Jakarta: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tak perlu khawatir dengan perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).

Pemerintah memastikan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap dipertahankan sebesar 6 persen per tahun, sehingga akses pembiayaan bagi UMKM tetap terjangkau.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bunga KUR tidak mengikuti perubahan BI Rate karena merupakan program pembiayaan bersubsidi yang didukung langsung oleh pemerintah.

"Kenaikan BI Rate itu tidak mengubah (bunga) Kredit Usaha Rakyat yang diberikan pemerintah sebesar 6 persen. Jadi 6 persen itu adalah bunga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM," ujar dia di Gedung Smesco, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 30 Juni 2026.

Mengapa bunga KUR tetap 6 Persen?

Ia menegaskan pemerintah tetap memberikan subsidi bunga KUR untuk menjaga akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku UMKM.

Tak hanya itu, Airlangga menyebut pemerintah juga meningkatkan plafon penyaluran KUR khusus untuk sektor perumahan.

"Dan pemerintah malah menambah Kredit Usaha Rakyat khusus misalnya untuk perumahan itu angkanya dinaikkan menjadi Rp50 triliun. Bunganya itu tetap dengan bunga dari subsidi KUR," ujar dia.

KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif.

Penyaluran KUR sudah capai Rp143,2 Triliun

Kementerian UMKM mencatat secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan 511 ribu debitur yang telah naik kelas (graduasi).

Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp290 triliun pada 2026, yang ditujukan bagi 1,3 juta debitur baru serta 1,1 juta debitur graduasi, dengan sedikitnya 65 persen pembiayaan disalurkan ke sektor produksi.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) tidak akan memengaruhi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bunga KUR tetap dipertahankan sebesar 6 persen karena memperoleh subsidi dari pemerintah, sehingga pelaku UMKM tetap dapat mengakses pembiayaan dengan bunga rendah meski BI Rate meningkat.

“Pertama kenaikan BI Rate itu tidak mengubah kredit usaha rakyat yang diberikan pemerintah sebesar 6 persen. Jadi 6 persen itu adalah bunga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM,” ujar Airlangga saat ditemui di gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, besaran BI Rate tidak secara langsung menentukan bunga KUR.

Hal itu karena biaya dana (cost of fund) masing-masing perbankan berbeda dengan suku bunga acuan Bank Indonesia, sehingga pemerintah tetap memberikan subsidi agar bunga KUR dapat dipertahankan di level 6 persen.

“Dan sehingga BI Rate itu jumlah cost of fund dari perbankan itu juga berbeda dengan rate daripada BI tersebut. Dan pemerintah memberikan subsidi terhadap kredit usaha rakyat,” tukas dia.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan plafon KUR khusus sektor perumahan menjadi Rp 50 triliun pada 2026, dari sebelumnya Rp 36 triliun.

Kenaikan plafon ini diputuskan setelah penyaluran program baru tersebut menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi pada semester pertama tahun ini.

Adapun, bunga pinjaman tersebut tetap menggunakan skema subsidi KUR sehingga tidak mengalami perubahan.

“Bunganya itu tetap dengan bunga dari subsidi KUR,” pungkas Airlangga.

Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi industri padat karya.

Jika sebelumnya kredit lebih difokuskan untuk investasi, kini fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja.

Dengan demikian, pemanfaatan kredit diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

Di sisi lain, pemerintah akan menurunkan bunga kredit dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau (PNM Mekaar) yang selama ini disalurkan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, bunga pinjaman yang sebelumnya berada di kisaran 18 persen akan diturunkan menjadi 8 persen.

Skema tersebut telah difinalisasi dan akan segera diluncurkan kepada masyarakat.

“Kemudian yang ketiga kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekkah yang biasanya bunganya 18 persen, nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin diangkat 8 persen,” lanjut Menko Perekonomian.

Pemerintah saat ini masih menunggu Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mekanisme penyaluran kredit PNM Mekaar.

