Bisnis.com, JAKARTA - Pak Hendra sudah 15 tahun membuka bengkel kecil di ujung gang. Tidak pernah meminta bantuan pemerintah. Tidak pernah meminjam ke bank. Semua dari keringat sendiri, dari nol, sampai sekarang punya tiga karyawan dan pelanggan setia dari seluruh kelurahan. Ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 mengetuk pintunya bulan ini, refleks pertamanya adalah menolak.

Tapi tahukah Pak Hendra - dan mungkin juga Anda - bahwa yang mengetuk pintu itu adalah petugas sensus, bukan petugas pajak.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga statistik negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik secara tegas menyatakan bahwa data yang dikumpulkan BPS hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Sensus Ekonomi dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Ini bukan sekadar ritual administratif melainkan ini adalah satu-satunya kesempatan Indonesia memotret dirinya sendiri secara menyeluruh: seberapa besar ekonomi kita sesungguhnya, di mana usaha berkembang, sektor mana yang butuh dukungan, dan wilayah mana yang tertinggal.

Hasilnya menjadi dasar ribuan keputusan pemerintah: seperti dari mana jalan dibangun, ke sektor mana kredit usaha disalurkan, siapa yang mendapat pelatihan, daerah mana yang diprioritaskan oleh investor. Bayangkan sebuah peta yang digunakan untuk merencanakan pembangunan sebuah kota. Jika separuh rumah di peta itu tidak muncul, maka separuh warga kota itu akan hidup tanpa air bersih, tanpa jalan, tanpa listrik yang memadai - bukan karena pemerintah tidak peduli, tapi karena mereka tidak tahu bahwa rumah itu ada.

Mungkin Anda termasuk yang sudah berhasil tanpa bantuan siapa pun. Itu bukan hal kecil - itu luar biasa. Tapi pernahkah Anda berpikir: jalan aspal yang Anda lewati setiap pagi, listrik yang menyala di toko Anda, sistem perbankan yang meski tidak sempurna tetap bisa Anda akses - semua itu lahir dari data generasi sebelumnya yang bersedia dicatat.

Kini giliran data Anda yang menjadi jembatan bagi generasi berikutnya. Mungkin bagi karyawan Anda yang bermimpi membuka usaha sendiri. Mungkin bagi anak-anak di kampung yang butuh ekosistem ekonomi yang lebih kuat untuk tumbuh. Mungkin bahkan bagi anak Anda sendiri. BPS mengajak seluruh masyarakat untuk mengingat satu hal: TIR. Terima petugas Sensus Ekonomi 2026 dengan tangan terbuka. Isi data dengan jujur dan benar.Rahasia data dijamin dan terjaga sepenuhnya oleh undang-undang.

Sensus Ekonomi 2026 bukan milik BPS. Bukan milik pemerintah. Ini milik kita semua - setiap warung, setiap bengkel, setiap pabrik, setiap keluarga yang menghidupi dirinya dengan kerja keras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisi pekan terakhir jelang pergantian tahun dengan sejumlah pernyataan dan kebijakan penting.

Dalam sepekan, Purbaya menyampaikan pesan optimisme bagi perempuan Indonesia, memimpin rapat percepatan dunia usaha, merespons isu PHK, hingga mengelola tambahan dana negara untuk menjaga defisit fiskal.

Pesan Hari Ibu: Ekonomi Akan Membaik

Pekan Purbaya dimulai pada Senin (22/12/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.

Melalui unggahan video di akun TikTok pribadinya, @Purbayayudhis, Purbaya menyampaikan ucapan Selamat Hari Ibu sekaligus menyemangati kaum perempuan agar tetap optimistis menghadapi dinamika ekonomi.

Menurut Purbaya, peran ibu sangat krusial dalam menjaga ketahanan keluarga dan memberi kontribusi nyata bagi bangsa.

Karena itu, ia meminta perempuan tidak diliputi kekhawatiran berlebihan terhadap kondisi ekonomi.

“Ibu-ibu enggak usah khawatir dan takut, ke depan ekonomi akan membaik, tetap semangat,” kata Purbaya.

Rapat Perdana Satgas P2SP, Langsung Tangani Aduan Usaha

Sehari berselang, Selasa (23/12/2025), Purbaya memimpin rapat kerja perdana Satuan Tugas Percepatan Implementasi dan Penyelesaian Hambatan Usaha (Satgas P2SP).

Dalam sidang awal tersebut, ia langsung menangani dua pengaduan pelaku usaha, masing-masing dari PT Sumber Organik dan PT Mayer Indah Indonesia.

