sama dengan PT Indomarco sebagai distributor produk.

“Kalau versinya Indofood, Indomarco itu distributornya Indofood, ke kami dinas menginformasikan Indofood sebagai prinsipal sudah bekerja sama dengan PT Agrinas,” ujarnya.

Karena itu, menurut Reza, kemungkinan besar video truk KDMP mengambil barang di gudang PT Indomarco memang benar adanya. Pasalnya, perusahaan tersebut menjadi salah satu distributor produk yang akan dipasarkan di gerai KDMP.

“Jadi ya kemungkinan betul. Yang saya tahu bahwa Indofood (Indomarco) adalah salah satu prinsipal yang ditunjuk oleh Agrinas untuk mengisi gerai,” jelasnya.

Reza menegaskan Pemkot Surabaya hanya memiliki kewenangan terkait aset atau bangunan KDMP yang dibangun pemerintah pusat. Sementara pengelolaan barang dagangan sepenuhnya berada di bawah Agrinas.

“Yang menentukan barangnya bukan kita, Agrinas yang mengelola. Agrinas bekerja sama dengan pabrik mana saja, tahunya kita salah satunya sama Indofood (Indomarco),” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan pembangunan KDMP sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah hanya menyiapkan lokasi atau lahan untuk pembangunan fasilitas KDMP.

“Infonya dari pusat itu pemerintah daerah yang menyiapkan tempatnya. Berarti harus ada serah terima dulu baru nanti perjanjian lagi,” pungkasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan jumlah 1.061 operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Prabowo kemudian mengungkapkan sedianya direncanakan 1.300 operasional Koperasi Merah Putih yang kemudian menjadi 1.061 unit.

"Saya kira hari ini cukup penting. Hari ini kita resmikan operasionalisasi 1.061 koperasi. Angka 1.061 saya akan jelaskan sedikit. Jadi tadinya mau diresmikan jadi 1.300 sekian. Tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari... Akhirnya saya bilang, cukup 1.000 saja," tutur Prabowo dalam pidato peresmian Koperasi Merah Putih yang disiarkan di akun Youtube resmi Setpres RI, Sabtu.

"Kemudian Ketua, Dirut Agrinas Pangan Nusantara (Joao Angelo De Sousa Mota) ingat bahwa saya suka angka 8. 'Jadi kalau begitu pak, enggak usah 1.300... 1.061 aja pak.' Jadi satu sama (tambah) enam, tujuh. Tujuh sama satu, delapan. Jadi ini, orang Indonesia suka gathuk-gathuk (mencocok-cocokkan) ya. Cari-cari. Jadi itu hanya semacam... untuk kita semangat saja," kata Prabowo seraya berseloroh.

Prabowo kemudian memamerkan Koperasi Merah Putih bisa beroperasi kurang dari satu tahun dengan 1.061 operasional yang diresmikan saat ini.

"Intinya adalah bahwa kita mendirikan dari konsep sampai terwujud, kurang dari satu tahun. Pembangunan fisik saja dimulainya kurang lebih pada November 2025," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para menterinya dan pejabat yang turut berperan. Menurutnya, tanpa kerja sama tim, program Koperasi Merah Putih tidak akan tercapai.

Pemerintah mengungkap sumber dana pembayaran gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang sempat menjadi tanda tanya publik.

Gaji tersebut sementara akan diambil dari sisa anggaran program Kopdes yang belum terserap, dan disalurkan melalui BUMN pangan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pembayaran gaji para manajer nantinya akan dilakukan melalui BUMN pangan, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, ia menegaskan sumber dana akhirnya masih disiapkan pemerintah.

"Sementara skema gaji nanti akan disampaikan Kementerian Keuangan pada saatnya," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/5).

Ia menambahkan, meski penyaluran gaji dilakukan oleh Agrinas, pemerintah masih merumuskan skema pembiayaan yang akan digunakan.

