Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tetap percaya diri menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia menegaskan batas 3 persen tersebut tidak akan diubah kecuali jika terjadi krisis besar seperti pandemi covid-19.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, Prabowo mengatakan batas defisit 3 persen selama ini menjadi instrumen penting untuk menjaga disiplin pengelolaan keuangan negara.

"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti covid-19," kata Prabowo dalam keterangan resmi, Minggu (15/3).

Ia menambahkan pemerintah berharap tidak perlu melampaui batas tersebut selama kondisi ekonomi masih terkendali.

"Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya," ujarnya.

Batas defisit maksimal 3 persen dari PDB telah diterapkan Indonesia sejak awal 2000-an setelah krisis keuangan Asia. Aturan tersebut selama ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang dipantau investor dalam menilai stabilitas ekonomi Indonesia.

Sang Kepala Negara juga menegaskan pemerintah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Ia menolak pendekatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan utang secara besar-besaran.

"Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan," kata Prabowo.

Di sisi lain, ia menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan untuk menjaga ketahanan ekonomi, terutama karena ketersediaan sumber daya alam seperti kelapa sawit dan batu bara yang relatif murah.

Pemerintah juga terus memperluas pengembangan energi alternatif seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga air, dan biofuel untuk mengurangi ketergantungan pada energi dari luar negeri.

"Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran meningkatnya tekanan terhadap APBN akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengingatkan kenaikan harga minyak dapat memperlebar defisit fiskal. Dalam skenario moderat, jika harga minyak mentah mencapai US$97 per barel, defisit APBN diperkirakan bisa naik hingga sekitar 3,53 persen dari PDB.

Sementara dalam skenario terburuk ketika harga minyak menembus US$115 per barel dan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS, defisit APBN berpotensi melebar sampai sekitar 4,06 persen dari PDB.

Meski demikian, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Konsumsi domestik masih menyumbang sekitar 54 persen terhadap PDB, rasio utang luar negeri berada di kisaran 29,9 persen dari PDB, dan cadangan devisa mencapai sekitar US$151,9 miliar atau setara enam bulan impor.

Untuk mengantisipasi tekanan global, pemerintah juga menyiapkan opsi kebijakan fiskal darurat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan anggaran negara jika diperlukan.

WASHINGTON - Bagian dari dokumen Epstein Files yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, miliarder Bill Gates berkomunikasi dengan Jeffrey Epstein mengenai “simulasi pandemi".

Komunikasi via email tersebut menunjukkan diskusi seputar latihan kesiapan dan skenario hipotetis, memberikan wawasan lebih lanjut tentang keterlibatan Gates dengan Epstein sebelum pandemi Covid-19.

Tidak disebutkan secara detail "simulasi pandemi" yang dimaksud dalam berkas tersebut. Namun, sekadar diketahui pandemi Covid-19 dimulai pada 31 Desember 2019.

Ini artinya komunikasi "simulasi pandemi" terjadi sebelumnya munculnya Covid-19. Ini juga mengingatkan kembali teori konspirasi yang menyebut pandemi Covid-19 sengaja diciptakan.

Pada Oktober 2019, Bill and Melinda Gates Foundation—yayasan yang didirikan Bill Gates dan mantan istrinya; Melinda—ikut mensponsori simulasi pandemi global bernama Event 201 yang diselenggarakan bersama Johns Hopkins Center for Health Security dan World Economic Forum. Simulasi ini bertujuan menguji kesiapan dunia menghadapi wabah virus fiktif.

Namun, pihak Gates Foundation menegaskan bahwa Event 201 hanyalah latihan kesiapsiagaan, bukan perencanaan atau prediksi pandemi nyata.

Yayasan milik Gates selama ini telah berkontribusi pada berbagai proyek pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan obat-obatan dan vaksin. Selama beberapa tahun, yayasan ini telah mendanai penelitian oleh Badan Pengatur Obat dan Produk Kesehatan (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) tentang pengembangan vaksin.

Dokumen Epstein Files juga mengungkap aib Bill Gates, di mana miliarder AS pendiri Microsoft itu disebut telah tertular penyakit menular seksual (STD) setelah berhubungan seks dengan gadis-gadis Rusia.

Epstein, terpidana paedofil yang meninggal di penjara AS pada tahun 2019, juga mengeklaim Bill Gates meminta antibiotik yang dapat dia berikan secara diam-diam kepada istrinya saat itu, Melinda.

Dalam email terpisah, Epstein mengatakan kepada anggota Parlemen Inggris, Peter Mandelson, bahwa dia "bersenang-senang" dengan Gates di Seattle.

