REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat energi Feiral Rizky Batubara menilai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat menjadi salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional sekaligus mengurangi risiko pemadaman listrik berskala besar (blackout).

Menurut Feiral, berbeda dengan pembangkit listrik berbasis cuaca seperti tenaga surya atau angin, panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai baseload atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional.

"Menurut saya, panas bumi bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama sebagai bagian dari antisipasi risiko blackout. Karakternya stabil, dapat beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan bisa berperan sebagai baseload di sistem kelistrikan," kata Feiral dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan antisipasi blackout tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis pembangkit, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun sistem kelistrikan yang lebih tangguh. Dalam konteks tersebut, panas bumi memiliki nilai strategis karena potensinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia," ujarnya.

Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW) atau hampir 40 persen dari total cadangan panas bumi dunia. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai sekitar 2,7 GW, atau sekitar 12 persen dari total cadangan yang tersedia.

Masih besarnya potensi yang belum dimanfaatkan, kata Feiral, membuka peluang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat keandalan pasokan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

Ia menilai pengembangan panas bumi juga sejalan dengan target pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menargetkan kapasitas panas bumi mencapai 5,2 GW. Target tersebut dinilai cukup ambisius, tetapi masih realistis apabila didukung kebijakan dan investasi yang memadai.

Meski demikian, Feiral mengingatkan pengembangan panas bumi tidak bisa berdiri sendiri. Keandalan sistem kelistrikan nasional juga bergantung pada penguatan jaringan transmisi dan distribusi, peningkatan cadangan daya, pengembangan Battery Energy Storage System (BESS), penyediaan pembangkit cadangan, digitalisasi jaringan listrik, serta diversifikasi sumber energi.

Menurut dia, berbagai aspek tersebut harus dikembangkan secara bersamaan agar sistem kelistrikan memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang lebih baik ketika terjadi gangguan.

Kenaikan outstanding yield SRBI dan volumenya memperbesar tekanan likuiditas dan memperketat kompetisi penghimpunan dana rupiah.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi memandang bahwa daya tarik instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menciptakan dua tekanan bagi perbankan, yakni memperketat persaingan penghimpunan dana serta menyerap likuiditas yang berpotensi mengurangi kapasitas intermediasi.

Ia menjelaskan, meningkatnya daya tarik SRBI memperketat kompetisi penghimpunan dana, sehingga mendorong penyesuaian pricing deposito perbankan. Kondisi tersebut membuat likuiditas di pasar semakin mengetat.

“Kenaikan outstanding yield SRBI dan volumenya memperbesar tekanan likuiditas dan memperketat kompetisi penghimpunan dana rupiah,” kata Hery yang juga merupakan Direktur Utama BRI dalam acara Mid Year Economic Outlook 2026, di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total outstanding SRBI per akhir Mei 2026 mencapai Rp979,88 triliun, meningkat signifikan dari Rp730,90 triliun pada akhir Desember 2025.

Dari total tersebut, kepemilikan bank mencapai Rp677,89 triliun. Sementara kepemilikan nonbank sebesar Rp260,44 triliun, yang terdiri atas residen Rp43,95 triliun dan nonresiden Rp216,48 triliun.

“Nah, pertumbuhan outstanding yang signifikan ini menunjukkan bahwa SRBI semakin menjadi instrumen penempatan dana yang kompetitif, baik bagi bank maupun investor nonbank,” kata Hery.

BI tengah memperkuat imbal hasil (yield) SRBI pada seluruh tenor seiring kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026.

Langkah ini ditempuh bank sentral guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik, sehingga turut memperkuat nilai tukar rupiah.

Berdasarkan publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang, rata-rata tertimbang (RRT) imbal hasil SRBI di pasar sekunder pada seluruh tenor cenderung meningkat pada Jumat (19/6). Secara rinci, SRBI tenor 1 bulan tercatat 6,95 persen, tenor 3 bulan 7,24 persen, dan 12 bulan 7,67 persen.

Seiring dengan kenaikan BI-Rate sebesar 100 bps, Hery mencatat bahwa kondisi tersebut secara struktural akan meningkatkan tekanan repricing dana pihak ketiga (DPK).

Kenaikan suku bunga simpanan yang terjadi belakangan juga diperkirakan akan menekan net interest margin (NIM) perbankan.

“Artinya, buat perbankan, cost of fund akan memiliki kecenderungan untuk naik. Kalau cost of fund atau cost of capital-nya meningkat, maka dalam kondisi seperti ini disiplin menjadi kata kunci. Sekarang kita memasuki era selective growth atau pertumbuhan yang selektif,” kata Hery lagi.