Langkah ini menandai komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian hambatan struktural yang selama ini mengganggu iklim usaha dan investasi.

Pemerintah Siapkan Rp 2 Triliun untuk Ekspor Tekstil dan Furnitur

Masih pada hari yang sama, Purbaya mengumumkan penguatan pembiayaan ekspor bagi industri tekstil dan furnitur.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2 triliun yang disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Sebenarnya volume LPEI sekarang baru Rp 200 miliar. Mereka minta sampai Rp 16 triliun. Sekarang kami siapkan Rp 2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur. Jadi, mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu saya janjikan ke mereka,” ujar Purbaya.

Meski demikian, pemerintah belum mengabulkan seluruh permintaan pelaku usaha.

Pembiayaan dibatasi maksimal Rp 2 triliun dengan bunga 6 persen dan hanya diberikan kepada perusahaan yang berorientasi ekspor.

Tak Ada Stimulus Tambahan untuk PHK

Purbaya juga menegaskan pemerintah tidak menyiapkan stimulus tambahan khusus bagi sektor usaha yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, gelombang PHK bukan disebabkan oleh guncangan ekonomi baru.

“PHK terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal 9 bulan pertama tahun lalu kan lebih,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, pelemahan permintaan telah berlangsung cukup lama dan dampaknya masih terasa pada awal 2025.

Saat ini, pemerintah fokus mendorong pemulihan ekonomi melalui penyesuaian kebijakan fiskal yang selaras dengan kebijakan moneter.

Dana Sitaan Rp 6,62 Triliun untuk Jaga Defisit

Memasuki Rabu (24/12/2025), Purbaya menerima dana Rp 6,62 triliun hasil penyitaan lahan dan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung.

Dana tersebut berasal dari denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp 2,34 triliun dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 4,28 triliun.

“Bisa juga dipakai mengurangi defisit, atau kita pakai nanti tabungan untuk dibelanjakan tahun depan. Tapi utamanya kita lihat defisit kita seperti apa. Ini jadi bagus sekali untuk mengurangi defisit,” kata Purbaya.

Pada kesempatan yang sama, Purbaya mengungkapkan masih ada kementerian dan lembaga yang mengembalikan sisa anggaran menjelang akhir tahun.

Nilai pengembalian terbaru disebut mencapai lebih dari Rp 4,5 triliun.

“Oh lebih, lebih, lebih. Lebih. Tapi saya lupa detailnya,” ujar Purbaya.

Ucapan Natal dan Pesan Solidaritas

Menutup pekan kerja, Kamis (25/12/2025), Purbaya menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal kepada keluarga besar Kementerian Keuangan dan masyarakat Indonesia yang merayakan.

Ia berharap Natal membawa kedamaian dan sukacita, sekaligus menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial, terutama bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatera.

“Semoga kedamaian dan sukacita Natal menyertai kita,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Becak Listrik Indonesia Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan perkembangan distribusi becak listrik usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Nanik yang juga merupakan Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), menjelaskan bahwa GSN terus menyalurkan becak listrik kepada para pengemudi lansia.

“Saya sebagai wakil ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. GSN ini kan sekarang bagi becak listrik ya, kan. Itu sudah 2.303 becak listrik ditambah kita bagikan. Itu dari uang pribadi Bapak Prabowo, Bapak Presiden, ya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa selama ini distribusi becak listrik sudah dimulai sejak sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden.

“Sebarannya di, sekarang ini di, itu kita mulai sebelum Pak Presiden belum jadi presiden lho ya, tahun 2024, Bapak waktu itu masih menjadi Menhan,” jelasnya.

Untuk saat ini, penyaluran masih terfokus di Pulau Jawa dan diprioritaskan bagi pengemudi lanjut usia.

“Nah, sebarannya itu di Pulau Jawa saat ini, tapi nanti insyaallah di seluruh Indonesia. Jadi sekarang ini lansia dulu yang kita kasihkan, mereka yang usianya di atas 60 tahun, ya itu yang kita berikan,” tuturnya

Dia menyebutkan bahwa dampak ekonomi bagi para penerima sangat signifikan. Bahkan, dia mengklaim kenaikan pendapatan bisa mencapai tiga kali lipat dari biasanya.

“Dan alhamdulillah pendapatan mereka itu meningkat lho, minimal bisa tiga kali ini. Dan saya juga kaget sekarang jadi pada bersemangat,” ucapnya.

