REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT TASPEN (Persero) kembali menegaskan komitmennya menghadirkan kemudahan layanan bagi masyarakat melalui layanan TASPEN One Hour Online Service (TOOS), khususnya untuk mempermudah akses Bukti Potong Pajak Pensiun.

Inisiatif ini sejalan dengan masih dibukanya periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 hingga 30 April 2026.

Sebagaimana kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan relaksasi pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan sehingga peserta pensiun bisa memenuhi kewajiban perpajakan lebih mudah, optimal, dan efisien melalui layanan digital TASPEN.

Corporate Secretary TASPEN, Henra menjelaskan, kehadiran layanan TOOS bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.

“Khususnya, memberikan kemudahan akses dokumen perpajakan yang dibutuhkan, termasuk mendukung peserta memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu melalui pemanfaatan layanan digital,” tuturnya dalam keterangan Kamis (9/4/2026).

Peserta pensiun TASPEN dapat mengakses dan mengunduh Bukti Potong Pajak Pensiun secara praktis dan cepat melalui TOOS.

Sebagai pedoman bagi peserta dalam mengakses dan mencetak Bukti Potong Pajak Pensiun secara mandiri, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1.Akses website TOOS melalui tos.taspen.co.id.

2.Login menggunakan akun terdaftar atau lakukan registrasi jika belum memiliki akun.

3.Pilih menu Bukti Potong Pajak Pensiun.

4.Tentukan Tahun SPT, kemudian klik Cek Bukti Potong.

5.Klik Cetak untuk mengunduh dokumen dalam format PDF.

6.Bukti Potong berhasil diunduh dan siap digunakan.

Dengan adanya layanan TOOS TASPEN, peserta memperoleh dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan SPT tanpa harus datang langsung ke kantor cabang, sehingga proses menjadi lebih efisien dan nyaman.

“Kami mengimbau seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelaporan SPT Tahun 2025 hingga batas waktu yang telah ditentukan, serta menggunakan layanan digital yang tersedia guna mendukung kemudahan administrasi perpajakan,” tutup Henra.

Dalam penggunaan layanan TOOS, apabila peserta membutuhkan informasi lebih lanjut atau mengalami kendala dalam proses pelaporan SPT Tahun Pajak 2025, peserta dapat menghubungi Call Center TASPEN di 1500919, sosial media resmi TASPEN dengan nama pengguna @taspen, ataupun kantor cabang TASPEN terdekat untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan.

Melalui penguatan layanan digital, peningkatan kualitas layanan, hingga inovasi berkelanjutan, TASPEN terus berkomitmen menjadi center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur sipil negara (ASN).

Upaya ini sejalan dengan dukungan TASPEN terhadap pelaksanaan Asta Cita pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atas Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terkait pengenaan pajak progresif terhadap uang pensiun dan pesangon.

Dalam putusan Perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025, Ketua MK Suhartoyo menilai permohonan uji materi tidak jelas atau obscuur. Ketidakjelasan itu membuat Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum maupun pokok perkara para pemohon.

“Karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscuur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut,” ujarnya dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (13/11/2025), dikutip situs resmi MK.

Mahkamah menilai argumentasi para pemohon mengenai frasa “tunjangan dan uang pensiun” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh tidak sesuai dengan rumusan pasal yang sebenarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Suhartoyo, frasa tersebut tidak terdapat dalam ketentuan dimaksud, melainkan terpisah menjadi kata “tunjangan” dan “uang pensiun”.

Selain itu, Mahkamah menilai permohonan yang diajukan juga tidak konsisten. Dalam petitum pertama, pemohon mencampurkan alasan permohonan ke dalam bagian permintaan, sedangkan pada petitum kedua, pemohon meminta agar Pasal 17 ayat (1) huruf a dinyatakan konstitusional bersyarat, tetapi dalam alasan permohonan justru menyebutkan pertentangan pasal secara keseluruhan.

Dengan demikian, MK memutuskan permohonan para pemohon yang tercatat dalam perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

Sebagai informasi, Pasal 4 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa penghasilan yang menjadi objek pajak mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, termasuk gaji, upah, komisi, bonus, gratifikasi, serta uang pensiun. Adapun Pasal 17 mengatur lapisan tarif progresif PPh berdasarkan besaran penghasilan.