Meski secara umum industri perbankan masih tergolong solid, Hery juga menilai bahwa sejumlah tekanan mulai muncul. Pertumbuhan DPK mulai melambat, NIM terkompresi, dan rasio kecukupan modal (CAR) sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Di tengah mengetatnya likuiditas, ia pun menekankan pentingnya disiplin manajemen aset dan liabilitas serta konsisten membangun dana murah berupa tabungan dan giro. Dua hal ini, menurut Hery, menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan oleh perbankan.

Hery menambahkan, perbankan juga perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor produktif.

Hal itu dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent), menetapkan risk appetite sektoral yang sesuai dengan kondisi makroekonomi terkini, serta membangun pipeline kredit berkualitas melalui pendekatan ekosistem yang lebih komprehensif.

Hery juga menekankan pentingnya pengelolaan kualitas aset secara proaktif melalui proses underwriting yang ketat, sistem early warning yang lebih granular, serta kesiapan fungsi penagihan (collection readiness) apabila kualitas kolektibilitas mulai menurun.

Selain itu, akselerasi transformasi digital dan pemanfaatan analitik data dinilai bukan lagi sekadar strategi jangka menengah, melainkan telah menjadi kebutuhan bisnis bagi industri perbankan saat ini.

Adapun kredit industri perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari April 2026 yang sebesar 9,98 persen (yoy). Sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen (yoy) dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada di level 24,74 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyampaikan bahwa kehadiran akal imitasi (AI) di sektor kesehatan tak semata-mata menjadi ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja dokter maupun perawat.

Ekonom Senior ILO Janine Berg menyampaikan bahwa alih-alih mengeliminasi tenaga kesehatan, teknologi tersebut diprediksi akan mengubah lanskap pekerjaan sektor kesehatan melalui berbagai penyesuaian tugas.

Hasil riset ILO yang dilakukan di tiga negara yakni Indonesia, Kenya, dan Belanda menunjukkan penggunaan model large language model (LLM) dapat meningkatkan kualitas diagnosis medis.

Di Indonesia, hasil kolaborasi riset dengan IMERI Universitas Indonesia (UI) mencatat skor rata-rata diagnosis praktisi medis meningkat dari kisaran 40 poin menjadi hampir 50 poin ketika menggunakan bantuan AI.

"Profesional kesehatan relatif kebal terhadap risiko pergantian tenaga kerja akibat AI, lantaran rentang tugas mereka yang sangat memerlukan keterlibatan manusia," kata Janine secara virtual dalam diskusi yang diselenggarakan ILO di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menerangkan, penerapan AI justru berpotensi mengambil alih beban administratif rutin yang selama ini memicu burnout di kalangan dokter dan perawat.

Menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu di tengah ancaman kekurangan 30 juta tenaga kesehatan global pada 2030, merujuk pada estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Janine lantas menjelaskan grafik yang memetakan tingkat risiko pekerjaan sektor kesehatan dapat digantikan sepenuhnya oleh AI. Berdasarkan hasil sigi tersebut, tugas yang berkaitan dengan aktivitas klinis memiliki skor risiko yang rendah, sementara tugas administratif memiliki skor yang jauh lebih tinggi (0,4-0,45).

Kendati demikian, dia menggarisbawahi aspek yang patut menjadi pertimbangan utama bagi pengelola rumah sakit dan pembuat kebijakan dalam adopsi AI.

Dia menyampaikan bahwa investasi teknologi tersebut tidak boleh dilakukan secara tanpa melibatkan sudut pandang tenaga medis sebagai pengguna akhir.

"Merekalah [tenaga medis] yang benar-benar harus paling didengarkan tentang kebutuhan mereka, bagaimana itu bisa dirancang, dan tentu saja bagaimana itu bisa dikelola," tegas Janine.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan bisnis tatap muka kembali menjadi bagian melekat dari cara kerja modern dan jamuan makan untuk urusan korporasi ikut tumbuh seiring tren tersebut. Namun, aktivitas jamuan makan seringkali menjadi proses administratif yang memakan waktu karena karyawan harus membayar terlebih dahulu dan melakukan reimburse. Menjawab hal tersebut,Grab For Business, solusi B2B dari Grab untuk membantu perusahaan dan pelaku bisnis mengelola kebutuhan operasional dengan lebih efisien, resmi meluncurkan Corporate Dine Out dalam gelaran Grab Business Forum 2026. Inovasi terbaru ini hadir sebagai solusi yang membantu perusahaan mengelola pengeluaran jamuan makan kantor, mulai dari lunch meeting dengan klien, makan malam bisnis, hingga sesi team engagement, dengan lebih efisien, transparan, terkontrol dan bebas reimburse.