Ia berharap aturan tersebut dapat segera diterbitkan sehingga program bisa mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

“Kami berharap kalau bulan-bulan depan sudah bisa dijalankan,” ujarnya.

Airlangga menegaskan, PMK yang tengah disusun tidak akan mengubah kriteria penerima manfaat program.

Plafon pinjaman tetap sebesar Rp 15 juta, sementara sasaran penerima kredit PNM Mekaar masih difokuskan kepada pelaku usaha perempuan.

Untuk diketahui, Juni 2026 menjadi bulan yang tidak biasa bagi kebijakan moneter Indonesia.

Dalam waktu kurang dari dua pekan, Bank Indonesia (BI) dua kali menaikkan suku bunga acuannya atau BI Rate. Pertama, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan pada Selasa (9/6/2026), BI Rate naik sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen.

Kemudian, dalam RDG pada 17-18 Juni 2026, BI Rate naik lagi sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen.

Kenaikan beruntun tersebut menunjukkan perubahan orientasi kebijakan BI yang kini semakin menitikberatkan pada stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global.

Faktor eksternal, terutama perang di Timur Tengah, gejolak pasar keuangan global, dan keluarnya modal asing dari Indonesia, menjadi alasan utama bank sentral mengambil langkah yang relatif agresif tersebut.

Dalam keputusan RDG mingguan 9 Juni 2026, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan pemerintah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pernyataan resmi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ambruk pada sesi I perdagangan Senin (18/5).

Berdasarkan data RTI Business hingga pukul 12.00 WIB, IHSG anjlok 252,97 poin atau 3,76 persen ke level 6.470.

IHSG sempat dibuka di level 6.628, lalu bergerak turun tajam dan menyentuh level terendah harian di 6.398. Sementara, level tertinggi pada perdagangan sesi I berada di posisi 6.631.

Dari total saham yang diperdagangkan, hanya 84 saham menguat, sedangkan 682 saham melemah dan 52 saham bergerak stagnan.

Nilai kapitalisasi pasar tercatat turun menjadi sekitar Rp11.366 triliun. Adapun volume perdagangan mencapai 21,55 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp11,96 triliun dan frekuensi perdagangan sebanyak 1,72 juta kali transaksi.

Aktivitas perdagangan masih didominasi investor domestik dengan porsi mencapai 85,61 persen dari volume transaksi, sementara investor asing berkontribusi sekitar 14,39 persen. Dari sisi nilai transaksi, investor domestik menguasai sekitar 70,67 persen, sedangkan investor asing sebesar 29,33 persen.

Pada nilai transaksi, total penjualan investor asing mencapai sekitar Rp6,6 triliun, lebih tinggi dibanding pembelian sebesar Rp5 triliun. Sementara investor domestik mencatat penjualan sekitar Rp13,2 triliun dan pembelian sekitar Rp14,8 triliun.

Frekuensi perdagangan juga menunjukkan dominasi transaksi jual. Investor asing mencatat frekuensi jual sekitar 550 ribu kali transaksi, sedangkan frekuensi beli sekitar 325 ribu kali transaksi.

Di sisi lain, investor domestik membukukan frekuensi beli sekitar 2 juta kali transaksi dan frekuensi jual sekitar 1,7 juta kali transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia kembali menjadi perhatian pada Mei 2026.

Di tengah kebutuhan modal usaha yang terus meningkat, KUR hadir sebagai solusi pembiayaan dengan bunga rendah dan skema cicilan yang relatif ringan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Pada tahun ini, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga KUR di level 6 persen efektif per tahun untuk pinjaman pertama. Dengan dukungan subsidi bunga, skema ini dinilai mampu menjaga akses pembiayaan tetap terjangkau, terutama bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengakses kredit perbankan. Selain itu, total anggaran KUR nasional juga mencapai Rp300 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

BRI sendiri menjadi salah satu penyalur terbesar KUR di Indonesia. Hingga awal 2026, realisasi penyaluran KUR BRI telah mencapai puluhan triliun rupiah dan menjangkau ratusan ribu pelaku usaha. Hal ini mempertegas peran BRI sebagai motor penggerak pembiayaan UMKM di berbagai daerah.

