NEW YORK, KOMPAS.com - Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Selasa (30/6/2026) waktu setempat.

Indeks S&P 500 dan Nasdaq membukukan kinerja kuartalan terbaik sejak 2020, seiring kuatnya optimisme investor terhadap pertumbuhan ekonomi dan laba perusahaan meski konflik di Timur Tengah masih berlangsung.

Mengutip Reuters, Rabu (1/7/2026), Dow Jones Industrial Average naik 136,46 poin atau 0,26 persen menjadi 52.319,20.

Sementara itu, S&P 500 menguat 58,93 poin atau 0,79 persen menjadi 7.499,36, sedangkan Nasdaq Composite melonjak 393,58 poin atau 1,52 persen ke level 26.213,72.

Secara kuartalan, Dow Jones menguat sekitar 13 persen, S&P 500 naik 14,9 persen, dan Nasdaq melonjak 21,4 persen.

Dow Jones bahkan kembali mencetak rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua berturut-turut.

Penguatan dipimpin oleh sektor teknologi, sementara indeks saham semikonduktor menguat 3,9 persen pada hari itu.

Sentimen positif di pasar didorong oleh optimisme atas adanya perkembangan dalam upaya mengakhiri perang Iran secara permanen, meskipun ketegangan militer masih berlanjut.

Iran dan Amerika Serikat pada 17 Juni menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) yang bertujuan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama empat bulan.

Namun, saling serang yang kembali terjadi pada akhir pekan menguji implementasi kesepakatan tersebut.

Di sisi lain, seorang pejabat Qatar mengatakan pada Selasa bahwa utusan tinggi Amerika Serikat yang telah tiba di Doha tidak akan menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Iran.

“Kami telah melewati paruh pertama tahun ini dengan sangat baik, bahkan jauh lebih baik dari yang diperkirakan banyak pihak,” kata Senior Vice President dan Advisor Wealthspire Advisors, Oliver Pursche, yang berbasis di Westport, Connecticut.

“Terlepas dari berbagai dinamika geopolitik, perekonomian Amerika Serikat tetap menunjukkan kinerja yang baik dan laba perusahaan juga tetap kuat,” ujarnya.

Pada awal pecahnya perang, lonjakan tajam harga minyak sempat memicu kekhawatiran terhadap meningkatnya inflasi dan potensi kenaikan suku bunga.

Berdasarkan data LSEG, pelaku pasar kini memperkirakan Federal Reserve (The Fed) masih berpeluang menaikkan suku bunga setidaknya satu kali lagi hingga akhir 2026.

Setelah musim laporan keuangan kuartal pertama yang solid bagi perusahaan-perusahaan anggota S&P 500, investor kini menantikan rilis kinerja keuangan kuartal kedua yang akan dimulai dalam beberapa pekan mendatang.

Dalam beberapa pekan terakhir, pelemahan saham-saham teknologi berkapitalisasi besar sempat membebani pergerakan pasar.

Akibatnya, S&P 500 dan Nasdaq sama-sama mencatatkan kinerja bulanan yang negatif sepanjang Juni.

Investor juga mencermati tingginya valuasi saham sektor teknologi serta besarnya belanja perusahaan-perusahaan teknologi untuk pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang memicu kekhawatiran mengenai keberlanjutan pertumbuhan sektor tersebut.

Para analis dari Bank of America (BofA) menilai sektor-sektor yang bersifat siklikal dan berorientasi pada nilai (value), seperti energi dan keuangan, berpotensi menjadi pilihan investasi yang lebih menarik memasuki paruh kedua 2026.

Setelah penutupan perdagangan, saham Nike Inc. turun sekitar 2 persen setelah perusahaan tersebut merilis laporan keuangan kuartalannya.

Di New York Stock Exchange (NYSE), jumlah saham yang menguat lebih banyak dibandingkan yang melemah dengan rasio 1,06 banding 1.

Tercatat sebanyak 349 saham membukukan level tertinggi baru, sedangkan 154 saham menyentuh level terendah baru.

Sementara itu, di Nasdaq, sebanyak 2.651 saham menguat dan 2.318 saham melemah, sehingga rasio saham yang naik dibandingkan yang turun mencapai 1,14 banding 1.

Indeks S&P 500 tidak mencatatkan level tertinggi maupun terendah baru dalam 52 pekan terakhir.

Hal serupa juga terjadi pada Nasdaq Composite, yang tidak mencatatkan level tertinggi maupun terendah baru dalam periode tersebut.

Volume transaksi di seluruh bursa saham Amerika Serikat mencapai 19,97 miliar saham, lebih rendah dibandingkan rata-rata volume perdagangan harian selama 20 sesi terakhir yang mencapai 23,40 miliar saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peningkatan konsumsi masyarakat yang terjadi belakangan ini tidak serta-merta mencerminkan optimisme terhadap kondisi ekonomi.

Di balik tingginya belanja rumah tangga, terdapat perbedaan motif yang cukup tajam antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelas menengah-bawah.

Guru Besar Universitas Airlangga Rahma menilai lonjakan konsumsi saat ini lebih tepat disebut sebagai kombinasi antara optimistis di kalangan kelas atas dan pesimistis yang terselubung di kelompok kelas menengah serta generasi muda.

"Peningkatan konsumsi yang kita lihat saat ini tidak bisa lagi dibaca secara tunggal sebagai sinyal optimisme. Sebaliknya, di balik angka perputaran uang yang tinggi, terjadi pembelahan motif yang kuat antara kelas atas dan kelas menengah-bawah," ujarnya kepada Kompas.com pada Jumat (19/6/2026).

Menurut Rahma, bagi sebagian besar kelas menengah, terutama Generasi Z dan Milenial, meningkatnya pengeluaran untuk sektor hiburan, gaya hidup, rekreasi, hingga barang-barang viral justru menjadi indikasi menurunnya keyakinan terhadap kemampuan mereka mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

"Konsumsi tinggi terjadi karena mereka memilih menyerap utilitas atau kebahagiaan dari uangnya sekarang daripada menyimpannya untuk masa depan yang tidak pasti," katanya.

Rahma menjelaskan, ketika instrumen tabungan dan investasi dinilai tidak lagi mampu mengejar kenaikan harga aset seperti rumah, sebagian masyarakat mulai mengalami apa yang disebut sebagai nihilisme finansial.

