Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga beras.

Hingga 27 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 392.000 ton atau 47,56% dari target nasional sebanyak 828.000 ton yang ditetapkan untuk periode Maret–Juni 2026.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pasar rakyat menjadi prioritas distribusi karena menjadi acuan pemantauan harga beras di berbagai daerah.

Maino menjelaskan penyaluran SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Namun, intervensi melalui pasar rakyat dinilai lebih efektif untuk menekan kenaikan harga.

“Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM [Gerakan Pangan Murah]. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat. Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita, mohon dibantu teman-teman pemerintah daerah, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan,” kata Maino dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Maino, realisasi penyaluran hingga akhir Juni masih sesuai dengan target pemerintah. Meski demikian, distribusi akan terus dioptimalkan dengan mempertimbangkan wilayah prioritas agar intervensi terhadap harga beras lebih efektif.

“Secara rerata, [realisasi lebih] 45% cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan,” jelasnya.

Dia menambahkan penguatan distribusi melalui pasar rakyat diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP sekaligus menjaga harga tetap berada di kisaran harga acuan pemerintah.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2026 masih relatif terkendali. Kenaikan harga tercatat hanya terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat provinsi perubahannya masih terbatas.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di tingkat provinsi masih berada dalam rentang yang terkendali.

“Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.

Menurut BPS, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui pasar rakyat. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat intervensi di daerah yang mengalami kenaikan harga sehingga stabilitas pasokan dan harga beras tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan program bantuan pangan berupa telur ayam dan daging ayam karkas kembali digulirkan sebagai langkah menyerap produksi peternak sekaligus menopang harga unggas di tingkat produsen yang tengah tertekan.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah tengah mengintegrasikan penyerapan hasil peternak melalui berbagai program, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga mengusulkan kembali bantuan pangan telur dan daging ayam yang sebelumnya dijalankan pada 2023 dan 2024.

“Jadi yang harus kita selesaikan agar harga ayam di tingkat produsen, harganya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan harga daging ayam di tingkat konsumen. [Namun] saat ini bedanya relatif jauh. Ada usulan bantuan daging ayam dan telur ayam. Ini sangat baik untuk stabilisasi pasokan dan harga daging ayam dan telur ayam,” kata Sarwo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Sarwo menyampaikan usulan program tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun depan. Namun, apabila mendapat persetujuan revisi anggaran dari DPR, pelaksanaannya berpotensi dipercepat pada tahun ini.

“Tahun 2027 [sudah] kita usulkan. Tahun ini mungkin kalau dari Komisi IV DPR RI menghendaki revisi anggaran, maka akan dilaksanakan dalam tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pengalaman pelaksanaan bantuan pangan untuk penanganan stunting sebelumnya terbukti mampu menopang harga di tingkat peternak.

“Jadi memang pernah yang kita lakukan dulu dengan bantuan pangan stunting. Itu dulu dengan 1,4 juta keluarga penerima atau sekitar 14.000 ton per bulan, itu sudah cukup bagus menahan harga dan itu diakui oleh para peternak,” ucap Maino.

Program tersebut sebelumnya menyalurkan bantuan berupa 1 kilogram daging ayam dan 10 butir telur kepada 1,4 juta keluarga penerima selama tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng 8.778 peternak rakyat, terdiri atas 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Selain bantuan pangan, Bapanas akan mengoptimalkan penyerapan melalui GPM yang digelar rutin di berbagai daerah. Menurut Maino, meski volume penyerapannya tidak besar, pelaksanaan secara konsisten dapat membantu mengangkat harga ayam di tingkat peternak.

Bapanas juga mendorong agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG membeli produk unggas langsung dari peternak dengan harga mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP). Skema tersebut tersebut diharapkan dapat diterapkan secara nasional setelah program MBG kembali berjalan usai libur sekolah pada pertengahan Juli.

Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) Kusnan menyambut baik rencana integrasi penyerapan hasil peternak ke berbagai program pemerintah, termasuk rencana pengguliran kembali bantuan pangan telur ayam dan daging ayam.