Sekitar 3 juta halaman dokumen yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Donald Trump juga berisi foto-foto baru Epstein dengan Gates, yang belum berkomentar tentang klaim tersebut.

Tujuh tahun setelah kematiannya, Epstein terus membayangi orang-orang yang berada di sekitarnya—dan Gates, yang pernah menjadi orang terkaya di dunia, termasuk di antaranya.

Pada 18 Juli 2013, Epstein membuat memo yang berisi sejumlah tuduhan tentang Gates. Isinya: “Untuk menambah penghinaan, Anda memohon kepada saya untuk menghapus email-email mengenai penyakit menular seksual Anda, permintaan Anda agar saya memberi Anda antibiotik yang dapat Anda berikan secara diam-diam kepada Melinda, dan deskripsi penis Anda.”

Seorang juru bicara Gates mengatakan: “Klaim ini benar-benar tidak masuk akal dan sepenuhnya salah."

“Satu-satunya hal yang ditunjukkan oleh dokumen-dokumen ini adalah frustrasi Epstein karena dia tidak memiliki hubungan berkelanjutan dengan Gates dan sejauh mana dia akan berusaha untuk menjebak dan mencemarkan nama baiknya," imbuhnya, seperti dikutip dari The Telegraph.

Perusahaan teknologi raksasa dunia Amazon mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 16 ribu karyawan di seluruh dunia.

Melansir Reuters, kabar pemangkasan karyawan Amazon sudah santer terdengar. Itu merupakan kali kedua perusahaan melakukan pemangkasan besar-besaran dalam empat bulan terakhir.

Totalnya, Amazon telah memangkas sekitar 30 ribu karyawan sejak Oktober 2025. Sebagian besar merupakan karya di pusat pemenuhan pesanan dan pergudangan.

Bahkan, perusahaan masih membuka kemungkinan adanya gelombang PHK lanjutan. Terhitung sejak Oktober 2025 perusahaan di bawah CEO Andy Jassy telah memangkas 10 persen dari total karyawan Amazon yang mencapai 1,58 juta orang.

Angka PHK yang dilakukan Amazon dalam empat bulan terakhir juga menjadi yang terbesar dalam tiga dekade terakhir. Jumlah tersebut melampaui total 27 ribu karyawan yang dipangkas pada periode akhir 2022 hingga awal 2023.

"PHK ini diperlukan untuk memperkuat perusahaan, dengan mengurangi lapisan manajemen, meningkatkan kepemilikan dan menghapus birokrasi," ujar Kepala Eksekutif Sumber Daya Manusia Amazon Beth Galetti dalam sebuah unggahan.

Galetti menyampaikan bahwa perusahaan membuka kemungkinan pemangkasan lebih lanjut. Di mana, beberapa tim akan terus melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Amazon mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan perekrutan berlebihan selama pandemi Covid 19, ketika permintaan belanja online meroket.

"Beberapa mungkin bertanya, apakah ini awal dari ritme baru (pemangkasan karyawan setiap bulan)," kata Galleti dalam catatan, Rabu (28/1). "Itu bukan rencana kami".

PROYEK LESU

Pada Selasa (27/1), Amazon sempat mengirimkan email merujuk pada rencana PHK kepada beberapa karyawan Amazon Web Services (AWS). Hal tersebut sontak membuat ribuan pekerja merasa cemas.

Alasan PHK masih belum diketahui, namun beberapa karyawan dari berbagai unit mengindikasikan secara daring dan dalam email kepada Reuters, bahwa mereka telah terdampak. Beberapa unit yang terdampak seperti AWS (layanan cloud), divisi ritel dan Prime Video, SDM, hingga Kindle dan tim optimasi rantai pasokan.

Pemangkasan karyawan yang dilakukan Amazon turut mencerminkan adanya pergeseran foksu perusahaan menuju kecerdasan buatan alias AI dan otomasi. Peningkatan AI dianggap membantu perusahaan dalam menjalankan tugas mulai dari administratif rutin, hingga masalah kompleks seperti coding.

Sebelumnya, Jassy sempat mengatakan bahwa meningkatnya penggunaan alat AI meningkatkan otomatisasi tugas, sehingga memangkas pekerjaan perusahaan.

Bahkan, dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos beberapa waktu lalu, para eksekuti mengatakan pekerjaan akan hilang dan pekerjaan baru akan muncul. Dua orang mengatakan kepada Reuters, bahwa AI akan digunakan sebagai alasan oleh perusahaan untuk memangkas karyawannya.

Amazon telah mengalokasikan investasi hampir US$100 miliar pada 2025 untuk pengembangan AI. Secara bertahap, itu mulai menggantikan beberapa fungsi pekerjaan manusia.