Bisnis.com, JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini kembali menjadi panggung bagi suara pekerja untuk didengar. Di tengah sorotan publik, tuntutan yang mengemuka tidak lagi sekadar berkutat pada isu klasik ketenagakerjaan, melainkan mulai merambah ke ranah kebijakan fiskal yang dinilai berperan langsung terhadap kesejahteraan buruh.

Gelombang aspirasi itu mencerminkan perubahan arah perjuangan serikat pekerja. Selain persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan praktik outsourcing, buruh kini menyoroti struktur perpajakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada pekerja. Pajak tidak lagi dilihat sekadar sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat menciptakan keadilan ekonomi.

Dorongan reformasi pajak menjadi salah satu tuntutan utama. Serikat buruh mengusulkan penghapusan pajak atas pesangon, tunjangan hari raya (THR), hingga dana pensiun. Di sisi lain, mereka juga menginginkan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, lebih tinggi dari ketentuan saat ini sebesar Rp4,5 juta.

Namun, tuntutan tersebut hadir di tengah ruang fiskal yang semakin sempit. Hingga kuartal I/2026, defisit anggaran tercatat mendekati 1% dari produk domestik bruto (PDB). Di saat yang sama, beban bunga utang telah mencapai sekitar Rp144,3 triliun, menyerap porsi signifikan dari belanja negara dan mempersempit fleksibilitas pemerintah dalam merespons berbagai tuntutan.

Struktur penerimaan pajak juga menunjukkan tantangan tersendiri. Penerimaan dari PPN dan PPnBM masih menjadi kontributor terbesar, sementara porsi pajak penghasilan pekerja tetap menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Kondisi ini membuat setiap rencana relaksasi pajak harus dihitung secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas fiskal.

Di tengah dilema tersebut, pemerintah mencoba mencari jalan tengah. Sejumlah kebijakan mulai digulirkan, mulai dari pembentukan satgas mitigasi PHK hingga peningkatan perlindungan bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online. Langkah ini menunjukkan adanya upaya merespons tekanan ketenagakerjaan tanpa langsung mengorbankan penerimaan negara.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan 11 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut masih terdapat sejumlah agenda krusial yang perlu segera dituntaskan pemerintah.

Secara terperinci, Said mengungkapkan, tuntutanpertamaburuh adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai krusial untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja. Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengingat sisa waktu pembahasan yang semakin terbatas, yakni sekitar lima bulan ke depan.

“Biasanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tarikan ideologisnya terlalu kuat dan bahkan bisa 3 kali Presiden, UU itu tidak disahkan. Oleh karena itu, kami memohon dengan segala hormat melalui MayDay ini, mudah-mudahan di MayDay tahun depan UU Ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia,” kata Said Iqbal dalam peringatan MayDay 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Tuntutankedua, buruh juga menyoroti praktik outsourcing yang masih jauh dari harapan meskipun pemerintah telah menerbitkan aturan terbaru, sehingga perlu perbaikan lebih lanjut untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja alih daya.

Di tengah meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), KSPI juga mendesak Presiden Prabowo untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK. Menurut Said, ancaman PHK semakin nyata, terutama dipicu oleh dinamika global, termasuk perang di Timur Tengah. Hal ini sekaligus menjadi tuntutanketigaKSPI.

Lebih lanjut, buruh juga meminta reformasi pajak, khususnya agar pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan pensiun tidak dikenakan pajak karena dianggap sebagai jaring pengaman terakhir bagi pekerja.

“Kami minta pesangon, tunjangan hari raya, dan pensiun tidak dikenakan pajak karena pesangon adalah pertahanan terakhir kaum buruh. THR juga tidak dikenakan pajak. Oleh karena itu, kami meminta reformasi pajak dilakukan,” jelasnya.

Selain itu, KSPI turut mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Adapun tuntutan lainnya mencakup penurunan potongan bagi pengemudi ojek online (ojol) menjadi 10% dari sebelumnya 20%, serta perlindungan terhadap sejumlah sektor industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), nikel, dan semen.

Di samping itu, buruh juga meminta moratorium industri semen lantaran telah mengalami kelebihan pasokan (oversupply) di tengah ancaman PHK dalam waktu dekat.

“Sekarang PHK di industri semen, nikel, dan industri TPT itu mendapat ancaman PHK, dalam 3 bulan ke depan mereka menyampaikan itu,” imbuhnya.

