SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Regional Jawa Timur , Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus). Kunjungan kerja ini untuk memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal pelaksanaan program transisi energi pemerintah yang tengah dipercepat dalam beberapa tahun terakhir.

Kunjungan yang berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) diawali dengan Management Walkthrough (MWT) ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap kesiapan operasional fasilitas energi strategis milik Pertamina.

Dalam kunjungannya ke AFT Juanda, Iriawan menekankan pentingnya kesiapan Pertamina dalam mendukung pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus menekan emisi karbon sektor penerbangan.

Iriawan mengatakan, langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission. "Tugas menjaga pasokan avtur juga menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok maupun jeda pelayanan," ujar Iriawan di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi SAF sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kemandirian energi nasional serta pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Usai meninjau AFT Juanda, dia melanjutkan kunjungannya ke IT Surabaya, salah satu terminal energi terintegrasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran vital dalam distribusi energi di kawasan timur Indonesia.

Manager IT Surabaya Indriati Purba Lestari melaporkan seluruh fasilitas dan infrastruktur terminal telah siap mendukung penyediaan sekaligus distribusi biosolar B50 menjelang rencana peluncuran program tersebut oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Menanggapi laporan tersebut, Iriawan meminta IT Surabaya menjadi pelopor pengembangan energi hijau di lingkungan Pertamina sekaligus menjadi contoh bagi terminal lainnya dalam mengimplementasikan program energi berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang menggantungkan nasibnya pada belas kasihan pasar global," ungkapnya.

Selain menyoroti pengembangan energi baru terbarukan, Iriawan juga meminta manajemen memperkuat sistem digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi kebocoran distribusi energi yang dapat merugikan negara.

Di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi, Iriawan juga menekankan pentingnya menjaga keandalan aset-aset vital, mulai dari tangki timbun, dermaga (jetty), hingga jaringan pipa di IT Surabaya agar tetap beroperasi secara optimal.

Menurut dia, penguatan cadangan operasional (operational buffer) menjadi langkah penting agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi menghadapi gejolak pasar energi dunia serta memastikan pasokan tetap aman bagi masyarakat.

Meski mendorong transformasi dan efisiensi, Iriawan mendorong aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional Pertamina. ”Budaya Corporate Life Saving Rules harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat,” kata Iriawan.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) mengecam latihan perang gabungan AS-Jepang yang sedang berlangsung, mengecam Tokyo karena menggunakan situasi global yang "membingungkan" untuk "membenarkan transformasinya menjadi negara perang."

Dalam editorial yang diterbitkan pada hari Senin di Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Pyongyang mengkritik keras Pasukan Bela Diri Jepang karena berpartisipasi dalam latihan Resolute Dragon bersama Marinir AS.

Latihan militer gabungan yang sedang berlangsung antara Pasukan Bela Diri Darat Jepang dan Korps Marinir Amerika Serikat pada 20 Juni di Okinawa dan Kyushu, pulau-pulau utama di barat daya Jepang, dijadwalkan berakhir pada hari Selasa.

Korut Tuding Jepang Berubah Jadi Negara Perang, Apa Pemicunya?

1. Jepang Mempertajam Kemampuan Perangnya

Editorial KCNA mengatakan, dengan bantuan pasukan Amerika, Pasukan Bela Diri Jepang mempertajam "kemampuan invasi" mereka.

Editorial tersebut memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut menyebabkan ketidakamanan dan ketidakstabilan di kawasan tersebut.

"Jepang telah memperburuk situasi (keamanan) di kawasan tersebut dengan memperdalam hubungan militernya dengan AS."

2. Terus Menerus Menggelar Latihan Perang dengan AS

Editorial tersebut mengutip latihan perang militer gabungan AS-Jepang lainnya yang diberi kode nama Iron Fist, yang telah diadakan pada bulan Februari, sebagai langkah serupa yang bertujuan untuk memiliterisasi kawasan tersebut.