Terlebih, kata dia, kondisi peternak rakyat saat ini membutuhkan intervensi agar dapat bertahan di tengah tekanan harga.

“Memang peternaknya harus naik kelas jadi tidak hanya live bird saja. Harapannya ini harus terintegrasi oleh program pemerintah yang saat ini sedang direncanakan pemerintah juga. Kondisi saat ini yang perlu diselamatkan adalah peternak yang kondisinya saat sedang tertekan dan untuk berlanjut agak berat,” ujar Kusnan.

Sebagai informasi, Bapanas telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp17,8 triliun untuk 2027 yang mendapat dukungan Komisi IV DPR. Dalam usulan tersebut, pemerintah mengalokasikan kebutuhan pasokan sekitar 5,78 ribu ton daging ayam dan 8,67 ribu ton telur ayam untuk program bantuan pangan dengan sasaran 1,45 juta penerima manfaat.

Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menyiapkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi di seluruh desa dan kelurahan pada 31 kecamatan untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Bupati Bandung Dadang Supriatna, di Bandung, Senin, mengatakan program tersebut masih dimatangkan bersama Kementerian Dalam Negeri agar skema intervensi pasar berjalan efektif, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh wilayah.

"Saya sudah koordinasi dengan Kemendagri merencanakan gerakan OPM. Yang tentu nanti bisa disebar di masing-masing desa ataupun kelurahan. Tentunya nanti kami hitung dulu," katanya.

Dirinya menjelaskan bahwa pemerintah daerah kini tengah menghitung kebutuhan dan sebaran titik pelaksanaan OPM agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia mengatakan perhitungan tersebut penting dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan pangan berjalan optimal sesuai kebutuhan warga di masing-masing desa maupun kelurahan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Bandung memastikan program pasar murah dengan subsidi hingga 50 persen akan terus digulirkan guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Program 50 persen sebelumnya kita gencarkan juga, misalkan harga Rp160 ribu, masyarakat hanya tebus Rp70 ribu," ujarnya.

Di sisi lain, harga sejumlah komoditas pangan masih berada pada level yang relatif tinggi berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Data tersebut mencatat harga beras medium sebesar Rp13.777 per kilogram, telur ayam Rp26.666 per kilogram, serta cabai rawit merah mencapai Rp75.000 per kilogram.

Sementara itu, harga beras premium mencapai Rp15.300 per kilogram, daging ayam Rp35.222 per kilogram, dan cabai merah tanjung sebesar Rp92.777 per kilogram.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah juga membuka peluang mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2026 apabila diperlukan untuk memperkuat cadangan pangan daerah

"Kalau ke cadangan kita saat ini ketahanan pangan kurang, ya mungkin kita akan tambah nanti di APBD Perubahan. Kita bisa mulai APBD Perubahan lebih cepat sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," katanya.

Pemkab Bandung berharap pelaksanaan operasi pasar murah bersubsidi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MATARAM – Perum Bulog Kanwil NTB menggelontorkan beras SPHP dan bantuan pangan untuk memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional agar terjangkau oleh masyarakat.

Pemimpin Wilayah Bulog Provinsi NTB Mara Kamin Siregar menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil NTB mencapai sekitar 279.464 Ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Mara Kamin.

Sampai dengan 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi mencapai 58 persen atau telah diterima oleh hampir 10.05 juta kg Beras dan 2.07 juta liter kepada 502.695 penerima dari total target 856.131 penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 4.037 Ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Mara Kamin.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

BULOG juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” ujar Mara Kamin.

Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat di sejumlah daerah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, salah satunya melalui percepatan distribusi bantuan pangan dan penguatan penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia," ujar Rizal dalam keterangannya, Minggu (7/6).

Menurut dia, realisasi penyaluran bantuan pangan beras terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 6 Juni 2026, bantuan pangan telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau sekitar 60 persen dari target 33,2 juta PBP yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan tersebut dapat tersalurkan sepenuhnya hingga akhir Juni 2026. Program ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 315 ribu ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," tambah Ahmad Rizal.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi," ujar Rizal.