"Nanti itu kan karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana, nanti akan ada skema berikutnya akan kita jelaskan," lanjutnya.

Di hari yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai memberi gambaran sumber dana tersebut. Ia menyebut gaji para manajer untuk tahap awal akan diambil dari sisa anggaran program Kopdes Merah Putih yang belum terserap.

"Skemanya kita akan alokasikan di beberapa kementerian/lembaga yang terkait. Itu kan Kopdes Merah Putih setahunnya dijatahkan beberapa, belum terbentuk semua kan. Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5).

Menurut dia, penggunaan dana tersebut tidak berasal dari tambahan anggaran baru, melainkan optimalisasi dari pos yang sudah tersedia.

"Uangnya ada. Jadi bukan nambah anggarannya, tapi memang belum semua terbentuk sehingga masih ada sisa," ujarnya.

Purbaya menjelaskan skema ini disiapkan untuk membiayai gaji sekitar 30 ribu manajer dalam masa awal penugasan selama dua tahun. Meski demikian, ia belum merinci besaran gaji maupun total anggaran yang dialokasikan.

Program rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih sendiri menjadi sorotan publik karena skalanya yang besar.

Pemerintah membuka sekitar 30 ribu posisi manajer dan 5.476 formasi tambahan untuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sehingga total lowongan mencapai 35.476 posisi.

Minat masyarakat terhadap program ini juga melonjak. Pemerintah mencatat sebanyak 639.732 orang mendaftar, dengan 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi. Saat ini, peserta tengah menjalani tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) di 72 lokasi.

Ke depan, para manajer yang lolos seleksi akan berstatus sebagai pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Nusantara selama dua tahun pertama, sebelum dialihkan menjadi pengelola koperasi di daerah masing-masing.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sumber dana untuk membayar gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih/KDMP).

Ia menyebut pembiayaan itu sementara akan diambil dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum seluruhnya terserap karena pembentukan koperasi belum rampung.

"Skemanya kita akan alokasinya di beberapa kementerian/lembaga yang terkait. Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan beberapa, itu belum terbentuk semua kan. Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara," kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Sang Bendahara Negara itu menegaskan penggunaan dana tersebut bukan berasal dari tambahan anggaran baru. Menurut dia, masih terdapat ruang pembiayaan dari pos yang sebelumnya sudah disiapkan untuk percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih, tetapi belum seluruhnya digunakan.

"Uangnya ada. Jadi bukan nambah anggarannya, tapi memang belum semua terbentuk sehingga masih ada sisa," ujarnya.

Dengan skema itu, pemerintah menyiapkan pembayaran gaji para manajer untuk masa awal penugasan sekitar dua tahun. Namun, Purbaya belum memerinci berapa total dana yang disiapkan maupun besaran gaji yang akan diterima masing-masing manajer.

Ia juga menyinggung belum optimalnya pelaporan internal yang membuat informasi tersebut baru diketahuinya belakangan. Purbaya berkelakar akan menegur anak buahnya karena tidak segera menyampaikan perkembangan pembiayaan program tersebut kepadanya.

"Sebelumnya anak buah saya enggak lapor saya, jadi saya enggak tahu. Jadi saya maaf, emang suka begitu di sini banyak rapat sana rapat sini enggak lapor. Besok-besok gue pecat," katanya.

Meski sumber dana sementara mulai terjawab, status kepegawaian para manajer Kopdes Merah Putih menurut Purbaya masih menunggu kepastian lebih lanjut.

Ia mengaku belum mengetahui secara detail apakah para manajer itu nantinya sepenuhnya berada di bawah badan usaha milik negara (BUMN) atau dialihkan ke Kementerian Koperasi setelah masa penugasan awal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas telah memastikan gaji para manajer akan dibayarkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun saat itu pemerintah belum menjelaskan dari mana dana pembayaran tersebut berasal.

