Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan Iran dikabarkan akan melanjutkan pembahasan mengenai program nuklir, rudal balistik, serta aset Iran yang dibekukan dalam waktu 60 hari ke depan.

Informasi ini disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, seperti dilansir dari AA.com.

Menurut Sharif, kedua negara telah mencapai kemajuan penting setelah menjalani perundingan di Swiss yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar.

Hasil pembicaraan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad yang ditandatangani pada 17 Juni lalu.

Namun ternyata, ada isu lain yang tak kalah penting yang akan segera dibahas oleh AS dan Iran, yakni soal rudal dan nuklir.

“Kedua pihak akan membahas isu nuklir, aset yang dibekukan, dan masalah rudal balistik dalam 60 hari ke depan. Kami berharap nota kesepahaman ini dapat berkembang menjadi kesepakatan jangka panjang,” ujar Sharif di hadapan parlemen Pakistan.

Sharif menyebut pembicaraan terbaru antara Washington dan Teheran menghasilkan peta jalan yang menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan permanen di masa mendatang.

Sementara Itu Menurut Iran..

Namun, di sisi lain, laporan menyebut bahwa Iran menegaskan bahwa program rudal balistiknya tidak termasuk dalam agenda negosiasi dengan AS.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa kemampuan rudal negara tersebut tidak pernah menjadi bagian dari pembahasan yang berlangsung di Swiss.

Selain itu, Teheran juga menolak memberikan akses kepada inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memeriksa fasilitas nuklir yang sebelumnya menjadi sasaran serangan AS dan Israel.

Pembicaraan antara AS dan Iran di Burgenstock, Swiss, berakhir pada Senin dengan kesepakatan mengenai sejumlah mekanisme yang akan digunakan untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan akhir dalam beberapa bulan mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksi menghadapi efek sentimen konflik global Iran dan Amerika Serikat hingga keputusan MSCI sepanjang perdagangan pekan depan.

Berdasarkan data RTI Infokom, mata uang Garuda ditutup menguat 0,24% ke level Rp17.797 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (19/6/2026). Meski demikian, pergerakan rupiah pada pekan depan dibayangi oleh potensi pelemahan akibat dinamika kebijakan moneter global.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memproyeksi rupiah akan berbalik melemah pada perdagangan Senin depan. Mata uang domestik akan bergerak di rentang Rp17.800 hingga Rp17.850 per dolar AS.

"Sementara itu, untuk sepanjang pekan depan, rupiah diprediksi berfluktuasi dalam kisaran Rp17.500 hingga Rp18.000 per dolar AS," katanya dalam siaran pers, dikutip Minggu (21/6/2026).

Dia berpendapat proyeksi pergerakan rupiah ke depan tidak terlepas dari kombinasi sentimen global. Di satu sisi, pasar sempat mendapat angin segar setelah Washington dan Teheran menandatangani kesepakatan sementara.

Kesepakatan ini bertujuan mengakhiri permusuhan dan memulihkan jalur navigasi komersial di Selat Hormuz—jalur air vital yang mengangkut seperlima pasokan minyak dunia.

Seiring dicabutnya blokade oleh AS, kapal-kapal pembawa minyak mulai bergerak keluar, meningkatkan harapan pulihnya pasokan minyak mentah internasional secara bertahap.

Meredanya tensi geopolitik ini sempat memicu pergerakan variatif pada mata uang Asia Pasifik pada akhir pekan. Yen Jepang menguat 0,06% dan won Korea Selatan melesat 0,68%. Sebaliknya, yuan China melemah 0,32%, dolar Singapura turun 0,09%, dan baht Thailand terkoreksi 0,18%.

Di sisi lain, ancaman bagi rupiah datang dari bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed). Sembilan dari 19 pembuat kebijakan memperkirakan setidaknya akan ada satu kali lagi kenaikan suku bunga pada akhir tahun ini.