Dalam kondisi tersebut, uang lebih banyak dialihkan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan kepuasan jangka pendek.

Pengeluaran untuk kegiatan seperti liburan, konser, kuliner, atau berbagai bentuk self-reward dinilai menjadi cara untuk mengurangi tekanan psikologis akibat ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja.

"Di tengah ketidakpastian pasar kerja dan ancaman PHK, mengonsumsi sesuatu yang instan memberikan perasaan bahwa mereka masih memiliki kendali atas hidup dan hasil kerja keras mereka sendiri," ujarnya.

Namun, kondisi berbeda terjadi pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Rahma menilai konsumsi yang meningkat pada segmen ini memang mencerminkan optimisme ekonomi yang lebih nyata.

Kelompok tersebut memiliki bantalan keuangan yang kuat sehingga tidak terlalu terdampak oleh kenaikan biaya hidup maupun tekanan inflasi.

Mereka tetap aktif membelanjakan uang untuk properti premium, kendaraan mewah, maupun aset bernilai tinggi karena masih percaya pada prospek ekonomi jangka panjang.

"Mereka melihat indikator makroekonomi Indonesia masih cukup kokoh dan pada saat yang sama mendapatkan manfaat dari kenaikan nilai aset investasi yang dimiliki," katanya.

Karena itu, Rahma menyebut fenomena konsumsi saat ini sebagai sebuah paradoks ekonomi.

Di satu sisi, pertumbuhan konsumsi dan penjualan ritel terlihat positif dari perspektif makroekonomi.

Namun di sisi lain, bagi sebagian kelas pekerja, tingginya konsumsi justru mencerminkan kekhawatiran terhadap masa depan.

Menurut Rahma, dalam kondisi tersebut membelanjakan uang hari ini dianggap lebih rasional dibandingkan menyimpannya untuk tujuan jangka panjang yang dinilai semakin sulit dicapai.

"Di tengah ketidakpastian yang tinggi, banyak orang merasa menikmati hasil kerja hari ini lebih masuk akal daripada menginvestasikannya untuk masa depan yang kian buram," kata Rahma.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis pandangan banyak pihak yang menganggap dirinya terlalu optimistis dalam mengentaskan permasalahan ekonomi Indonesia.

Menurut dia, proyeksi yang disampaikan selalu didasari data pertumbuhan ekonomi dan kondisi riil di lapangan. Bagi Purbaya, ini adalah bagian dari sebuah tindakan terukur atau calculated move.

"Itu bukan over optimis, itu calculated move. Kita hitung langkah-langkah kita seperti apa kita lihat dampaknya kira-kira emang akan bisa nggak. Kan kalau teori ekonomi saya udah khatam," kata Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, DIY, Jumat (22/5).

Purbaya mengatakan berbagai prediksi negatif terkait ekonomi Indonesia sebelumnya tidak terbukti. Ia mencontohkan pihak yang sempat memprediksi ekonomi akan memburuk mengacu pada hitungan triwulan, namun pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tetap mencatatkan angka positif.

"Kalau kita lihat kan orang bilang kita mau hancur triwulan IV, ketika tumbuhnya 5,39 mana yang komentar yang bilang mau hancur itu, nggak ada. Terus bilang triwulan I akan hancur, ketika 5,6, mereka bilang apa, datanya palsu katanya," ujar Purbaya.

Purbaya dalam hal ini juga mengacu data aktivitas ekonomi yang tetap solid berdasarkan data penjualan mobil-motor, semen, konsumsi BBM dan lain sebagainya.

[Gambas:Youtube]

Kendati, Ia menegaskan tidak terlalu mempedulikan kritik tersebut dan memilih fokus memastikan mesin pertumbuhan ekonomi nasional tetap berjalan optimal.

Menurutnya, pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan dengan memanfaatkan berbagai pengetahuan dan masukan dari berbagai pihak.

"Tapi saya nggak peduli, saya akan pastikan tetep ekonomi kita akan tumbuh dengan baik. Kita pastikan semua mesin-mesin ekonomi berjalan dengan baik," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menilai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 mampu mendorong penguatan rupiah.

Laporan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026) itu, dipandang sebagai semangat patriotisme sebagaimana mengacu Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Dari kerangka ekonomi makro yang tadi disampaikan itu menggambarkan terkait dengan optimisme apa...tahun yang akan datang. Ekonomi kita di 2027 yang akan datang," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam membangun perekonomian nasional agar menjadi lebih baik lagi pada tahun mendatang.

Saan mengatakan indikator-indikator yang disampaikan Presiden dalam pemaparan KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal menunjukkan optimisme bahwa nilai tukar rupiah akan menguat ke depan.

Dia menilai fluktuasi rupiah maupun pergerakan saham yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar. Meski demikian, dia meyakini pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menahan pelemahan rupiah terhadap dolar AS maupun penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurutnya, kondisi tersebut ke depan akan dapat tertahan dan mulai pulih kembali.

"Dari yang disampaikan oleh Presiden dengan indikator-indikator yang tadi disampaikan itu juga menandakan optimisme bahwa Rupiah kita akan menguat," ucapnya.

Cetak Biru APBN 2027

Postur APBN

Pendapatan negara: 11,82–12,40 (%PDB)

Belanja negara: 13,62–14,80 (%PDB)

Defisit: 1,80–2,40 (%PDB)

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027

Pertumbuhan ekonomi: 5,8–6,5%

Inflasi: 1,5–3,5%

Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5–7,3%

Nilai tukar: Rp16.800–17.500/USD

Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD 70–95/barel

Lifting minyak mentah (RBPH): 602-615

Lifting gas bumi (RBSMPH): 934-977

Sasaran Pembangunan 2027

⁠⁠Kemiskinan turun ke 6,0–6,5%

⁠⁠⁠Pengangguran terbuka: 4,30–4,87%

Rasio Gini: 0,362–0,367

Indeks modal manusia: 0,575

⁠⁠Indeks kesejahteraan petani: 0,8038

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81%

Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahunan pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen.

Angka tersebut menjadi pertanda optimisme ekonomi nasional. Di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, ketidakpastian pasar keuangan, dan lemahnya perdagangan internasional, capaian itu merupakan bukti bahwa ekonomi Indonesia masih cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal.

Tetapi dalam ekonomi empiris, angka pertumbuhan tidak pernah berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar soal "berapa persen", melainkan juga tentang bagaimana angka itu terbentuk, sektor mana yang menopangnya, aspek keberlanjutan, dan konsistensi dengan indikator ekonomi lainnya.

