Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan skema pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap, di mana sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Namun, dia menuturkan, sumber dana akan berasal dari pos anggaran yang sudah tersedia sebelumnya, bukan membuka alokasi anggaran baru.

“Kita akhirnya harus bayar selama dua tahun. Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum dipakai. Kami masukin situ dulu. Jadi, nggak ada tambahan baru ke APBN, nggak ada tambahan defisit baru. Karena sudah dialokasikan di situ,” ujar Purbaya.

Di sisi lain, plafon pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung program KDMP yang dialokasikan sebesar Rp40 triliun belum sepenuhnya terserap. Purbaya mengatakan ruang anggaran ini bisa digunakan untuk menutup kebutuhan awal anggaran operasional KDMP.

“Pembiayaan Himbara itu kan cicilannya Rp40 triliun, berarti belum dipakai semua kan, akan di situ mungkin dipakai,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan APBN sebagai sumber anggaran untuk memenuhi pembayaran gaji pegawai KDMP pada tahap awal.

Skema tersebut disusun untuk menjadi jembatan bagi operasional koperasi sebelum memperoleh pendapatan sendiri.

“Untuk dua tahun pertama, itu akan diupayakan dari APBN,” ujar Askolani di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (5/5).

Proses rekrutmen manajer KDMP dilakukan melalui panitia seleksi nasional (Panselnas) yang melibatkan sejumlah lembaga, dengan koordinasi utama berada di bawah Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan pelaksanaan teknis rekrutmen dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tahapan seleksi saat ini memasuki tes kompetensi yang berlangsung pada 3-12 Mei 2026. Sebanyak 483.648 pelamar tercatat lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan tersebut.

Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad), serta pembekalan manajerial dan kompetensi bidang sebagai bagian dari penyiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi desa.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mengungkap sumber dana pembayaran gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang sempat menjadi tanda tanya publik.

Gaji tersebut sementara akan diambil dari sisa anggaran program Kopdes yang belum terserap, dan disalurkan melalui BUMN pangan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pembayaran gaji para manajer nantinya akan dilakukan melalui BUMN pangan, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, ia menegaskan sumber dana akhirnya masih disiapkan pemerintah.

"Sementara skema gaji nanti akan disampaikan Kementerian Keuangan pada saatnya," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/5).

Ia menambahkan, meski penyaluran gaji dilakukan oleh Agrinas, pemerintah masih merumuskan skema pembiayaan yang akan digunakan.

"Nanti itu kan karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana, nanti akan ada skema berikutnya akan kita jelaskan," lanjutnya.

Di hari yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai memberi gambaran sumber dana tersebut. Ia menyebut gaji para manajer untuk tahap awal akan diambil dari sisa anggaran program Kopdes Merah Putih yang belum terserap.

"Skemanya kita akan alokasikan di beberapa kementerian/lembaga yang terkait. Itu kan Kopdes Merah Putih setahunnya dijatahkan beberapa, belum terbentuk semua kan. Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5).

Menurut dia, penggunaan dana tersebut tidak berasal dari tambahan anggaran baru, melainkan optimalisasi dari pos yang sudah tersedia.

"Uangnya ada. Jadi bukan nambah anggarannya, tapi memang belum semua terbentuk sehingga masih ada sisa," ujarnya.

Purbaya menjelaskan skema ini disiapkan untuk membiayai gaji sekitar 30 ribu manajer dalam masa awal penugasan selama dua tahun. Meski demikian, ia belum merinci besaran gaji maupun total anggaran yang dialokasikan.

Program rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih sendiri menjadi sorotan publik karena skalanya yang besar.

Pemerintah membuka sekitar 30 ribu posisi manajer dan 5.476 formasi tambahan untuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sehingga total lowongan mencapai 35.476 posisi.

Minat masyarakat terhadap program ini juga melonjak. Pemerintah mencatat sebanyak 639.732 orang mendaftar, dengan 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi. Saat ini, peserta tengah menjalani tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) di 72 lokasi.

Ke depan, para manajer yang lolos seleksi akan berstatus sebagai pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Nusantara selama dua tahun pertama, sebelum dialihkan menjadi pengelola koperasi di daerah masing-masing.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait rencana pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai gaji pegawai, termasuk manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Meski mengaku belum mendapatkan rincian informasi secara langsung dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Purbaya mengonfirmasi adanya kewajiban negara untuk menanggung biaya penggajian tersebut selama dua tahun pertama.

Purbaya menjelaskan, anggaran ini akan dikucurkan saat para manajer tersebut resmi menjadi pegawai BUMN di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

"Saya enggak tahu. Itu Anda tanya Pak Zulhas. Yang saya tahu, saya wajib bayar itu katanya, ya sudah," ujar Purbaya ke awak media di kantornya, Jakarta, Senin (4/5/2026) malam.