Meski The Fed mempertahankan suku bunga acuan dalam pertemuan terakhirnya, komentar Ketua The Fed Kevin Warsh dinilai pasar sangat agresif (hawkish). Hal ini memicu lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan melambungkan dolar AS ke level terkuatnya dalam setahun terakhir, yang berpotensi menekan mata uang negara berkembang termasuk rupiah.

Dari dalam negeri, arah pergerakan rupiah pekan depan juga akan dipengaruhi oleh respons pasar terhadap laporan 2026 Global Market Accessibility Review oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

MSCI resmi mengubah peringkat kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif. Langkah ini diambil karena adanya kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air.

Meskipun memberikan rapor negatif pada arus informasi, MSCI menegaskan posisi Indonesia masih tetap berada di level negara berkembang (Emerging Market). Indonesia dinilai masih memiliki keunggulan yang kuat pada aspek keterbukaan pasar.

Keputusan MSCI untuk mempertahankan status Indonesia di kelas Emerging Market, menjadi angin segar bagi pasar domestik. Terlebih, sebelumnya sempat memberikan sinyal penurunan kelas.

Keputusan ini dinilai mampu menjaga optimisme pasar bahwa arus modal asing (capital inflow) akan tetap membanjiri pasar keuangan Indonesia dalam waktu dekat, sekaligus menjadi benteng pertahanan bagi rupiah dari tekanan eksternal pekan depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance optimistis kesepakatan damai Washington-Teheran akan membuka Selat Hormuz tanpa pungutan biaya dalam jangka panjang. Namun, pelaku industri pelayaran menilai masih banyak ketidakjelasan terkait keamanan dan mekanisme pelayaran di jalur energi strategis tersebut.

“Kami berharap selat itu akan dibuka tanpa biaya dalam jangka panjang, dan hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam negosiasi teknis,” ujar Vance dikutip dari CNBC International pada Selasa (16/6/2026).

Media pemerintah Iran sebelumnya melaporkan bahwa Selat Hormuz akan dibuka untuk pelayaran bebas biaya selama 60 hari. Setelah periode tersebut berakhir, pengelolaan jalur pelayaran itu akan dilakukan oleh Iran dan Oman, menurut kantor berita Tasnim.

Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik pada Jumat (19/6/2026) di Swiss. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan kesepakatan tersebut mencakup pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya sebagai imbalan atas penghentian blokade angkatan laut AS terhadap Iran.

Vance mengatakan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi diperkirakan akan mewakili Teheran dalam proses negosiasi.

“Ada banyak rincian penting yang masih harus diselesaikan. Kami akan duduk bersama dan membahas jalan ke depan terkait berbagai detail tersebut,” kata Vance.

Menurut dia, lalu lintas kapal di Selat Hormuz telah meningkat dalam 24 jam terakhir. Namun demikian, perusahaan pelacak kapal Kpler belum melihat lonjakan signifikan jumlah kapal yang melintas maupun eksodus besar-besaran kapal dari Teluk Persia.

Direktur Riset Komoditas Kpler Matt Smith mengatakan pergerakan kapal masih relatif terbatas meski kesepakatan telah diumumkan.

Di sisi lain, Chief Executive Officer (CEO) perusahaan tanker minyak Frontline, Lars Barstad, meyakini arus pelayaran akan kembali bergerak cepat setelah kesepakatan resmi ditandatangani.

“Saya berharap ada kejelasan yang lebih rinci mengenai protokol pelayaran, tetapi mudah-mudahan hal itu akan terjawab dalam beberapa hari ke depan,” ujar Barstad.

Frontline mengoperasikan sekitar 80 kapal tanker di seluruh dunia. Saat ini, lima kapal tanker milik perusahaan tersebut masih tertahan di Teluk Persia.

Sementara itu, asosiasi pelayaran global Bimco memperingatkan bahwa pernyataan dari AS dan Iran terkait kesepakatan tersebut masih belum memberikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun jalur pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz.

Kepala Keselamatan dan Keamanan Bimco, Jakob Larsen, mengatakan kondisi keamanan bagi industri pelayaran masih sangat fluktuatif.