Program ini menjadi sorotan karena pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 pegawai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Total 35.476 formasi itu dibuka sejak pertengahan April lalu untuk menopang percepatan pembentukan koperasi desa dan unit ekonomi pesisir.

Minat masyarakat terhadap lowongan tersebut juga melonjak tinggi. Pemerintah mencatat sebanyak 639.732 orang mendaftar, dengan 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Saat ini para peserta tengah menjalani tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) di 72 titik lokasi.

Adapun para pelamar yang lolos nantinya direncanakan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Nusantara selama dua tahun pertama. Setelah itu, mereka akan dialihkan menjadi petugas koperasi yang bertugas mengelola unit usaha Kopdes Merah Putih di desa dan kelurahan masing-masing.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih disebut akan menyandang status pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama dua tahun.

Menteri Koordinator Bidang Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan mereka akan terdaftar sebagai pegawai perusahaan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi,” kata Zulhas usai memimpin rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Adapun pemerintah membuka rekrutmen 30.000 formasi calon Manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 manajer serta pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, menekankan calon Manajer Kopdes Merah Putih tidak mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Mereka juga tidak sedang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jadi ini adalah pegawai BUMN tentunya nanti skemanya mengikuti di BUMN,” ujar Rini.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengurusan BUMN Tedi Bharata, mengatakan setelah Manajer Kopdes Merah Putih bekerja selama dua tahun, kinerja mereka akan dinilai.

PT Agrinas Pangan Nusantara dan Kopdes Merah Putih membutuhkan karyawan dengan kemampuan entrepreneurship.

“Nanti dididik dulu kemudian selanjutnya menjadi menjadi manajer koperasi yang apa namanya seharusnya dapat memanfaatkan hal apa namanya pengalaman ini dengan baik nanti kita lihat,” kata Tedi.

Sumber Gaji

Adapun Zulhas enggan menjelaskan sumber dana yang digunakan untuk gaji Manajer Kopdes Merah Putih saat berstatus pegawai BUMN.

Zulhas menyebut, karena Manajer Kopdes Merah Putih di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara, mereka dibayar oleh perusahaan pelat merah tersebut.

“Tapi uangnya dari mana tentu nanti skema berikutnya akan kita jelaskan,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Rini menyebut sumber gaji Manajer Kopdes Merah Putih akan mengikuti skema yang berlaku di BUMN.

“Pegawai BUMN tentunya eeh akan mengikuti skema BUMN,” ucap Rini.

Sebelumnya, pemerintah membuka lowongan 30.000 manajer Kopdes Merah Putih mulai 15 sampai 24 April 2026.

Puluhan ribu manajer itu akan berstatus pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Mereka akan bernaung di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Selain itu, pemerintah juga merekrut 5.476 pegawai untuk KNMP dengan rincian, manajer operasional, penjamin mutu, dan kepala produksi.

Jumlah lowongan masing-masing formasi itu 1.369 posisi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) bersama PT Agrinas Pangan Nusantara mendorong penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako untuk bergabung dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Melansir akun Instagram resmi Kemensos, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong penerima manfaat bansos agar terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan.

“Kalau yang bansos itu hanya menekan pengeluaran rumah tangga, sementara yang pemberdayaan bersama Kopdes ini adalah meningkatkan pendapatan. Jadi dengan adanya Kopdes ini, keluarga penerima manfaat harus meningkat pendapatannya,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam video yang diunggah pada Selasa (28/4/2026) tersebut.

Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini dalam pertemuan dengan PT Agrinas Pangan Nusantara di Jakarta Timur pada Selasa (28/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menilai bahwa keikutsertaan dalam Kopdes Merah Putih dapat mendorong penerima bantuan sosial untuk bertransformasi menjadi pelaku ekonomi. Keterlibatan keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari tenaga kerja koperasi juga dinilai mampu membuka peluang kerja baru sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi mereka.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan bahwa koperasi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani anggotanya dengan kewajiban iuran.