Pertemuan bisnis tatap muka terbukti efektif memperkuat relasi, mendukung kolaborasi, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat. Namun di sisi lain, tanpa sistem yang tepat, aktivitas tersebut sering kali berubah menjadi proses administratif yang memakan waktu. Karyawan perlu membayar terlebih dahulu menggunakan dana pribadi, menyimpan bukti transaksi, mengajukan reimbursement, lalu menunggu proses persetujuan dan penggantian biaya. Di sisi lain, tim keuangan harus melakukan verifikasi dokumen secara manual, memastikan pengeluaran sesuai kebijakan perusahaan, serta melakukan rekonsiliasi transaksi yang tersebar di berbagai sistem. Akibatnya, proses ini tidak hanya berdampak pada beban administrasi, tetapi juga pada efisiensi, kontrol biaya, dan produktivitas kerja.

“Corporate Dine Out membantu perusahaan menyederhanakan proses tersebut dengan mengotomatisasi berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, mulai dari pembayaran, dokumentasi transaksi, kontrol pengeluaran, hingga pencatatan aktivitas secara real-time melalui portal Grab For Business. Karyawan tidak lagi perlu menalangi biaya jamuan bisnis, sementara tim keuangan dapat memantau dan mengontrol pengeluaran dengan lebih mudah.Dengan demikian, karyawan dapat lebih fokus pada aktivitas bisnis yang produktif, sementara tim keuangan memiliki visibilitas yang lebih baik dan beban administrasi manual yang lebih ringan,” ujar Roy Nugroho, Director of Commercial Grab Indonesia dalam ajang Grab Business Forum 2026.

Menghadirkan Kemudahan Grab Dine Out untuk Kebutuhan Korporasi

Peluncuran Corporate Dine Out merupakan kelanjutan dari sambutan positif terhadap Grab Dine Out untuk konsumen, yang mencatat peningkatan transaksi hingga 150% sepanjang tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Grab kini memperluas kemudahan tersebut ke segmen korporasi melalui Grab For Business, dengan kapabilitas yang dirancang khusus untuk kebutuhan perusahaan.

Corporate Dine Out mengadaptasi kemudahan pengalaman Grab Dine Out yang memungkinkan pengguna menemukan restoran untuk makan di tempat di ribuan restoran dan kafe di seluruh Indonesia, menikmati penawaran spesial, melakukan reservasi, serta melakukan pembayaran melalui platform Grab yang terintegrasi.

Perbedaannya, Corporate Dine Out menghadirkan kapabilitas yang disesuaikan untuk kebutuhan perusahaan. Prosesnya dirancang sangat praktis dan terintegrasi dalam aplikasi Grab. Karyawan hanya perlu memasukkan daftar partisipan yang hadir, mengunggah foto struk sebagai bukti resmi, dan membayar tagihan (pay bill) menggunakan Corporate Billing perusahaan di Work Profile. Melalui tiga langkah mudah ini, seluruh transaksi tercatat dan terkonsolidasi di portal Grab For Business dengan limit transaksi yang telah ditentukan perusahaan. Artinya, karyawan tidak perlu lagi menggunakan dana pribadi terlebih dahulu maupun melewati kerumitan proses reimbursement manual.

Dari sisi perusahaan, Corporate Dine Out membantu menghadirkan kontrol yang lebih baik terhadap penggunaan anggaran. Perusahaan dapat mengatur budget dan limit transaksi sesuai kebutuhan, baik berdasarkan karyawan, departemen, maupun kebijakan internal perusahaan.

Membantu Perusahaan Bekerja Lebih Efisien

Corporate Dine Out telah digunakan oleh perusahaan dari berbagai industri dan skala bisnis, termasuk PT Sysmex Indonesia.

PT Sysmex Indonesia, bagian dari jaringan global Sysmex Corporation yang berbasis di Jepang, memanfaatkan Corporate Dine Out untuk mendukung kegiatan seperti training dan meeting, baik internal maupun eksternal. Maria Nolayanti, M.B.A., CHRP, Head of Department HRGA PT Sysmex Indonesia, mengatakan, “Corporate Dine Out membantu kami meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari sisi waktu, anggaran, maupun proses kerja. Layanan ini juga membantu mempersingkat proses administrasi internal dan mendukung kepatuhan terhadap sistem pembayaran perusahaan untuk kegiatan yang dilakukan di restoran, sekaligus menghadirkan suasana pertemuan yang lebih santai dan fleksibel.”

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui kajian “Outlook Ketenagakerjaan 2026” mencatat sebanyak 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Namun, pekerjaan di sektor informal salah satunya juga tidak lepas dari transformasi digital yang telah membuka peluang kerja melalui berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital.