“Karena minimnya rincian dan adanya riwayat pernyataan yang terlalu optimistis, kami menilai situasi keamanan bagi industri pelayaran masih berisiko tinggi. Saat ini masih terlalu berbahaya bagi kapal untuk mulai melintas,” ujarnya.

Larsen menambahkan ancaman ranjau laut di Selat Hormuz masih menjadi perhatian utama. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya mengatakan kepada Kongres bahwa Iran telah menempatkan ranjau di sejumlah area penting di jalur pelayaran tersebut.

Analis Pelayaran Utama Bimco, Niels Rasmussen, memperkirakan proses keluarnya ratusan kapal yang masih terjebak di Teluk Persia melalui Selat Hormuz akan memakan waktu beberapa pekan.

“Kami memang melihat peningkatan jumlah kapal yang melintas di selat itu dalam sepekan terakhir. Namun, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa pengumuman kesepakatan telah mengubah situasi secara signifikan,” kata Rasmussen.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China menekankan bahwa kedaulatan negara harus tetap dihormati, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menghentikan sementara operasi untuk memandu kapal keluar dari Selat Hormuz.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Selasa (5/5) bahwa "Proyek Freedom," operasi militer AS yang bertujuan untuk memandu kapal keluar dari Selat Hormuz, akan dihentikan sementara untuk melihat apakah kesepakatan damai dapat tercapai antara Washington dan Teheran.

"Situasi di Selat Hormuz tetap tegang. Hanya melalui gencatan senjata dini dan penuh, kondisi yang diperlukan untuk deeskalasi dapat tercipta. Kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara pesisir harus dihormati," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dikutip dari Antaranews, Kamis (7/5/2026).

Trump mengatakan meski Blokade akan tetap diberlakukan sepenuhnya, Project Freedom (Pergerakan Kapal Melintasi Selat Hormuz) akan ditangguhkan sementara waktu untuk melihat apakah Kesepakatan dapat difinalisasi dan ditandatangani

Trump menuturkan bahwa keputusan itu didasarkan pada permintaan Pakistan dan negara-negara lainnya, serta kemajuan besar menuju kesepakatan yang menyeluruh dan final dengan perwakilan Iran.

"Kekhawatiran yang wajar dari negara-negara regional harus ditanggapi dengan serius, dan kepentingan sah komunitas internasional harus dilindungi," tuturLin Jian.

Lin Jian kembali menyebut posisi China mengenai situasi di Selat Hormuz sudah jelas.

"Kami berharap pihak-pihak terkait akan bertindak bijaksana, menghindari eskalasi lebih lanjut, menyelesaikan perselisihan melalui dialog, dan segera memulihkan perdamaian dan ketenangan di Selat Hormuz. China akan terus berupaya untuk meredakan situasi di sana," ungkap Lin Jian.

Pada Rabu ini, Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi di Beijing. Dalam pembicaraan itu, Lin Jian mengatakan China mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya dan memuji kesediaan Iran untuk mencari penyelesaian politik melalui jalur diplomatik.

"China menganjurkan agar negara-negara Teluk dan Timur Tengah perlu mengambil nasib mereka sendiri. Kami mendorong Iran untuk berdialog dengan lebih banyak negara Teluk untuk mewujudkan hubungan bertetangga yang baik dan persahabatan," tambah Lin Jian.

Pertemuan kedua menlu itu hanya berselang kurang dari dua minggu dari rencana pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump di Beijing pada 14-15 Mei 2026.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mengatakan operasi militer AS terhadap Iran, yang dilancarkan bersama Israel pada 28 Februari telah berakhir.

Hal itu seiring Washington mengalihkan fokusnya pada "Project Freedom" dalam upaya untuk membuka kembali jalur perairan yang sangat penting bagi energi global tersebut.

"Project Freedom" disebut bersifat defensif, terbatas dalam cakupan, dan sementara, serta bahwa AS menganggap gencatan senjata dengan Iran yang disepakati sekitar sebulan lalu belum berakhir.