Secara historis, pola pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif dapat diprediksi. Kuartal I biasanya menjadi periode pertumbuhan yang moderat karena aktivitas ekonomi baru bergerak kembali setelah akhir tahun. Sebaliknya, pertumbuhan umumnya menguat pada Kuartal III dan terutama pada Kuartal IV ketika belanja pemerintah dicairkan seluruhnya, proyek infrastruktur dikebut, dan konsumsi masyarakat meningkat menjelang akhir tahun.

Karena itu, pertumbuhan 5,61 persen pada Kuartal I 2026 terlihat tidak biasa. Secara empiris terjadi semacam overshooting growth pada awal tahun. Pertumbuhan tampak melampaui pola normal historisnya. Penjelasan paling rasional adalah adanya kombinasi beberapa faktor temporer yang bekerja bersamaan.

Percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun memberikan stimulus permintaan agregat yang besar. Momentum Ramadhan, Idulfitri, dan liburan panjang mendorong konsumsi rumah tangga, mobilitas masyarakat, transportasi, hotel, restoran, dan perdagangan ritel. Pembayaran THR pada Maret 2026 memperkuat daya beli jangka pendek. Subsidi dan belanja sosial juga dicairkan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Di saat yang sama, beberapa sektor manufaktur mengalami peningkatan produksi, terutama pengolahan migas dan makanan-minuman yang memang secara tradisional sangat sensitif terhadap momentum konsumsi domestik.

Beberapa lembaga seperti LPEM, CELIOS, dan INDEF secara terbuka mempertanyakan keabsahan perhitungan dan konsistensi sumber pertumbuhan tersebut. Menariknya, mereka tidak menggunakan data alternatif untuk mengkritik BPS. Kritik justru dibangun menggunakan data resmi BPS sendiri.

LPEM memperkirakan pertumbuhan riil kemungkinan lebih dekat ke kisaran 4,89 persen dan menilai angka 5,61 persen berpotensi overestimate. CELIOS menilai headline GDP tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat karena terdapat gap antara pertumbuhan makro dan tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga. Sementara INDEF menyebut fenomena ini sebagai "pertumbuhan infus" - ekonomi tumbuh karena suntikan fiskal pemerintah, bukan karena mesin ekonomi bergerak secara organik.

Argumen yang paling banyak mendapat perhatian adalah kontradiksi antara sektor listrik dan manufaktur. Menurut data BPS, sektor listrik, gas, dan air mengalami kontraksi sebesar −0,99 persen, sementara sektor manufaktur justru tumbuh 5,04 persen.

Listrik dan energi merupakan pendukung utama produksi manufaktur. Secara umum, ketika konsumsi energi industri melemah, output manufaktur juga cenderung melambat. Dari sinilah muncul dugaan bahwa pertumbuhan manufaktur yang memiliki kontribusi 19 persen terhadap PDB mengalami overestimasi.

Namun, ekonomi modern tidak lagi bekerja secara linier seperti model industri lama.

Intensitas listrik terhadap output terus menurun akibat efisiensi teknologi, digitalisasi produksi, otomasi industri, penggunaan captive power, dan transformasi struktur industri. Banyak negara mengalami pertumbuhan output manufaktur meskipun konsumsi energinya stagnan atau menurun.

Apalagi pada awal 2025 terdapat diskon tarif listrik, sedangkan pada 2026 kebijakan tersebut tidak lagi berlaku. Ini juga faktor yang membuat pertumbuhan PDB sektor listrik menurun.

Faktor temporer

Secara empiris, Ramadhan dan Idulfitri hampir selalu meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Liburan panjang meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengangkat sektor jasa.

Belanja pemerintah yang dipercepat sejak awal tahun memberikan tambahan stimulus fiskal. Alokasi subsidi sosial dan program MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya ikut memperkuat permintaan domestik.

Karena itu, pertumbuhan Kuartal I 2026 memang memiliki karakter yang lebih bersifat demand-driven dibanding productivity-driven. Percepatan belanja negara, terutama MBG dan belanja sosial, bisa jadi akan membuat pertumbuhan ekonomi kuartal II dan seterusnya melandai.

Namun menyebut seluruh pertumbuhan tersebut sebagai "semu" atau "artificial" juga terlalu simplistis.

Program MBG misalnya, tidak hanya menciptakan konsumsi jangka pendek. Dalam jangka menengah, program ini berpotensi menciptakan multiplier effect melalui penguatan UMKM pangan, rantai pasok lokal, penyerapan tenaga kerja informal, peningkatan partisipasi kerja perempuan, hingga perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Ekonomi tidak hanya bergerak melalui investasi besar dan ekspor, tetapi juga melalui penguatan permintaan domestik dan sirkulasi ekonomi lokal.

Isu lain yang paling menarik dalam perdebatan ini adalah lonjakan inventori dalam komponen GDP. Data menunjukkan perubahan inventori meningkat sangat tajam dari sekitar Rp4 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun hanya dalam satu tahun.

Dalam praktik national accounts internasional, inventori memang sering menjadi ruang penyesuaian statistik untuk menyeimbangkan pendekatan produksi dan pengeluaran. Namun sejak revisi sistem neraca nasional tahun 2010, inventori Indonesia sebenarnya tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai residual balancing item. Inventori benar-benar dihitung sebagai barang yang diproduksi tetapi belum terjual, baik berupa bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi.

Jika inventori tersebut nantinya terserap pasar pada kuartal berikutnya, maka ia justru dapat menjadi sumber pertumbuhan lanjutan. Tetapi jika tidak terserap, maka inventori berpotensi menjadi indikasi lemahnya permintaan riil.

Pada titik ini, perdebatan mengenai pertumbuhan ekonomi berubah dari sekadar persoalan teknis statistik menjadi persoalan kelembagaan dan kredibilitas publik.

Kredibilitas BPS sangat penting karena statistik resmi merupakan fondasi pengambilan keputusan ekonomi nasional. Bank Sentral, kementerian, investor, pelaku usaha, pasar keuangan, hingga rumah tangga membangun ekspektasi ekonomi berdasarkan data resmi pemerintah.