Hampir semua komoditas tersebut harganya stabil

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah konsisten menyediakan akses pangan terjangkau bagi masyarakat melalui gerakan pangan murah (GPM) guna menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi nasional.

"Tentunya upaya pemerintah dalam menjaga inflasi nasional telah dilaksanakan secara masif dan kontinyu. Salah satunya dengan penyelenggaraan gerakan pangan murah," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Melalui pelaksanaan GPM, pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai komoditas pangan pokok strategis dengan harga yang wajar dan lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Program tersebut juga difokuskan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan saat terjadi kenaikan harga, terutama pada periode hari besar keagamaan yang umumnya diikuti peningkatan permintaan komoditas pangan.

Selain memberikan akses pangan murah, pelaksanaan GPM menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta menekan potensi kenaikan inflasi yang dipicu oleh gejolak harga pangan.

Pemerintah saat ini memfokuskan upaya stabilisasi pada sejumlah komoditas utama seperti beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi dan kerbau, gula konsumsi, serta minyak goreng. Berbagai komoditas tersebut dilaporkan berada dalam kondisi harga yang relatif stabil.

"Hampir semua komoditas tersebut harganya stabil," tambah Ketut.

Adapun program pasar murah dalam bentuk GPM yang sudah terlaksana hingga akhir Mei 2026 telah tercapai 5.037 kali di 417 kabupaten/kota. Realisasi GPM tersebut telah jauh melebihi realisasi GPM Januari sampai Mei 2025 yang dicatat Bapanas di angka 3.482 kali.

Tingkat inflasi nasional secara umum masih terjaga sampai Mei 2026. Inflasi umum secara bulanan bergerak cukup progresif dari 0,13 persen di April, lalu menjadi 0,28 persen di Mei. Ini terjadi pula pada inflasi komponen bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan.

Dalam rilis terbarunya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan positif dari tingkat inflasi pangan. Pada Mei, level volatile food telah kembali mencatatkan inflasi 0,22 persen setelah sebelumnya di April menorehkan deflasi 0,88 persen.

"Inflasi bulan ke bulan menurut komponen, seluruh komponen mengalami inflasi. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,22 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan sawi hijau," kata Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Selasa.

Dalam analisis BPS, komoditas sayuran cukup mendominasi inflasi pangan di Mei. Ini lebih dikarenakan faktor musiman karena di Mei terdapat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 Hijriah. Permintaan masyarakat pun cukup tinggi yang lumayan ikut mengerek harga.

"Kenaikan harga sayuran seperti cabai, bawang merah, tomat, ini disebabkan oleh produksi atau hasil panen dan juga peningkatan konsumsi masyarakat yang cenderung bersifat musiman. Ini bersifat musiman karena adanya hari besar keagamaan (sehingga) menjadi salah satu pemicu adanya perubahan permintaan di masyarakat," urai Pudji.

Kendati demikian, BPS menjelaskan masih terdapat komoditas pangan yang mengalami deflasi. Kondisi itu disebut mampu meredam laju inflasi, namun di sisi lain deflasi secara terus-menerus juga akan berimplikasi pada harga di tingkat produsen pangan.

Adapun komoditas pangan yang masih alami deflasi secara bulanan selama Mei antara lain daging ayam ras dengan 3,83 persen. Kemudian telur ayam ras mencatatkan deflasi semakin dalam hingga 5,14 persen. Bawang putih alami deflasi 3,06 persen.

Terkait fluktuasi harga beras, BPS melaporkan terdapat pergerakan harga yang tipis secara bulanan. Beras premium naik 0,56 persen secara month to month. Sementara untuk beras medium naik 0,79 persen secara month to month.

"Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat eceran pada bulan Mei 2026, di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,38 persen secara month to month," beber Pudji.

Sementara, dalam pantauan harga beras Bapanas, misalnya pada pergerakan rata-rata harga beras medium secara nasional. Per 2 Juni berada di angka Rp13.499 per kilogram (kg). Naik tipis 0,32 persen dibandingkan sebulan sebelumnya dan belum melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Meskipun harga beras berfluktuasi, jika dilihat pada tingkat inflasi beras secara bulanan, justru mulai menurun. Tingkat inflasi beras pada April berada di level 0,58 persen. Sementara inflasi beras pada Mei bergerak turun menjadi 0,38 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG -- Sebanyak 6.000 warga memanfaatkan Pasar Murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat di enam kabupaten/kota di Jawa Barat selama tiga hari pada 20–22 Mei 2026. menjelang Iduladha 1447 H.