Permohonan ini diajukan oleh 12 pekerja bank swasta, termasuk seorang ketua umum serikat karyawan. Mereka mempersoalkan pengenaan pajak terhadap pesangon dan manfaat pensiun yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Para pemohon berpendapat bahwa pesangon dan pensiun merupakan hak normatif dan bentuk penghargaan atas masa kerja, bukan tambahan penghasilan baru. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ketentuan pajak secara konstitusional bersyarat agar tidak mencakup dana jaminan sosial seperti uang pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Tunjangan Hari Tua (THT).

Penolakan Serupa

Sebelumnya, permohonan serupa juga sudah sempat ditolak MK. Dalam putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan uji materi pajak pesangon dan pensiun tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan para pemohon yaitu Rosul Siregar dan Maksum Harahap, dua karyawan swasta, tidak cermat dalam menyusun permohonan. MK menilai adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam menyebut norma undang-undang yang diuji, serta petitum yang tidak jelas.

“Ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud untuk diuji,” ujar Arsul dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/10/2025), seperti dikutip dari laman resmi MK.

Mahkamah menilai petitum para pemohon juga tidak lazim karena tidak memberikan alternatif permintaan. Ketiadaan pilihan tersebut menyebabkan permohonan tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip yang diatur dalam hukum acara MK.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Keduanya berpendapat bahwa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) seharusnya dikecualikan dari objek pajak penghasilan karena merupakan hak sosial yang berfungsi sebagai jaminan pasca kerja.

Hanya saja, MK menilai permohonan tersebut obscuur libel atau kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pesangon, pensiun, THT, dan JHT tetap termasuk objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menyebut setiap tambahan kemampuan ekonomis—termasuk uang pensiun dan imbalan kerja—sebagai penghasilan kena pajak.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemajakan uang pensiun memicu perdebatan serius. Sembilan karyawan swasta bahkan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atas ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 17 UU PPH juncto UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Regulasi tersebut menetapkan bahwa pendapatan pensiun dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis sehingga dapat dikenai Pajak Penghasilan (PPh 21).

Namun, Mahkamah Konsti tusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait Pajak Penghasilan (PPh) atas pensiun dan pesangon. Hakim MK menilai permohonan yang disampaikan tidak jelas atau kabur (obs-cuur). Putusan ini tak ayal menimbulkan kegelisahan sekaligus pertanyaan mendasar, pantaskah pendapatan/uang pensiun yang sejatinya merupakan hasil tabungan dan jerih payah pekerja selama puluhan tahun kembali harus dibebani pajak?

Dasar hukum yang mema-yungi pemajakan atas uang pensiun bisa saja dibaca secara formal dan literal, tetapi membaca hukum tanpa memperhatikan fungsi ekonomi dan sosial dari objek yang dipajaki adalah problematik, mengapa?

Pertama, komponen uang pensiun sejatinya adalah pengembalian modal dari iuran yang dipotong dari upah pekerja selama bertahun-tahun. Secara fundamental uang pensiun sangat berbeda dari pendapatan rutin. Pensiun bukan windfall yang menambah kemampuan konsumsi berkelanjutan, melainkan bantalan hidup bagi pekerja di masa senja. Kedua, memajaki uang pensiun bersifat sangat regresif bagi kelompok rentan, kelas menengah-bawah dan pekerja yang hidup pas-pasan tidak punya tabungan lain, apalagi investasi, atau jaring pengaman finansial lainnya. Ketika negara memotong uang pensiun dengan logika pajak penghasilan, yang terjadi bukan redistribusi dari kaya ke miskin, melainkan menjadi beban bagi kelompok paling rentan dengan memangkas satu-satunya pengaman ekonomi mereka. Bagi banyak pensiunan, uang pensiun tidak sama dengan tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk penghasilan tambahan, melainkan menjadi satu-satunya pendapatan setelah berhenti bekerja.

Ketiga, kebijakan semacam ini mengabaikan peran negara sebagai pelindung sosial. Negara yang bijak menata kebijakan fiskalnya tidak berorientasi pada penerimaan jangka pendek, tetapi juga menempatkan perlindungan sosial sebagai tujuan kebijak-an terutama ketika menyangkut kelompok yang rentan seperti pensiunan. Memperlakukan uang pensiun seolah-olah gaji aktif menunjukkan miskonsepsi serius terhadap fungsi sosial dari uang pensiun. Memajakinya justru akan mengikis bantalan tersebut, yang berarti negara mele-mahkan proteksi pensiunan yang semestinya menjadi hak mereka, terutama bagi mereka yang tidak lagi punya sumber penghasilan lain

ANOMALI

Dalam laporan berjudul Pensions at a Glance Asia/Pacific 2024 terbitan OECD, menyatakan sejumlah besar negara-negara di Asia sama sekali tidak mengenakan pajak atas pendapatan/uang pensiun. Singapura dan Malaysia menjadi contohnya.