Dalam era digital, publik tidak lagi menerima statistik secara pasif. Masyarakat kini membandingkan GDP dengan konsumsi listrik, penerimaan pajak, transaksi digital, PMI manufaktur, mobilitas penduduk, hingga data satelit malam hari.

Transparansi metodologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan institusional.

Karena itu, respons terbaik terhadap kritik bukan defensif, melainkan memperkuat keterbukaan metodologi statistik. BPS perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai metode seasonal adjustment, estimasi inventori, balancing discrepancy, dan sumber data agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Sebaliknya, kritik akademik juga harus menjaga disiplin metodologis. Skeptisisme penting dalam ilmu ekonomi, tetapi skeptisisme tanpa robustness empiris dapat berubah menjadi risiko reputasi bagi akademisinya sendiri.

Pada akhirnya, perdebatan ini mungkin bukan soal apakah angka 5,61 persen "benar" atau "salah". Secara definisi statistik, angka tersebut tetap valid sebagai ukuran peningkatan output ekonomi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya pada harga konstan.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut cukup kuat untuk bertahan ketika stimulus fiskal mulai normal, efek Ramadhan menghilang, dan tekanan global kembali meningkat.

Di sinilah tantangan ekonomi Indonesia sesungguhnya berada.

Tetapi justru di tengah perdebatan itulah optimisme perlu dibangun secara rasional. Indonesia masih memiliki pasar domestik besar, stabilitas fiskal yang relatif terjaga, transformasi hilirisasi industri, bonus demografi, dan digitalisasi ekonomi yang terus berkembang.

Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang. Kritik empiris yang sehat justru akan memperkuat kualitas kebijakan publik, meningkatkan transparansi statistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kredibel, inklusif, dan berkelanjutan.

*) Anggito Abimanyu, Dosen UGM

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Survei konsumen yang dirilis Bank Indonesia pada Senin (11/5/2026) menunjukkan sinyal yang kontras.

Sederet indikator konsumsi pada April 2026 menunjukkan optimisme yang kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat naik tipis menjadi 123 pada April 2026, lebih tinggi dibandingkan 122,9 pada bulan sebelumnya. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga meningkat menjadi 116,5, sementara Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) naik ke level 108,8. Angka tersebut menandakan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi domestik masih berada di zona optimistis.

Namun, optimisme itu tidak sepenuhnya tercermin dalam pandangan jangka menengah. Seluruh komponen ekspektasi ekonomi justru bergerak turun dan berada di level terendah dalam tujuh bulan terakhir. Ekspektasi konsumen, ekspektasi penghasilan, hingga ekspektasi kegiatan usaha sama-sama melemah, menunjukkan meningkatnya kekhawatiran terhadap arah ekonomi ke depan.

Perubahan perilaku masyarakat juga mulai terlihat dari pola pengelolaan pendapatan. Porsi pendapatan yang disimpan meningkat dari 17,6% pada Maret menjadi 18,2% pada April 2026. Sebaliknya, proporsi untuk membayar cicilan atau utang turun dari 10,2% menjadi 9,7%, sementara porsi konsumsi stagnan di kisaran 72,1%. Kondisi ini mengindikasikan konsumen mulai memperbesar tabungan sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian.

Pelaku usaha menilai kehati-hatian itu dipicu tekanan global yang semakin besar. Konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan rupiah, hingga kenaikan harga bahan baku dan energi dinilai mulai menekan biaya usaha serta memengaruhi daya beli masyarakat. Ketidakpastian tersebut membuat dunia usaha lebih waspada dalam memandang prospek bisnis beberapa bulan mendatang.

Ekonom menyebut pola ini sebagai sinyal perubahan perilaku konsumsi. Ketika masyarakat masih merasa kondisi ekonomi aman, tetapi mulai ragu terhadap masa depan, kecenderungan yang muncul adalah precautionary saving atau menahan belanja demi menjaga likuiditas. Fenomena tersebut berpotensi menahan laju konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Proyeksi terbaru Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan global akan melambat ke 2,6% pada 2026 dibandingkan 2,7% pada tahun sebelumnya. Di tengah perlambatan tersebut, Indonesia diperkirakan tetap solid dan tangguh di sekitar 5,0% didukung oleh kombinasi fiskal ekspansif, momentum hilirisasi, dan substitusi impor yang memperkuat basis industri domestik.

EconomistPT Bank Danamon Indonesia Tbk, Hosianna Evalita Situmorang, mencermati bahwa memasuki 2026, perekonomian Indonesia berdiri di atas fondasi yang relatif kuat dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil di kisaran 5% dan inflasi rerata 2,92%, yang masih dalam koridor target Bank Indonesia (BI).

Inflasi yang terkendali memberi ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuan 125 basis poin sepanjang 2025, hingga berada di level 4,75%. Kebijakan moneter yang lebih akomodatif ini diharapkan berlanjut, bergantung pada kondisi eksternal dan ekspektasi inflasi.Likuiditas perbankan tetap tinggi, tercermin dari pertumbuhan jumlah uang beredar luas (M2) sebesar 9,6% YoY di tengah laju pertumbuhan kredit sebesar 9,7% YoY.

Transmisi kebijakan moneter berjalan efektif. Rupiah memang sempat tertekan ke level Rp16.900 per dolar AS, namun masih menunjukkan ketahanan berkat surplus perdagangan dancarry windowyang konstruktif dari harga emas yang tinggi.

Dari sisi fiskal, pemerintah menunjukkan akselerasi dengan berbagai program yang turut memperkuat daya beli masyarakat dan memperluas basis konsumsi. Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun, tumbuh 12,7% YoY, dengan lebih dari 2,71 juta lapangan kerja tercipta. Hilirisasi muncul sebagai motor utama dengan kontribusi Rp584 triliun (+43,3% YoY) dipimpin oleh nikel, tembaga, bauksit, dan sektor perkebunan.

Sektor otomotif sebagai tulang punggung ekonomi menggeliat seiring pergeseran preferensi konsumen ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, yang akan didorong lebih jauh oleh insentif fiskal, peluncuran model baru, serta segmen harga Rp140 juta-Rp375 juta sebagai target usulan stimulus otomotif 2026. Penjualan motor diperkirakan solid di 6,6 juta unit dan ke depan, elektrifikasi membuka peluang pembiayaan bank, dan pembiayaan bank memperluasmultiplierke sektor keuangan.