Sebelumnya pada Jumat (1/5), Presiden AS, Donald Trump menyampaikan surat kepada Kongres yang menyatakan bahwa permusuhan terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari telah berakhir, meskipun Pentagon tetap memperbarui postur militer di kawasan karena ancaman masih ada.

Sementara pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap target-target di Iran yang menyebabkan kerusakan dan jatuhnya korban sipil. Kemudian pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan.

Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, dan Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi waktu kepada Iran menyusun “proposal terpadu.”

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Pelanggaran tersebut dipicu oleh aksi penembakan di Selat Hormuz pada Sabtu (18/4/2026) yang menyasar kapal komersial internasional.

Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut militer Iran melepaskan tembakan di jalur pelayaran vital tersebut. Aksi tersebut menyasar sejumlah armada, termasuk kapal milik Prancis serta kapal kargo asal Inggris. Langkah Teheran ini dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap komitmen perdamaian yang baru saja disepakati.

“Pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata kami! Banyak di antaranya ditujukan ke kapal Prancis dan kapal kargo dari Inggris. Itu tidak baik, bukan?" kata Trump di Truth Social dilansir dari Antara, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan laporan keamanan maritim, setidaknya dua kapal komersial diserang saat mencoba melintasi Selat Hormuz. Insiden ini terjadi tak lama setelah Iran mengumumkan pemulihan rezim militer atas jalur air tersebut. Situasi ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan urat nadi distribusi minyak dunia.

Gugatan Trump merujuk pada kesepakatan yang diumumkan Washington dan Teheran pada 7 April 2026. Perjanjian tersebut menetapkan jeda permusuhan selama dua pekan sebagai ruang bagi jalur diplomasi. Poin utama kesepakatan mencakup penghentian serangan udara AS-Israel serta penghentian aktivitas militer Iran di koridor laut internasional.

Gencatan senjata ini sedianya menjadi landasan bagi pembicaraan lanjutan di Islamabad, Pakistan, pada 11 April lalu. Meski pertemuan tersebut berakhir tanpa kesimpulan konkret, kedua belah pihak diharapkan tetap menahan diri dari konfrontasi fisik hingga tercapainya putaran negosiasi baru.

Ketegangan di Selat Hormuz sendiri membawa dampak signifikan bagi stabilitas ekonomi dunia. Sebagai jalur yang dilewati sekitar 20% pasokan minyak bumi global, gangguan di wilayah ini memicu lonjakan premi asuransi risiko perang (War Risk Premiums) bagi kapal-kapal kargo.

Saat ini, Amerika Serikat dilaporkan mulai melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran sebagai respons atas insiden Sabtu lalu. Di sisi lain, para mediator internasional tengah berpacu dengan waktu untuk menyelenggarakan negosiasi darurat demi mencegah pecahnya konflik bersenjata berskala besar di kawasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dijadwalkan melakukan kunjungan diplomatik ke Arab Saudi dan Turki di tengah munculnya peluang dimulainya kembali pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran.

Kunjungan tersebut berlangsung ketika sejumlah pihak tengah mendorong kelanjutan dialog antara Washington dan Teheran setelah perundingan sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan.

Dilansir dari Al-Jazeera, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari mengatakan Sharif telah menyampaikan perkembangan upaya diplomasi Islamabad untuk mendorong pembicaraan lanjutan antara kedua negara.

Sharif dijadwalkan bertemu para pemimpin di Riyadh dan Ankara guna membahas stabilitas kawasan serta dukungan terhadap proses negosiasi tersebut.

Sebuah laporan yang belum terkonfirmasi pada Senin (13/4/2026), menyebutkan bahwa negosiasi jalur belakang untuk membuka kembali pembicaraan damai tengah berlangsung.

Dukungan terhadap upaya tersebut juga tercermin dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta United Nations pada Selasa (14/4/2026), yang menunjukkan adanya dukungan terhadap langkah diplomatik Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Optimisme tersebut muncul meski pertemuan tatap muka selama 21 jam yang melibatkan Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada Minggu berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan.

