Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis Economic Experts Survey Semester I 2026, yang memandang kondisi ekonomi Tanah Air belum memiliki peningkatan.

Survei tersebut merupakan putaran ketiga yang diikuti oleh 85 ahli ekonomi setelah survei sebelumnya pada Maret dan Oktober 2025. Dalam ketiga putaran tersebut, para ahli ekonomi menilai belum ada peningkatan terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Dalam survei tersebut, sebanyak 42 persen responden memperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak akan berubah dalam tiga bulan ke depan.

"Tingkat keyakinan para ahli berada di 7,47, menunjukkan ketidakpastian masih cukup tinggi. Rata-rata respons tercatat -0,11, sedikit membaik dari survei sebelumnya -0,13," tulis LPEM dalam survei tersebut.

Meski begitu, perubahan rata-rata respons masih sangat kecil sehingga prospek pertumbuhan ekonomi masih terlihat lesu.

Kemudian, sebanyak 67 persen responden menilai saat ini inflasi lebih tinggi dibandingkan tiga bulan lalu.

"Rata-rata penilaian mencapai +0,71, meningkat dari hasil survei sebelumnya +0,47. Kondisi ini perlu diwaspadai, karena kenaikan harga barangan dan jasa dapat menggerus daya beli masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut, sebanyak 75 persen responden memperkirakan dalam tiga bulan ke depan tekanan inflasi akan meningkat.

"Rata-rata penilaian mencapai +0,91 dengan tingkat keyakinan 7,60, menunjukkan kekhawatiran yang menguat," jelas LPEM FEB UI.

Adapun sebagian ahli mengaitkan prospek ini dengan ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasokan global dan pasar energi sehingga mendorong kenaikan harga domestik.

Sementara itu, dari sisi lingkungan bisnis, sebanyak 45 persen menilai saat ini bisnis memburuk dibandingkan tiga bulan lalu.

"Rata-rata penilaian tercatat -0,67, lebih rendah dari survei sebelumnya -0,45, menandakan perbaikan yang sempat muncul tidak bertahan lama," ungkapnya.

Kemudian, sebanyak 47 persen memperkirakan dalam tiga bulan ke depan kondisi lingkungan bisnis akan tetap dan tidak berubah. Bahkan, 46 persen ahli justru memperkirakan kondisi akan memburuk.

"Rata-rata respons tercatat -0,49, lebih tinggi dari survei sebelumnya -0,28. Hal ini menunjukkan kekhawatiran para ahli terus menumpuk," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) membidik lebih dari 30 juta pelaku usaha dalam penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dihelat pada Mei hingga Juli mendatang.

Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan sensus sepuluh tahunan ini akan mengadopsi pendekatan baru demi memotret transformasi dan struktur ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19, seperti perkembangan ekonomi digital yang banyak belum terekam data statistik.

Zulkipi menyampaikan bahwa basis data statistical business register BPS saat ini mencatat jumlah badan usaha di Indonesia telah melampaui angka 30 juta, mulai dari skala mikro hingga makro. Untuk mensurvei seluruh entitas tersebut, BPS menyadari perlunya evaluasi dari empat Sensus Ekonomi terdahulu.

"Kali ini kami tidak ingin mengulang kesalahan dari empat sensus sebelumnya. Pendekatannya akan sedikit berbeda. Kami akan mengedepankan bantuan dan sinergi dari kementerian/lembaga, seluruh asosiasi sejak awal kick-off untuk berkoordinasi dengan responden di seluruh Indonesia," ujarnya dalam Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Zulkipli menyoroti bahwa pergeseran struktur dan perilaku ekonomi sebagai tantangan utama. Dia memberi contoh anomali fenomena banyaknya pusat perbelanjaan dan ruko yang kosong, tetapi di saat bersamaan mobilitas masyarakat dan perputaran arus ekonomi tetap terakselerasi tinggi.

Menurutnya, perkembangan tersebut tidak lepas dari pesatnya industri digital sehingga BPS akan memperluas metode pendataan. Sensus tidak hanya menyasar unit usaha yang wujudnya secara fisik sudah mapan (established).