Meski risiko global masih membayangi dari fragmentasi perdagangan dan melambatnya permintaan domestik China, namun Indonesia memiliki bantalan yang kuat seiring dengan kenaikan harga komoditas unggulan ekspor Indonesia seperti nikel, tembaga, dan CPO di pasar global.

Memasuki 2026, arah kebijakan fiskal dan investasi Indonesia makin jelas. Pemerintah menargetkan investasi Rp2.175 triliun dengan fokus hilirisasi mineral, energi baru terbarukan, dan ekonomi digital yang mengarah pada transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur yang lebih tangguh dan bernilai tambah tinggi.

Program unggulan seperti proyek smelter aluminium di Mempawah, stainless steel slab di Morowali, modul surya di Batang, dan proyek Waste‑to‑Energy di 34 kota akan memperkuat ketahanan energi, sementara Proyek Kampung Haji di Mekkah memperluas ekosistem halal dan meningkatkan standar pelayanan publik. Semua ini bermuara pada penciptaan lebih dari tiga juta pekerjaan baru, peningkatan daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang solid di kisaran 5%–5,6%.

Danantara Indonesia, sebagai Sovereign Wealth Fund, memastikan 18 proyek hilirisasi senilai Rp600 triliun siap dijalankan tahun ini, membidik program Biodiesel 50% (B50), hilirisasi kelapa, dan rantai pergudangan beku terpadu seafood. Seluruh proyek tersebut diperkirakan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja yang menjaga daya beli domestik.

Bisnis.com, JAKARTA - Target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun bukan semata soal ambisi, tapi terutama soal eksekusi. Dan eksekusi membutuhkan sinyal yang cepat dan dapat dibaca dengan jelas. Data makro resmi tetap menjadi jangkar utama kebijakan, namun sebagian besar indikator kunci bersifat triwulanan dan retrospektif. Sementara itu, keputusan dunia usaha bergerak jauh lebih cepat.

Keputusan untuk menambah kapasitas atau menunda investasi, merekrut tenaga kerja atau menahan ekspansi, sering kali diambil dalam hitungan minggu bahkan hari, jauh sebelum dampaknya tercermin dalam angka statistik. Tantangan kebijakan ekonomi hari ini bukan kekurangan data, melainkan keterlambatan membaca perubahan di lapangan.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki instrumen Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia yang berfungsi membaca siklus bisnis secara makro dan sektoral. Yang masih perlu dilengkapi adalah pembacaan yang lebih granular dari perspektif jaringan pelaku usaha nasional yang sangat beragam lintas sektor, lintas daerah, dan lintas skala usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik kebijakan yang lebih operasional.

Untuk itulah Kadin Indonesia Institute meluncurkan Kadin Business Pulse (KBP), sebuah survei berkala yang menangkap sentimen, tantangan, dan ekspektasi anggota Kadin di seluruh Indonesia. Edisi perdana atau pilot Q4-2025 dilakukan pada 1 hingga 23 Desember 2025 dengan 155 responden lintas sektor dan wilayah. Hasilnya tidak dimaksudkan sebagai potret final seluruh dunia usaha Indonesia, tetapi sebagai indikasi awal tentang denyut yang sedang bergerak.

Pesan utama dari edisi perdana yang dirilis pada pertengahan Januari 2026 cukup jelas. Optimisme dunia usaha mulai tumbuh, tetapi sangat bergantung pada kualitas eksekusi kebijakan ke depan.

Optimisme Ada, Namun Masih Bersyarat

Kadin Business Pulse Q4-2025 menunjukkan 40 persen responden merasakan perbaikan kondisi bisnis. Angka ini lebih tinggi dibandingkan sentimen negatif yang berada di 35 persen, dengan sisanya bersikap netral. Ini adalah sinyal yang konstruktif. Ekonomi tidak berada dalam tekanan, namun dunia usaha masih berhati-hati dalam mengambil keputusan besar.

Dalam konteks kebijakan, kondisi ini justru strategis. Mesin ekonomi telah menyala, tetapi belum mencapai kecepatan jelajahnya. Pada fase seperti ini, perbaikan eksekusi kebijakan memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan ketika ekonomi sudah melambat atau justru terlalu panas.

Sumber Optimisme dan Pesan Praktis bagi Pemerintah

Ketika responden ditanya apa yang paling meningkatkan keyakinan mereka terhadap kondisi ekonomi 2026, 45 persen menjawab kebijakan pemerintah pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa dunia usaha menempatkan arah kebijakan nasional sebagai faktor utama dalam mengurangi ketidakpastian.

Optimisme ini sejalan dengan kelanjutan berbagai paket kebijakan pemerintah yang berfokus pada stabilitas, daya beli, dan ketenagakerjaan menjelang 2026. Insentif yang menyasar sektor padat karya dan perlindungan daya beli memberi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga permintaan domestik sekaligus lapangan kerja.

Sumber optimisme kedua adalah insentif fiskal yang tepat sasaran, dipilih oleh 20 persen responden. Contohnya adalah kelanjutan PPh 21 ditanggung pemerintah untuk sektor tertentu dan arah kebijakan pajak UMKM yang memberi ruang bernapas bagi usaha kecil agar tetap bertahan dan berinvestasi.

Selanjutnya, 18 persen responden menempatkan kepastian hukum sebagai faktor penting. Dalam praktik bisnis, kepastian hukum terutama berarti prediktabilitas. Penyempurnaan sistem perizinan melalui OSS berbasis risiko dinilai membantu pelaku usaha menghitung kewajiban sejak tahap perencanaan, meskipun tantangan implementasi di lapangan masih perlu terus dibenahi.

Implikasinya jelas. Optimisme yang bertumpu pada kebijakan berarti pemerintah memiliki ruang pengaruh yang besar, sekaligus tanggung jawab yang besar. Kualitas eksekusi pada kuartal pertama 2026 akan menentukan. Jika kualitas eksekusi kebijakan tidak segera terlihat pada kuartal pertama 2026, risiko utamanya bukan kontraksi ekonomi, melainkan pembekuan keputusan. Dunia usaha tidak mundur, tetapi menunggu. Dan dalam ekonomi, waktu yang hilang sering kali lebih mahal daripada kebijakan yang salah arah.

Tiga Hambatan Struktural yang Terus Berulang

Di sisi lain, Kadin Business Pulse juga mengonfirmasi tiga hambatan struktural yang paling sering dirasakan pelaku usaha.