Kepala Disperindag Provinsi Jabar Nining Yuliastiani mengatakan, Pasar Murah 2026 digelar di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

"Sekitar 6.000 pengunjung hadir memadati lokasi pasar murah di berbagai daerah untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar," katanya, Senin (25/5/2026).

Mayoritas pengunjung merupakan ibu rumah tangga yang memanfaatkan momentum pasar murah untuk memenuhi kebutuhan menjelang Iduladha dengan harga yang lebih hemat. Kegiatan berlangsung ramai dan tertib, dengan tingginya minat masyarakat terhadap komoditas pangan pokok yang dijual.

Berbagai komoditas yang disediakan dalam kegiatan ini meliputi beras SPHP sebanyak 12 ton, beras medium 2,75 ton, beras premium 5,93 ton, minyak goreng Minyakita 10.320 liter, minyak goreng premium 2.430 liter, gula pasir 2.638 kilogram, tepung terigu 1.070 kilogram, aneka cabai 345 kilogram, bawang merah 1.352,5 kilogram, bawang putih 202,5 kilogram, telur ayam 1.140 kilogram, daging ayam ras 650 kilogram, daging sapi 350 kilogram, serta sayuran segar sebanyak 1.610 kilogram.

Selain itu, tersedia pula buah-buahan sebanyak 190 kilogram, produk perikanan, serta aneka pangan olahan dari 38 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan.

"Seluruh komoditas dijual lebih rendah dibandingkan harga pasar," katanya.

Hal itu dapat terwujud berkat kolaborasi antara produsen, distributor, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaku usaha ritel, serta dukungan subsidi distribusi. Masyarakat juga dapat membeli kebutuhan pokok secara langsung dari produsen dan distributor sehingga harga yang diperoleh relatif lebih terjangkau.

"Kami berharap kegiatan Pasar Murah 2026 dapat menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, memperkuat keterjangkauan pangan bagi masyarakat, serta mendukung pengendalian inflasi daerah menjelang Iduladha," ujar Nining.

Pelaksanaan Pasar Murah Iduladha 2026 turut berkolaborasi dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jabar. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya Bank Indonesia,

Perum Bulog, ID Food, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar, pemerintah kabupaten/kota, serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh.

Bisnis.com, CIREBON - Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026, ketersediaan pasokan pangan strategis di Kota Cirebon dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Cirebon bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon menilai stabilitas harga pangan masih terjaga meski permintaan masyarakat diperkirakan meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan pasokan sejumlah komoditas pangan utama seperti beras, daging ayam, telur, cabai, bawang merah, dan gula pasir masih dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Iduladha.

"Secara umum, ketersediaan pangan strategis di wilayah Cirebon terpantau aman dan terkendali menjelang Iduladha. Kami terus melakukan pemantauan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait agar pasokan tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar," kata Wihujeng, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, pengendalian inflasi pangan saat ini menjadi perhatian utama mengingat momentum hari besar keagamaan kerap memicu kenaikan permintaan dan berpotensi mendorong lonjakan harga sejumlah komoditas. Karena itu, BI bersama TPID memperkuat sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat pemantauan harga dan pasokan pangan di pasar tradisional maupun pusat distribusi. Selain itu, operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) keliling juga akan diperluas dengan menyasar wilayah yang mengalami kenaikan harga relatif tinggi.

"Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama menjelang puncak kebutuhan saat Iduladha," ujarnya.

BI juga mendorong penguatan kerja sama antar daerah (KAD) guna memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumsi. Skema tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan mengantisipasi gangguan distribusi yang dapat memicu inflasi.

