Bisnis.com, JAKARTA — BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan, akan mengungkap rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam mengungkit UMKM pada 2026. UMKM yang merupakan bagian penting dalam roda ekonomi Indonesia, memiliki peran krusial dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang dijadwalkan hadir dalam acara BIG Conference 2025 pada Senin (8/12/2025), akan menyampaikan serangkaian rencana dalam meningkatkan daya saing UMKM.

BRI Research Institute dalam survei terbarunya menyebut pelaku UMKM memandang prospek usaha pada kuartal IV/2025 lebih cerah dibandingkan kuartal sebelumnya.

Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM Bank Rakyat Indonesia mencatat peningkatan Indeks Ekspektasi Bisnis menjadi 120,7 dari 116,5 pada kuartal III/2025 menunjukkan semakin kuatnya keyakinan para pelaku usaha terhadap peluang pertumbuhan dalam beberapa bulan ke depan.

“Pelaku UMKM memandang prospek usaha pada kuartal IV/2025 akan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya,” tulis laporan itu.

Keyakinan itu didukung oleh beragam faktor. Di antaranya, aktivitas bisnis UMKM masih berada pada fase ekspansi dengan nilai indeks 101,9. Pada saat yang sama, optimisme pelaku UMKM meningkat, tercermin dari Indeks Ekspektasi Bisnis yang naik menjadi 120,7 pada kuartal III/2025 dari 116,5 pada periode sebelumnya.

Normalisasi aktivitas masyarakat setelah momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta libur sekolah pun kian memperbaiki kinerja UMKM yang beroperasi di sekitar lingkungan kerja dan sekolah.

Pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri UMKM saat ini juga tengah waswas di tengah rencana pembatasan thrifting.

Menyikapi hal itu, kementerian UMKM akan menggodok aturan shifting pedagang baju thrifting ke produk lokal, sebagai upaya menyelamatkan pelaku usaha dari pelarangan impor pakaian bekas.

Kementerian UMKM juga berencana menggelar pertemuan dengan pedagang baju thrifting pada Kamis mendatang untuk membahas langkah transisi ke produk lokal.

Sekilas tentang BIG Conference

Gelaran Big Conference yang mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’ ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam sesi Leader’s Talk, rencananya diisi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Diskusi Ekonomi Kerakyatan

BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi ialah ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum diskusi juga turut membahas rencana kerja pada 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintah.

Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.

Bisnis.com, JAKARTA - Polemik perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting kembali mencuat setelah Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Kehadiran Maman disambut antusias oleh para pedagang yang berharap pemerintah tidak mematikan usaha mereka.

Saat berkeliling di lantai 2 Blok III, sejumlah pedagang menyampaikan keluhan langsung. Mereka meneriakkan aspirasi agar aktivitas thrifting tidak ditutup pemerintah.

“Thrifting jangan dihapus, Pak,” seru beberapa pedagang yang menghampiri Maman.

Sejumlah lainnya bahkan mengangkat poster dari kardus dengan tulisan bahwa pedagang thrifting juga membayar pajak.

Menurut para pedagang, kegiatan thrifting merupakan satu-satunya sumber nafkah yang mereka andalkan. Hal ini juga disampaikan dalam dialog singkat dengan Maman.

Usai peninjauan, Maman menegaskan bahwa pemerintah memahami dilema yang dihadapi para pedagang. Di satu sisi, impor pakaian bekas secara tegas dilarang oleh undang-undang. Namun, di sisi lain, aktivitas ekonomi yang melibatkan ribuan pedagang tak bisa serta-merta dihentikan.

“Kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar Maman.

Opsi Kuota Thrifting

Dalam kesempatan yang sama, Maman mengungkap bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi penerapan kuota impor pakaian bekas sebagai salah satu solusi. Menurutnya, ide tersebut muncul dari aspirasi pedagang setempat.

“Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” ujar Maman.

Namun, opsi tersebut masih perlu dikaji secara lintas kementerian karena persoalan thrifting tidak hanya terkait UMKM, tetapi juga menyangkut regulasi perdagangan, perpajakan, dan pengawasan barang impor.

Maman menegaskan bahwa pemerintah perlu berhati-hati karena keputusan apa pun akan berdampak luas pada ekosistem UMKM maupun pasar dalam negeri.

“Nanti kita akan cari formulasi terbaik. Formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan ini,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa larangan impor pakaian bekas tetap berlaku, terlepas dari kesiapan pedagang untuk membayar pajak. Baginya, pajak tidak mengubah status hukum barang impor bekas.

“Kalau membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang,” tegas Budi.

Mendag menjelaskan bahwa pengecualian impor hanya berlaku untuk barang modal tidak baru seperti mesin industri, bukan untuk pakaian bekas. Karena itu, legalisasi melalui skema pajak dianggap tidak sesuai dengan kerangka regulasi yang ada.

Dari sisi penegakan hukum, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap masuknya barang ilegal melalui pelabuhan.

“Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lepas lagi,” ujarnya menegaskan komitmen untuk mengurangi penyelundupan.

Dorongan Beralih ke Produk Lokal dan Akses Pembiayaan

Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, pemerintah mendorong pedagang thrifting untuk beralih ke produk lokal UMKM, yang dinilai lebih berkelanjutan dan sesuai regulasi.

Untuk mendukung transisi tersebut, para pedagang akan difasilitasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program peningkatan kapasitas.

“Bisa dong [eks pedagang thrifting dapat KUR], sangat bisa. Justru arahnya kita kan ke sana,” kata Maman dalam konferensi pers sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini fokus melakukan “sterilisasi pasar” dari barang ilegal, agar produk lokal mendapat ruang yang lebih adil untuk berkembang. Menurut Maman, selama barang ilegal masih membanjiri pasar, pedagang lokal sulit bersaing.