Pertama, birokrasi dan regulasi. Tantangan utamanya bukan jumlah aturan, melainkan tumpang tindih, perbedaan interpretasi pusat dan daerah, serta ketidakpastian implementasi. Dalam praktik bisnis, ketidakpastian sering kali lebih mahal dibandingkan regulasi yang ketat tetapi jelas.

Kedua, akses pembiayaan. Hambatan pembiayaan tidak hanya soal tingkat suku bunga, tetapi juga proses, persyaratan agunan, lamanya persetujuan, dan kepastian pencairan. Ketika transmisi pembiayaan tersendat, banyak rencana investasi produktif terutama di sektor padat karya tertahan di atas kertas.

Ketiga, permintaan pasar. Pemulihan memang terjadi, namun tidak merata antar sektor dan wilayah. Sektor konsumsi harian dan jasa domestik cenderung pulih lebih cepat, sementara sektor yang bergantung pada investasi baru, proyek lanjutan, atau pasar ekspor tertentu masih menghadapi keterbatasan permintaan. Ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih presisi dan sensitif sektor.

Menariknya, KBP juga mencatat sisi positif yang tidak boleh diabaikan. Sebanyak 38 persen responden menilai perkembangan pasar sebagai faktor positif utama, disusul kondisi persaingan yang lebih kondusif dan regulasi yang membaik. Artinya, modal kepercayaan untuk bergerak sebenarnya sudah tersedia, jika hambatan utama dapat dipangkas.

Apa yang Perlu Dipantau Pembaca Bisnis Indonesia di Q1 2026

Bagi pembaca Bisnis Indonesia, Kadin Business Pulse relevan sebagai alat membaca kualitas eksekusi kebijakan. Ada beberapa indikator praktis yang patut dipantau pada kuartal pertama 2026.

Pertama, apakah sentimen dunia usaha terhadap regulasi dan perizinan membaik secara konsisten. Ini menjadi uji nyata efektivitas deregulasi dan OSS berbasis risiko di lapangan.

Kedua, apakah akses pembiayaan untuk investasi produktif mulai membaik, baik dari sisi proses maupun kepastian pencairan. Ini akan menentukan kecepatan ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, apakah kebijakan fiskal dan belanja pemerintah benar-benar memperkuat permintaan di sektor dan wilayah yang masih tertinggal.

Penutup

Kadin Business Pulse dirancang sebagai instrumen pelengkap yang menjembatani data makro dengan realitas dunia usaha. Jika indikator makro menjelaskan apa yang sudah terjadi, KBP membantu membaca apa yang sedang dirasakan dan akan dilakukan pelaku usaha.

Pertumbuhan 8 persen tidak lahir dari satu kebijakan besar, melainkan dari ratusan perbaikan kecil yang dieksekusi secara konsisten. Denyut dunia usaha adalah tempat terbaik untuk menilai apakah perbaikan itu benar-benar terjadi. Ke depan, konsistensi dan keterbukaan membaca denyut dunia usaha akan menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya benar di atas kertas, tetapi terasa di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisi pekan terakhir jelang pergantian tahun dengan sejumlah pernyataan dan kebijakan penting.

Dalam sepekan, Purbaya menyampaikan pesan optimisme bagi perempuan Indonesia, memimpin rapat percepatan dunia usaha, merespons isu PHK, hingga mengelola tambahan dana negara untuk menjaga defisit fiskal.

Pesan Hari Ibu: Ekonomi Akan Membaik

Pekan Purbaya dimulai pada Senin (22/12/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.

Melalui unggahan video di akun TikTok pribadinya, @Purbayayudhis, Purbaya menyampaikan ucapan Selamat Hari Ibu sekaligus menyemangati kaum perempuan agar tetap optimistis menghadapi dinamika ekonomi.

Menurut Purbaya, peran ibu sangat krusial dalam menjaga ketahanan keluarga dan memberi kontribusi nyata bagi bangsa.

Karena itu, ia meminta perempuan tidak diliputi kekhawatiran berlebihan terhadap kondisi ekonomi.

“Ibu-ibu enggak usah khawatir dan takut, ke depan ekonomi akan membaik, tetap semangat,” kata Purbaya.

Rapat Perdana Satgas P2SP, Langsung Tangani Aduan Usaha

Sehari berselang, Selasa (23/12/2025), Purbaya memimpin rapat kerja perdana Satuan Tugas Percepatan Implementasi dan Penyelesaian Hambatan Usaha (Satgas P2SP).

Dalam sidang awal tersebut, ia langsung menangani dua pengaduan pelaku usaha, masing-masing dari PT Sumber Organik dan PT Mayer Indah Indonesia.

Langkah ini menandai komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian hambatan struktural yang selama ini mengganggu iklim usaha dan investasi.

Pemerintah Siapkan Rp 2 Triliun untuk Ekspor Tekstil dan Furnitur

Masih pada hari yang sama, Purbaya mengumumkan penguatan pembiayaan ekspor bagi industri tekstil dan furnitur.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2 triliun yang disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Sebenarnya volume LPEI sekarang baru Rp 200 miliar. Mereka minta sampai Rp 16 triliun. Sekarang kami siapkan Rp 2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur. Jadi, mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu saya janjikan ke mereka,” ujar Purbaya.

Meski demikian, pemerintah belum mengabulkan seluruh permintaan pelaku usaha.

Pembiayaan dibatasi maksimal Rp 2 triliun dengan bunga 6 persen dan hanya diberikan kepada perusahaan yang berorientasi ekspor.

Tak Ada Stimulus Tambahan untuk PHK

Purbaya juga menegaskan pemerintah tidak menyiapkan stimulus tambahan khusus bagi sektor usaha yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, gelombang PHK bukan disebabkan oleh guncangan ekonomi baru.

“PHK terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal 9 bulan pertama tahun lalu kan lebih,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, pelemahan permintaan telah berlangsung cukup lama dan dampaknya masih terasa pada awal 2025.

Saat ini, pemerintah fokus mendorong pemulihan ekonomi melalui penyesuaian kebijakan fiskal yang selaras dengan kebijakan moneter.

Dana Sitaan Rp 6,62 Triliun untuk Jaga Defisit

Memasuki Rabu (24/12/2025), Purbaya menerima dana Rp 6,62 triliun hasil penyitaan lahan dan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung.

Dana tersebut berasal dari denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp 2,34 triliun dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 4,28 triliun.