Meski demikian, perkembangan tersebut menghadirkan tantangan terkait pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital.

Lebih lanjut, tantangan lain yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah masih adanya kesenjangan kompetensi tenaga kerja.

“Outlook Ketenagakerjaan 2026” menunjukkan bahwa sekitar 50 persen tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri membutuhkan lebih dari 80 persen tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital.

Selain itu, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.

Untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, Anwar mengatakan Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui “Outlook Ketenagakerjaan 2026” memproyeksikan potensi jumlah pekerjaan hijau (green jobs) di Indonesia dapat mencapai 3,88 juta orang pada 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan peluang ini hadir menyusul kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) terus berkembang, lalu perkembangan energi baru terbarukan (EBT) terus berjalan, juga adanya kesadaran dan implementasi ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, hingga modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” ujar Anwar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perubahan lanskap ketenagakerjaan pada abad ke-21 pun turut dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Anwar.

Agar dapat memanfaatkan peluang dalam sektor ekonomi hijau tersebut, ia mengatakan Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

Di sisi lain, ia mengatakan “Outlook Ketenagakerjaan 2026” diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun langkah-langkah strategis.

Hal ini, lanjut dia, sebagai upaya untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia dan menciptakan pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

“‘Outlook Ketenagakerjaan 2026’ memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” kata Anwar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Delegasi Iran walkout atau meninggalkan lokasi perundingan dengan Amerika Serikat di Swiss pada Minggu (21/6).

Langkah tersebut dilakukan Iran sebagai bentuk protes terhadap ancaman Presiden AS Donald Trump, menurut laporan kantor berita Tasnim dikutip dari Antara.

Mengutip sumber yang dekat dengan tim perunding Iran, kantor berita itu melaporkan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memprotes ancaman Trump yang akan kembali menyerang Iran jika Teheran gagal membujuk kelompok pro-Iran di Lebanon agar berhenti "membuat masalah."

Setelah itu, ketua tim negosiasi Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mendesak AS agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

Ia juga menegaskan kesiapan angkatan bersenjata Iran untuk merespons segala bentuk ancaman.

"Mereka (AS) sebaiknya berhati-hati dengan pernyataan mereka. Angkatan bersenjata kami siap merespons. Apa pun yang mereka katakan, kami akan mengambil tindakan," kata Ghalibaf melalui platform X.

Perundingan tingkat teknis antara Iran dan AS, yang dimediasi Pakistan dan Qatar, berlangsung secara tertutup di kawasan resor Burgenstock, Pegunungan Alpen, pada Minggu (21/6/2026).

Laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa putaran pertama perundingan tersebut telah selesai.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Iran berencana menutup Selat Hormuz bagi pelayaran komersial. Hal itu merupakan respons atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjutnya serangan Israel di Lebanon.

Militer Iran menilai AS telah melanggar nota kesepahaman (MoU) perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu, yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon.

"Mengingat pelanggaran terang-terangan atas janji AS dan kegagalan mengimplementasikan klausul pertama nota kesepahaman untuk mengakhiri perang, serta sebagai respons terhadap pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Israel di Lebanon selatan," kata Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, seperti dikutip stasiun TV nasional Iran, IRIB.

"Penutupan Selat Hormuz dengan ini diumumkan," kata markas besar angkatan bersenjata Iran tersebut, dilansir dari Antara.

Khatam Al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangannya terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksanya memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian.

Harga minyak dunia naik pada perdagangan Senin (22/6) setelah lalu lintas kapal di Selat Hormuz kembali melambat dan perundingan pertama antara Amerika Serikat (AS) dan Iran tidak berjalan mulus.

Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent naik 54 sen atau 0,67 persen menjadi US$81,11 per barel. Harga sempat menyentuh level tertinggi harian di US$82,30 per barel pada awal perdagangan.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat untuk kontrak Juli menguat US$2,02 atau 2,64 persen menjadi US$78,62 per barel menjelang berakhirnya kontrak tersebut pada Senin.

Adapun kontrak WTI Agustus yang lebih aktif diperdagangkan naik US$1,43 menjadi US$77,28 per barel.

Kenaikan harga dipicu oleh berkurangnya jumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz setelah Iran mengumumkan kembali penutupan jalur pelayaran strategis tersebut. Teheran menuding Israel dan AS telah melanggar kesepakatan damai sementara yang baru disepakati.

Kepala Riset Energi MST Marquee, Saul Kavonic, mengatakan pasar terlalu dini berharap Selat Hormuz akan kembali beroperasi normal.