Purbaya mengungkapkan, kepastian mengenai keterlibatan APBN ini baru dia ketahui setelah menyadari adanya miskomunikasi di internal kementeriannya.

Dia menyebut sejumlah pejabat di bawahnya telah menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Pangan, namun tidak memberikan laporan berkala terkait komitmen pembiayaan tersebut.

"Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka. Tapi enggak pernah laporan. Jadi ya sudah, sudah tanda tangan itu. Jadi, karena pembiayaan clear," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran ini, Kemenkeu berencana melakukan penyisiran terhadap anggaran di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) yang penyerapannya tidak optimal. Purbaya optimistis ketersediaan dana masih mencukupi, mengingat pembentukan Kopdes Merah Putih dilakukan secara bertahap.

"Itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan berapa? Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara. Itu kan hanya dua tahun ke depan. Jadi, uangnya ada," ujar Purbaya.

Di sisi lain, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, detail teknis penggajian untuk sekitar 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan pada waktu yang tepat.

Zulhas memastikan, meskipun bersumber dari skema pemerintah, pembayaran akan tetap disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

"Gaji nanti akan dibicarakan dan disampaikan oleh Kementerian Keuangan pada saatnya," kata Zulhas.

Saat ini, kata dia, skema pendanaan detailnya masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama pihak terkait.

"Karena ini di bawah Agrinas, tentu Agrinas yang akan membayar. Skema berikutnya akan kita putuskan," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan skema penggajian bagi 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan atau Koperasi Desa Merah Putih melalui regulasi khusus berupa Peraturan Presiden (Perpres). Namun, sumber pendanaannya, termasuk kemungkinan menggunakan APBN, masih dalam tahap finalisasi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kebijakan terkait pembiayaan sumber daya manusia (SDM) alias penggajian 30.000 manajer KopDes/Kel Merah Putih akan diatur secara khusus agar mendukung operasional koperasi desa yang kini memasuki tahap percepatan.

“Nah ini akan dikeluarkan Peraturan Presiden khusus untuk pengadaan SDM, termasuk di dalamnya adalah sumber keuangan untuk pembiayaan gaji para manajer yang diterima,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Meski demikian, Ferry belum merinci apakah anggaran gaji tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau skema pembiayaan lainnya.

“Lagi nanti difinalisasi, nanti tunggu aja diumumkan,” ujarnya.

Dia menjelaskan rekrutmen 30.000 manajer ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat operasional KopDes/Kel Merah Putih yang memiliki fungsi bisnis cukup luas di tingkat desa.

Nantinya, para manajer akan bertanggung jawab mengelola berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, layanan kesehatan, lembaga keuangan mikro, hingga aktivitas logistik dan pergudangan.

“30.000 [manajer] itu nanti memang punya tanggung jawab manajerial untuk mengelola semua jenis kegiatan yang ada di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.

Selain itu, Kemenkop juga menyiapkan pelatihan bagi para manajer terpilih agar memiliki pemahaman koperasi dan kemampuan manajerial yang memadai.

Adapun status para manajer tersebut direncanakan sebagai pegawai badan usaha milik negara (BUMN), meski detail skemanya masih dimatangkan.

“Itu statusnya adalah sebagai pegawai BUMN,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah membuka lowongan untuk posisi manajer di KopDes/Kel Merah Putih dengan kebutuhan 30.000. Pendaftaran dibuka sejak 15 April—24 April 2026.

Berdasarkan laman resmi Panitia Seleksi Nasionalphtc.panselnas.go.id, lowongan ini dibuka untuk pendidikan D-IV hingga S-1 semua jurusan, dengan batas usia di rentang 20–35 tahun.

Berikut Syarat Jadi Manajer Kopdes Merah Putih:

1. Pas foto formal berwarna dan terbaru paling lama 6 bulan terakhir ukuran 4x6 dengan ketentuan berlatar belakang biru, berpakaian rapi menggunakan kemeja, wajah terlihat jelas, menghadap ke depan, seorang diri, dan bukan swafoto.

2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Perekaman data E-KTP yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Instansi yang berwenang (e-KTP/Surat Keterangan Perekaman dipindai berwarna).

3. Ijazah asli (bukan legalisir) sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan pada jabatan yang dilamar.

Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Scan berwarna).

4. Transkrip nilai asli (bukan legalisir) yang memberikan informasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri terdapat konversi nilai IPK pada surat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Scan berwarna).

5. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari dokter yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah.

6. Surat pernyataan diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi meterai tempel atau e-meterai Rp10.000. Kemudian, format surat pernyataan dapat diunduh pada laman https://panselnas.go.id (Scan berwarna).