“Bisa juga dipakai mengurangi defisit, atau kita pakai nanti tabungan untuk dibelanjakan tahun depan. Tapi utamanya kita lihat defisit kita seperti apa. Ini jadi bagus sekali untuk mengurangi defisit,” kata Purbaya.

Pada kesempatan yang sama, Purbaya mengungkapkan masih ada kementerian dan lembaga yang mengembalikan sisa anggaran menjelang akhir tahun.

Nilai pengembalian terbaru disebut mencapai lebih dari Rp 4,5 triliun.

“Oh lebih, lebih, lebih. Lebih. Tapi saya lupa detailnya,” ujar Purbaya.

Ucapan Natal dan Pesan Solidaritas

Menutup pekan kerja, Kamis (25/12/2025), Purbaya menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal kepada keluarga besar Kementerian Keuangan dan masyarakat Indonesia yang merayakan.

Ia berharap Natal membawa kedamaian dan sukacita, sekaligus menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial, terutama bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatera.

“Semoga kedamaian dan sukacita Natal menyertai kita,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ucapan Selamat Hari Ibu 2025 kepada seluruh ibu di Indonesia. Dalam video ucapan yang diunggah pada Senin (22/12) siang, Purbaya menekankan peran strategis para ibu dalam kehidupan keluarga sekaligus kontribusinya bagi pembangunan bangsa.

“Untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia, selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu di seluruh Indonesia kuat dan sabar dalam menjalankan tugas sehari-hari serta memberi kontribusi yang maksimum bagi Indonesia,” ujar Purbaya dalam video tersebut.

Purbaya juga menyampaikan pesan optimisme terkait kondisi perekonomian nasional setelah ucapan Hari Ibu Nasional. Ia meminta para ibu tidak perlu khawatir terhadap masa depan ekonomi Indonesia dengan gaya santai khasnya.

“Ibu-ibu, tidak usah takut. Ke depan ekonomi akan membaik terus. Semangat,” katanya.

Menariknya, Purbaya ditemani oleh istrinya yang jarang tersorot media. Melansir Antara, Ida Yulidina, istri Purbaya merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Ida juga diketahui pernah menjadi finalis ajang model Wajah Femina pada tahun 1989 saat ia masih berusia 22 tahun.

Unggahan dari akun Instagram resmi @menkeuri tersebut mendapat perhatian publik karena memperlihatkan sisi berbeda dari seorang pejabat publik, yang tidak hanya menyampaikan kebijakan keuangan dan ekonomi negara, tetapi juga menyapa masyarakat dengan pendekatan emosional dan optimistis.

Video tersebut mendapat banyak komentar positif dari warganet, salah satunya memuji gaya pendekatan Purbaya yang memberikan pesan positif dan optimisme di tengah situasi politik negara yang naik turun.

“Aku suka sama afirmasi dan sugesti baik dari pak Purbaya. Beliau punya positive mindset sehingga kita lebih tentram dengarnya” komentar @dewayuelsa_ dalam postingan tersebut yang mendapat likes tertinggi.

Video tersebut juga memberi sorotan khusus untuk istri Purbaya, yang sedang menemani Purbaya dalam acara Kementerian Keuangan.

Peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember di Indonesia menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran perempuan, khususnya para ibu, dalam membangun keluarga yang tangguh sekaligus mendukung ketahanan sosial dan ekonomi nasional. (Stefanus Bintang Agni)

Bisnis.com, JAKARTA - Di balik kondisi perekonomian global yang diwarnai ketidakpastian, pemerintah optimistis kondisi perekonomian nasional cukup menjanjikan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan sangat optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6% pada 2026, didorong oleh tren pemulihan ekonomi yang solid di tahun 2025 dan kebijakan pemerintah yang dinilai tepat. Purbaya memperkirakan pertumbuhan kuat ini akan melanjutkan perbaikan ekonomi di kuartal IV/2025 yang diprediksi sekitar 5,7%.

Keyakinan ini didukung oleh upaya menjaga disiplin fiskal dan stimulus likuiditas perbankan untuk mendorong kredit. Meski ada sejumlah ancaman masih menghantui, pemerintah optimistis pada 2026 kondisi ekonomi Indonesia akan membaik.

Tingkat konsumsi rumah tangga triwulan IV/2025 menunjukkan peningkatan signifikan di mana hal itu terlihat dari Mandiri Spending Index yang mencapai level 312 pada November. Sementara itu, arus investasi dari Januari—September tercatat Rp1.434 triliun, atau tum-buh 13,7% secara tahunan.

Menjelang berakhirnya 2025, pemerintah dilaporkan juga telah mempercepat realisasi belanja agar aktivitas ekonomi tetap terjaga, dengan belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp1.109 triliun per 24 November, serta anggaran program prioritas presiden menyentuh Rp213 triliun.

Dari sisi moneter, Airlangga mengapresiasi kebijakan BI pada tahun ini, di mana BI memotong 125 basis poin (bps) suku bunga acuan. Berbagai indikator di atas menjadikan pemerintah pantas bersikap optimis terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Presiden dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia beberapa hari lalu menyampaikan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan menjanjikan di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian.

OPTIMISME

Tidak ada yang salah jika pemerintah optimistis terhadap prospek perkembangan ekonomi nasional di tahun depan. Namun, secara objektif harus diakui bahwa bersikap optimistis, tentu bukan jaminan akan selalu menjadi kenya-taan sebagaimana diharapkan. Bahwa ada peluang perkembangan ekonomi Indonesia 2026 akan membaik, tentu untuk meraihnya dibutuhkan berbagai dukungan dan fondasi yang kuat.

Saat ini, kalau mau jujur, ekosistem ekonomi Indonesia sesungguhnya masih rapuh. Memang menurut BPS pertumbuhan ekonomi di triwulan III/2025 masih sebesar 5,04% (YoY). Pertumbuhan ini ditopang permintaan domestik, kinerja ekspor yang membaik serta mulai pulihnya belanja pemerintah. Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi.

Dalam beberapa tahun terakhir, harus diakui masih dunia industri di Tanah Air mengalami penurunan. Proses deindustrialisasi yang berkembang cenderung prematur. Selain itu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) juga dilaporkan masih tinggi. Artinya investasi yang masuk belumlah efisien akibat birokrasi perizinan yang rumit, praktik korupsi dan biaya produksi yang tinggi.