Wihujeng mengatakan, strategi pengendalian inflasi yang dilakukan mengacu pada pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Melalui strategi tersebut, pemerintah daerah dan otoritas terkait diharapkan dapat merespons potensi tekanan inflasi lebih cepat dan terukur.

Selain menjaga pasokan, edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat, termasuk imbauan berbelanja secara bijak agar tidak memicu lonjakan permintaan berlebihan yang dapat memengaruhi harga pasar.

"Komunikasi kepada masyarakat penting untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Kami berharap masyarakat tidak melakukan panic buying karena stok pangan tersedia," katanya.

Di sisi lain, BI menilai stabilitas inflasi daerah masih relatif terkendali meski terdapat sejumlah tantangan global maupun domestik yang berpotensi memengaruhi harga pangan. Faktor cuaca, distribusi logistik, hingga fluktuasi harga komoditas menjadi beberapa risiko yang terus dipantau.

Karena itu, koordinasi antara BI, pemerintah daerah, Bulog, BPS, serta pelaku usaha pangan akan terus diperkuat selama periode HBKN. Penguatan sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran dan kondisi ekonomi daerah tetap stabil.

BI Cirebon juga memastikan akan terus meningkatkan intensitas pemantauan pasar selama beberapa pekan ke depan. Upaya itu dilakukan untuk mendeteksi lebih dini potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan sehingga langkah intervensi dapat segera dilakukan.

"Stabilitas harga pangan menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pengendalian inflasi akan terus menjadi fokus bersama," kata Wihujeng.

Bisnis.com, CIREBON-Perum BulogKantor Cabang Cirebon memasifkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Cirebon, Majalengka, dan Kuningan (Cimajakuning) untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah.

Sejak 1 Maret hingga 12 Mei 2026, total 10.900 ton beras SPHP telah disalurkan melalui berbagai kanal distribusi.

Kepala Cabang Bulog Cirebon, Imam Mahdi, mengatakan penyaluran difokuskan pada jalur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, termasuk melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar bersama pemerintah daerah, TNI, dan Polri di sejumlah titik.

"SPHP kami itu sudah tersalurkan sebanyak 10.900 ton sejak 1 Maret sampai dengan 12 Mei 2026,” ujar Imam, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci percepatan distribusi. Pelaksanaan GPM di wilayah kerja Bulog Cirebon melibatkan empat Komando Distrik Militer (Kodim) dan empat Kepolisian Resor (Polres) di Cimajakuning.

Skema ini dinilai efektif memperluas jangkauan distribusi sekaligus memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau di titik-titik yang mengalami tekanan harga.

Selain melalui GPM, Bulog memperluas jaringan distribusi dengan menggandeng kantor cabang BUMN lain di Cimajakuning agar akses masyarakat terhadap pangan murah semakin mudah.

"Seluruh saluran yang ada, sebisa mungkin kita maksimalkan untuk penyaluran beras SPHP,” kata Imam.

Di luar SPHP, Bulog Cirebon juga menjalankan penyaluran bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat di wilayah Ciayumajakuning. Untuk Kota Cirebon, distribusi bantuan telah rampung pada Maret 2026.

Saat ini, penyaluran masih berlangsung di Kabupaten Kuningan, dan akan dimaksimalkan di Kabupaten Majalengka serta Kabupaten Cirebon.

Fokus ke dua daerah terakhir tersebut, kata Imam, didasarkan pada indikasi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan inflasi. “Majalengka sudah mulai ada grafik kenaikan inflasi, IPH, maupun kabupaten juga sama,” ujarnya.

Total bantuan pangan periode Maret–April 2026 mencapai sekitar 16.300 ton. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh beras 20 kilogram dan minyak goreng empat liter.

Penerima bantuan ditetapkan pemerintah melalui mekanisme by name by address, dengan sasaran masyarakat kategori desil satu sampai empat.

“Kami hanya bertugas untuk menyiapkan dan menyalurkan ke titik paling kecil atau terdekat dengan masyarakat,” tutur Imam.

Bisnis.com, PEKANBARU - BUMD pangan milik Pemerintah Provinsi Riau, PT Riau Pangan Bertuah, mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi peningkatan kebutuhan bahan pokok menjelang libur Kenaikan Isa Almasih dan Iduladha 1447 Hijriah.