Secara umum, KUR BRI terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu KUR Supermikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Perbedaannya terletak pada plafon pinjaman serta segmentasi usaha yang dituju. KUR Supermikro menyasar pelaku usaha ultra kecil, sementara KUR Mikro dan KUR Kecil ditujukan bagi usaha yang sudah berkembang dan membutuhkan tambahan modal lebih besar.

KUR Kecil menjadi salah satu produk unggulan karena menawarkan plafon hingga Rp500 juta. Skema ini cocok bagi pelaku UMKM yang ingin melakukan ekspansi usaha, baik untuk menambah kapasitas produksi, memperluas distribusi, maupun investasi alat dan aset bisnis.

Simulasi Angsuran KUR BRI 2026 (Plafon Rp500 Juta)

Sebagai gambaran awal, berikut estimasi cicilan bulanan dengan bunga 6 persen per tahun:

1. Tenor 12 bulan: Rp44.166.667 per bulan
2. Tenor 24 bulan: Rp23.333.333 per bulan
3. Tenor 36 bulan: Rp16.388.889 per bulan
4. Tenor 48 bulan: Rp12.916.667 per bulan
5. Tenor 60 bulan: Rp10.833.333 per bulan

Simulasi ini dapat menjadi acuan untuk menghitung kemampuan bayar. Namun, nominal cicilan bisa berbeda tergantung hasil analisis kelayakan dan profil risiko masing-masing debitur.

Dalam praktiknya, KUR BRI terdiri dari dua jenis pembiayaan, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) untuk kebutuhan operasional dengan tenor maksimal 3–4 tahun, serta Kredit Investasi (KI) untuk pengembangan usaha jangka panjang dengan tenor hingga 5 tahun.

Syarat Mengajukan KUR BRI

Berikut persyaratan umum yang perlu dipenuhi calon debitur:

1. Memiliki usaha produktif dan layak
2. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
3. Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR atau KKB)
4. Tidak memiliki pinjaman aktif di fintech lending
5. Memiliki dokumen usaha (IUMK, NIB, atau sejenisnya)
6. Menyediakan agunan tambahan untuk KUR Kecil sesuai ketentuan

Ketentuan KUR BRI 2026

KUR Mikro BRI

1. Plafon pinjaman maksimal Rp50 juta
2. Jenis pinjaman:
3. KMK maksimal 3 tahun
4. KI maksimal 5 tahun
5. Suku bunga 6 persen efektif per tahun
6. Tanpa biaya administrasi dan provisi

KUR Kecil BRI

1. Plafon pinjaman Rp50 juta hingga Rp500 juta
2. Jenis pinjaman:
3. KMK maksimal 4 tahun
4. KI maksimal 5 tahun
5. Suku bunga 6 persen efektif per tahun
6. Wajib agunan sesuai ketentuan bank

Cara Pengajuan KUR BRI Mei 2026

Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun offline, dengan tahapan yang pada dasarnya sama, yaitu verifikasi data dan survei usaha.

1. Pengajuan Online

1. Akses situs resmi KUR BRI
2. Login atau daftar akun
3. Pilih menu “Ajukan Pinjaman KUR”
4. Isi data diri dan usaha secara lengkap
5. Unggah dokumen seperti KTP, KK, dan izin usaha
6. Pilih jenis pinjaman dan nominal
7. Kirim pengajuan dan tunggu verifikasi

Setelah lolos tahap awal, petugas biasanya akan menghubungi calon debitur untuk proses lanjutan, termasuk survei usaha.

2. Pengajuan Offline

1. Datang ke kantor cabang BRI terdekat
2. Membawa dokumen identitas dan usaha
3. Mengisi formulir pengajuan
4. Mengikuti wawancara dengan petugas
5. Menunggu survei dan analisis kelayakan
6. Dana dicairkan jika pengajuan disetujui

Melalui metode offline, calon debitur juga bisa langsung berkonsultasi terkait plafon pinjaman hingga simulasi cicilan sesuai kebutuhan usaha.