Disebutkan bahwa uji tembak rudal jarak jauh dalam kapasitas "preemptif" untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara tetangga selama partisipasi pertama Jepang dalam latihan militer multinasional yang dipimpin AS di kawasan Asia-Pasifik pada bulan April dan Mei merupakan bukti adanya rencana untuk memiliterisasi kawasan tersebut.

Editorial KCNA menyuarakan kekhawatiran tentang para pendukung perang di Tokyo yang memanfaatkan situasi global yang "membingungkan" saat ini untuk "membenarkan transformasinya menjadi negara perang".

Editorial tersebut memperingatkan Jepang terhadap langkah tersebut, mengingatkannya tentang "akhir tragis" bagi negara-negara yang secara "sembrono" mengejar militerisasi.

3. Berlatih Menenggelamkan Kapal Musuh

Selama latihan gabungan Jepang-AS Resolute Dragon selama 10 hari, tentara Jepang dan Marinir AS melakukan latihan tembak langsung selama latihan perang pulau.

Dengan mengintegrasikan tembakan mereka, Jepang dan Amerika berlatih operasi pangkalan maju ekspedisi.

Operasi pangkalan maju ekspedisi melatih tentara untuk merebut dan mempertahankan pulau serta menenggelamkan kapal musuh.

Latihan militer gabungan multinasional terpisah dengan partisipasi pasukan Jepang, yang diberi kode nama Valiant Shield, dipimpin oleh Komando Indo-Pasifik AS, dimulai pada 22 Juni dan akan berakhir pada 1 Juli 2026.

China juga melihat latihan militer gabungan AS dengan sekutu regional sebagai upaya yang gagal untuk mempertahankan hegemoni Amerika yang semakin menipis.

JAKARTA - Penguatan tata kelola organisasi, transparansi pendanaan, dan independensi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi prasyarat penting agar organisasi Islam terbesar di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Hal tersebut mengemuka dalam Serial Rembug Warga NU bertema "Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Mempengaruhi?" yang menghadirkan akademisi, tokoh pesantren, dan masyarakat sipil di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026).

Para narasumber sepakat bahwa memasuki abad kedua, NU memerlukan transformasi tata kelola yang mampu memadukan nilai-nilai Aswaja dan tradisi pesantren dengan prinsip-prinsip organisasi modern yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta independensi.

Rektor Universitas Terbuka Prof Ali Muktiyanto mengatakan, pembaruan tata kelola merupakan keniscayaan bagi organisasi sebesar NU. "NU memiliki modal sosial, modal intelektual, dan modal spiritual yang sangat besar. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan seluruh modal tersebut menjadi sistem organisasi dan keuangan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada warga dan publik," ujarnya.

Menurut dia, kekuatan NU selama ini lahir dari otoritas keilmuan para ulama dan tradisi pesantren yang harus tetap menjadi fondasi organisasi.

"Modernisasi tata kelola bukan berarti meninggalkan tradisi. Justru nilai-nilai Aswaja harus menjadi ruh dalam membangun sistem organisasi yang profesional, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman," katanya.

Ali menilai akuntabilitas merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam tentang amanah. "Governansi yang baik bukan sekadar memenuhi standar administrasi. Ia merupakan pengejawantahan nilai amanah yang menjadi ajaran utama Islam. Akuntabilitas adalah tanggung jawab moral sekaligus organisasi kepada umat," ungkapnya.

Koordinator Forbes NU 26 Abdul Waidl mengatakan forum ini merupakan awal dari gerakan partisipasi warga NU dalam merumuskan masa depan organisasi. "Serial Rembug Warga NU tidak berhenti di Jakarta. Kami akan melanjutkan forum ini di berbagai daerah sekitar Jabodetabek, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan wilayah lainnya agar semakin banyak warga NU dapat berpartisipasi menyampaikan gagasan," ujarnya.

9 Rekomendasi Strategis Serial Rembug Warga NU

Berdasarkan pemaparan para narasumber dan hasil diskusi, Serial Rembug Warga NU merekomendasikan sembilan agenda strategis sebagai pijakan penguatan Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua.