[Gambas:Youtube]

"Pasar terlalu cepat mengasumsikan Selat Hormuz akan dibuka kembali. Iran kemungkinan akan terus mencari alasan untuk menghambat arus pelayaran karena itu merupakan satu-satunya alat tawar mereka dalam negosiasi yang sedang berlangsung," ujarnya.

Ketidakpastian juga muncul dari perundingan AS-Iran yang berlangsung pada Minggu (21/6). Presiden AS Donald Trump mengancam akan melanjutkan serangan terhadap Iran, meski Wakil Presiden JD Vance telah bertemu pejabat Iran dalam pembicaraan pertama sejak kesepakatan damai sementara diberlakukan.

Iran pun memutuskan walk out dari perundingan usai ancaman Trump tersebut.

Di sisi lain, Iran menuding Washington belum memenuhi komitmennya untuk menghentikan konflik di Lebanon. Ketegangan meningkat setelah serangan Israel di Lebanon pada Sabtu menewaskan sedikitnya 20 orang, hanya sehari setelah gencatan senjata dengan Hizbullah mulai berlaku.

Analis pasar IG Tony Sycamore menilai situasi di Lebanon masih menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan gencatan senjata dan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Meski demikian, kenaikan harga minyak tertahan oleh prospek tambahan pasokan global. Pekan lalu, harga minyak justru anjlok lebih dari 8 persen karena pasar memperkirakan pasokan akan bertambah seiring keluarnya kargo minyak yang sebelumnya tertahan di kawasan Teluk, serta potensi pencabutan sanksi AS terhadap minyak Iran sebagai bagian dari kesepakatan kedua negara.

Kepala National Iranian Oil Company Hamid Bovard mengatakan lebih dari 25 juta barel minyak Iran telah berhasil melewati blokade virtual sejak Senin pekan lalu.

Selain itu, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak juga telah menawarkan tambahan pasokan minyak kepada pelanggan mereka dalam sepekan terakhir. Irak bahkan berencana meningkatkan produksi minyak secara bertahap hingga mencapai 4,2 juta hingga 4,3 juta barel per hari.

Tambahan pasokan dari negara-negara produsen tersebut diperkirakan dapat membantu meredam kekhawatiran pasar terhadap gangguan distribusi minyak dari kawasan Timur Tengah.

Grab For Business meluncurkan Corporate Dine Out sebagai solusi baru yang memungkinkan perusahaan mengelola pengeluaran jamuan makan bisnis tanpa perlu melalui proses reimbursement manual.

Melalui layanan ini, biaya makan untuk kebutuhan seperti pertemuan dengan klien, makan malam bisnis, hingga kegiatan team engagement dapat langsung dibebankan ke sistem pembayaran perusahaan melalui Corporate Billing yang terintegrasi di aplikasi Grab.

Peluncuran Corporate Dine Out dilakukan dalam ajang Grab Business Forum 2026 sebagai bagian dari upaya Grab memperluas solusi digital bagi kebutuhan operasional perusahaan.

"Corporate Dine Out membantu perusahaan menyederhanakan proses tersebut dengan mengotomatisasi berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, mulai dari pembayaran, dokumentasi transaksi, kontrol pengeluaran, hingga pencatatan aktivitas secara real-time melalui portal Grab For Business," kata Director of Commercial Grab Indonesia Roy Nugroho dalam Grab Business Forum 2026, di Jakarta, Rabu (17/06).

Kehadiran layanan ini dilatarbelakangi oleh semakin tingginya mobilitas dunia kerja serta kebutuhan perusahaan untuk mengelola berbagai aktivitas bisnis secara lebih efisien dan terukur.

Kebutuhan tersebut tidak lepas dari masih pentingnya pertemuan tatap muka dalam dunia kerja modern. Meski berbagai aktivitas bisnis kini dapat dilakukan secara virtual, banyak perusahaan tetap mengandalkan pertemuan langsung untuk membangun hubungan dengan klien, memperkuat kolaborasi antar tim, maupun mempercepat proses pengambilan keputusan.

Tidak jarang, aktivitas tersebut berlangsung di restoran atau kafe melalui agenda makan siang maupun makan malam bisnis. Namun, semakin sering aktivitas jamuan bisnis dilakukan, semakin besar pula tantangan administratif yang harus dihadapi perusahaan.

Karyawan umumnya harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu untuk membayar tagihan, menyimpan bukti transaksi, lalu mengajukan reimbursement kepada perusahaan. Di sisi lain, tim keuangan perlu melakukan verifikasi dokumen, memastikan kesesuaian pengeluaran dengan kebijakan perusahaan, hingga melakukan rekonsiliasi transaksi secara manual.