KSPI juga membawa aspirasi tenaga honorer, khususnya guru paruh waktu, agar diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) mengingat rendahnya tingkat penghasilan yang diterima saat ini, yakni senilai Rp300.000.

Selain itu, buruh mendesak revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Dan yang terakhir kami mengharapkan apa yg menjadi perjuangan yang lalu bisa diselesaikan di tahun ini. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Said juga menyampaikan apresiasi atas sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) hingga berbagai program pro-rakyat seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, dan perumahan. Dia juga mengapresiasi dukungan DPR dan aparat penegak hukum terkait pembentukan desk ketenagakerjaan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak gugatan uji materiil terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pajak pesangon dan pensiun.

Gugatan yang kembali ditolak para hakim MK itu terkait Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penolakan untuk kedua kalinya yang diputuskan para hakim MK itu untuk perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025. Para pemohon perkara yang semula berjumlah 9 orang, kemudian bertambah menjadi 12 orang. Mereka terdiri dari para pekerja bank swasta di bank yang berbeda, serta satu orang ketua umum serikat karyawan pada bank yang mengajukan gugatan pada 10 Oktober 2025.

Para pemohon itu di antaranya ualah Jamson Frans Gultom, Agus Suwargi, Budiman Setyo Wibowo, Wahyuni Indrjanti, Jamil Sobir, Lyan Widiya, Muhammad Anwar, Cahya Kurniawan, Aldha Reza Rizkiansyah.

Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 186/PUU-XXIII/2025 pada Kamis (13/11/2025) mengatakan, permohonan pengujian materiil dalam Perkara Nomor Nomor 186/PUU-XXIII/2025 itu juga tidak dapat diterima, karena mahkamah menilai permohonan para pemohon masih tidak jelas atau kabur.

"Karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscuur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut," ujar Ketua MK Suhartoyo, dikutip Jumat (14/11/2025).

Suhartoyo menjelaskan, setelah Mahkamah mencermati rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 ternyata tidak terdapat frasa "tunjangan dan uang pensiun" sebagaimana dimaksud para pemohon, melainkan kata "tunjangan" dan frasa "uang pensiun" yang masing-masing terpisah dan tidak dalam satu kesatuan frasa.

Selain itu, pada bagian petitum angka 1, para Pemohon menambahkan uraian kalimat alasan permohonan yang seharusnya diuraikan pada bagian posita sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan petitum angka 1.

Kemudian, pada bagian petitum angka 2, para Pemohon meminta Pasal 17 ayat (1) huruf a dinyatakan konstitusional bersyarat sebagaimana yang diinginkannya. Namun, dalam alasan permohonan, para Pemohon hanya menyebutkan pertentangan Pasal 17 secara keseluruhan, sehingga Mahkamah menilai para Pemohon tidak konsisten.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 186/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima," kata Suhartoyo.

Sebagai informasi, Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menjadi gugatan para pemohon menyebutkan "Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya: a. Gaji, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan."

Sementara itu, Pasal 17 UU PPh mengatur tentang tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan. Tarif ini diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap pada masa pajak terakhir, pegawai tidak tetap dengan penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah lebih dari Rp 2,5 juta per hari, bukan pegawai, peserta kegiatan, pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun, dan mantan pegawai.

Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut menimbulkan implikasi pesangon dan pensiun yang pada hakikatnya merupakan hak normatif pekerja setelah puluhan tahun bekerja diperlakukan setara dengan tambahan penghasilan baru yang lahir dari aktivitas ekonomi.

Menurut para Pemohon, secara filosofis dan sosiologis, pesangon dan pensiun sama sekali tidak dapat disamakan dengan keuntungan usaha atau laba modal, melainkan merupakan bentuk tabungan terakhir hasil jerih payah pekerja sepanjang hidupnya.

Pemerintah dan DPR menganggap pajak pesangon yang diterima sekaligus sebagai tambahan kemampuan ekonomis, padahal ini adalah tabungan yang dipotong dari gaji tiap bulan dan penghargaan dari perusahaan untuk karyawan yang memasuki masa pensiun atas jasa-jasa serta pengabdiannya bagi perusahaan.

Para Pemohon berpendapat apabila dilihat dari perspektif konstitusi, kebijakan tersebut telah mengaburkan makna Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Uang pesangon, manfaat pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), termasuk Tabungan Hari Tua (THT) merupakan bagian integral dari penghidupan yang layak. Karena itu, pengenaan pajak terhadap hak-hak tersebut berarti mereduksi hak konstitusional pekerja untuk hidup secara layak setelah masa kerja berakhir.

Dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU HPP sepanjang frasa "tunjangan dan uang pensiun" yang dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan yang berakibat pada pengenaan pajak atas uang pensiun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Pemohon menyebutkan syarat itu tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan untuk menaungi objek pajak yang bersifat sebagai dana tabungan jaminan sosial yaitu uang pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Tunjangan Hari Tua (THT) karena dana-dana tersebut bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis melainkan hak sosial pekerja yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 17 UU PPh juncto UU HPP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menafsirkan pasal tersebut hanya konstitusional bersyarat apabila ditafsirkan yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak tidak mencakup dana kompensasi pascakerja (pesangon, pensiun, THT, dan JHT) yang bersifat sosial, kompensatif, dan nonproduktif.

Dengan demikian, pengecualian pajak atas dana pascakerja harus dianggap sebagai jaminan konstitusional bukan kebijakan fiskal yang dapat diubah sewaktu-waktu.

Namun, gugatan para pemohon kini sudah diputuskan tidak dapat diterima oleh para hakim MK, setelah sebelumnya juga ada gugatan serupa yang ditolak pada 30 Oktober 2025 oleh para hakim MK dengan nomor perkara 170/PUU-XXIII/2025. Gugatan yang ditolak untuk nomor perkara itu diajukan oleh dua karyawan swasta, Rosul Siregar dan Maksum Harahap.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap bisa memungut pajak dari uang pensiun dan pesangon pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK setelah Mahkamah Konstitusi menolak dua gugatan uji materi.

Peristiwa yang terbaru, MK mementahkan permohonan uji materi atas Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diajukan oleh 12 pekerja bank dan seorang ketua serikat buruh.

Dalam putusan Perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025, Ketua MK Suhartoyo menilai permohonan uji materi tidak jelas atau obscuur. Ketidakjelasan itu membuat Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum maupun pokok perkara para pemohon.

“Karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscuur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut,” ujarnya dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (13/11/2025), dikutip situs resmi MK.

Mahkamah menilai argumentasi para pemohon mengenai frasa “tunjangan dan uang pensiun” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh tidak sesuai dengan rumusan pasal yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Suhartoyo, frasa tersebut tidak terdapat dalam ketentuan dimaksud, melainkan terpisah menjadi kata “tunjangan” dan “uang pensiun”.

Selain itu, Mahkamah menilai permohonan yang diajukan juga tidak konsisten. Dalam petitum pertama, pemohon mencampurkan alasan permohonan ke dalam bagian permintaan, sedangkan pada petitum kedua, pemohon meminta agar Pasal 17 ayat (1) huruf a dinyatakan konstitusional bersyarat, tetapi dalam alasan permohonan justru menyebutkan pertentangan pasal secara keseluruhan.

Dengan demikian, MK memutuskan permohonan para pemohon yang tercatat dalam perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

Sebagai informasi, Pasal 4 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa penghasilan yang menjadi objek pajak mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, termasuk gaji, upah, komisi, bonus, gratifikasi, serta uang pensiun. Adapun Pasal 17 mengatur lapisan tarif progresif PPh berdasarkan besaran penghasilan.

Permohonan ini diajukan oleh 12 pekerja bank swasta, termasuk seorang ketua umum serikat karyawan. Mereka mempersoalkan pengenaan pajak terhadap pesangon dan manfaat pensiun yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Para pemohon berpendapat bahwa pesangon dan pensiun merupakan hak normatif dan bentuk penghargaan atas masa kerja, bukan tambahan penghasilan baru. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ketentuan pajak secara konstitusional bersyarat agar tidak mencakup dana jaminan sosial seperti uang pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Tunjangan Hari Tua (THT).

Penolakan Serupa

Sebelumnya, permohonan serupa juga sudah sempat ditolak MK. Dalam putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan uji materi pajak pesangon dan pensiun tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan para pemohon yaitu Rosul Siregar dan Maksum Harahap, dua karyawan swasta, tidak cermat dalam menyusun permohonan. MK menilai adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam menyebut norma undang-undang yang diuji, serta petitum yang tidak jelas.

“Ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud untuk diuji,” ujar Arsul dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/10/2025), seperti dikutip dari laman resmi MK.