"Walaupun ada dari sisi established, kita bisa melihat langsung usaha itu, tetapi yang tersimpan di dalam rumah tangga, harusnya dia akan dapat kita urai di pelaksanaan Survei Ekonomi 2026 ini," ungkap Zulkipli.

BPS, sambungnya, akan mengerahkan para pegawainya, para mahasiswa Politeknik Statistika STIS, hingga merektur masyarakat umum untuk mengeksekusi pendataan.

Tantangan Komunikasi dan Persepsi

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawaty mengingatkan bahwa tantangan terberat Survei Ekonomi 2026 adalah tingkat respons (response rate) dan kepercayaan pelaku usaha.

Menurut Molly, keberhasilan memotret struktur ekonomi secara menyeluruh, yang merupakan amanat UU No. 16/1997 tentang Statistik, sangat bergantung pada narasi yang dibangun oleh pemerintah.

Berdasarkan evaluasi pascapendataan Survei Penduduk 2020 dan survei pelaku usaha 2025, sebanyak 68% pelaku usaha menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi asalkan memperoleh informasi yang komprehensif terkait tujuan sensus.

"Namun, sekitar 27% responden menyatakan keraguan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara pendataan statistik dan data perpajakan. Ini menunjukkan bahwa tantangan utama kita adalah memperjelas narasi," papar Molly.

Lebih lanjut, Molly mengutip Survei Opini Publik 2025 dari Lembaga Survei Indonesia yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penyedia data resmi sudah cukup solid di level 76%. Kendati demikian, efektivitas penyampaian informasi masih dinilai belum optimal, yakni baru menyentuh angka 61%.

"Artinya, trust atau kepercayaan itu sudah terbangun, tetapi penguatan strategi komunikasi dengan menjadikan seluruh pemangku kepentingan sebagai communication multiplier mutlak diperlukan," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia-Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional 5,3% pada 2026. Proyeksi ini lebih rendah dari yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu 5,4%.

Demikianlah disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025)

Secara umum, kata Perry ekonomi Indonesia masih mampu melanjutkan momentum pertumbuhan selepas pandemi covid-19. Pada kuartal III-2025, ekonomi sedikit melambat namun masih berada di atas 5%. Kuartal selanjutnya diperkirakan akan melesat seiring dengan peningkatkan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.

"Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2025 adalah 4,7-5,51% dan titik tengah 5,1% dan akan meningkat 2026," jelasnya.

Proyeksi BI menarik perhatian Ketua Komisi XI Misbakhun sebagai pimpinan rapat tersebut.

"Bapak tadi membicarakan angka pertumbuhan itu dalam angka 5,3 itu di ATB RATBI 2026 itu realistis atau tidak?. Sementara kita APBN sudah menyusun 5,4%. Berarti kan ada yang realistis ada yang gak realistis ini kalau begini," tanya Misbakhun.

Perry menjelaskan bahwa proyeksi tersebut mengacu pada survei yang sudah dilakukan BI. Hanya saja Perry tidak menyampaikan lebih rinci komponen yang menjadi pendukung proyeksi tersebut.

"Ada survei-survei yang kami lakukan sebagai dasar juga ada modeling," paparnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menyoroti kondisi ekonomi Indonesia dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam survei terbaru LPEM FEB UI, sebagian besar ahli, yakni 30 dari 64 responden (47 persen), menilai kondisi ekonomi saat ini memburuk dan jauh lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya, sementara 24 ahli berpendapat kondisinya tidak mengalami perubahan.

“Sebagian kecil, yaitu delapan ahli (12,5 persen), menilai kondisi ekonomi lebih baik. Hanya dua ahli yang menilai jauh lebih buruk, dan tidak ada satu pun yang menilai jauh lebih baik,” bunyi laporan LPEM Economic Experts Survey Semester II 2025, Rabu (22/10/2025).

Secara keseluruhan, rata-rata penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini adalah –0,41 dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi sebesar 8,88. Temuan ini menunjukkan kekhawatiran yang berkelanjutan di kalangan para ahli terhadap keadaan perekonomian.

“Skor rata-rata –0,41 (skala –2 hingga +2), dengan tingkat keyakinan 8,88, menunjukkan kekhawatiran berlanjut terhadap perekonomian,” lanjut laporan tersebut.