1. Menyusun Sistem Tata Kelola NU Berbasis Good Governance dan Nilai Aswaja.

NU perlu membangun tata kelola organisasi yang memadukan nilai amanah, syura, keadilan, dan kemaslahatan dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga organisasi tetap berakar pada tradisi sekaligus mampu menjawab tantangan kelembagaan modern.

2. Membangun Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi (APBNU).

NU perlu memiliki mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Nahdlatul Ulama (APBNU) sebagai instrumen resmi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi organisasi dari tingkat PBNU hingga ranting agar setiap program memiliki arah, indikator kinerja, dan pertanggungjawaban yang jelas.

3. Memperkuat Sistem Pengendalian Internal dan Transformasi Digital Organisasi.

Penguatan organisasi perlu ditopang oleh sistem pengendalian internal, manajemen risiko, digitalisasi administrasi dan keuangan, serta penyusunan laporan organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi meningkatnya kepercayaan publik.

4. Menjadikan Nilai-Nilai Kepesantrenan sebagai Fondasi Tata Kelola NU.

Modernisasi organisasi harus bertumpu pada nilai amanah, keikhlasan, keteladanan, musyawarah, dan pelayanan (khidmah) sebagai budaya organisasi yang hidup dalam setiap proses pengambilan keputusan.

5. Membangun Budaya Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Amanah Jamaah.

Seluruh pengelolaan program, aset, dan keuangan organisasi harus dipandang sebagai amanah warga NU sehingga pelaporan, evaluasi, dan keterbukaan informasi menjadi bagian dari etika organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.

6. Mengoptimalkan Potensi Intelektual dan Profesional Nahdliyin.

NU memiliki ribuan akademisi, akuntan, auditor, ekonom, ahli hukum, teknokrat, dan profesional lainnya. Seluruh potensi tersebut perlu dihimpun dalam sistem kaderisasi dan kelembagaan untuk memperkuat kapasitas organisasi tanpa menghilangkan kepemimpinan ulama.

7. Mewujudkan Transparansi Sumber Pendanaan dan Pertanggungjawaban Publik.

NU perlu membangun sistem keterbukaan mengenai sumber-sumber pendanaan organisasi, baik yang berasal dari warga, filantropi, dunia usaha, maupun pemerintah, disertai laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada warga NU dan publik.

8. Membangun Sistem Pencegahan Korupsi dan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Organisasi perlu memiliki kebijakan antikorupsi, pakta integritas, mekanisme whistleblower, audit independen, kode etik, serta pedoman pengelolaan konflik kepentingan untuk menjaga integritas kelembagaan.

9. Menjaga Independensi Organisasi melalui Demokratisasi dan Partisipasi Warga.

Hubungan NU dengan negara, dunia usaha, maupun lembaga donor harus dibangun secara transparan tanpa mengurangi independensi organisasi. Karena itu, ruang partisipasi warga perlu diperluas melalui forum-forum musyawarah, termasuk Serial Rembug Warga NU dan Muktamar Nahdliyin, sebagai mekanisme penyaluran aspirasi dan penguatan legitimasi organisasi.

SEOUL - Korea Utara melakukan uji coba prajurit drone dan senjata besar sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat kemampuan militernya dan memperkuat perbatasan selatannya di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dengan Korea Selatan.

Seoul mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka sedang membangun pasukan "prajurit drone" setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengamati uji coba tersebut sehari sebelumnya dan menyerukan agar negara itu mengadopsi "sikap ofensif yang mematikan dan destruktif," lapor kantor berita negara KCNA.

Korut Masih Andalkan Senjata Besar, Korsel Beralih ke 500.000 Prajurit Drone, Siapa Lebih Unggul?

1. Korut Membuat Musuh Korut Mengalami Ketakutan

Kim menuntut agar militer memastikan “musuh negaranya merasakan ketidaknyamanan dan ketakutan yang konstan” – aspek penting dari pencegahan perang – dan tidak berani menyerang.