KUR BRI pada Mei 2026 tetap menjadi salah satu instrumen pembiayaan paling strategis bagi pelaku UMKM. Dengan bunga rendah, plafon besar, dan tenor fleksibel, program ini membuka peluang luas untuk pengembangan usaha. Namun, sebelum mengajukan pinjaman, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kondisi bisnis sudah stabil dan memiliki perencanaan keuangan yang matang agar cicilan tetap lancar dan usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan mengabulkan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (CMNP) milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo serta PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi per 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual-beli.

Majelis menilai tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) kepada penggugat.

Sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim menerapkan doktrin piercing the corporate veil atau doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan. Dengan begitu, tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku," kata Sunoto.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan 5,4-6 persen pada 2026 dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting).

Pertumbuhan itu akan dicapai di tengah ketegangan global yang sedang berlangsung.

Purbaya dalam kegiatan “IMFC Restricted Breakfast Meeting” yang dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin, menjelaskan optimisme tersebut berasal dari basis ekonomi nasional yang solid.

Menkeu menyatakan ketika banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan tumbuh sebesar 5,11 persen pada 2025. Pertumbuhan yang stabil membuktikan bahwa ekonomi domestik Indonesia sehat dan mampu menangani tekanan dari luar.

Selain itu, neraca perdagangan masih konsisten memperoleh keuntungan (surplus) sebesar 1,27 miliar dolar AS pada Februari 2026, melanjutkan tren surplus selama 70 bulan berturut-turut.

Optimisme juga terlihat dari perekonomian domestik Indonesia yang tangguh yang ditopang dari konsumsi rumah tangga yang kuat, pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, defisit fiskal yang terkelola, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang rendah, dan kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan.

Menkeu menambahkan bahwa pemerintah akan tetap waspada terhadap dinamika di Timur Tengah dan potensi dampaknya terhadap harga energi global.

Pemerintah telah memprioritaskan pembentukan bantalan fiskal untuk menyerap guncangan harga dan memastikan bahwa bahan bakar bersubsidi tetap stabil untuk melindungi daya beli masyarakat.

Respons kebijakan pemerintah yaitu dengan efisiensi pengeluaran negara dan transformasi struktural jangka panjang dengan mempercepat inisiatif hilirisasi.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong transformasi struktural menuju negara berpendapatan tinggi.

Reformasi yang konsisten, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta penguatan investasi menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan potensi tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam implementasi skema bunga pinjaman 6% per tahun pada Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih jika tidak disertai dukungan ekosistem yang memadai.

Seperti diketahui, salah satu jenis usaha yang dapat dijalankan KopDes/Kel Merah Putih adalah berupa unit simpan pinjam.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai keberlanjutan bisnis koperasi harus tetap menjadi perhatian utama, meski bunga pinjaman yang ditawarkan 6% per tahun memberikan manfaat secara sosial.

Menurutnya, tanpa dukungan ekosistem seperti subsidi bunga, penjaminan kredit, serta penguatan manajemen risiko dan tata kelola koperasi terdapat risiko tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam jangka panjang.

“Dari sisi keberlanjutan bisnis koperasi, perlu dipastikan adanya dukungan ekosistem, seperti subsidi bunga, penjaminan kredit, serta penguatan manajemen risiko dan tata kelola koperasi. Tanpa itu, ada risiko tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam jangka panjang,” kata Erwin kepadaBisnis, Senin (30/3/2026).

Selain itu, Kadin mengingatkan agar implementasi unit simpan pinjam pada KopDes/Kel Merah Putih tetap menjaga keseimbangan dengan lembaga keuangan lain dan tidak menimbulkan distorsi pasar sehingga diperlukan kerangka level playing field.

Namun demikian, Kadin memandang inisiatif pemerintah menghadirkan pembiayaan berbunga rendah merupakan langkah positif untuk memperluas inklusi keuangan di masyarakat desa.