Hasil ini sejalan dengan survei sebelumnya pada Maret 2025, di mana sebagian besar ahli (55 persen) menilai kondisi ekonomi saat itu juga telah memburuk. LPEM FEB UI juga mengungkapkan 39 persen pakar menilai tekanan inflasi lebih tinggi dari sebelumnya, 45 persen bersikap netral, dan sisanya menilai lebih rendah.

“Dari sisi pasar tenaga kerja, sebanyak 58 persen pakar menilai kondisi pasar tenaga kerja memburuk atau jauh lebih buruk dibanding tiga bulan lalu. Skor rata-rata –0,69 menunjukkan terbatasnya peluang kerja dan hanya sedikit perbaikan dari survei sebelumnya (–0,86).”

Mayoritas pakar, sekitar 45 persen, juga menilai kondisi usaha lebih buruk dibanding sebelumnya, dan hanya 13 persen yang menilai membaik. Atas kondisi tersebut, hanya 23 persen pakar yang optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi tiga bulan ke depan, sedangkan 38 persen memproyeksikan stagnasi dan 36 persen memperkirakan perlambatan.

Sebanyak 56 persen pakar memperkirakan tekanan inflasi akan lebih tinggi dalam tiga bulan ke depan. Sementara itu, 39 persen pakar memperkirakan pasar tenaga kerja stagnan, 36 persen menyebut akan memburuk, dan hanya 14 persen yang memproyeksikan perbaikan.

“Lingkungan usaha masih tidak pasti. Sebanyak 45 persen pakar memprediksi lingkungan usaha tidak berubah, 33 persen menilai memburuk, dan hanya 16 persen menilai membaik,” sambung laporan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebuah survei oleh SUAR.id, media berbasis jurnalisme solusi, menunjukkan mayoritas pelaku usaha dan pengamat ekonomi memahami arah besar program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan sosial yang tepat sasaran.

Survei bertajuk Survei Semesta Dunia Usaha: Koreksi Pengelolaan Program MBG tersebut mengungkap bahwa MBG membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meringankan beban keluarga dan membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal.

Dalam riset itu disebutkan, 37,1 persen responden menilai tujuan utama MBG adalah memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia, yang berarti mempersiapkan masa depan generasi muda agar lebih sehat dan produktif.

Sementara 25,7 persen responden berpendapat, pemberian makanan bergizi di sekolah juga meringankan beban keluarga dalam menyediakan asupan bernutrisi bagi anak-anak mereka.

Temuan ini menunjukkan bahwa dunia usaha dan kalangan profesional menilai program MBG tidak semata bantuan pangan, tetapi juga investasi sosial jangka panjang untuk membentuk generasi unggul.

Selain manfaat sosial, laporan SUAR.id menyoroti bahwa MBG memiliki dampak ekonomi yang luas. Para pakar yang diwawancarai menilai program ini dapat menjadi pusat penggerak berbagai inisiatif pemerintah lain di bidang pangan, UMKM, dan koperasi.

“Program MBG harus bisa menjadi hub bagi program pemerintah yang lain, mulai dari penyedia bahan makanan, terutama pangan lokal hingga penciptaan lapangan kerja, baik melalui pengembangan UMKM maupun koperasi. Dengan demikian, program MBG memiliki dampak berganda yang sangat besar,” demikian hasil riset tersebut.

Pandangan itu memperlihatkan bahwa program MBG berpotensi menjadi lokomotif ekonomi rakyat, terutama jika mampu menghubungkan petani, pelaku UMKM, dan koperasi pangan dalam satu ekosistem produksi yang terintegrasi.

Meski apresiasi terhadap arah kebijakan cukup tinggi, sebagian besar responden mengingatkan pentingnya perbaikan pada aspek pelaksanaan. Sekitar 60 persen responden menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan evaluasi berkala.

“Program MBG harus diawasi dengan ketat, mencakup penyediaan bahan makanan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian. Evaluasi kegiatan juga perlu dilakukan secara periodik dan menyeluruh untuk memperbaiki celah yang masih kurang,” tulis laporan tersebut.