Berdasarkan laporan yang sama, Singapura menempatkan dana pensiun sebagai bagian dari sistem perlindung-an sosial dan bukan sebagai objek fiskal. Pendapatan pensiun yang bersumber dari Central Provident Fund (dana pensiun Singapura), sepenuhnya bebas pajak. Singapura tidak menganggap dana tersebut sebagai penghasilan baru, melainkan hasil tabungan sosial yang dikumpulkan pekerja selama masa produktifnya. Selanjutnya, Malaysia menjadi negara yang juga paling konsisten melindungi dana pensiun dari beban pajak. Sistemnya mengikuti pola Exempt–Exempt–Exempt (EEE), yang berarti iuran, hasil investasi/tabungan, dan pencairan pensiun semuanya bebas pajak. Sejak awal, iuran yang disetorkan ke Employees Provident Fund (dana pensiun Malaysia), tidak dianggap sebagai penghasilan kena pajak.

Bagaimana dengan Indonesia? Secara format, skema perpajakan Indonesia kerap mengikuti pola Exempt–Exempt–Taxed (EET). Pada tahap awal iuran dan hasil investasi dana pensiun tidak dipajaki, tetapi dikenai pajak saat pencairan. Dalam praktiknya, logika itu tidak berjalan sebagai-mana mestinya. Pemerintah tidak membedakan asal-usul dana pensiun yang dicairkan, entah itu dari iuran jaminan hari tua karyawan ataupun dari yang ditanggung oleh pemberi kerja. Padahal, sebagian dana itu, khususnya iuran yang diambil dari kantong pekerja berasal dari gaji bulanan yang sebenarnya sudah dikenai PPh 21 pada saat pekerja masih aktif, tetapi ketika uang pensiun tersebut dicairkan, ia tetap dipungut pajak kembali. Dengan logika yang demikian, posisi Indonesia terlihat anomali. Ketika Malaysia dan Singapura membebaskan sepenuhnya manfaat pensiun dari pajak, Indonesia justru memperlakukan pendapatan pensiun layaknya penghasilan bulanan yang masih aktif diperoleh.

Padahal, konteks ekonominya sama sekali berbeda. Seorang pensiunan tidak lagi punya kapasitas untuk menambal beban fiskal itu melalui kerja produk-tif, sehingga memungutnya dari uang pensiun hanya memperkecil bantalan ekono-mi mereka di masa tua.

KEADILAN FISKAL

Pajak yang ideal tidak hanya mengacu pada kemampuan membayar (ability to pay), tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dari objek yang dipajaki. Dalam konteks ini, uang pensiun jelas tidak bisa disamakan dengan pendapatan aktif, dan bukan tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana yang diasumsikan undang-undang. Dalam kon disi seperti ini, negara perlu meninjau ulang cara pandangnya terhadap pendapatan pensiun, bukan semata sebagai sumber penerimaan, tetapi sebagai hak pekerja. Salah satu langkah korektif yang paling rasional ialah, pertama, memasukkan pendapatan pensiun ke dalam negative list PPh, yaitu daftar penghasilan yang secara eks-plisit dikecualikan dari objek pajak.

Pendekatan ini penting bukan hanya untuk memastikan negara hadir dalam menajamin fungsinya sebagai pe lindung sosial, tetapi juga untuk menegaskan posisi moral negara.

Kedua, menetapkan ambang bebas pajak khusus bagi pensiunan, mirip dengan skema senior citizen allowance di beberapa negara yang menyesuaikan dengan biaya hidup lansia dan kebutuhan kesehatan mereka. Kebijakan ini penting karena struktur pengeluaran pensiunan berbeda dari kelompok usia produktif. Sebagian besar pendapatan mereka ter-serap untuk kebutuhan kesehatan, obat-obatan, dan biaya perawatan jangka panjang. Ketiga, pemerintah perlu mencari sumber penerimaan lain yang lebih progresif ketimbang terus menekan kelompok pensiunan. Basis pajak dapat diperluas melalui optimalisasi pajak kekayaan, pajak warisan, atau pajak orang superkaya yang selama ini cenderung belum tergarap maksimal.