Trump bahkan menyebut, dalam wawancara dengan New York Post, kemungkinan pembicaraan baru dapat dimulai kembali dalam waktu dekat.

“Pembicaraan baru dengan Iran bisa saja terjadi dalam beberapa hari ke depan,” ujar Trump, sembari menyebut Pakistan berpotensi kembali menjadi lokasi pertemuan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menilai upaya diplomasi perlu terus dilanjutkan.

“Konflik yang kompleks seperti perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu putaran negosiasi,” kata Guterres.

Di tengah upaya diplomasi tersebut, ketegangan di kawasan tetap tinggi setelah Washington memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan Iran.

Di sisi lain, Teheran juga membatasi akses di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi global.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dunia serta meningkatkan tekanan terhadap upaya diplomasi yang tengah berlangsung.

Kunjungan Sharif ke Arab Saudi dan Turki pun dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi Pakistan untuk menjaga momentum dialog dan mendorong tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan kapal-kapal Iran yang mendekati zona blokade di Selat Hormuz, seiring meningkatnya ketegangan menyusul keputusan AS memberlakukan pengepungan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Ancaman tersebut dilontarkan Trump dalam unggahan di Truth Social, seraya mengklaim telah menghancurkan 158 kapal Angkatan Laut Iran dan itu hanyalah sejumlah kecil.

Langkah Trump itu diambil setelah negosiasi antara Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan di Pakistan. Blokade mulai berlaku Senin (13/4/2026) pukul 10.00 waktu AS (21.00 WIB) dan mencakup seluruh garis pantai Iran, termasuk pelabuhan dan infrastruktur energi.

“Peringatan: Jika kapal-kapal tersebut mendekati BLOKADE kami, mereka akan segera DIMUSNAHKAN,” tulis Trump di Truth Social, seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin (13/4/2026).

Di sisi lain, Iran menilai langkah tersebut hanya akan berdampak negatif terhadap perekonomian global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mempertanyakan rasionalitas kebijakan tersebut.

“Bisakah ‘perang pilihan’ yang ilegal dimenangkan melalui ‘balas dendam pilihan’ terhadap ekonomi global?!. Apakah layak merugikan diri sendiri hanya untuk menyakiti pihak lain?!” tulisnya di platform X.

Langkah Washington ini membuka risiko eskalasi besar yang berpotensi menggoyahkan gencatan senjata dua pekan antara kedua negara, yang baru diberlakukan pada Rabu sebelumnya.

Pusat United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) menyatakan bahwa blokade AS akan diterapkan “tanpa pembedaan” terhadap kapal-kapal yang berinteraksi dengan pelabuhan maupun terminal minyak Iran.

“Pembatasan ini mencakup seluruh garis pantai Iran, termasuk pelabuhan dan infrastruktur energi,” demikian pernyataan UKMTO dalam advis resminya.

Di sisi lain, pejabat Iran menuding AS melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan membiarkan Israel terus melancarkan serangan udara serta invasi darat di Lebanon. Pakistan selaku mediator sebelumnya menegaskan bahwa seluruh front regional—termasuk Lebanon—tercakup dalam kesepakatan tersebut.

Kendati blokade terhadap pelabuhan Iran berpotensi memperburuk kondisi ekonomi domestik yang telah tertekan, langkah itu dinilai tidak akan secara signifikan mengurangi kendali Iran atas Selat Hormuz maupun menurunkan harga energi global.

Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin tim negosiasi di Islamabad, memperingatkan bahwa pengepungan laut AS justru akan memicu lonjakan harga bahan bakar di Amerika Serikat.

Harga rata-rata bensin di AS kini telah melampaui US$4,12 per galon (2,8 liter), meningkat dari posisi di bawah US$3 sebelum konflik pecah.