“Koperasi ini nanti adalah koperasi yang dibangun oleh negara untuk rakyat, sehingga seluruh warga negara tidak perlu membayar iuran dan tidak perlu membuat simpan pinjam yang harus setiap bulan dipotong atau ditaruh di gerai-gerai tersebut. Tetapi negara yang dimediakan, negara yang disuplai dan rakyat tinggal mengelola bersama-sama dengan Agrinas,” jelasnya.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, Gus Ipul bersama jajarannya juga telah meninjau command center pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai pusat pemantauan progres pembangunan secara real time di seluruh Indonesia. Melalui inisiatif ini, pemerintah berharap bantuan sosial tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi masyarakat. (Putri Astrian Surahman)

JAKARTA - Industri kelapa sawit Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah tantangan meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat yang luasnya hampir 7 juta hektare atau sekitar 42% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

PT Agrinas Palma Nusantara sebagai BUMN di sektor perkebunan kelapa sawit melakukan banyak program untuk memfasilitasi dan membantu peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat tersebut. “Kelapa sawit adalah komoditas strategis unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan hilirisasi industri,” kata Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (APN), Seger Budiardjo dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, Jakarta (27 April 2026). Komitmen Industri Sawit Tumbuhkan Ekonomi Hijau dan Lestarikan Lingkungan

Salah satu bantuan yang diberikan Agrinas Palma adalah pendampingan kepada kelompok tani atau koperasi petani sawit yang akan melaksanakan peremajaan kebun sawit mereka. Peremajaan sawit rakyat (PSR) adalah kunci peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat di masa mendatang.

Saat ini, produktivitas sawit nasional relatif rendah. Ini karena rendahnya realisasi PSR. Saat ini kondisi perkebunan sawit rakyat didominasi oleh tanaman tua. Tanpa percepatan PSR akan sulit untuk mencapai peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat sehingga produktivitas rata-rata perkebunan sawit di Indonesia juga rendah. “Luas tanaman tua yang lebih dari 25 tahun, mencapai 40% atau 2,8 juta ha yang melibatkan 1,1 juta kepala keluarga,” lanjutnya.

Dari sisi produktivitas, Seger memaparkan bahwa produktivitas sawit rakyat hanya 2,6 ton per ha per tahun. Produktivitas sawit rakyat ini di bawah perkebunan sawit swasta yang mencapai 3,4 ton dan PTPN yang mencapai 4,8 ton.

“Rendahnya produktivitas ini juga karena realisasi PSR yang sangat rendah. Dalam tiga tahun terakhir hanya mencapai rata-rata 20 ribu per tahun. Karena itu, perlu strategi percepatan PSR. Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci keberhasilan percepatan PSR,” ujarnya.

Seger Budiardjo memaparkan tiga strategi percepatan PSR yakni single management system, simplifikasi regulasi, dan pendampingan end to end kepada petani sawit. Untuk strategi single management system, pengelolaan PSR dilaksanakan melalui penerapan sistem single manajemen yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

“Strategi lainnya adalah mendorong penyederhanaan regulasi melalui koordinasi aktif dengan kementerian atau lembaga pemerintah terkait,” tandasnya. Sedangkan pendampingan end to end petani sawit mencakup pemenuhan administrasi, fasilitasi akses pendanaan, hingga dukungan operasional.

Pada FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri” tersebut, hadir pembicara dari perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga serta pakar dalam bidang ekonomi agribisnis. Mereka antara lain Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementan, Togu Rudianto yang mewakili Dirjen Perkebunan Kementan Ali Jamil; Suprapto, Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I. Petani Sawit Bersertifikat RSPO Sulit Jual Kredit: SPKS Minta Sistem Pasar Diubah

Kemudian Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah; Farid Hidayat, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mewakili Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta. Selanjutnya Direktur Penghimpunan Dana BPDP Ahmad Munir yang mewakili Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman dan sejumlah pengurus Rumah Sawit Indonesia (RSI).