Langkah-langkah korektif ini tentunya membutuhkan keberanian politik dan kejelasan arah kebijakan. Reformasi yang berpihak pada keadilan tidak akan per nah lahir bila negara terus bertumpu pada logika penerimaan jangka pendek. Pada akhirnya, memajaki pendapatan pensiun berarti mengorbankan rasa keadil-lan demi penerimaan jangka pendek. Negara yang adil seharusnya hadir melindungi hari tua warganya, bukan seolah memungut kembali hasil kerja keras pekerjanya di masa muda. Pada titik ini, pemajakan atas pendapatan pensiun kehilangan orientasi keadilannya, dan berubah menjadi mekanisme fiskal yang dingin tanpa mempertimbangkan nasib kelompok pensiunan yang renta

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Indonesia menyoroti banyak besaran pajak yang dikenakan terhadap uang pensiun dan pesangon pegawai. Dari kabar yang beredar, dinyatakan bahwa uang pesangon akan dikenakan pajak sebesar 25%.

Hal ini pun membuat dua karyawan swasta, Rosul Siregar dan Maksum Harahap, mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sidang yang dilakukan, MK melalui Hakim Konstitusi Arsul Sani menolak gugatan keduanya.

Dalam Keputusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena dinilai tidak jelas dan tidak cermat.

"Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak cermat menyusun permohonan a quo. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji," tulis keputusan MK, dikutip Jumat (31/10/2025).

Dengan adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut, MK menilai permohonan menjadi tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud oleh para pemohon untuk diuji.

Namun, apakah benar pesangon dan uang pensiun dikenakan pajak sebesar 25%?

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Noor Rizky Firdhausy menjelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), uang pensiun menjadi objek pajak karena merupakan penghasilan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, pengurangan penghasilan bruto yang diperbolehkan salah satunya adalah iuran terkait program pensiun dan hari tua.

"Terlebih lagi, dalam pengenaan pajak uang pensiun, tetap terdapat komponen penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diperhitungkan. Dengan demikian, apabila uang pensiun yang diterima di bawah PTKP, uang pensiun tersebut tidak dikenakan pajak," jelas Noor, dikutip Kamis (6/11/2025).

Noor pun mengungkapkan terhadap uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, yang dalam kasus Rosul dikenakan pajak sebesar 25%, berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

"Uang pesangon tersebut, sama dengan uang pensiun, merupakan penghasilan yang diterima yang belum pernah dikenakan pajak," katanya.

Berdasarkan Pasal 5 PP 68/2009, uang pesangon yang dikenakan pajak sebesar 25% adalah penghasilan bruto dengan nilai lebih dari 500 juta rupiah. Dalam berita tersebut, dinyatakan setelah dipotong pajak 25%, penghasilan tersebut hanya cukup untuk 4-5 tahun untuk keluarga dengan anggota 5 orang.

Diasumsikan pesangon yang diterima adalah Rp 501 juta, setelah dipotong pajak, akan didapat nilai Rp 375 juta. Nilai tersebut apabila dibagi dengan 60 bulan (5 tahun), maka akan didapat nilai sebesar Rp 6,26 juta per bulan.

"Apabila dibandingkan dengan nilai PTKP untuk orang pribadi berstatus kawin dengan 3 tanggungan yaitu Rp 6 juta per bulan, nilai ini masih lebih besar ketimbang PTKP," papar Noor.

Menurut Rosul dan temannya, secara filosofis dan sosiologis pesangon, pension, THT, dan jaminan hari tua bukanlah laba atau keuntungan usaha melainkan hasil tabungan dan penghargaan terakhir atas jasa dan pengabdian selama masa kerja para pekerja.

Kedua pemohon memang mengakui akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat dan mereka khawatir dana pensiun mereka akan berkurang secara signifikan akibat pemotongan pajak.

Dari penelusuran CNBC Indonesia, ternyata ada pula gugatan lainnya terkait dengan pesangon, THT dan JHT ini. Perkara ini telah diserahkan kepada MK pada 10 Oktober 2025. Adapun, nomor perkara adalah 186/PUU-XXIII/2025 pada Jumat (10/10/2025).

Pemohon pada perkara tersebut meminta agar pemerintah tidak mengenakan pajak atas pesangon, uang pensiun, THT, dan JHT bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Tengah viral di media sosial unggahan yang menyebut jika uang pensiun dan pesangon akan kena pajak sebesar 25%.

Laporan menyebut jika seorang bernama Rosul resah karena informasi mengenai pengenaan pajak atas uang pensiun. Dinyatakan bahwa uang pesangon akan dikenakan pajak sebesar 25%.

Bersama dengan Maksum, Rosul mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 25 September 2025. Menurut mereka, beban fiskal seharusnya berlaku bagi warga semasa bekerja saja.