Senjata yang diuji termasuk hulu ledak rudal balistik “misi khusus”, peluncur roket yang ditingkatkan dengan jangkauan tembak yang diperpanjang, dan meriam-howitzer swa-gerak, lapor kantor berita AP.

2. Rudal Korut Mampu Menimbulkan Kerusakan Fatal

KCNA mengatakan hulu ledak tersebut bertujuan untuk menimbulkan “kerusakan fatal pada target utama termasuk lapangan terbang, pelabuhan, dan fasilitas listrik musuh”.

Kim mengatakan Pyongyang sedang mencari kemampuan “sangat presisi” dan jarak jauh dalam program senjatanya. Dia mengatakan hasilnya menunjukkan kemajuan yang telah dicapai Korea Utara dalam kemampuan menembaknya di sepanjang perbatasan selatannya.

Para analis menduga bahwa peningkatan tersebut bertujuan untuk memberi Korea Utara kemampuan untuk menyerang seluruh wilayah Korea Selatan.

Pyongyang telah berupaya memperkuat militernya sejak pembicaraan dengan AS terhenti pada tahun 2019.

Awal pekan ini, Kim mengatakan angkatan laut akan dilengkapi dengan senjata nuklir dan kapal perang yang lebih besar, dengan mengatakan ini akan memastikan negara tersebut siap untuk operasi yang "beragam dan efisien".

Kim Jong-un menanggapi upaya AS untuk memulai kembali diplomasi dengan mengatakan bahwa AS perlu mencabut tuntutannya agar Korea Utara membuang senjata nuklirnya.

3. Korsel Selalu Waspada dengan Ancaman Korut

Percepatan pengembangan militer Korea Utara yang diperintahkan telah membuat Korea Selatan waspada, dan berharap akan peningkatan dukungan dari AS.

Pekan lalu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah mengatakan kepadanya bahwa “sudah saatnya untuk memperhatikan masalah Korea Utara”.

Pada hari Jumat, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya berencana untuk memperluas kapasitas drone secara besar-besaran, baik dari segi jumlah maupun jangkauan, sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman militer dari Korea Utara.

4. Menyiapkan 500.000 Prajurit Drone

Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back mengatakan militer berencana untuk melatih 500.000 “prajurit drone” yang akan mampu menggunakan drone seperti “senjata api pribadi”.

Ia mencatat ada kebutuhan mendesak untuk menanggapi lingkungan yang terus berkembang, dan mengatakan Pyongyang menerima bantuan teknologi dari Rusia.

Sementara itu, Presiden Lee mengumumkan rencana untuk mengembangkan lima perusahaan pertahanan senilai $650 juta pada tahun 2030.

Mataram, NTB (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan pariwisata berkualitas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan pembangunan pariwisata butuh keterlibatan seluruh perangkat daerah agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Pariwisata bukan hanya urusan Dinas Pariwisata. Semua sektor memiliki peran penting dalam menciptakan destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar dia di Mataram, NTB, Sabtu.

Kajian Bappeda NTB menyebutkan sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif hingga pengembangan sumber daya manusia.

Nelly berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat menyelaraskan program sesuai tugas dan fungsi untuk mendukung pengembangan pariwisata berkualitas di wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Kawasan persawahan, hutan, pantai, serta kehidupan masyarakat dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi apabila dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan," ucap dia.

Pada triwulan I 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat secara tahunan mencapai 13,64 persen.

Angka pertumbuhan ekonomi dua digit itu ditopang oleh industri pengolahan, pertambangan, dan jasa keuangan.

BPS mendata kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB melalui Bandara Lombok sebanyak 8.686 orang dan pergerakan wisatawan nusantara berjumlah 1,2 juta orang pada April 2026.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia menuturkan konsep pariwisata berkualitas yang sedang dikembangkan menitikberatkan terhadap peningkatan kualitas destinasi, produk wisata, sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung industri pariwisata.

"Upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing pariwisata NTB di tingkat nasional maupun internasional," pungkas Aulia.