“Nikmati harga di pompa saat ini. Dengan apa yang disebut ‘blokade’, dalam waktu dekat Anda akan merindukan harga bensin di kisaran US$4–US$5,” tulis Ghalibaf di X.

Iran menegaskan akan mempertahankan kedaulatan perairannya, seraya menyebut langkah pengepungan laut tersebut sebagai “pembajakan”.

Perdebatan mengenai Selat Hormuz serta hak Iran untuk mempertahankan program nuklir domestik menjadi titik krusial dalam perundingan selama 21 jam di Islamabad yang dimulai pada Sabtu.

Pakistan menegaskan akan melanjutkan perannya sebagai mediator. Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan negaranya tetap berkomitmen menjaga momentum menuju perdamaian dan stabilitas.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat dan Iran saling bertentangan soal klaim pembicaraan damai. Presiden AS Donald Trump menyebut ada kesepakatan besar dari dialog terbaru, sementara Teheran menegaskan tidak ada negosiasi yang berlangsung.

Sebelumnya, ancaman Donald Trump pada akhir pekan untuk menghantam dan menghancurkan pembangkit listrik serta infrastruktur energi Iran jika pelayaran di Selat Hormuz tidak dibuka bebas memicu kekhawatiran eskalasi konflik dan potensi krisis ekonomi global. Iran juga mengancam akan menyerang infrastruktur di seluruh Timur Tengah sebagai balasan.

Pada Senin (23/3/2026), Trump menyampaikan serangkaian pernyataan yang menunjukkan peluang perundingan. Dia mengatakan telah memperpanjang tenggat ultimatum selama lima hari setelah menyebut adanya percakapan yang sangat baik dan produktif antara kedua pihak dalam beberapa hari terakhir.

Trump juga mengatakan utusan Timur Tengah AS Steve Witkoff serta penasihat dekat sekaligus menantunya Jared Kushner telah melakukan pembicaraan yang “sangat kuat” dengan pihak Iran sehari sebelumnya.

“Kita lihat saja hasilnya. Kami memiliki poin-poin kesepakatan besar, saya kira hampir semua poin sudah disepakati,” kata Trump dikutip dari The Guardian, Selasa (24/3/2026)

Trump menambahkan bahwa Washington akan memberikan waktu lima hari untuk melihat perkembangan pembicaraan tersebut.

“Saya pikir pada akhir periode ini, sangat mungkin akan tercapai kesepakatan yang baik bagi semua pihak,” ujarnya.

Seorang pejabat Eropa mengatakan belum ada negosiasi langsung antara kedua negara. Namun, sejumlah negara seperti Mesir, Pakistan, dan negara-negara Teluk dilaporkan menjadi perantara penyampaian pesan antara Washington dan Teheran.

Seorang pejabat Pakistan dan sumber lain mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan langsung untuk mengakhiri perang kemungkinan digelar di Islamabad pekan ini.

Dalam komentarnya, Trump tidak menjelaskan dengan siapa pemerintah AS berkomunikasi di Iran. Dia hanya menyebut Washington berhubungan dengan sosok yang dianggap sebagai pemimpin yang paling dihormati, namun menegaskan AS tidak berbicara dengan pemimpin tertinggi Iran saat ini, Mojtaba Khamenei.

Sementara itu, seorang pejabat senior Iran mengatakan AS telah meminta pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Meski demikian, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran belum memutuskan apakah akan menerima usulan pembicaraan tersebut.

Qalibaf sendiri menyebut kabar tersebut sebagai “berita palsu” yang digunakan untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak.

Sebelumnya, kantor berita Fars News Agency yang berafiliasi dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) juga membantah adanya komunikasi dengan AS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

IRGC bahkan menyatakan akan meluncurkan serangan baru terhadap target-target AS dan menyebut pernyataan Trump sebagai “operasi psikologis” yang tidak memengaruhi perlawanan Teheran.

Kantor berita negara IRNA mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yang mengatakan beberapa negara sahabat memang menyampaikan pesan bahwa AS ingin membuka pembicaraan untuk mengakhiri perang, tetapi belum ada perundingan yang benar-benar terjadi.