Selain memastikan ketersediaan stok tetap aman, perusahaan juga memperluas pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di sejumlah daerah di Riau.

Direktur PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pelaksanaan operasi pasar murah di beberapa kabupaten dan kota pada pekan depan. Agenda tersebut akan digelar di Pekanbaru, Kampar, Dumai, Indragiri Hilir, dan Rokan Hulu.

“Pekan depan, kami juga sedang persiapan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah menghadapi Iduladha di beberapa kabupaten,” ujar Ade kepada Bisnis, Senin (12/5/2026).

Menurutnya, perusahaan juga telah mengantisipasi kemungkinan lonjakan permintaan bahan pokok masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Koordinasi dengan daerah penghasil pangan disebut sudah dilakukan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan tambahan pasokan.

“Insyaallah jika memang dibutuhkan penambahan, kita sudah koordinasi dengan daerah penghasil,” katanya.

Dalam operasi pasar tersebut, PT Riau Pangan Bertuah menyiapkan berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

Beberapa di antaranya meliputi beras SPHP, beras premium, gula kiloan, Minyakita, minyak goreng merek Salvaco, garam Krista, garam Nusantara, tepung Segitiga Biru, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kentang, hingga telur ayam.

Sejak Senin (11/5), BUMD Riau Pangan Bertuah telah melakukan operasi pasar murah di sejumlah lokasi di Pekanbaru.

Setiap titik pasar murah mendapatkan alokasi sekitar 1.000 liter Minyakita dan satu ton beras SPHP. Komoditas tersebut dijual dengan harga subsidi untuk menjaga keterjangkauan masyarakat di tengah meningkatnya konsumsi menjelang Iduladha.

Minyakita dijual seharga Rp15.500 per liter, sedangkan beras SPHP dibanderol Rp60.000 per kemasan lima kilogram. Selain itu, sejumlah kebutuhan pokok lain seperti gula pasir, tepung terigu, dan garam juga dijual di bawah harga pasar.

Distribusi pasar murah sebelumnya dilakukan di tiga titik di Pekanbaru, yakni Halaman Kantor Lurah Sialang Munggu, Halaman Kantor Camat Rumbai Barat, dan Halaman Alkastoery Kelurahan Agrowisata.

PT Riau Pangan Bertuah juga menyiapkan jalur distribusi alternatif melalui sejumlah gerai rekanan resmi. Warga yang tidak sempat menghadiri operasi pasar disebut tetap dapat memperoleh Minyakita sesuai harga eceran tertinggi (HET) di beberapa kios pangan dan swalayan yang telah bekerja sama.

Bisnis.com, SAMARINDA — Aksesibilitas permodalan bagi pelaku usaha mikro berbasis syariah di Kalimantan Timur memperoleh terobosan konkret melalui penyelenggaraan Kaltim Halal Festival (KalaFest) 2026.

Dalam rentang tiga hari, sebanyak 20 pelaku UMKM syariah berhasil meraih pembiayaan senilai Rp3,29 miliar dari tujuh lembaga keuangan syariah yang terlibat dalam program Business Matching dan Edukasi serta Literasi Keuangan UMKM (BIMA ETAM).

Capaian pembiayaan tersebut menjadi sorotan utama dari rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia yang digelar di dua lokasi, yaotu Islamic Center Samarinda dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto menyatakan skema pertemuan langsung antara pelaku usaha dan penyandang dana ini dirancang untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini menjadi tembok penghalang bagi UMKM dalam mengakses modal produktif.

"Total pengunjung KalaFest 2026 mencapai lebih dari 24.815 orang dan menjangkau lebih dari 702.483 audiens melalui platform digital," ujarnya acara penutupan di Islamic Center Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Dia menambahkan, program BIMA ETAM yang bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim-Kaltara ini menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha syariah untuk berhadapan langsung dengan tujuh lembaga pembiayaan.