Beberapa destinasi yang menjadi unggulan pemerintah NTB dalam menggaet kunjungan turis adalah wisata pendakian ke Gunung Rinjani, pesona hiu paus di Teluk Saleh, wisata sejarah-budaya di Museum NTB, dan wisata olahraga di kawasan KEK Mandalika.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa PKB memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memikirkan masa depan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Cak Imin atau Gus Muhaimin, PKB sebagai partai yang lahir dari rahim NU berkepentingan agar organisasi tersebut tetap sehat, kuat, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan pesantren, bangsa, dan negara.

"PKB ini selain berada di eksekutif dan legislatif, sebagai anak NU juga punya tanggung jawab memikirkan NU. Kalau tidak ikut memikirkan dimarahi, ikut memikirkan dianggap campur tangan. Kan repot kalau begitu," ujar Gus Muhaimin saat menghadiri Sholawat Kebangsaan dan Pentas Budaya di Banyumas, Kamis (25/6/2026) malam.

Ia menegaskan, keberadaan NU yang sehat dan produktif merupakan kepentingan nasional. Sebab, organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas bangsa.

"NU harus sehat. Kalau NU tidak sehat, yang rugi negara. Kalau NU tidak sehat, yang rugi pemerintah. Karena kalau NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya sehat, mereka bisa membantu pemerintah menyukseskan pembangunan," tuturnya.

Menurut dia, semakin kuat dan produktif peran NU, semakin ringan pula beban pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan nasional. “Kalau NU kuat, NU produktif, maka akan meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa perhatian PKB terhadap NU merupakan bentuk intervensi terhadap organisasi tersebut. Menurutnya, kepedulian PKB lahir dari rasa tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga besar NU sekaligus sebagai ikhtiar menjaga peran strategis NU bagi masa depan Indonesia.

"Saya kalau mengkritik NU suka ada yang marah, dibilang PKB ikut-ikut. Tidak, kita tidak ikut-ikut, tapi kita bertanggung jawab. Kita ikut memikirkan masa depan NU bukan hanya karena kita anaknya NU, tetapi karena bangsa ini membutuhkan NU yang semakin berperan. Semakin NU berperan dengan baik, semakin besar peluang bangsa ini meraih kemajuan," pungkasnya.

NTB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diminta segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Bajo dan sejumlah desa lainnya di Bima.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, krisis air bersih saat ini dirasakan oleh warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanondere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou terdampak secara langsung.

“Dari data dan informasi yang kami himpun dari masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar warga. Kita harus bertindak cepat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Dengan total 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa terdampak di dua dusun tersebut saja, persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah biasa, melainkan harus menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Jumlah tersebut belum mencakup wilayah-wilayah lain di Bima yang juga berpotensi mengalami gangguan akses air bersih.

Senator Mirah menyampaikan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika ratusan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus segera turun tangan dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Mirah.

Lihat video: Akibat Erupsi Lewotobi, 5 Desa di Wilayah Sikka, NTT, Alami Krisis Air Bersih



Menurut informasi dari masyarakat, kata Mirah, salah satu persoalan utama yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih adalah kondisi mesin pompa air yang sering mengalami kerusakan. Minimnya perawatan serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur penyediaan air menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Kondisi ini menjadi semakin krusial karena struktur akses air minum masyarakat Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada infrastruktur pompa. Berdasarkan data BPS, pada 2024 sebanyak 58,86% rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utama, sementara rumah tangga yang menggunakan air leding hanya 0,42%. Artinya, ketika mesin pompa rusak, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh banyak keluarga.

Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infrastruktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mirah berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis katering merupakan salah satu bisnis yang bisa bertahan, karena berkaitan dengan makanan.

Apalagi saat ini tren makanan sehat banyak diminati, sehingga usaha katering makanan sehat juga bisa menjanjikan cuan.

Namun, membuka bisnis katering tidak bisa semudah itu, karena ada risiko dan persiapan yang harus disiapkan seperti halnya jenis bisnis lainnya.

