JAKARTA - Kewenangan peradilan dalam menangani kasus yang melibatkan anggota militer kembali memicu perdebatan. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah suatu perkara seharusnya diperiksa di peradilan umum atau peradilan militer.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami dasar hukum dan sistem yang mengatur kewenangan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai proses penegakan hukum yang berjalan.

Secara konstitusional, kata dia, norma mengenai sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan adanya empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), salah satunya peradilan militer.

Ketentuan ini kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sementara itu, pengaturan lebih spesifik mengenai peradilan militer hingga saat ini masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang tetap berlaku sebagai hukum positif.

"Keberadaan dan kewenangan peradilan militer memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya, Selasa (28/4/2026).

Dalam praktiknya, kata dia, sistem hukum militer memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sistem sipil, terutama dalam hal kecepatan penanganan perkara.

Pada kasus yang menjadi perhatian publik, langkah cepat yang dilakukan oleh aparat, termasuk penahanan terhadap oknum prajurit dalam waktu singkat, menunjukkan efektivitas mekanisme internal militer.

"Hal ini tidak terlepas dari peran atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga disiplin prajurit," katanya.

Sistem komando memungkinkan tindakan korektif dilakukan secara segera, sehingga potensi pelanggaran dapat ditangani tanpa penundaan yang berlarut.

"Seringkali muncul anggapan bahwa peradilan militer cenderung memberikan hukuman ringan atau melindungi anggotanya. Namun, berbagai fakta hukum menunjukkan sebaliknya," tegasnya

Dalam banyak kasus, justru terdapat pemberatan hukuman terhadap pelaku dari kalangan militer, termasuk sanksi tambahan seperti pemecatan tidak dengan hormat dan pencabutan hak pensiun. Bahkan, dalam sejumlah perkara, vonis yang dijatuhkan tergolong berat, seperti penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

"Hal ini menunjukkan sistem peradilan militer memiliki mekanisme penegakan hukum yang tegas dan tidak serta-merta memberikan perlindungan terhadap pelanggaran," ujarnya.

Isu lain yang kerap disorot adalah transparansi dalam proses persidangan militer. Perlu dipahami bahwa pada prinsipnya, peradilan militer bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan rahasia negara.

Selain itu, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung (MA), peradilan militer juga berada dalam pengawasan internal dan eksternal, termasuk oleh Komisi Yudisial (KY). Dengan demikian, mekanisme kontrol terhadap proses peradilan tetap berjalan untuk menjamin akuntabilitas dan integritas.

Sejumlah kasus yang pernah ditangani peradilan militer memperlihatkan konsistensi dalam penegakan hukum. Vonis berat, termasuk penjara seumur hidup, pemecatan dari dinas militer, hingga hukuman mati, menjadi bukti bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran serius.

"Rekam jejak ini sekaligus membantah anggapan bahwa peradilan militer bersifat lunak atau tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi," tegasnya.

Peradilan militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam menjaga disiplin dan ketertiban di lingkungan militer. Memahami konteks, dasar hukum, serta mekanisme yang berlaku menjadi kunci agar masyarakat dapat menilai secara objektif setiap proses hukum yang berjalan.

"Peradilan militer bukanlah ruang impunitas, melainkan instrumen hukum negara yang dirancang untuk menegakkan keadilan, dan pertanggungjawaban secara cepat serta tegas terhadap pelanggar hukum di lingkungan keprajuritan," tandasnya.

JAKARTA - Peradilan militer kerap dipersepsikan sebagai lembaga hukum yang keras, bahkan tidak jarang dianggap kejam dibandingkan dengan peradilan sipil. Persepsi tersebut tidak lepas dari faktor sejarah.

Hal itu disampaikan pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting dalam diskusi publik bertajuk “Mengapa Peradilan Militer itu Kejam” yang diselenggarakan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek (AMJ) di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.

“Persepsi ini muncul karena adanya ancaman hukuman berat seperti penjara seumur hidup hingga hukuman mati dalam berbagai putusannya,” ujarnya dikutip, Jumat (24/4/2026).

Menurut Selamat Ginting, militer bukanlah organisasi biasa. Ia dirancang untuk bekerja dalam situasi ekstrem, situasi hidup, dan mati, perang dan krisis, di mana kesalahan kecil dapat berujung pada kehancuran besar.

”Dalam konteks ini, hukum militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan negara,” katanya.

Berbeda dengan masyarakat sipil yang bekerja dalam ruang toleransi kesalahan, militer justru menuntut kepastian dan ketepatan absolut. Seorang prajurit, sejak awal, pada dasarnya telah terikat pada kontrak mati, sebuah konsekuensi bahwa tugas yang dijalankan tidak mengenal kompromi dalam kondisi tertentu.

”Fondasi utama militer adalah disiplin dan rantai komando. Dalam sistem ini, perintah atasan bukan sekadar instruksi, melainkan elemen strategis yang menentukan keberhasilan operasi,” katanya.

Jika perintah dapat ditawar, diabaikan, atau dilanggar tanpa konsekuensi tegas, maka yang runtuh bukan hanya disiplin individu, tetapi seluruh sistem pertahanan negara. Dalam situasi tempur, keterlambatan sekecil apa pun dapat menggagalkan strategi, membahayakan pasukan, bahkan mengancam kedaulatan negara.

“Oleh karena itu, hukum militer dibangun di atas prinsip-prinsip yang cenderung absolut tanpa ruang toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi sistemik,” katanya.