Pembayaran Lebih Sederhana

Roy Nugroho menuturkan, melalui Corporate Dine Out, proses pembayaran dirancang menjadi lebih sederhana. Karyawan cukup memasukkan daftar peserta yang hadir dalam kegiatan, mengunggah foto struk sebagai bukti transaksi resmi, lalu melakukan pembayaran menggunakan Corporate Billing perusahaan melalui Work Profile di aplikasi Grab.

“Setelah transaksi selesai, seluruh data akan langsung tercatat dan terkonsolidasi dalam portal Grab For Business,” tuturnya.

Dengan sistem tersebut, karyawan tidak lagi perlu mengeluarkan dana pribadi atau menunggu proses penggantian biaya. Sementara itu, tim keuangan dapat memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap penggunaan anggaran perusahaan karena seluruh transaksi terdokumentasi secara digital dan dapat dipantau secara real-time.

Perusahaan juga diberikan fleksibilitas untuk mengatur anggaran sesuai kebutuhan. Pengaturan limit transaksi dapat dilakukan berdasarkan individu, departemen, maupun kebijakan internal yang berlaku.

Fitur ini diharapkan membantu perusahaan menjaga kontrol terhadap pengeluaran sekaligus meminimalkan risiko kesalahan pencatatan yang sering terjadi dalam proses manual.

Pertumbuhan Layanan Grab Dine Out

Peluncuran Corporate Dine Out merupakan kelanjutan dari kesuksesan layanan Grab Dine Out yang sebelumnya ditujukan bagi konsumen. Sepanjang tahun lalu, layanan tersebut mencatat pertumbuhan transaksi hingga 150 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap pengalaman makan di tempat yang terintegrasi dengan platform digital, mulai dari pencarian restoran, reservasi, hingga pembayaran.

Melihat tren tersebut, Grab kemudian membawa pengalaman yang sama ke segmen korporasi melalui Grab For Business dengan sejumlah penyesuaian yang dirancang khusus untuk kebutuhan perusahaan. Selain menghadirkan kemudahan transaksi, layanan ini juga menawarkan kontrol anggaran yang lebih baik serta sistem pelaporan yang lebih terstruktur.

Sejumlah perusahaan telah memanfaatkan Corporate Dine Out untuk mendukung aktivitas operasional mereka. Salah satunya adalah PT Sysmex Indonesia, perusahaan teknologi kesehatan yang merupakan bagian dari jaringan global Sysmex Corporation asal Jepang.

Head of Department HRGA PT Sysmex Indonesia Maria Nolayanti mengatakan, perusahaan menggunakan layanan tersebut untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pelatihan dan pertemuan, baik internal maupun eksternal. Menurutnya, Corporate Dine Out membantu meningkatkan efisiensi dari sisi waktu, anggaran, dan proses kerja.

"Layanan ini membantu mempersingkat proses administrasi internal dan mendukung kepatuhan terhadap sistem pembayaran perusahaan untuk kegiatan yang dilakukan di restoran, sekaligus menghadirkan suasana pertemuan yang lebih santai dan fleksibel," ujarnya.

Sebagai bagian dari peluncuran layanan ini, Grab For Business juga menawarkan promo dan diskon eksklusif hingga Rp200.000 bagi pelanggan korporasi selama periode Juni 2026.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah sekaligus mendorong lebih banyak perusahaan memanfaatkan solusi digital untuk mengelola kebutuhan jamuan bisnis mereka.

KOMPAS.com – Grab For Business resmi meluncurkan fitur Corporate Dine Out dalam gelaran Grab Business Forum 2026 di Shangri-La, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Fitur tersebut dihadirkan untuk memudahkan korporasi dalam mengelola pengeluaran jamuan makan kantor, seperti makan siang bersama klien, makan malam, atau kegiatan internal tim.

Corporate Dine Out terintegrasi dengan sistem pembayaran perusahaan melalui corporate billing. Dengan demikian, karyawan tidak perlu menggunakan dana pribadi dan mengajukan reimbursement manual.

Sementara itu, tim keuangan dapat memantau serta mengontrol pengeluaran perusahaan secara lebih mudah melalui portal Grab For Business.

Dengan sistem tersebut, urusan jamuan makan kantor dapat dikelola secara lebih efisien, transparan, dan terkontrol.

Director of Commercial Grab IndonesiaRoy Nugroho mengatakan, Corporate Dine Out membantu perusahaan menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.

“Program ini dapat memudahkan pembayaran, dokumentasi transaksi, kontrol pengeluaran, serta pencatatan aktivitas secara real-time melalui portal Grab For Business,” ujar Roy lewat siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

Roy menambahkan, solusi tersebut juga memberikan manfaat bagi karyawan dan tim keuangan. Pasalnya, karyawan tidak lagi perlu menalangi biaya jamuan bisnis. Sementara itu, tim keuangan dapat memantau dan mengontrol pengeluaran dengan lebih mudah.