Mahkamah menilai petitum para pemohon juga tidak lazim karena tidak memberikan alternatif permintaan. Ketiadaan pilihan tersebut menyebabkan permohonan tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip yang diatur dalam hukum acara MK.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Keduanya berpendapat bahwa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) seharusnya dikecualikan dari objek pajak penghasilan karena merupakan hak sosial yang berfungsi sebagai jaminan pasca kerja.

Hanya saja, MK menilai permohonan tersebut obscuur libel atau kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pesangon, pensiun, THT, dan JHT tetap termasuk objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menyebut setiap tambahan kemampuan ekonomis—termasuk uang pensiun dan imbalan kerja—sebagai penghasilan kena pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atas Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terkait pengenaan pajak progresif terhadap uang pensiun dan pesangon.

Dalam putusan Perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025, Ketua MK Suhartoyo menilai permohonan uji materi tidak jelas atau obscuur. Ketidakjelasan itu membuat Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum maupun pokok perkara para pemohon.

“Karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscuur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut,” ujarnya dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (13/11/2025), dikutip situs resmi MK.

Mahkamah menilai argumentasi para pemohon mengenai frasa “tunjangan dan uang pensiun” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh tidak sesuai dengan rumusan pasal yang sebenarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Suhartoyo, frasa tersebut tidak terdapat dalam ketentuan dimaksud, melainkan terpisah menjadi kata “tunjangan” dan “uang pensiun”.

Selain itu, Mahkamah menilai permohonan yang diajukan juga tidak konsisten. Dalam petitum pertama, pemohon mencampurkan alasan permohonan ke dalam bagian permintaan, sedangkan pada petitum kedua, pemohon meminta agar Pasal 17 ayat (1) huruf a dinyatakan konstitusional bersyarat, tetapi dalam alasan permohonan justru menyebutkan pertentangan pasal secara keseluruhan.

Dengan demikian, MK memutuskan permohonan para pemohon yang tercatat dalam perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

Sebagai informasi, Pasal 4 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa penghasilan yang menjadi objek pajak mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, termasuk gaji, upah, komisi, bonus, gratifikasi, serta uang pensiun. Adapun Pasal 17 mengatur lapisan tarif progresif PPh berdasarkan besaran penghasilan.

Permohonan ini diajukan oleh 12 pekerja bank swasta, termasuk seorang ketua umum serikat karyawan. Mereka mempersoalkan pengenaan pajak terhadap pesangon dan manfaat pensiun yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Para pemohon berpendapat bahwa pesangon dan pensiun merupakan hak normatif dan bentuk penghargaan atas masa kerja, bukan tambahan penghasilan baru. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ketentuan pajak secara konstitusional bersyarat agar tidak mencakup dana jaminan sosial seperti uang pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Tunjangan Hari Tua (THT).

Penolakan Serupa

Sebelumnya, permohonan serupa juga sudah sempat ditolak MK. Dalam putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan uji materi pajak pesangon dan pensiun tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan para pemohon yaitu Rosul Siregar dan Maksum Harahap, dua karyawan swasta, tidak cermat dalam menyusun permohonan. MK menilai adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam menyebut norma undang-undang yang diuji, serta petitum yang tidak jelas.

“Ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud untuk diuji,” ujar Arsul dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/10/2025), seperti dikutip dari laman resmi MK.

Mahkamah menilai petitum para pemohon juga tidak lazim karena tidak memberikan alternatif permintaan. Ketiadaan pilihan tersebut menyebabkan permohonan tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip yang diatur dalam hukum acara MK.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Keduanya berpendapat bahwa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) seharusnya dikecualikan dari objek pajak penghasilan karena merupakan hak sosial yang berfungsi sebagai jaminan pasca kerja.

Hanya saja, MK menilai permohonan tersebut obscuur libel atau kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pesangon, pensiun, THT, dan JHT tetap termasuk objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menyebut setiap tambahan kemampuan ekonomis—termasuk uang pensiun dan imbalan kerja—sebagai penghasilan kena pajak.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Indonesia menyoroti banyak besaran pajak yang dikenakan terhadap uang pensiun dan pesangon pegawai. Dari kabar yang beredar, dinyatakan bahwa uang pesangon akan dikenakan pajak sebesar 25%.

Hal ini pun membuat dua karyawan swasta, Rosul Siregar dan Maksum Harahap, mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sidang yang dilakukan, MK melalui Hakim Konstitusi Arsul Sani menolak gugatan keduanya.

Dalam Keputusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena dinilai tidak jelas dan tidak cermat.

"Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak cermat menyusun permohonan a quo. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji," tulis keputusan MK, dikutip Jumat (31/10/2025).