Dia menilai, kehadiran bunga kredit yang lebih rendah dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pembiayaan informal dengan bunga tinggi, sekaligus memperkuat basis ekonomi rakyat.

Kadin juga melihat potensi besar KopDes Merah Putih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, termasuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok domestik.

“Dengan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, pelaku usaha di desa bisa meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mengurangi urbanisasi. Ini juga bisa memperkuat rantai pasok domestik dari desa ke kota,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kehadiran pembiayaan dengan bunga 6% per tahun ini diharapkan mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi, mulai dari rentenir maupun pinjaman online (pinjol), yang selama ini banyak membebani masyarakat kecil.

“Itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktik rentenir, pinjamanonline, dan lain sebagainya,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ferry menjelaskan skema pembiayaan berbunga rendah tersebut akan dijalankan melalui unit lembaga keuangan ultramikro yang berada di dalam KopDes/Kel Merah Putih.

Selain pembiayaan murah, Ferry menegaskan bahwa KopDes/Kel Merah Putih juga memiliki peran strategis lain, seperti menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau serta menyerap hasil produksi (offtaker) masyarakat desa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Inflasi tahunan pada Februari 2026 melonjak ke level 4,76 persen, tertinggi dalam tiga tahun terakhir dan melampaui target 2,5 persen plus minus 1 persen. Lonjakan ini terutama dipicu normalisasi tarif listrik setelah diskon besar pada awal 2025, sehingga menciptakan efek basis yang signifikan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman mengatakan, angka inflasi yang tinggi perlu dibaca secara komprehensif karena dipengaruhi faktor base effect kebijakan diskon tarif listrik tahun lalu. “Kita harus membacanya dengan baik. 4,76 persen itu kenapa? Karena ada administered prices yang pada bulan Januari dan Februari 2025 mendapatkan diskon harga,” kata Aida, dikutip pada Selasa (3/3/2026).

Pada Januari hingga Maret 2025, kelompok administered prices mengalami deflasi cukup dalam akibat diskon tarif listrik, bahkan pada Februari 2025 tercatat minus 9,02 persen. Sebaliknya, pada Februari 2026 kelompok ini melonjak ke 12,64 persen, sehingga mendorong inflasi tahunan tampak tinggi secara statistik.

Meski demikian, inflasi inti yang mencerminkan tekanan permintaan domestik tercatat 2,63 persen secara tahunan. “Jadi masih terjaga semua mengenai inflasi.”

Menurutnya, tekanan inflasi tahunan berpotensi masih tinggi pada rilis Maret 2026. Namun setelah itu, BI memperkirakan inflasi akan kembali bergerak dalam rentang target. “Perkiraan kami di BI masih juga akan tinggi nanti (inflasi tahunan Maret 2026). Setelah itu akan mulai terjaga dengan baik, sehingga (tercapai) prospek inflasinya 2,5 persen plus minus 1 persen,” tuturnya.

Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat sebanyak 41.460 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui Ruas Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) pada H-4 libur Tahun Baru Imlek 2026, meningkat dibandingkan lalu lintas normal harian.

"Angka tersebut meningkat 26,88 persen dari lalu lintas normal sebanyak 32.677 kendaraan," kata GM Operasi dan Pemeliharaan PT. JJC Desti Anggraeni di Bekasi, Sabtu.

Ia menjelaskan peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang meninggalkan Jakarta di periode tersebut terjadi pada seluruh periode waktu yakni 12,18 persen sejak pagi hari, 21,71 persen pada siang hari dan kenaikan tertinggi 62,87 persen pada malam hari dibandingkan kondisi normal.

Hal ini menunjukkan mulai terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar Jakarta menuju arah timur melalui Ruas MBZ hingga Tol Trans Jawa menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.

Pihaknya juga mencatat kenaikan volume kendaraan pada arah sebaliknya di periode yang sama. Kendaraan dari arah timur menuju Jakarta tercatat 28.667 kendaraan, meningkat 9,37 persen dibandingkan lalu lintas normal sebesar 26.212 kendaraan.

