JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Agustus 2026. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa puncak kemarau di setiap wilayah Indonesia memiliki waktu yang berbeda-beda. Tercatat, puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Sedangkan, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) pada September.

"Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur," papar Faisal dikutip dari keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Lalu pada bulan Agustus 2026, puncak musim kemarau terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau pada September 2026, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menambahkan, berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM (11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.

Lebih lanjut, 198 ZOM (31,60 persen luas daratan) wilayah diprediksi mengalami kemarau pada Juni, meliputi, sebagian besar Sumatera, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.

Sementara itu, 66 ZOM yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia akan memasuki kemarau mulai Juli, di antaranya, Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Ardhasena mengungkapkan, musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.

"BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode musim kemarau hingga pertengahan bulan Oktober," imbuh Ardhasena.

Faisal pun kembali mengingatkan, informasi pemutakhiran prediksi iklim ini diharapkan dapat menjadi referensi terkini bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun langkah antisipasi lanjutan dan penguatan strategi adaptasi, khususnya pada sektor-sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim.

"BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini."

JAKARTA - Tim Independen Pencari Fakta (TPF) Demo Rusuh Agustus-September 2025 bentukan enam lembaga HAM menyimpulkan indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas akibat peristiwa unjuk rasa pertengahan tahun lalu. Investigasi 6 LN HAM masih mendalami unsur sistematis dari demo rusuh.

Enam LN HAM ini yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komite Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman RI.

"Ada indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Pihaknya memastikan kedua unsur pelanggaran HAM masif dan meluas terjadi dalam demo rusuh tahun lalu. Untuk masif, jumlah korban meninggal terbilang banyak, ada penjarahan terjadi di sejumlah wilayah. Sedangkan, unsur meluas, korban berjatuhan di sejumlah wilayah di 20 provinsi.

"Secara indikatif unsur sistematis buat kami masih memerlukan pendalaman, itu kesimpulan kami. Khusus unsur sistematisnya di mana apakah ada organisasi, apakah ada perencanaan, apakah ada komando, struktur, dan seterusnya, saya kira itu membutuhkan pendalaman lebih jauh yang belum kami bisa buktikan kebenarannya," ungkap Saurlin.

Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden disarankan mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa.

"Pertama mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa. Yang kedua menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM. Yang ketiga menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk menghormati dan memenuhi HAM," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.

Pihaknya juga merekomendasikan pemerintah mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, termasuk menjamin akses pemulihan, rehabilitasi, ganti kerugian, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikologis.

Komnas HAM juga memberi rekomendasi kepada Polri. "Pertama mengusut tuntas kasus kematian dan dugaan penyiksaan oleh kepolisian selama proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan sewenang-wenang, termasuk mobilisasi anak dalam aksi unjuk rasa dan kerusuhan," ujar Anis.

Kedua, dia meminta Polri menuntaskan proses pidana atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya. Ketiga, mengevaluasi penggunaan kekuatan berlebih.

"Empat, mengarusutamakan HAM dengan memperkuat kapasitas aparat, menyediakan akomodasi hukum layak, dan mendorong revisi peraturan Kapolri agar selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Anis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja pada Agustus 2025, dibanding periode yang sama tahun lalu. Diikuti dengan naiknya jumlah pekerja berdasarkan seluruh kategori jam kerjanya, baik itu penuh waktu, paruh waktu, hingga setengah pengangguran.

Dari total pekerja pada Agustus 2025 yang sebanyak 146,54 juta orang, mayoritas masih bekerja untuk kategori penuh waktu, mencapai 98,65 juta orang atau setara 67,32% dari total pekerja. Proporsinya itu pun naik dibanding catatan per Februari 2025 yang sebanyak 66,19%, tapi masih lebih rendah dari catatan Agustus 2024 sebesar 68,06%.

"Pekerja penuh waktu ini lebih dari 35 jam per minggu, dengan porsinya 67,32%, atau sebanyak 98 juta orang," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, untuk jumlah pekerja paruh waktu, jumlahnya per Agustus 2025 sebanyak 36,29 juta orang dengan porsi sebesar 24,77%. Porsi tingkat pekerja paruh waktu yang sebesar 24,77% itu cenderung lebih rendah dari catatan per Februari 2025 yang sebesar 25,81%, namun masih lebih tinggi dari Agustus 2024 yang sebesar 23,94%.

Jumlah pekerja paruh waktu ini didefinisikan memiliki jam kerja antara 1 jam sampai dengan 34 jam dalam sepekan, termasuk yang kategorinya menjadi bagian dari pekerja setengah pengangguran sebanyak 11,60 juta atau setara 7,91%, turun dari Februari 2025 sebesar 8%, dan juga sedikit lebih rendah dari catatan Agustus 2024 sebesar 7,99%.

"Jadi proporsi pekerja tak penuh yang 1-34 jam itu 32,68% atau sebanyak 47,89 juta orang," kata Edy.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), subholding PT Pelindo, mencatat kinerja positif hingga Agustus 2025, dengan pertumbuhan bisnis yang didukung oleh sinergi dan efisiensi di dua lini utama bisnisnya, yakni layanan solusi logistik kepelabuhanan serta pengembangan Hinterland.

"Kinerja positif ini membuktikan bahwa sinergi yang kami bangun di seluruh lini mulai memberikan hasil nyata," ucap Direktur Utama SPSL Joko Noerhudha dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin.

Realisasi volume freight forwarding hingga Agustus 2025 tercatat 98.360 boks, tumbuh 14,44 persen (y-o-y) dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebanyak 85.950 boks. Kinerja ini ditopang oleh peningkatan layanan trucking, terutama di wilayah Palembang dan Lampung, yang berhasil mencapai 101,96 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Agustus 2025.

Menurut Joko, capaian tersebut menunjukkan efektivitas langkah SPSL dalam memperkuat jaringan distribusi dan transportasi yang semakin efisien, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Pada klaster Pengembangan Hinterland, yang mencakup pengelolaan properti dan kawasan, serta jalan tol akses pelabuhan, tingkat okupansi Pelindo Tower tercatat sebesar 82,72 persen dari total kapasitas 34.158 m2 atau 102,81 persen dari target RKAP.

Hasil ini, tutur dia, menegaskan posisi Pelindo Tower sebagai pusat aktivitas bisnis dan sinergi layanan Pelindo Group bersama mitra-mitra terkait.

Trafik kendaraan di Jalan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC) juga tumbuh signifikan. Hingga Agustus 2025, total kendaraan yang melintas mencapai 8.492.728 unit, naik 10,32 persen (y-o-y) dibandingkan tahun sebelumnya.

Menghadapi dinamika industri 2025, SPSL terus melanjutkan agenda Transforming Business 2025-2026, yang menitikberatkan pada transformasi layanan, digitalisasi sistem, peningkatan konektivitas multimoda, integrasi hinterland, serta penguatan manajemen risiko dan keuangan.

"Pencapaian ini menjadi pondasi penting bagi kami untuk terus tumbuh hingga akhir tahun. SPSL berkomitmen menciptakan value creation berkelanjutan melalui inovasi dan efisiensi," ujar Joko.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025