Dengan adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut, MK menilai permohonan menjadi tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud oleh para pemohon untuk diuji.

Namun, apakah benar pesangon dan uang pensiun dikenakan pajak sebesar 25%?

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Noor Rizky Firdhausy menjelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), uang pensiun menjadi objek pajak karena merupakan penghasilan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, pengurangan penghasilan bruto yang diperbolehkan salah satunya adalah iuran terkait program pensiun dan hari tua.

"Terlebih lagi, dalam pengenaan pajak uang pensiun, tetap terdapat komponen penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diperhitungkan. Dengan demikian, apabila uang pensiun yang diterima di bawah PTKP, uang pensiun tersebut tidak dikenakan pajak," jelas Noor, dikutip Kamis (6/11/2025).

Noor pun mengungkapkan terhadap uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, yang dalam kasus Rosul dikenakan pajak sebesar 25%, berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

"Uang pesangon tersebut, sama dengan uang pensiun, merupakan penghasilan yang diterima yang belum pernah dikenakan pajak," katanya.

Berdasarkan Pasal 5 PP 68/2009, uang pesangon yang dikenakan pajak sebesar 25% adalah penghasilan bruto dengan nilai lebih dari 500 juta rupiah. Dalam berita tersebut, dinyatakan setelah dipotong pajak 25%, penghasilan tersebut hanya cukup untuk 4-5 tahun untuk keluarga dengan anggota 5 orang.

Diasumsikan pesangon yang diterima adalah Rp 501 juta, setelah dipotong pajak, akan didapat nilai Rp 375 juta. Nilai tersebut apabila dibagi dengan 60 bulan (5 tahun), maka akan didapat nilai sebesar Rp 6,26 juta per bulan.

"Apabila dibandingkan dengan nilai PTKP untuk orang pribadi berstatus kawin dengan 3 tanggungan yaitu Rp 6 juta per bulan, nilai ini masih lebih besar ketimbang PTKP," papar Noor.

Menurut Rosul dan temannya, secara filosofis dan sosiologis pesangon, pension, THT, dan jaminan hari tua bukanlah laba atau keuntungan usaha melainkan hasil tabungan dan penghargaan terakhir atas jasa dan pengabdian selama masa kerja para pekerja.

Kedua pemohon memang mengakui akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat dan mereka khawatir dana pensiun mereka akan berkurang secara signifikan akibat pemotongan pajak.

Dari penelusuran CNBC Indonesia, ternyata ada pula gugatan lainnya terkait dengan pesangon, THT dan JHT ini. Perkara ini telah diserahkan kepada MK pada 10 Oktober 2025. Adapun, nomor perkara adalah 186/PUU-XXIII/2025 pada Jumat (10/10/2025).

Pemohon pada perkara tersebut meminta agar pemerintah tidak mengenakan pajak atas pesangon, uang pensiun, THT, dan JHT bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Tengah viral di media sosial unggahan yang menyebut jika uang pensiun dan pesangon akan kena pajak sebesar 25%.

Laporan menyebut jika seorang bernama Rosul resah karena informasi mengenai pengenaan pajak atas uang pensiun. Dinyatakan bahwa uang pesangon akan dikenakan pajak sebesar 25%.

Bersama dengan Maksum, Rosul mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 25 September 2025. Menurut mereka, beban fiskal seharusnya berlaku bagi warga semasa bekerja saja.

Namun, apakah berita tersebut sudah akurat ihwal ketentuan pengenaan pajak atas uang pensiun?

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pajak sudah memberikan penjelasan.

Dilansir dari laman resmi Pajak.go.id, Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), uang pensiun menjadi objek pajak karena merupakan penghasilan.

Penghasilan sendiri didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, pengurangan penghasilan bruto yang diperbolehkan salah satunya adalah iuran terkait program pensiun dan hari tua.

Selain itu, UU PPh jo. UU HPP menegaskan bahwa iuran kepada dana pensiun merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemberi kerja.

Oleh karena itu, iuran pensiun yang nantinya akan menjadi uang pensiun yang diterima pegawai merupakan penghasilan yang belum pernah dikenakan pajak. Dengan demikian, uang pensiun menjadi objek pajak.

Terlebih lagi, dalam pengenaan pajak uang pensiun, tetap terdapat komponen penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diperhitungkan.

Dengan demikian, apabila uang pensiun yang diterima di bawah PTKP, uang pensiun tersebut tidak dikenakan pajak.