"Kenaikan terjadi sebesar 1,01 persen pada pagi hari, 7,71 persen pada siang hari serta 27,11 persen pada malam hari dibandingkan kondisi normal," jelasnya.

PT. JJC terus mengimbau pengguna jalan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan.

Pengguna jalan diminta untuk memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima, menjaga kecukupan daya listrik maupun bahan bakar minyak serta mengantisipasi potensi perubahan cuaca, khususnya saat berkendara dalam kondisi hujan.

"Tetap waspada agar perjalanan berlangsung aman dan nyaman hingga sampai ke tempat tujuan. Hati-hati saat hujan karena dapat mempengaruhi jarak pandang dan kondisi permukaan jalan," katanya.

Pengguna jalan juga dapat mengakses informasi terkini dan permintaan pelayanan lalu lintas jalan tol melalui pusat panggilan 24 jam Jasa Marga Group di nomor 14080, Twitter @PTJASAMARGA serta aplikasi Travoy 4.5 untuk pengguna iOS dan Android.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelita Air menggelar program diskon 56 persen untuk pembelian tiket pesawat untuk berbagai rute penerbangan.

Diskon ini diberikan dalam rangka merayakan peringatan ulang tahun Pelita Air ke-56.

Program harga spesial ini hanya berlaku 1 hari yaitu pada 24 Januari 2026 untuk periode keberangkatan tanggal 1 - 28 Februari 2026.

Masyarakat bisa membeli tiket tersebut melalui website dan aplikasi Pelita Air.

Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan mengatakan, melalui promo diskon 56 persen, seluruh pelanggan Pelita Air dapat menikmati potongan harga spesial ke berbagai rute penerbangan.

“Program harga spesial ini kami hadirkan sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai Pelita Air sebagai pilihan perjalanan udara,” kata Dendy dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).

Adapun kuota yang tersedia sebanyak 3 kursi per nomor penerbangan per hari.

Promo ini berlaku untuk berbagai rute-rute Pelita Air baik domestik maupun internasional selama persediaan masih ada.

Pelita Air turut menyiapkan sejumlah kejutan menarik yang menanti para penumpang pada rute-rute tertentu melalui sejumlah aktivitas menarik di udara.

“Kami optimistis dapat terus berkontribusi dalam mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian nasional,” tegas dia.

Selain itu, menapaki usia 56 tahun, Pelita Air juga memberikan kesempatan untuk terbang gratis ke Singapura dan Lombok dalam program Pelita Air 56th Anniversary Challenge.

Dendy menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui armada yang modern, ketepatan waktu, serta pelayanan kabin yang ramah dan profesional.

Termasuk signature meal on board Pelita Air dengan cita rasa khas Indonesia.

Selain itu, dia juga memastikan bahwa seluruh penerbangan Pelita Air dioperasikan dengan standar keselamatan dan keamanan yang tinggi sesuai regulasi penerbangan yang berlaku.

“Kami akan terus mempertahankan kualitas layanan yang telah ada, sekaligus menghadirkan inovasi dan peningkatan pelayanan yang semakin maksimal bagi seluruh penumpang,” tegas Dendy.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Progres pembangunan ruas Tol Cibadak-Sukabumi Barat sebagai bagian dari seksi 3 Tol Bocimi atau Bogor-Ciawi-Sukabumi, telah mencapai 66 persen dan ditargetkan beroperasi pada 2026.

"Untuk seksi 3 yang sedang kita bangun, sekitar 66 persen progresnya, kita upayakan itu selesai tahun depan," kata Direktur Utama PT Trans Jabar Tol Abdul Hakim Supriyadi di Kantor Trans Jabar Tol, GT Tol Caringin Utama, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Pembangunan tol tersebut terbagi atas empat seksi, yakni Seksi 1 Ciawi-Cigombong (15,3 Km) dan Seksi 2 Cigombong- Cibadak (11,9 Km).