Dilansir dari Le Cordon Bleu, berikut langkah-langkah dalam membangun bisnis katering yang sukses

1. Riset Pasar

Pertama-tama, perhatikan baik-baik para pesaing di wilayah Anda. Jika perlu, buatlah spreadsheet atau dokumen dengan informasi berikut:

- Nama pesaing
- Jenis makanan
- Demografi
- Harga
- Ukuran perusahaan

Selanjutnya, cobalah untuk mengevaluasi apakah ada permintaan di daerah Anda untuk bisnis katering lain, atau bahkan, apakah Anda cukup berbeda untuk memberikan dampak.

Bicaralah dengan teman, gunakan media sosial, dan selidiki kemungkinan meluncurkan survei di situs seperti SurveyMonkey. Hal ini telah dibahas lebih detail dalam artikel kami, Cara Memulai Bisnis Restoran yang Sukses .

2. Pilih Makanan yang Tepat

Makanan yang Anda sajikan akan lebih dari sekadar memberi nutrisi. Makanan itu akan menjadi citra merek Anda. Pikirkan apa yang paling Anda sukai untuk dimakan dan disiapkan - Anda akan sering menyiapkannya!

Selanjutnya, perhatikan biaya – baik bahan maupun tenaga kerja. Sayuran umumnya lebih murah daripada daging, tetapi makanan vegan membutuhkan waktu lebih lama untuk disiapkan. Idealnya, produk Anda harus terjangkau untuk dibuat, relatif cepat untuk diproduksi secara massal, serta memiliki tampilan dan rasa yang enak.

Uji makanannya! Ajak teman dan keluarga – idealnya dari pasar yang ingin Anda targetkan. Berikan mereka sampel dan ajukan pertanyaan tentang rasa, daya tarik visual, harga, dan apakah mereka akan merekomendasikan perusahaan yang menyediakan makanan ini.

3. Temukan Niche Anda

Selain jenis makanan, pertimbangkan juga tempat di mana Anda merasa paling nyaman bekerja. Hal ini juga penting dalam membangun hubungan bisnis dan bahkan aspek-aspek seperti penagihan.

Pertimbangkan jenis pasar seperti apa yang ingin Anda geluti: apakah Anda merasa lebih nyaman di acara perusahaan, peluncuran produk unik, rumah orang, atau pesta anak-anak (untuk beberapa contoh saja)? Seberapa besar pesanan awal yang dapat Anda tangani? Kualitas apa yang paling penting bagi Anda dalam makanan; rasa, nilai, penampilan, inovasi, kecanggihan?

Produk Anda harus unik untuk area tempat Anda bekerja, memiliki ciri khas yang mencolok, dan mencerminkan keahlian Anda sendiri.

4. Menyusun Menu

Setelah Anda menentukan jenis masakan dan target demografis, langkah selanjutnya adalah membuat menu. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang pada akhirnya harus Anda lakukan, tetapi ini juga merupakan langkah psikologis penting: bisnis katering akan terasa lebih nyata ketika Anda menyusun menu pertama Anda.

Jika memungkinkan, berikan pelanggan pilihan sebanyak mungkin, baik dari segi finansial maupun kuliner.

Sebagian besar penyedia jasa katering memiliki penawaran berjenjang – memvariasikan paket harga, menawarkan diskon untuk pesanan dalam jumlah besar, dan sebagainya.

5. Buat Rencana Bisnis

Hal ini telah dibahas dalam artikel kami baru-baru ini yang berjudul Cara Memulai Bisnis Food Truck .

Rencana bisnis Anda harus mencakup:
- Menu
- Biaya, seperti tenaga kerja, bahan baku, pemasaran, transportasi, dll.
- Margin keuntungan dari penjualan makanan
- Proyeksi pendapatan

6. Cari Pembiayaan (jika diperlukan)

Perusahaan katering memiliki biaya operasional awal yang lebih rendah dibandingkan banyak bisnis makanan lainnya, seperti membuka restoran. Jadi, dimungkinkan untuk menghemat uang untuk pengeluaran awal dan memulai bisnis secara mandiri.