Namun, apakah berita tersebut sudah akurat ihwal ketentuan pengenaan pajak atas uang pensiun?

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pajak sudah memberikan penjelasan.

Dilansir dari laman resmi Pajak.go.id, Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), uang pensiun menjadi objek pajak karena merupakan penghasilan.

Penghasilan sendiri didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, pengurangan penghasilan bruto yang diperbolehkan salah satunya adalah iuran terkait program pensiun dan hari tua.

Selain itu, UU PPh jo. UU HPP menegaskan bahwa iuran kepada dana pensiun merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemberi kerja.

Oleh karena itu, iuran pensiun yang nantinya akan menjadi uang pensiun yang diterima pegawai merupakan penghasilan yang belum pernah dikenakan pajak. Dengan demikian, uang pensiun menjadi objek pajak.

Terlebih lagi, dalam pengenaan pajak uang pensiun, tetap terdapat komponen penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diperhitungkan.

Dengan demikian, apabila uang pensiun yang diterima di bawah PTKP, uang pensiun tersebut tidak dikenakan pajak.

Terhadap uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, yang dalam kasus yang viral, dikenakan pajak sebesar 25%, berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. Uang pesangon tersebut, sama dengan uang pensiun, merupakan penghasilan yang diterima yang belum pernah dikenakan pajak.

Berdasarkan Pasal 5 PP 68/2009, uang pesangon yang dikenakan pajak sebesar 25% adalah penghasilan bruto dengan nilai lebih dari 500 juta rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait pengenaan pajak progresif terhadap pesangon dan pensiun.

Dalam putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan para pemohon yaitu Rosul Siregar dan Maksum Harahap, dua karyawan swasta, tidak cermat dalam menyusun permohonan. MK menilai adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam menyebut norma undang-undang yang diuji, serta petitum yang tidak jelas.

“Ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud untuk diuji,” ujar Arsul dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/10/2025), seperti dikutip dari laman resmi MK.

Mahkamah menilai petitum para pemohon juga tidak lazim karena tidak memberikan alternatif permintaan. Ketiadaan pilihan tersebut menyebabkan permohonan tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip yang diatur dalam hukum acara MK.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Keduanya berpendapat bahwa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) seharusnya dikecualikan dari objek pajak penghasilan karena merupakan hak sosial yang berfungsi sebagai jaminan pasca kerja.

Hanya saja, MK menilai permohonan tersebut obscuur libel atau kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pesangon, pensiun, THT, dan JHT tetap termasuk objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menyebut setiap tambahan kemampuan ekonomis—termasuk uang pensiun dan imbalan kerja—sebagai penghasilan kena pajak.

Perbaikan Uji Materi Pajak Pesangon & Pensiun

Dalam perkembangan lain, sejumlah karyawan bank swasta mengajukan perbaikan permohonan uji materiil terhadap ketentuan pajak progresif atas pesangon dan pensiun dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Permohonan ini teregistrasi dengan Nomor 186/PUU-XXIII/2025 dan disidangkan di MK pada Kamis (30/10/2025).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan perbaikan permohonan, salah satu pemohon, Wahyuni Indrijanti, membacakan petitum di hadapan majelis hakim.

“Untuk perbaikan hampir semuanya, Yang Mulia. Saya bacakan petitumnya saja,” ujar Wahyuni di ruang sidang MK, Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi MK.

Para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tunjangan dan uang pensiun” dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan.

Mereka menilai dana seperti pensiun, JHT dan THT bukan tambahan kemampuan ekonomis, melainkan hak sosial pekerja yang dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, para pemohon juga memohon agar Pasal 17 UU PPh jo. UU HPP tentang tarif progresif hanya dinyatakan konstitusional bersyarat jika tidak mencakup dana kompensasi pascakerja seperti pesangon dan pensiun.

“Pengecualian pajak atas dana pascakerja harus dianggap sebagai jaminan konstitusional, bukan kebijakan fiskal yang bisa diubah sewaktu-waktu,” demikian dalil para pemohon dalam berkas perbaikan.

Pemohon perkara ini terdiri atas 12 pekerja bank swasta dari berbagai institusi perbankan serta satu ketua serikat karyawan. Mereka berpendapat pengenaan pajak terhadap pesangon dan pensiun telah mengaburkan makna Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas penghidupan yang layak.

Menurut para pemohon, pesangon dan manfaat pensiun merupakan hasil jerih payah puluhan tahun bekerja, bukan tambahan penghasilan baru seperti laba usaha atau keuntungan modal. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ulang ketentuan pajak agar hak sosial pekerja pascakerja terlindungi.