Berbeda dengan pemerintah yang optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sebesar 5,4%, Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertum-buhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 hanya 5%. Angka pertumbuhan ini lebih kecil dibandingkan target pemerintah.

Indef menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% oleh Pemerintah akan sulit dicapai jika tidak diser-tai berbagai kebijakan yang mampu mendulang kinerja berbagai indikator pembentuk pertumbuhan ekonomi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih akan bergantung pada konsumsi domestik.

Faktor daya dorong investasi dan ekspor masih terbatas dan tidak banyak berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.Pada 2026 nanti, investasi tetap bruto (GFCF/Gross Fixed Capital Formation) diperkirakan tumbuh 6%—7%, tetapi mayoritas masih terkonsentrasi pada proyek-proyek hilirisasi mineral dan sektor nontradable seperti konstruksi dan transportasi, yang efek penggandanya relatif kecil terhadap peningkatan produktivitas agregat.

Sementara itu, untuk ekspor nonmigas masih menghadapi berbagai tekanan akibat moderasi harga komoditas global dan melemahnya permintaan dari China sebagai mitra dagang utama Indonesia.

Untuk mendongkrak pertumbuhan dan mengembangkan efisiensi, pemerintah sebetulnya menaruh harapan besar pada program hilirisasi. Program ini diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan jangka menengah. Namun, perlu disadari bahwa program hilirisasi yang berkembang di Tanah Air sebetulnya memiliki risiko tumbuh menjadi industrialisasi berbasis komoditas yang sifatnya padat modal, sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja yang ada. Profil tenaga kerja yang ada seringkali mismatch dengan kebutuhan dunia industri yang padat modal.

MEMASTIKAN

Seberapa besar angka pertumbuhan ekonomi yang ber-hasil dicapai Indonesia pada 2026, tentu waktulah yang akan membuktikan. Dengan asumsi konsumsi rumah tangga kuat dan investasi meningkat serta belanja publik yang terarah, memang wajar jika pemerintah optimis terhadap pertumbuhan ekonomi akan seperti yang diharapkan.

Bank Indonesia, misalnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 akan berada di kisaran 4,7%—5,5%. BI menyadari bahwa berbagai resiko eksternal, seperti pelemahan per-mintaan ekspor dan volatiltas global akan menjadi tekanan tersendiri. Disadari bahwa berbagai indikator perekonomian yang positif hanyalah sekadar momentum, tetapi bukan pijakan yang benar-benar kuat bagi Indonesia untuk mengembangkan akselerasi secara penuh.

Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas basis industri, dan memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja. Tetapi, memastikan pertumbuhan ekonomi dapat menjamin perubahan seperti yang diharapkan harus diakui bukan hal yang mudah.

Memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan berseiringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dibutuhkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan pro kepada rakyat miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, niscaya akan sia-sia.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal dan program-program sosial yang tepat. Tindakan pemerintah menggelontorkan berbagai paket stimulus bagi masyarakat adalah kebijakan yang pro rakyat. Namun demikian, untuk memastikan manfaat program-program sosial itu yang dibutuhkan adalah paket program yang tidak sekdar bersifat populis, melainkan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Jangan sampai terjadi paket program sosial yang digulirkan hanya memberikan manfaat jangka pendek memperpanjang daya tahan keluarga miskin, tetapi di saat yang sama justru melahirkan ketergantungan yang mematikan potensi keberlanjutan manfaat program. Pertumbuhan ekonomi perlu disadari bukanlah sekadar angka, tetapi harus memiliki makna yang substansial. Bagaimana pendapat Anda?

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet indikator ekonomi Indonesia saat saat ini bakal menjadi modal kuat bagi pertumbuhan ekonomi tahun depan. Sentimen ekonomi yang membaik itu akan menjadi karpet merah menyambut 13 perusahaan yang sempat menunda aksi pencatatan saham pada 2025.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 12 Desember 2025, terdapat 25 perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham (initial publicoffering/IPO).

Sementara itu, ada PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) yang sekarang dalam fase penawaran umum dan ditargetkan bakal efektif tercatat di bursa 17 Desember 2025. Sisanya, masih ada 13 perusahaan dalam daftar tunggu atau pipeline IPO Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun ini, BEI sebenarnya menargetkan 45 perusahaan IPO.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dari 13 perusahaan tersebut sebanyak tujuh di antaranya merupakan perusahaan light house. Perusahaan-perusahaan besar yang bakal go public tersebut menyiratkan adanya optimisme pelaku usaha pada market Indonesia.

"Dan sepertinya ada spillover ke Januari [2026]. Harapannya kalau Januari positif, January Effect akan membawa kita untuk ekonomi yang lebih baik di tahun 2026," ujar Airlangga dalam perayaan HUT Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ke-37 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Airlangga optimis aktivitas ekonomi akan menunjukkan perbaikan di awal 2026 setelah melalui tahun ini dengan sederet tantangan.

Sejumlah indikator ekonomi yang membawa optimisme yang mengawali tahun 2026 a.l. prospek indeks konsumen bertahan di atas 100, bahkan di bulan November sudah naik di 124. Kemudian penjualan ritel secara year on year (YoY) tumbuh 5,9%, indeks PMI manufaktur masih ekspansif di 53,3, inflasi yang dapat dijaga di 2,72%, kredit konsumsi tumbuh 7%, sampai indeks harga saham gabungan (IHSG) yang berulang kali pecah rekor baru akhir-akhir ini.

"Dengan ini dapat dikatakan bahwa tahun depan kita bukan headwind [kondisi yang menghambat], tetapi kita berharap adanya tailwind [kondisi yang mendukung pertumbuhan]," tandasnya.

Sebagai informasi, jumlah perusahaan IPO semakin susut pasca pecah rekor pada 2023 dengan 79 perusahaan melantai di bursa. Pada 2024, jumlah perusahaan yang go public mengecil hanya 41 perusahaan. Bahkan di tahun ini, target IPO yang mulanya 66 perusahaan dikoreksi ke bawah menjadi 45 perusahaan.

Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono mengatakan jumlah IPO yang semakin kecil dari tahun ke tahun lebih disebabkan oleh kondisi iklim usaha saat ini.

"Itu tergantung perusahaannya mana yang memang butuh modal. Dunia bisnisnya juga kan lagi menantang," kata Armand.