“Dengan demikian, karyawan dapat lebih fokus pada aktivitas bisnis yang produktif. Sementara itu, tim keuangan memiliki visibilitas yang lebih baik dan beban administrasi manual yang lebih ringan,” katanya.

Adaptasi untuk segmen B2B

Peluncuran Corporate Dine Out merupakan adaptasi dari Grab Dine Out yang ditujukan untuk konsumen atau business-to-consumer (B2C). Fitur ini mendapat sambutan positif dari konsumen.

Sepanjang 2025, transaksi Grab Dine Out tercatat meningkat hingga 150 persen dari tahun sebelumnya.

Karena itulah, Grab memperluas kemudahan tersebut ke segmen korporasi atau business-o-business (B2B) dengan kapabilitas yang disesuaikan untuk kebutuhan perusahaan.

Grab Dine Out memungkinkan pengguna menemukan restoran dan kafe untuk makan di tempat, menikmati penawaran khusus, melakukan reservasi, serta membayar melalui platform Grab yang terintegrasi.

Pada Corporate Dine Out, kemudahan tersebut dikembangkan dengan sistem pembayaran dan kontrol yang sesuai kebutuhan perusahaan.

Karyawan hanya perlu memasukkan daftar peserta yang hadir, mengunggah foto setruk sebagai bukti resmi, lalu membayar tagihan menggunakan Corporate Billing perusahaan melalui Work Profile di aplikasi Grab. Setelah itu, transaksi akan tercatat dan terkonsolidasi di portal Grab For Business.

DOK. Grab. Director of Commercial Grab Indonesia Roy Nugroho.

Perusahaan juga dapat menetapkan limit transaksi sesuai kebijakan internal. Batas anggaran bisa diatur berdasarkan karyawan, departemen, atau kebutuhan tertentu.

Dengan sistem tersebut, tim keuangan dapat memantau penggunaan anggaran secara real-time, baik untuk transaksi yang sedang berjalan maupun histori transaksi sebelumnya.

Bantu perusahaan kelola anggaran

Corporate Dine Out juga membantu perusahaan untuk memiliki kontrol yang lebih baik terhadap pengeluaran jamuan bisnis.

Tanpa sistem yang terintegrasi, pengeluaran untuk meeting atau jamuan makan dapat tersebar dan sulit dipantau secara menyeluruh.

Corporate Dine Out membantu menyatukan proses tersebut dalam satu portal digital. Perusahaan dapat melihat penggunaan anggaran, memantau kepatuhan terhadap kebijakan internal, serta mengurangi pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Fitur tersebut telah digunakan perusahaan dari berbagai industri dan skala bisnis. Salah satunya PT Sysmex Indonesia.

Perusahaan yang menjadi bagian dari jaringan global Sysmex Corporation yang berbasis di Jepang itu menggunakan Corporate Dine Out untuk mendukung kegiatan training dan meeting, baik internal maupun eksternal.

Head of Department HRGA PT Sysmex Indonesia Maria Nolayanti mengatakan, Corporate Dine Out membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dari sisi waktu, anggaran, dan proses kerja.

“Corporate Dine Out membantu kami meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari sisi waktu, anggaran, maupun proses kerja,” ujar Maria.

Maria menambahkan, layanan ini juga membantu mempersingkat proses administrasi internal dan mendukung kepatuhan terhadap sistem pembayaran perusahaan untuk kegiatan yang dilakukan di restoran.

Selain itu, Corporate Dine Out juga dapat menghadirkan suasana pertemuan yang lebih santai dan fleksibel.

Promo khusus Juni 2026

Khusus pada periode Juni 2026, pelanggan korporasi Grab For Business dapat menikmati penawaran promo dan diskon eksklusif hingga Rp 200.000 pada layanan Corporate Dine Out.

Promo tersebut dihadirkan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam mengelola pengeluaran jamuan bisnis, pertemuan kerja, serta aktivitas tim.

Melalui Corporate Dine Out, Grab For Business ingin membantu perusahaan menjalankan aktivitas bisnis tatap muka dengan proses yang lebih sederhana.

Dengan pembayaran yang terintegrasi, kontrol anggaran yang fleksibel, serta pencatatan transaksi secara real-time, urusan jamuan makan kantor dapat dikelola tanpa proses reimbursement manual yang memakan waktu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi usulan untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing).

“Kita paham bahwa ada dinamika dan fase saat pembahasan di LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) itu juga ada masukan dari pihak pengusaha, masukan dari teman-teman serikat buruh, serikat pekerja,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Kamis.