Terhadap uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, yang dalam kasus yang viral, dikenakan pajak sebesar 25%, berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. Uang pesangon tersebut, sama dengan uang pensiun, merupakan penghasilan yang diterima yang belum pernah dikenakan pajak.

Berdasarkan Pasal 5 PP 68/2009, uang pesangon yang dikenakan pajak sebesar 25% adalah penghasilan bruto dengan nilai lebih dari 500 juta rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait pengenaan pajak progresif terhadap pesangon dan pensiun.

Dalam putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan para pemohon yaitu Rosul Siregar dan Maksum Harahap, dua karyawan swasta, tidak cermat dalam menyusun permohonan. MK menilai adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam menyebut norma undang-undang yang diuji, serta petitum yang tidak jelas.

“Ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud untuk diuji,” ujar Arsul dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/10/2025), seperti dikutip dari laman resmi MK.

Mahkamah menilai petitum para pemohon juga tidak lazim karena tidak memberikan alternatif permintaan. Ketiadaan pilihan tersebut menyebabkan permohonan tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip yang diatur dalam hukum acara MK.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Keduanya berpendapat bahwa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) seharusnya dikecualikan dari objek pajak penghasilan karena merupakan hak sosial yang berfungsi sebagai jaminan pasca kerja.

Hanya saja, MK menilai permohonan tersebut obscuur libel atau kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pesangon, pensiun, THT, dan JHT tetap termasuk objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menyebut setiap tambahan kemampuan ekonomis—termasuk uang pensiun dan imbalan kerja—sebagai penghasilan kena pajak.

Perbaikan Uji Materi Pajak Pesangon & Pensiun

Dalam perkembangan lain, sejumlah karyawan bank swasta mengajukan perbaikan permohonan uji materiil terhadap ketentuan pajak progresif atas pesangon dan pensiun dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Permohonan ini teregistrasi dengan Nomor 186/PUU-XXIII/2025 dan disidangkan di MK pada Kamis (30/10/2025).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan perbaikan permohonan, salah satu pemohon, Wahyuni Indrijanti, membacakan petitum di hadapan majelis hakim.

“Untuk perbaikan hampir semuanya, Yang Mulia. Saya bacakan petitumnya saja,” ujar Wahyuni di ruang sidang MK, Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi MK.

Para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tunjangan dan uang pensiun” dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan.

Mereka menilai dana seperti pensiun, JHT dan THT bukan tambahan kemampuan ekonomis, melainkan hak sosial pekerja yang dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, para pemohon juga memohon agar Pasal 17 UU PPh jo. UU HPP tentang tarif progresif hanya dinyatakan konstitusional bersyarat jika tidak mencakup dana kompensasi pascakerja seperti pesangon dan pensiun.

“Pengecualian pajak atas dana pascakerja harus dianggap sebagai jaminan konstitusional, bukan kebijakan fiskal yang bisa diubah sewaktu-waktu,” demikian dalil para pemohon dalam berkas perbaikan.

Pemohon perkara ini terdiri atas 12 pekerja bank swasta dari berbagai institusi perbankan serta satu ketua serikat karyawan. Mereka berpendapat pengenaan pajak terhadap pesangon dan pensiun telah mengaburkan makna Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas penghidupan yang layak.

Menurut para pemohon, pesangon dan manfaat pensiun merupakan hasil jerih payah puluhan tahun bekerja, bukan tambahan penghasilan baru seperti laba usaha atau keuntungan modal. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ulang ketentuan pajak agar hak sosial pekerja pascakerja terlindungi.

Bisnis.com, JAKARTA — Desakan buruh untuk menghapus pajak tunjangan hari raya (THR) hingga pesangon dalam peringatan May Day 2026 membuka babak baru tarik ulur kebijakan fiskal.

Di satu sisi, tuntutan ini digadang-gadang sebagai upaya memperkuat pelindungan pekerja, tetapi di sisi lain berisiko menggerus penerimaan negara dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan, muncul gelombang penolakan atas pungutan pajak atas pesangon buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan uang pensiun, yang diatur dalam UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) juncto UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Di Mahkamah Konstitusi (MK), terdaftar dua permohonan uji materi atas aturan pungutan pajak tersebut: Perkara Nomor 170/PUU-XXIII/2025 dan 186/PUU-XXIII/2025. Para penggugat merasa pungutan pajak atas pesangon dan uang pensiun tidak mencerminkan keadilan.