Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Ditjen PSDKP telah menangani 2.258 kasus pelanggaran.

Jakarta (ANTARA) - Dalam kurun waktu satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp6,79 triliun melalui pengawasan intensif terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Ditjen PSDKP telah menangani 2.258 kasus pelanggaran.

Dari jumlah tersebut, 2.209 kasus dikenakan sanksi administratif dan 49 kasus diproses secara pidana.

“Kami terus bekerja keras melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran, mulai dari penangkapan kapal illegal fishing, penertiban rumpon ilegal, penggagalan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dan ikan dilindungi, pengawasan destructive fishing, obat ikan ilegal, hingga pemanfaatan ruang laut tanpa izin,” ujar Ipunk, sapaan akrab Dirjen PSDKP.

Selama satu tahun terakhir, Ditjen PSDKP mencatat berbagai capaian signifikan dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.

Sebanyak 326 kapal perikanan ilegal berhasil ditangkap, terdiri dari 297 kapal berbendera Indonesia dan 29 kapal asing, dengan estimasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp3,59 triliun.

Selain itu, penertiban terhadap 121 rumpon asing ilegal yang tersebar di WPP-NRI 715, 716, dan 717 turut menyelamatkan potensi kerugian sebesar Rp96,8 miliar.

Dalam upaya mencegah penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), lebih dari 8 juta ekor BBL berhasil digagalkan pengirimannya ke luar negeri, menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp1,02 triliun.

Penindakan juga dilakukan terhadap perdagangan telur penyu lintas negara, dengan pengamanan sebanyak 103.400 butir telur di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang bernilai potensi kerugian Rp10,3 miliar.

Di Pontianak, Kalimantan Barat, Ditjen PSDKP menyegel 551 ekor ikan Arwana Super Red tanpa izin, menyelamatkan potensi kerugian sebesar Rp1,3 miliar.

Sementara itu, pemusnahan 1,5 ton obat ikan ilegal di Pulau Bangka berhasil mencegah kerugian negara senilai Rp6,25 miliar.

Operasi terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) seperti penggunaan bom, potasium, dan bius berhasil menangani 19 kasus, dengan nilai potensi kerugian yang diselamatkan sebesar Rp4,75 miliar.

Terakhir, penghentian terhadap 87 kasus pemanfaatan ruang laut tanpa dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan 9 kasus pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp2,07 triliun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan ironi ketidakmampuan Indonesia mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan. Ia menyebut, situasi tersebut sudah berlangsung lama, bahkan sejak Indonesia merdeka pada 1945.

Trenggono mengatakan, Indonesia sejatinya memiliki sarana dan alat produksi yang kuat di sektor kelautan, termasuk kemampuan para nelayan yang dikenal tangguh mengarungi laut. “Nelayan-nelayan tradisional sangat paham lingkungan, cuaca, kapan harus menangkap, dan kapan harus berhenti. Sudah 80 tahun sektor ini tidak disentuh dengan baik,” ujar Trenggono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut Trenggono, baru pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, nelayan mendapatkan perhatian serius. Ia menilai, model bantuan alat yang bersifat sporadis dan tidak berkesinambungan tidak lagi relevan dengan kebutuhan sektor perikanan saat ini.

Sebagai gantinya, Trenggono memilih membentuk Kampung Nelayan Merah Putih yang mendapat respons positif dari Presiden Prabowo. Ia menyebut, Prabowo bahkan menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan per tahun pada periode 2026–2029.

“Ini kebijakan yang riil setelah 80 tahun belum pernah disentuh. Sekarang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Seratus kampung nelayan lebih dulu untuk 2025,” ujar Trenggono.

Ia menegaskan, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap nelayan tradisional. Program ini diyakini dapat memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat pesisir.

“Setiap satu titik yang kita bangun akan meningkatkan produktivitas hingga 100 persen. Pendapatan nelayan yang semula Rp3 juta sudah mulai meningkat,” kata Trenggono.

REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN -- Malam di perairan Pulau Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi saksi kesetiaan Rustan pada laut. Pria 53 tahun itu sudah empat dekade mengarungi ombak, mencari ikan demi istri dan anak-anak yang ia besarkan dari hasil tangkapannya.

“Kita biasa melaut malam, dua hari berangkat, dua hari di rumah. Ya, cuma itu keahlian kami turun-temurun. Kalau tidak melaut, mau makan apa keluarga di rumah,” ucap Rustan saat membuka percakapan dengan Republika pada Selasa (7/10/2025) lalu.

Sejak lulus SMA, Rustan memilih laut sebagai jalan hidup. Pendapatannya sangat tidak menentu. Rata-rata ia membawa pulang uang Rp100 ribu–Rp200 ribu dari hasil tangkapan selama dua hari melaut, meski tak jarang pulang dengan tangan kosong.

Menjadi nelayan dan berada di pulau terluar merupakan tantangan bagi Rustan dan nelayan kecil lainnya. Keterbatasan infrastruktur hingga minimnya dukungan menjadi duka yang mengiringi perjalanan harinya.

Rustan menilai nelayan tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam kebijakan ketahanan pangan nasional yang lebih berfokus pada sektor pangan darat. Ia membandingkan perlakuan pemerintah terhadap petani dengan nelayan.

“Kami ini merasa berjuang sendiri tanpa ada pemberdayaan dari pemerintah. Padahal kita ini bisa dibilang juga sebagai pahlawan protein, pahlawan pangan. Kita menghabiskan waktu mencari ikan, dijual di pasar, dan dinikmati di rumah, restoran, dan hotel bintang lima. Itu semua dari hasil nelayan,” ucap Rustan.

Rustan menilai Hari Pangan Sedunia dapat menjadi pengingat laut juga memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Ia berharap pemerintah tergerak membantu nelayan kecil dalam hal permodalan, peremajaan perahu, penyediaan alat tangkap untuk meningkatkan hasil tangkapan, hingga akses pasar.

Bagi Rustan, laut bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan rumah tempat ia menua dan menaruh harap. Dari laut, Rustan mampu menghidupi istri dan sembilan anak.

“Kalau bicara soal ekonomi nelayan, kita sudah hafal. Kadang-kadang masak, kadang-kadang tidak masak. Ya, itulah kuasa Tuhan,” lanjut Rustan.

Di tengah keterbatasannya sebagai nelayan, Rustan menaruh perhatian penuh terhadap dunia pendidikan. Ia bersyukur kebijakan sekolah gratis membuat dua anak perempuannya meraih gelar sarjana. Sementara itu, semua anak laki-lakinya mengikuti jejaknya menjadi nelayan.

Rustan mendorong pemerintah menengok kondisi para nelayan muda yang kini berjuang mencari nafkah. Ia berharap adanya bantuan modal usaha bagi para nelayan agar tak terlalu bergantung pada hasil tangkapan laut.

“Selama ini pendapatan kita hanya dari hasil melaut. Kalau kondisi cuaca sedang tidak bagus, ya, kita sering pulang tanpa membawa apa pun. Semoga pemerintah dapat mendengar curhat dan membantu kami, para nelayan kecil yang jauh dari sana,” kata Rustan.