Namun, jika Anda membutuhkan pembiayaan, Anda memiliki beberapa pilihan (lihat juga: Pembiayaan restoran ).

Bank, koperasi kredit, dan pemberi pinjaman online semuanya menawarkan pinjaman yang bersaing untuk bisnis baru. Bandingkan berbagai penawaran untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan masukkan pembayaran cicilan ke dalam biaya operasional.

Pinjaman Usaha

Bank, koperasi kredit, dan pemberi pinjaman online semuanya menawarkan pinjaman yang bersaing untuk bisnis baru. Bandingkan berbagai penawaran untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan masukkan pembayaran cicilan ke dalam biaya operasional.

Menganugerahkan

Bisnis Anda mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah usaha kecil dari pemerintah daerah Anda; informasi tentang hibah di Inggris dapat ditemukan di sini . Sebaiknya Anda juga mencari informasi tentang layanan konsultasi publik gratis .

Investor/Mitra

Anda mungkin mengenal seseorang yang tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis Anda, atau yang mungkin cocok untuk berbisnis bersama Anda. Idealnya, mitra bisnis adalah seseorang yang keahliannya melengkapi keahlian Anda, sehingga gabungan atribut Anda mencakup semua yang dibutuhkan bisnis – kecerdasan bisnis, bakat dalam bidang katering, dan keinginan untuk menghasilkan bisnis (melalui penjualan dan/atau pemasaran).

7. Mengurus Lisensi

Setiap bisnis makanan harus memiliki izin, dan jika Anda berbasis di Inggris, Anda dapat mengajukan permohonan izin di situs pendaftaran bisnis makanan pemerintah .

8. Jaringan

Ikuti perusahaan-perusahaan di media sosial yang menurut Anda akan tertarik dengan layanan Anda, terutama jika berpotensi menghasilkan bisnis berulang.

Bawalah brosur (pamflet) dan/atau kartu nama ke acara yang Anda layani sebagai antisipasi jika ada permintaan langsung di tempat.

Tanyakan kepada orang-orang di sekitar, sebarkan informasi, dan investasikan dana untuk pemasaran jika memungkinkan.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) belum dapat meningkat secara signifikan meski Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar.

Menurut Prabowo, salah satu penyebabnya adalah kebocoran ekonomi yang membuat banyak kekayaan nasional mengalir ke luar negeri sehingga mengurangi ruang fiskal pemerintah.

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo dalam acara di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Prabowo mengatakan Indonesia sebenarnya mencatat surplus perdagangan yang besar dalam beberapa dekade terakhir.

Berdasarkan data perdagangan internasional yang diolah Dewan Ekonomi Nasional dari basis data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memperoleh keuntungan sekitar US$436 miliar atau setara Rp7.800 triliun dalam 22 tahun terakhir.

Dalam periode yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia mencapai sekitar US$343 miliar.

"Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar," ujarnya.

Ia menilai salah satu penyebab keluarnya kekayaan nasional adalah praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Prabowo mencontohkan sebagian pelaku usaha melaporkan volume atau nilai ekspor lebih rendah dari transaksi riil yang terjadi sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," ujarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Indonesia disebut mengalami kerugian hingga US$908 miliar atau sekitar Rp16.244 triliun selama 34 tahun akibat praktik tersebut.

"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun," kata Prabowo.

Ia juga mengungkapkan para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi Indonesia saat ini masih mencapai sekitar US$150 miliar per tahun atau setara Rp2.500 triliun hingga Rp2.600 triliun.

Karena itu, pemerintah tengah berupaya menutup berbagai celah yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

"Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya memang sempat mengumumkan rencana peningkatan kesejahteraan guru. Namun hingga pertengahan 2026 belum ada kebijakan baru terkait kenaikan gaji guru maupun PNS.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) belum bisa naik signifikan.

Salah satu alasannya, kata Prabowo, karena anggaran negara terus terkuras akibat kebocoran dan keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar dan mencatat keuntungan dari perdagangan internasional selama puluhan tahun.