Di luar skema pembiayaan, KalaFest 2026 juga menggelar Gerakan Pangan Murah serentak di tujuh wilayah a.l Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang, Berau, dan Mahakam Ulu yang melibatkan puluhan UMKM dengan total transaksi mencapai Rp670,03 juta.

Tak pelak, langkah ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak berhenti pada instrumen keuangan, tetapi juga menyasar pasar riil yang langsung dirasakan masyarakat.

Festival ini mengusung tiga tema strategis, pembiayaan dan keuangan sosial syariah, halal lifestyle, serta digitalisasi, literasi, dan edukasi ekonomi syariah.

Adapun, Bayu menuturkan ketiga pilar tersebut dirancang untuk memberdayakan, memperkuat, serta mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam di Benua Etam.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food meminta dukungan pemerintah berupa subsidi bunga pinjaman hingga subsidi logistik sebagai penyangga ketahanan pangan nasional di tengah eskalasi perang Timur Tengah.

Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengatakan kondisi geopolitik dan iklim global saat ini menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi melalui penguatan sistem pangan nasional.

Menurut Ghimoyo, ID Food masih membutuhkan sejumlah dukungan agar perannya dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pangan nasional dapat berjalan lebih optimal.

“Pertama, kami membutuhkan pinjaman dengan subsidi bunga. Hal ini penting agar ID Food dapat lebih leluasa dalam melakukan pengadaan komoditas pangan strategis, sekaligus mendorong investasi di sektor hilirisasi, termasuk penguatan rantai pasok dan cold chain yang terintegrasi,” kata Ghimoyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, ID Food juga menyatakan kesiapan untuk menerima penugasan pemerintah dalam berbagai program pangan, termasuk bantuan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Ghimoyo turut menyinggung posisi penting dukungan pemerintah dalam subsidi distribusi pangan. Dia mengatakan tantangan terbesar tidak hanya terletak pada produksi, melainkan juga pada aspek distribusi, terutama untuk menjangkau wilayah Indonesia Timur dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Oleh karena itu, dukungan subsidi biaya angkutan logistik akan sangat membantu agar harga pangan di wilayah tersebut tetap terjangkau dan tidak terjadi disparitas yang tinggi,” ujarnya.

Dari sisi geopolitik, Ghimoyo menyampaikan bahwa potensi gangguan di Selat Hormuz mulai berdampak pada kenaikan indeks harga pangan global.

Selain faktor geopolitik, dia menuturkan bahwa ancaman juga datang dari sisi iklim melalui potensi super El Nino 2026 yang diperkirakan meningkatkan suhu global dan memengaruhi produksi, distribusi, hingga kualitas pangan.

“Bagi ID Food, situasi ini menjadi turning point, di mana peran kami harus bergeser. Tidak hanya sebagai buffer komersial, tetapi juga menjadi buffer ketahanan pangan negara,” imbuhnya.

Dia menjelaskan bahwa peran ID Food ke depan mencakup penjagaan ketersediaan stok, penguatan distribusi hingga wilayah rawan pangan, serta peningkatan efisiensi rantai pasok.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, lanjut Ghimoyo, ID Food saat ini fokus pada penguatan sumber pasokan dan distribusi untuk enam komoditas strategis, yakni daging ruminansia, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, dan ikan kembung.

ID Food juga menjalin kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendorong dukungan subsidi logistik. Di sisi lain, perusahaan juga memperkuat sinergi antar-BUMN bersama Perum Bulog, PTPN, dan Agrinas Pangan untuk memastikan penyerapan produk dalam negeri dan distribusi hingga pasar tradisional.

Hingga saat ini, ID Food telah memiliki jaringan distribusi yang luas, mencakup 94 titik cabang, lebih dari 1.400 titik pasar pantauan, serta lebih dari 27.000 mitra ritel di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga menyuplai sekitar 420 titik dalam program gerakan pangan murah dari total 1.900 titik nasional pada 2026 sebagai bentuk intervensi harga langsung ke masyarakat.

Di sektor distribusi beras, ID Food juga menyatakan kesiapan bersinergi dengan Bulog dalam penyaluran beras SPHP secara nasional agar distribusi lebih cepat dan merata.