“Ini mau kita bersihin dulu, kita sapu dulu. Sudah bersih? Ayo produk-produk lokal kita harus jadi tuan di lapangannya sendiri,” tutur Maman.

Suara Pengusaha

Pengusaha menilai langkah pemerintah menertibkan impor pakaian bekas (thrifting) membuat persaingan yang lebih sehat bagi industri tekstil, garmen, hingga UMKM dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai kebijakan pemerintah menekan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mendorong substitusi produk lokal sebagai langkah strategis untuk memperkuat pondasi industri dalam negeri.

Apalagi, Shinta menyebut, selama bertahun-tahun industri formal menghadapi tekanan dari pakaian bekas impor yang masuk tanpa standar, tidak melalui jalur legal, dan dijual jauh di bawah harga produksi lokal.

“Secara prinsip, kebijakan ini dapat menciptakan level playing field yang lebih adil bagi pelaku industri lokal,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Shinta menilai kebijakan ini juga berpotensi memperluas ruang pasar bagi UMKM dan merek lokal.

Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal melalui Kementerian UMKM, yang diharapkan mendorong pertumbuhan industri fesyen domestik dan rantai pasok yang lebih sehat.

Namun, Shinta menyampaikan, pakaian bekas impor selama ini mengisi ceruk harga ultra-murah yang sulit ditandingi produk baru, termasuk UMKM lokal.

“Ketika pasokan di segmen ini ditekan, sementara substitusi produk lokal masih berada pada level harga yang lebih tinggi, maka konsumen berpendapatan rendah akan menghadapi kenaikan biaya untuk memenuhi kebutuhan berpakaian,” tuturnya.

Menurutnya, pengetatan impor bisa meningkatkan biaya bagi konsumen berpendapatan rendah, sehingga kebijakan perlu diposisikan sebagai re-desain pasar untuk memastikan produk lokal tetap terjangkau, berkualitas, dan tersedia merata.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekitar 1.500 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terlibat dalam perhelatan BCA UMKM Fest 2025 yang berlangsung secara daring pada 1 Juli-17 Agustus, dan luring pada 13-17 Agustus lalu. Pada edisi kelima perhelatan BCA UMKM Fest, total nilai dan frekuensi transaksi tumbuh seiring terjaganya roda bisnis para pelaku UMKM.

Nilai penjualan total pada BCA UMKM Fest 2025 tumbuh 19% secara tahunan menjadi Rp20,3 miliar. Jumlah transaksi yang tercipta secara online dan offline mencapai 134.235, melejit 54,1% dibanding capaian tahun lalu. Kesuksesan acara ini menjadi bukti nyata tingginya komitmen BCA dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, “BCA UMKM Fest 2025 membuktikan bahwa sinergi antara perbankan, teknologi, dan kreativitas pelaku UMKM mampu menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Capaian pada BCA UMKM Fest 2025 membuktikan, bahwa ketika dukungan tepat diberikan, UMKM mampu menunjukkan potensi luar biasa. Kami berkomitmen terus menjadi fasilitator pertumbuhan UMKM.

Ada tiga kategori produk yang paling diminati pengunjung BCA UMKM Fest 2025, yakni makanan dan minuman, kesehatan dan kecantikan, serta fesyen. Pelaksanaan acara secara hybrid terbukti efektif mendongkrak penjualan dan eksposur produk UMKM ke pasar yang luas. Terhitung ada 3 juta lebih pengunjung website BCA UMKM Fest dan para mitra pelaksanaan online, yaitu Grab indonesia dan Blibli.com. Jumlah tersebut naik 30% secara tahunan.

Tahun ini, BCA UMKM Fest memiliki program khusus bagi para pedagang bertajuk Merchant Appreciation Program. Ini adalah apresiasi bagi 5 pelaku usaha yang mencatatkan performa penjualan terbaik dari ajang online. Kelima pelaku UMKM yang mendapat apresiasi karena performa terbaik secara online adalah Kalimantan Mas, Cuit Baby Wear, Madu Dhatu, Adorable Projects, dan Alt.

Kesuksesan penyelenggaraan BCA UMKM Fest 2025 ini tercermin dari nilai penjualan total sepanjang penyelenggaraan yang tumbuh 19% secara tahunan menjadi Rp20,3 miliar.

Mayoritas pelaku UMKM yang terlibat dalam acara ini merupakan pengusaha produk lokal di bawah asuhan BCA Bangga Lokal. Acara ini juga diselenggarakan di 34 Kantor Cabang Utama (KCU) BCA di berbagai daerah. Pada acara offline yang berlangsung di Gandaria City Mall, BCAsecara khusus menghadirkan booth Bakti BCA yang menjajakan berbagai produk karya desa-desa binaan perseroan di berbagai daerah.

BCA UMKM Fest merupakan satu dari sekian program perseroan dalam mendukung pengembangan UMKM, antara lain BCA UMKM Go Export, workshop sertifikasi halal untuk pelaku UMKM, serta BCA Bangga Lokal. Hingga September 2025, BCA telah menyalurkan kredit kepada sektor UMKM sebesar Rp129,3 triliun, tumbuh 7,7% YoY. BCA yakin pelaku UMKM di Indonesia dapat terus berkembang hingga naik kelas, hingga akhirnya semakin berkontribusi positif bagi perekonomian nasional.

“Kami berterima kasih atas respons positif para pelaku UMKM dan pengunjung BCA UMKM Fest 2025. BCA berkomitmen terus hadir memberikan platform bagi para pelaku usaha untuk memperluas pasar, meningkatkan penjualan melalui berbagai platform, dan memperkuat daya saing hingga para UMKM bisa go global,” tutup Hera.