Pertemuan ini bersejarah karena untuk pertama kalinya keempat lembaga negara yang terkait langsung dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hadir langsung dalam satu forum. “RSI sangat mengapresiasi ini karena ini menjadi momentum percepatan program PSR,” ujar Ketum RSI Kacuk Sumarto.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran hingga 35.476 tenaga kerja untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, termasuk 30.000 posisi manajer. Program ini diumumkan sejak 15 April 2026 dan akan ditutup pada 24 April 2026 melalui portal resmi panitia seleksi nasional.

Rekrutmen dilakukan untuk mempercepat operasional ribuan koperasi di seluruh Indonesia, dengan penempatan awal di bawah BUMN sektor pangan. Namun, apakah menjadi manajer Kopdes Merah Putih otomatis menjadikan seseorang sebagai pegawai BUMN?

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa para manajer yang lolos seleksi akan terlebih dahulu berstatus sebagai pegawai BUMN, tepatnya di bawah Agrinas Pangan Nusantara, dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun. Setelah masa tersebut, mereka akan dialihkan untuk berperan langsung di koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Artinya, status BUMN bukan permanen, melainkan bagian dari fase awal penugasan dan pembinaan.

Dalam praktiknya, para manajer akan memegang peran strategis dalam mengelola operasional koperasi, mulai dari usaha sembako, klinik desa, lembaga keuangan mikro, hingga logistik dan pergudangan. Karena cakupan kerja yang luas, pemerintah juga menyiapkan pelatihan khusus agar manajer memiliki kemampuan kewirausahaan dan manajerial yang memadai.

Meski begitu, kebijakan ini tidak lepas dari sorotan. Sejumlah pihak menilai rekrutmen dalam jumlah besar berisiko terhadap anggaran negara jika tidak dibarengi perencanaan matang. Selain itu, banyaknya pelamar dari kalangan fresh graduate juga menjadi tantangan tersendiri dalam kesiapan sumber daya manusia.

Dari sisi penghasilan, pemerintah belum menetapkan angka pasti gaji manajer Kopdes Merah Putih. Namun, terdapat gambaran bahwa besaran gaji akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kemungkinan berada sedikit di atas Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing daerah. Sementara itu, posisi lain seperti kasir, sopir, dan sekuriti diperkirakan menerima gaji setara UMR.

Cara Daftar Rekrutmen Kopdes 2026

1. Akses situs resmi: https://phtc.panselnas.go.id
2. Klik menu “Buat Akun”
3. Isi data diri (NIK, KK, nama lengkap, email, nomor HP)
4. Unggah foto KTP dan lakukan swafoto
5. Buat password dan selesaikan registrasi akun
6. Login ke akun yang telah dibuat
7. Lengkapi biodata dan pilih formasi (manajer atau lainnya)
8. Unggah dokumen persyaratan (ijazah, transkrip, pas foto, surat sehat, dll)
9. Periksa kembali data yang diisi
10. Klik “Kirim” untuk menyelesaikan pendaftaran

Adapun syarat umum pelamar antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal D3 hingga S1 semua jurusan, serta memiliki IPK minimal 2,75 dan sehat jasmani rohani. Seluruh proses pendaftaran tidak dipungut biaya.

Tahapan seleksi meliputi administrasi, seleksi kompetensi, hingga pengumuman akhir yang dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026. Proses ini dilakukan secara terbuka oleh panitia seleksi nasional.

Rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih memang membuka peluang besar bagi tenaga profesional muda. Namun, penting dipahami bahwa status sebagai pegawai BUMN hanya bersifat sementara selama masa kontrak awal. Setelah itu, peran utama tetap berada di koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. Dengan kata lain, ini bukan jalur tetap menjadi pegawai BUMN, melainkan program penugasan strategis untuk membangun ekosistem koperasi nasional yang lebih kuat