Lihat video: Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Ternyata TNI, Pakar: Harus Peradilan Umum



Beratnya hukuman dalam peradilan militer sering kali menjadi sorotan. Namun, jika dilihat dari konteks operasionalnya, hal ini memiliki dasar rasional. Contohnya adalah desersi, yaitu meninggalkan tugas tanpa izin.

“Dalam hukum sipil, meninggalkan pekerjaan mungkin hanya berujung pada sanksi administratif. Namun dalam militer, tindakan ini dapat membuka celah bagi musuh, bahkan berpotensi mengungkap rahasia strategis,” ucapnya.

Dalam kondisi perang, tindakan seperti ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan, dengan konsekuensi hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati. Bahkan dalam situasi ekstrem di medan tempur, komandan dapat mengambil tindakan langsung demi menjaga keselamatan pasukan.

Contoh lain adalah pembangkangan terhadap perintah operasi. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam menjalankan perintah dapat menyebabkan kegagalan misi secara keseluruhan. Dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi pada satuan, bahkan negara. Karena efeknya bersifat “multiplier”, maka sanksi yang dijatuhkan pun dirancang untuk memberikan efek jera yang maksimal.

“Dalam dunia militer, informasi adalah senjata. Kebocoran rahasia bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman langsung terhadap keamanan negara. Sejarah menunjukkan bahwa pembocoran informasi strategis dapat mengakibatkan kerugian besar, bahkan kekalahan dalam konflik. Oleh karena itu, hukum militer menempatkan pelanggaran semacam ini sebagai kejahatan berat dengan ancaman hukuman maksimal,” paparnya.

Hal ini mempertegas bahwa standar tanggung jawab prajurit militer jauh melampaui warga sipil biasa. Salah satu aspek penting dalam hukum militer adalah perbedaan perlakuan antara masa damai dan masa perang.

Suatu pelanggaran yang dianggap berat dalam kondisi normal dapat berubah menjadi kejahatan luar biasa dalam situasi perang. Bahkan pelanggaran disiplin sederhana seperti kelalaian atau keterlambatan dapat berdampak fatal dalam operasi militer.

”Inilah yang sering kali tidak dipahami oleh publik. Penilaian terhadap hukum militer kerap menggunakan standar sipil, padahal konteks operasionalnya sangat berbeda,” katanya.

Persepsi bahwa peradilan militer itu keras juga tidak bisa dilepaskan dari pengalaman sejarah. Dalam berbagai periode krisis politik dan keamanan, militer sering menjadi instrumen negara dalam menghadapi ancaman serius. Berbagai tokoh dalam sejarah Indonesia dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman mati, dalam konteks pemberontakan, pengkhianatan, atau ancaman terhadap kedaulatan negara.

Namun, penting dipahami bahwa keputusan tersebut tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks hukum perang dan stabilitas negara pada saat itu. Pada akhirnya, anggapan bahwa peradilan militer kejam lebih banyak lahir dari perbedaan perspektif.

“Bagi masyarakat sipil, hukuman berat tampak tidak proporsional. Namun bagi militer, hukuman tersebut adalah bagian dari mekanisme menjaga disiplin, loyalitas, dan keberlangsungan sistem pertahanan negara,” ujarnya.

Ini bukan semata soal keras atau tidaknya hukum, tetapi tentang bagaimana sebuah institusi dirancang untuk menghadapi situasi paling ekstrem yang tidak dihadapi oleh masyarakat sipil.

Peradilan militer memang keras, dan dalam banyak hal jauh lebih keras dibandingkan hukum sipil. Namun, kekerasan tersebut bukan tanpa alasan. Ia lahir dari kebutuhan menjaga disiplin absolut, efektivitas operasi, dan keamanan negara dalam situasi ekstrem.

“Yang menjadi tantangan ke depan bukanlah menghilangkan kekhususan tersebut, tetapi memastikan bahwa penerapannya tetap berada dalam koridor hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas,” kata Selamat Ginting.

Dengan demikian, peradilan militer tidak hanya kuat ke dalam, tetapi juga dapat dipahami dan diterima oleh publik luas sebagai bagian dari sistem negara hukum yang demokratis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Andrie Yunus mendesak agar Komnas HAM membuat rekomendasi tertulis agar kasus penyiraman air keras bisa diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer.

Kuasa Hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio mengatakan hal tersebut bisa dilakukan lantaran dalam rekomendasi dari Komnas HAM bisa memanggil Jaksa Agung (JA).

Dalam pemanggilan itu nantinya Jaksa Agung bisa berkoordinasi untuk menentukan peradilan kasus penyiraman air keras ini masuk dalam peradilan militer maupun peradilan umum.

"Jaksa Agung mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan dan menentukan apabila suatu kejadian itu mengandung unsur tindak pidana militer dan tindak pidana umum," ujar Airlangga di Komnas HAM, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya merasa kecewa atas pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya ke Puspom TNI karena dinilai tidak jelas dan tidak transparan.

Padahal, sejauh ini tim Andrie Yunus mengaku tidak pernah menerima SP2HP atau informasi apa pun terkait perkembangan penanganan kasus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

"Jadi kami masih mendorong tentunya penyidikan terkait kasus Andri Yunus itu seharusnya berdasarkan hukum acara pidana masih dalam ranah peradilan umum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian," pungkasnya.

Kasus Dilimpahkan ke Puspom TNI

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Iman Imanuddin mengungkapkan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI).

Hal itu dia sampaikan saat rapat perkembangan penanganan kasus tersebut bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026) di Gedung Parlemen, Senayan.

Dia menjelaskan pelimpahan itu dilakukan setelah pihaknya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dilimpahkan ke Puspom TNI.

"Pasca kami menerima laporan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," ujarnya.