“Kami dari pemerintah, kita melihat, ya, kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap untuk meninjau kembali. Tunggu saja,” ujarnya menambahkan.

Adapun sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal pada Kamis (11/6) mengusulkan Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya agar direvisi, di mana skema outsourcing hanya diterapkan pada empat pekerjaan.

Said Iqbal menilai setidaknya ada empat pekerjaan yang masih diperbolehkan menggunakan pekerja alih daya, seperti petugas keamanan/sekuriti, sopir, penyediaan makanan atau katering, dan petugas kebersihan.

Selain itu, ia pun mengusulkan agar status hubungan kerja pekerja outsourcing diperjelas.

Menanggapi hal tersebut, Menaker Yassierli mengatakan aspirasi itu perlu untuk didiskusikan bersama para pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tahapan yang ada.

“Iya, apa pun itu regulasi kan harus ada dialog sosial ya, meaningful participation, dan itu harus kita lewati, ya,” kata Yassierli.

Sementara itu, Permenaker No. 7 Tahun 2026 sendiri merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya.

Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha.

Dalam aturan ini, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada bidang tertentu, yaitu layanan kebersihan; penyediaan makanan dan minuman; pengamanan; penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja; layanan penunjang operasional; serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya wajib memiliki perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) berhasil mendulang tambahan produksi hampir 1.900 barel minyak per hari (BOPD) dari dua sumur pengembangan di Lapangan Sejadi di perairan Kalimantan Timur.

Dua sumur yang menjadi tumpuan capaian tersebut adalah Sejadi SJ-6 dan Sejadi SJ-4RD1. Sejadi SJ-6 dikerjakan sebagai sumur bor baru (New Drill Well) dengan lintasan S-type Directional hingga kedalaman 11.266 ftMD, sementara Sejadi SJ-4RD1 merupakan sumur pengeboran ulang (Re-Drill Well) dengan lintasan serupa pada kedalaman 9.112 ftMD.

Berdasarkan hasil well testing, Sejadi SJ-6 menyumbang produksi bersih 942 BOPD, sedangkan Sejadi SJ-4RD1 menghasilkan 923 BOPD ditambah gas sebesar 0,853 MMSCFD, sehingga akumulasi tambahan produksi dari kedua sumur mencapai 1.865 BOPD.

Menariknya, anak usaha PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) ini harus berkutat dengan karakteristik bawah permukaan Lapangan Sejadi yang terbilang rumit. Namun berkat konsep pengembangan infill dan step out yang dirancang secara matang, pengeboran kedua sumur justru dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan biaya di bawah anggaran yang ditetapkan.

Keberhasilan ini turut ditopang oleh program deck extension yang memperluas area platform Sejadi, memberi ruang gerak lebih leluasa bagi fasilitas dan kegiatan operasi.

General Manager Zona 10 PHKT, Darmapala, menyebut pencapaian ini sebagai bukti nyata dari pengelolaan aset yang konsisten.

"Capaian ini semakin memperkuat keyakinan kami bahwa peluang pertumbuhan produksi masih terbuka melalui pengelolaan aset yang tepat dan pengembangan lapangan yang berkelanjutan. Keberhasilan di Sejadi menjadi hasil nyata dari semangat kolaborasi, inovasi, dan operational excellence yang terus kami bangun untuk menghadirkan kinerja terbaik bagi bangsa dan negara," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Dia menambahkan, tim subsurface yang berperan mengidentifikasi potensi lapangan, tim Drilling & Well Intervention yang turun tangan mengeksekusi pengeboran hingga tahap put on production, tim project yang mengamankan kesiapan fasilitas, hingga tim Kalimantan Field yang menjaga keandalan operasi sehari-hari. Darmapala mengungkapkan bahwa, dukungan juga datang dari sisi regulator.

Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Hariyanto Syafrie mengapresiasi langkah PHKT yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan produksi migas nasional.

"Keberhasilan pengeboran dan pengoperasian Sumur Sejadi SJ-6 dan SJ-4RD1 menunjukkan bahwa potensi peningkatan produksi masih dapat diwujudkan melalui penerapan teknologi yang tepat, pemahaman subsurface yang komprehensif, serta eksekusi operasi yang unggul," terang Hariyanto.

Dia menjelaskan tambahan produksi ini turut memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika kebutuhan energi nasional. Ke depan, SKK Migas menyatakan akan terus mendorong percepatan pengembangan lapangan migas melalui sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dia berharap Lapangan Sejadi diharapkan menjadi contoh bagi pengembangan lapangan migas serupa di berbagai wilayah lain di Indonesia.