Namun, sebagian besar keuntungan tersebut tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri karena mengalir keluar melalui berbagai praktik yang merugikan negara.

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," kata Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Ia menjelaskan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diolah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan Indonesia sebenarnya mencatat keuntungan sebesar US$436 miliar atau Rp7.800 triliun dalam 22 tahun terakhir.

Namun dalam periode yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia mencapai sekitar US$343 miliar.

"Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar," ujarnya.

Prabowo mengatakan salah satu sumber kebocoran tersebut berasal dari praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut dia, praktik itu membuat sebagian nilai ekspor tidak tercatat secara utuh sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," kata Prabowo.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, Indonesia disebut mengalami kerugian hingga US$908 miliar atau sekitar Rp16.244,12 triliun selama 34 tahun akibat praktik tersebut.

"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun," ujarnya.

Prabowo juga menyebut para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi yang terjadi saat ini masih mencapai sekitar US$150 miliar per tahun atau setara sekitar Rp2.683,50 triliun.

Karena itu, pemerintah disebut tengah berupaya memperbaiki berbagai persoalan yang dinilai menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

"Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," katanya.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya memang sempat mengumumkan rencana peningkatan kesejahteraan guru. Namun hingga pertengahan 2026 belum ada kebijakan baru terkait kenaikan gaji guru maupun PNS.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).

Kehadiran Presiden menjadi penutup rangkaian forum strategis NU yang mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa.” Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Syubbanul Wathan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf, taujihad oleh Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, serta pembacaan doa sebelum Presiden Prabowo menyampaikan sambutan sekaligus menutup secara resmi Munas dan Konbes NU 2026.

Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo pada penutupan forum tersebut. Menurutnya, kehadiran Kepala Negara melengkapi kebahagiaan keluarga besar NU setelah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan Munas dan Konbes yang menjadi forum permusyawaratan strategis menjelang Muktamar ke-35 NU.

“Kami semua adalah rakyat yang setia kepada negara. Rakyat yang siap berjuang, yang rela berkorban demi bangsa dan negara tercinta. Rakyat yang tidak pernah kehilangan keyakinan dan optimisme akan Indonesia,” ujar Gus Yahya.

Lihat video: Prabowo: Saya Lebih Berani di Tengah NU, Setiap Negara dalam Bahaya, NU Menyelamatkan



Ia juga menegaskan komitmen NU untuk terus hadir menjaga, melestarikan, dan memelihara bangsa serta negara, sekaligus memohon doa restu agar penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang dapat berjalan dengan lancar.

Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk hadir di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kepala Negara mengatakan memiliki kedekatan emosional dengan NU sejak masa kecil.

“Saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya bisa hadir di tengah saudara-saudara di acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Memang saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama, nyaman dan aman, merasa aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menilai NU memiliki karakter khas sebagai organisasi keagamaan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme. Menurut Presiden Prabowo, semangat cinta Tanah Air telah lama menjadi bagian dari identitas NU, bahkan tercermin dalam lagu Syubbanul Wathan yang telah diciptakan jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta Tanah Air. Jadi agamis, tapi nasionalis dan patriotik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menyampaikan penghargaan atas kontribusi besar NU dalam perjalanan bangsa Indonesia. Menurut Presiden, keluarga besar NU selalu hadir ketika bangsa menghadapi berbagai tantangan dan telah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga persatuan serta stabilitas nasional.

“Keluarga besar NU selalu tampil di saat bangsa Indonesia dalam keadaan sulit. Keluarga besar NU adalah faktor stabilisator, faktor yang bisa membuat aman bangsa dan negara,” kata Prabowo.

Penutupan Munas dan Konbes NU 2026 ditandai dengan penabuhan kenteng oleh Presiden Prabowo didampingi oleh Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, Ketua MUI KH. M. Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Momen tersebut menjadi simbol berakhirnya forum strategis NU sekaligus penegasan komitmen bersama untuk terus menjaga marwah organisasi dan memperkuat khidmat bagi kemaslahatan bangsa dan negara.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sejumlah menteri kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran PBNU.