Keduanya sudah beroperasi dengan panjang total sekitar 26 km.

Dia menyampaikan seksi 1 dan 2 itu saat ini disiapkan untuk melayani angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Sementara itu, Seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 13,7 kilometer masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan tuntas pada Juni 2026 sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Jadi kalau dari sisi kontrak kita dengan otoritas BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) itu seingat saya di Juni (2026, targetnya), pertengahan tahun depan mudah-mudahan nggak ada dinamika-dinamika di lapangan, sehingga nanti bisa bergeser (target penyelesaiannya)," jelasnya.

Namun, pihaknya mengakui adanya sejumlah dinamika pembangunan, termasuk tantangan suplai bahan baku, sehingga kontraktor diminta menyiapkan solusi konkret untuk memastikan progres konstruksi tetap berada pada jalur.

"Jujur kita juga sekarang ada beberapa dinamika termasuk suplai bahan baku yang juga itu menjadi tantangan kami juga. Nanti kita juga minta kontraktor dulu cari solusi-solusi itu," ucapnya.

Adapun Seksi 4 proyek Sukabumi Barat-Sukabumi Timur sepanjang 13,05 kilometer saat ini berada pada tahap persiapan konstruksi dengan progres pembebasan lahan yang baru mencapai sekitar 10 persen.

Hakim menjelaskan pelaksanaan konstruksi baru dapat dimulai ketika lahan yang dibebaskan mencapai minimal 70-80 persen agar pekerjaan dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Ia menegaskan seksi 4 proyek itu juga memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas lanjutan karena menjadi bagian dari rencana jaringan yang akan tersambung menuju Cianjur-Ciranjang hingga akhirnya terhubung ke Padalarang.

Ruas lanjutan menuju Cianjur, Ciranjang, dan Padalarang masih berada dalam tahapan perencanaan dan belum dilelang, namun dipandang potensial menjadi koridor strategis ketika proses pembangunan resmi dimulai.

"Nah, tapi itu belum dilelang. Ketika itu dilelang, itu akan jadi cukup menarik," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan permintaan Pertamax Turbo mengalami peningkatan hingga sekitar 76 persen.

“Untuk Pertamax Turbo ini terjadi peningkatan kurang lebih 76 persen,” ujar Mars Ega dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Peningkatan permintaan Pertamax Turbo tersebut menyebabkan Pertamina mencoba menambah pasokan, baik dari kilang maupun dari impor. Penambahan pasokan tersebut juga bertujuan untuk menjaga ketahanan energi nasional menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, lanjutnya.

“Penambahan impor ini tentunya perlu waktu, saat ini kargo impor sedang menuju ke Indonesia dan beberapa tempat mudah-mudahan segera akan terisi untuk Pertamax Turbo,” kata Mars Ega.

Secara terpisah Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan target yang ditetapkan oleh Patra Niaga untuk penjualan Pertamax Turbo mulanya sekitar 170 kiloliter (KL) per tahun. Saat ini, permintaan sudah menyentuh sekitar 300 ribu KL.

Roberth meyakini dengan adanya Satgas Natal dan Tahun Baru, permintaan untuk Pertamax Turbo pasti akan mengalami peningkatan.

“Mungkin di akhir-akhir tahun ini dia akan bertambah. Tetapi kalau secara target, memang sampai saat ini sudah di atas ya,” katanya.

Selain Pertamax Turbo, menurut Mars Ega, produk Pertamax Green juga mengalami peningkatan penjualan hingga 80 persen apabila dibandingkan 2024.

Untuk terus mendorong produk nonsubsidi dan juga mendorong produk ramah lingkungan, Pertamina Patra Niaga terus mendorong pertumbuhan penjualan produk Pertamax Green, yang mana saat ini sudah terdapat 168 SPBU di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten yang menjual dan menyediakan produk Pertamax Green.

"Animo masyarakat cukup baik, sales growth sampai dengan saat ini kurang lebih 80 persen dibanding tahun 2024," katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025