Nanik menyoroti bahwa becak listrik memberikan harapan baru bagi para pengemudi senior yang sebelumnya kalah bersaing dengan transportasi modern.

Menurut Nanik, Presiden Prabowo juga memberi arahan terkait potensi dukungan usaha bagi para pengemudi.

“Memang tadi Pak Presiden sempat gini, 'Jangan becak dong, kalau perlu kita kasih modal usaha.' Tapi tidak semua kan punya jiwa entrepreneur, kan. Jadi mungkin nanti yang mau berdagang ya kita berikan modal. Tapi yang terus becak ya kita berikan becak listrik,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia menyampaikan bahwa GSN telah menyiapkan pengadaan besar untuk memenuhi kebutuhan nasional. Menurutnya, ada peluang 10.000 unit akan diberikan

Meski begitu, Nanik mengakui bahwa target tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan produksi.

“Kita kan pesan di dua tempat. Yang di LEN itu 1.000, yang di Pindad 10.000. Nah, ini kita belum, agak lama. Ini kan becak listrik ini pertama lho di dunia, baru di Indonesia. Jadi ya akhir tahun ini paling enggak 5.000 lah, ya,” jelas Nanik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) RI akan meluncurkan aplikasi khusus untuk para pelaku UMKM pada bulan Desember mendatang.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan aplikasi yang bernama "Sapa UMKM" itu merupakan sistem besar dan terintegrasi yang bertujuan untuk memberi keadilan sosial kepada para pengusaha mikro kecil dan menengah di Indonesia.

"Sapa UMKM akan menjadi sebuah game changer yang akan merubah pola dan cara kita dalam melayani, memberikan pembantuan, memberikan supporting dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah," terangnya dalam sambutannya di Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah di Lippo Mall Nusantara, Kamis (6/11/2025).

Maman melanjutkan, aplikasi itu akan menjadi sebuah sistem untuk menghubungkan pelaku UMKM dengan kementerian di pusat, lintas kementerian, perbankan, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pembuatan aplikasi tersebut berangkat dari banyaknya jumlah pelaku UMKM tembus 57 juta dan tersebar di seluruh Indonesia. Maman menganalogikan mereka sebagai semut yang menghadapi beragam macam hambatan, seperti akses pelatihan, akses sertifikasi, urusan BPOM, hingga pungutan liar.

"Teriakan itu terdengar di telinga saya, tapi saya tak bisa melihat di mana saudara-saudara tercinta kita yang hari ini mereka adalah salah satu backbone ekonomi negara, tapi mereka terdengar tapi tak terlihat oleh pemerintah ini," pungkas Maman.

Maka demikian, Sapa UMKM dibuat sebagai wujud keadilan sosial bagi para pelaku UMKM.

Lebih lanjut, Maman mengatakan aplikasi itu memiliki teknologi akal imitasi (AI) dan machine learning. Dengan demikian, saat para pelaku UMKM menggunakan Sapa UMKM, masalah yang mereka hadapi akan langsung teridentifikasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bakal menyediakan lapak untuk jualan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di fasilitas publik yang strategis, seperti terminal dan stasiun kereta. Tak hanya itu, Presiden juga akan memberikan lahan bagi petani miskin.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), usai Rapat Terbatas (Ratas) terkait pemberdayaan masyarakat, di Istana Negara, Selasa (4/11/2025).

Cak Imin mengatakan, fasilitas yang dimiliki pemerintah wajib melayani dan memberikan ruang atau tempat jualan untuk para pelaku UMKM, seperti di bandara, stasiun, terminal, dan rest area. Selain itu, menurutnya, pemerintah juga akan memberikan lahan milik pemerintah untuk pelaku UMKM menjajakan produknya.

"Kita akan menjalankan Pasar 1.001 Malam, dimana fasilitas punya negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola. Supaya ada display dan eksibisi serta pemasaran yang efektif buat UMKM kita," kata Cak Imin.

Lebih lanjut, hasil rapat juga memutuskan untuk pemberian lahan bagi masyarakat petani miskin untuk dikelola, termasuk alat produksinya. Lahan ini diberikan kepada petani miskin yang masuk desil 1-2.

"Termasuk upaya menyediakan tanah untuk masyarakat petani yang desil 1 - 2. Desil 1 kita dorong terbangunnya alat kepemilikan produksi kepada para petani dengan membagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1," kata Cak Imin.

Namun, perihal urusan teknis rencana ini masih dimatangkan oleh kementerian dan lembaga terkait.