Meski menghadapi lebih dari tiga pekan ofensif gabungan AS dan Israel, Iran tetap menunjukkan sikap tegas terhadap ancaman Trump.

Menanggapi ultimatum yang disampaikan Washington pada Minggu, Teheran mengancam akan menargetkan pembangkit listrik yang memasok pangkalan militer AS di Timur Tengah, fasilitas desalinasi penting di negara-negara Teluk, serta meningkatkan serangan terhadap Israel.

Setelah Trump memperpanjang tenggat ultimatum tersebut, televisi pemerintah Iran menayangkan grafik yang menyatakan bahwa “presiden AS mundur setelah peringatan tegas Iran.”

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara dan menyatakan siap bertolak ke Teheran, Iran untuk memfasilitasi dialog antara Israel-Amerika Serikat vs Iran demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merilis siaran pers dan Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu, Sabtu (1/3/2026).

Di sisi lain, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah yang dipicu oleh serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

JK menilai konflik terbaru ini merupakan tragedi besar, apalagi terjadi di tengah negosiasi nuklir antara Washington dan Teheran yang sedang berlangsung, suatu kondisi yang menurutnya seharusnya mendorong penyelesaian damai daripada serangan bersenjata.

“Dari segi etik kalau mereka sedang merunding, jangan diserang; ini memang keadaan yang bagi kita semua sangat memprihatinkan,” ujarnya di kediaman pribadinya di Brawijaya, Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Dalam keterangannya, JK juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Dia menyebut peristiwa ini turut mencerminkan kompleksitas kondisi internal Iran, di mana terdapat berbagai kelompok dengan orientasi politik yang berbeda mulai dari pemerintah konvensional, kelompok reformis, hingga pendukung monarki lama.

“Ini memang suatu hal yang menjadi bagian keprihatinan kita kepada masalah Amerika Serikat dengan sifat dan kekejaman yang mereka lakukan oleh Iran ini kita tentu sangat bersedih bahwa pemimpin Iran Ali Khomeini wafat,” ucapnya.

JK menilai pola konflik yang makin melibatkan kekuatan militer dan “serangan-preemptive” seperti yang terlihat antara AS–Israel dan Iran berpotensi memperluas ketidakstabilan di Timur Tengah.

“Jadi, tidak semua memang Iran itu ada suatu namun demikian dengan membunuh pimpinan Ali Khomeini itu juga suatu hal yang sangat kita sayangkan gitu kan dan kita bersedih dan berduka karena h

al tersebut dan Indonesia tentu sebagai negara yang menurut Tashil al-Mu'afalaidi benar-benar ini tentu berupaya bagaimana kita setidaknya menyerukan, mendoakan ini agar berhenti segera situasi ini,” imbuhnya.

Indonesia Perlu Serukan Perdamaian

Mantan Wapres tersebut kemudian menyerukan agar berbagai pihak, termasuk Indonesia, terus mengupayakan pesan-pesan perdamaian dan menahan diri dalam menanggapi konflik yang berlangsung.

Menurutnya, menerapkan kebijakan yang mendorong dialog dan penyelesaian damai jauh lebih menjanjikan ketimbang eskalasi militer yang hanya akan menambah penderitaan rakyat dan memperpanjang konflik.

Pendekatan yang dia ajukan sejajar dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang telah menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas setiap negara serta mengajak semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan kembali ke jalur diplomasi.

JK menutup pernyataannya dengan harapan bahwa konflik tersebut dapat segera mereda dan tidak meluas, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional, sembari menyerukan perlunya upaya perdamaian yang terus digaungkan oleh seluruh negara yang memiliki pengaruh di dunia internasional.

“kita setidaknya menyerukan, mendoakan ini agar berhenti segera situasi ini karena untuk mendamaikan itu sulit sekali dan tidak mungkin kita lakukan seperti apa yang kita harapkan seperti itu,” pungkas JK.